BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan masalah universal yang hampir dialami oleh seluruh negara di dunia ini. Pembangunan yang tidak merata hampir menjadi penyebab utama masalah dalam kemiskinan yang dialami oleh setiap negara, sehingga menjadi penyebab adanya ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintahan yang melakukan pembangunan lebih sering memfokuskan hanya pada satu titik sentral saja. Kebanyakan negara yang mengalami hal tersebut adalah negara negara yang sedang berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Masalah kemiskinan yang terjadi di indonesia lebih kepada kurangnya perhatian pemerintah terhadap kaum menengah ke bawah. Pembangunan yang terjadi baik dari segi ekonomi sosial maupun politik yang dilakukan pemerintah hanya terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga membuat terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Masalah pembangunan yang tidak merata ini juga tidak terlepas dari pemerintah setiap daerah yang melaksanakannnya. Sebaiknya agar pembangunan dapat berjalan dengan benar, maka harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013 mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen). Jumlah ini telah berkurang dari September 2012 yang mencapai 28,59 (11,66 persen) yang turun sekitar 0,29 persen, Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia sangatlah memprihatinkan meskipun
dalam
beberapa
tahun
terakhir
mengalami
penurunan.
1 Universitas Sumatera Utara
(http://www.bps.go.id/?news=940 diakses pada tanggal 12 januari 2014 pukul 13:00). Dalam mengatasi permasalahan tentang pembangunan yang tidak merata dan menjadikan ketimpangan di dalam masyaraat ini, pembangunan harus dilakukan mulai dari elemen yang terbawah oleh pemerintah. Pembangunan dapat berupa pembangunan ekonomi, sosial, politik. Pembangunan mengandung makna yang luas sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan perubahan
penting
dalam
struktur
sosial,
sikap-sikap
masyarakat
dan
lembagalembaga nasional maupun lokal dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi,
pengurangan
kesenjangan,dan
pemberantasan
kemiskinan
(Todaro,2000) Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Tujuan pembangunan tersebut harus diperjuangkan mengingat selama ini pembangunan diidentikkan dengan industrialisasi sehingga sering kali kurang memperhatikan aspek pemerataan (Gilarso, 1992). Perwujudan tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat berupa penciptaan lapangan kerja, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong
pertumbuhan
ekonomi
dan
mewujudkan
stabilitas nasional.
Perwujudan tersebut sempat terhambat dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada saat krisis ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan, hal ini ditunjukkan
2 Universitas Sumatera Utara
dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, di sektor riil banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar (Sugiyono, 2002). Pelaku ekonomi, menurut Selo Soemardajan, dibagi atas dua sector besar,yaitu sector publik dan sector swasta (Nurul, A & Phillipus, 2004: 5). Kedua sektor ini sama-sama melakukan kegiatan ekonomi. Sektor publik, kegiatan ekonomi
disebut
juuga
pembangunan
ekonomi
yang
bertujuan
untuk
kesejahteraan umum. Sedangkan pada sector swasta, kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan komersial atau keuntungan bisnis, menekan biaya sekecilkecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kondisi yang berbeda terjadi pada usaha kecil menengah, dimana usaha kecil menengah tetap tegar pada saat krisis ekonomi melanda, dan memberikan kontribusi yang besar. Pada saat krisis ekonomi, usaha kecil menengah terbukti mampu menampung 99,45 persen dari total tenaga kerja atau 73,24 juta tenaga kerja. Peranan usaha kecil menengah, terutama sejak krisis ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja. (Suryadharma Ali, 2008) menyatakan bahwa usaha kecil menengah merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional sehingga bila sektor tersebut diabaikan sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia
Usaha,
dan
Masyarakat
secara
menyeluruh,
sinergis
dan
3 Universitas Sumatera Utara
berkesinambungan.
Untuk
mewujudkan
hal
tersebut
maka
Pemerintah
mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. 3 Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada UMKM, pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu UMKM baik menyangkut peningkatan SDM, permodalan maupun akses pasar. Melihat persoalan yang dihadapi UMKM, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan kredit bagi UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan oleh Presiden RI tanggal 5 November 2007 di lantai 21 gedung kantor pusat BRI dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan penyaluran kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Program ini sangat direspon positif oleh berbagai kalangan , termasuk para pengusaha pengusaha muda. Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan Pemerintah Daerah atau otonomi daerah membuat UMKM lebih diperhatikan oleh pemerintah daerahnya, karena salah satu syarat utama untuk menjadi otonomi adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Jadi peran UMKM di daerah tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan
4 Universitas Sumatera Utara
atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah.
Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Pendekatan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. (http://komite-kur.com/maksud_tujuan.asp diakses pada tanggal 13 november 2013 pukul 12:00)
Secara umum tujuan Program KUR ialah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK, reformasi regulasi UMKMK. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit usaha rakyat. Sejauh ini sampai Agustus 2013 pemerintah telah menyalurkan
5 Universitas Sumatera Utara
sekitar Rp77,5 triliun kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di salurkan lewat Bank Rakyat Indonesia. Dengan sektor terbanyak pemakai bantuan kredit usaha tersebut adalah sektor perdagangan dengan nilai 71 triliun. (http://komite-kur.com/article-86sebaran-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-periode-november-2007-agustus2013.asp diakses pada tanggal 20 desember 2013 pukul 20:00 )
Banyak pihak yang telah merasakan manfaat daripada program yang dibuat oleh Presiden ini. Di Sumatera sendiri total realisasi KUR sampai dengan Agustus 2013 tersebut mencapai 6,32 triliun rupiah, dengan pemakai bantuan tersebut paling banyak adalah sektor perdagangan. Salah satu daerah yang mendapatkan manfaat daripada program KUR ini adalah daerah yang terletak di Sumatera Utara, Kota Medan, tepatnya di daerah Kelurahan Harjosari , Kecamatan Medan Amplas yang dilaksanakan oleh Bank BRI Unit Simpang Mariendal. Kehadiran program ini pada masyarakat sekitar sangat berguna karna dapat membantu modal usaha masyarakat yang notabene mayoritas mempunyai usaha di bagian perdagangan. Namun setiap program ini tidak serta merta berdampak menguntungkan para pelaku usaha maupun bank pelaksana, karna masih terdapat masalah masalah dalam pelaksananaan program kur tersebut, sehingga tujuan daripada program kur tersebut tidak tepat sasaran. Baik itu daripada badan pelaksana KUR maupun daripada pengetahuan para pelaku usaha yang menerima bantuan modal tersebut.
Program KUR yang dilaksanakan di daerah ini sebenarnya sangat berdampak positif terhadap masyarakat, dikarenakan tidak memerlukan agunan,
6 Universitas Sumatera Utara
tapi lebih melihat kepada usaha yang dijalankan, namun para pelaku usaha yang menerima modal bantuan modal tersebut berpikiran bahwa modal tersebut merupakan hibah daripada pemerintah, sehingga tidak terlalu penting untuk dikembalikan, sehingga bank pelaksana sering mengalami “kredit macet” di daerah ini. Adapun kasus lain yang menjadi sorotan adalah adanya sebagian pelaku usaha yang meminjam bantuan kur tersebut, tetapi tidak menggunakan bantuan tersebut sebagai modal usaha , tetapi untuk hal hal lain yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang dia jalani, sehingga membuat pelaku usaha tersebut sulit dalam melakukan pembayaran iuran kepada bank pelaksana dia meminjam modal tersebut. Mengingat bahwa tujuan sebenarnya daripada Kredit Usaha Rakyat ini adalah pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang : “Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Bank Rakyat Indonesiaa (BRI) Di Kelurahan Harjosari Kec. Medan Amplas ” 1.2 Rumusan Masalah Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada hakikatnya merupakan perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian (Suharto, 2008: 23). Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
7 Universitas Sumatera Utara
Masyarakat Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas ?” 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Program Kredit Usaha Rakyat yang berjalan. 2. Untuk mengetahui tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas. 3. Untuk mengetahui Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas berdasarkan atas variabel input ,proses, dan output. 1.3.2
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan :
1. Pengembangan konsep dan teori-teori yang berkenaan dengan Kredit Usaha Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Pengembangan model pelaksanaan Program Pemerintah khususnya Kredit Usaha Rakyat. 3. Untuk peneliti sendiri menambah wawasan tentang Program Kredit Rakyat itu sendiri dan manfaatnya untuk para pelaku usaha.
8 Universitas Sumatera Utara
1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi uraian dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan Sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi pebelitian
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini berisi tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisanya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.
9 Universitas Sumatera Utara
