BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kehidupan masyarakat desa sekitar hutan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hutan tempat mereka menggantungkan hidupnya. Tingginya angka kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan besar dalam pembangunan hutan. Tekanan terhadap hutan terus meningkat serta tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan penyediaan lahan untuk areal pemukiman dan fungsi-fungsi lainnya menjadi lebih besar. Implementasi kegagalan pengelolaan hutan akan berdampak pada meningkatnya deforestasi hutan. Peradigma baru dalam pengelolaan dan pembangunan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan harapan baru untuk dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan kehutanan (Darusman, 1992 dalam Abu dan Dodik 2007). Perum Perhutani memiliki tugas untuk mengelola hutan Negara serta memberi perhatian kepada masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar hutan. Oleh karena itu diperlukan kepedulian terhadap masyarakat sekita hutan dan pendekatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Cara dalam pengelolaan hutan untuk meminimalisir kerusakan hutan dapat dilakukan dengan melaksanakan program-program kehutanan diantaranya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. 1
Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan adalah (Awang, 2008): Masyarakat Desa Hutan, Perum Perhutani, Pemerintah Desa, Dinas/instansi terkait, Pedagang, Koperasi, Investor dan Forum Komunikasi PHBM. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program dari perhutani yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengelolaan hutan. Pada pelaksanaannya PHBM membutuhkan peran dan partisipasi semua pihak diantaranya Perhutani, masyarakat desa hutan dan berbagai pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut ditujukan untuk kesepakatan dalam arah dan tujuan dalam pengeloalaan hutan, hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tercapai keseimbangan dalam pengelolaan. Implementasi
program
Pengelolaan
Sumberdaya
Hutan
Bersama
Masyarakat ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang selaras dengan tipolologi sosial (masyarakat), tipologi fungsional (eksistensi hutan), dan tipologi spasial (wilayah) yang besifat lokal spesifik (Iqbal, 2008). Salah satu unsur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dalam membentuk LMDH yang ditujukan untuk melaksanakan program-progaram Perhutani dalam memelihara dan melestarikan fungsi serta manfaat hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan sekarang masih lemah karena kurang didukung oleh kelembagaan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, kesulitan dalam memperoleh modal, sistem pengorganisasian yang belum maksimal dan akses 2
pasar yang masih kurang memadai. Kelembagaan sangat erat dengan pembangunan hutan sehingga dapat dikatakan kesuksesan dalam pembangunan hutan dikarenakan kuatnya kelembagaan dalam sektor kehutanan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu diperlukan analisis kelembagaan agar tercipta keberhasilan dalam pembangunan hutan. Analisis kelembagaan ini bertujuan agar tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat, mempermudah dalam memperoleh modal, sistem pengorganisasian lebih maksimal dan akses pasar yang lebih memadai. Penelitian ini dilakukan karena penulis berkeinginan untuk mengetahui dinamika kelembagaan dan implementasi PHBM yang ada di desa Sambonganyar di mana hutan sangat berperan sebagai sumber penghidupan masyarakat.
3
1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana profil dan dinamika kelembagaan LMDH Wono Makmur? 2. Bagaimana implementasi PHBM di Desa Sambonganyar? 3. Rekomendasi apa saja yang dapat diberikan untuk pengembangan kelembagaan LMDH Wono Makmur dalam implementasi PHBM di Desa Sambonganyar? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui profil dan dinamika kelembagaan LMDH Wono Makmur. 2. Mengetahui implementasi PHBM di Desa Sambonganyar Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah. 3. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan kelembagaan dalam implementasi PHBM di Desa Sambonganyar Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah.
4
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat memberikan informasi dan masukan kepada Perum Perhutani tentang proses penerapan, pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi serta alternatif solusinya.
5
