BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.1 Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuh untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.2 Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan tansportasi udara.3 Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. 1
Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung,
h. 7. 2
Abbas Salim, 2000, Manajemen Transportasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 45. Hasnil Basri, 2002, Hukum Pengangkutan. Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, h. 22-27. 3
1
Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek. Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan berpelat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek sepeda motor telah menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain. Ojek sepeda motor bisa masuk dan melalui gang-gang sempit, jalan-jalan kecil, sehingga mampu menyediakan layanan door to door. Bahkan ojek sepeda motor dinilai cepat, lincah dan efisien untuk melewati maupun menghindari kemacetan di jalan. Secara de facto, keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap 2
tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun secara de jure, keberadaan ojek sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UULLAJ) Bab X tentang angkutan Pasal 137 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (selanjutnya di sebut PP) menyatakan bahwa pengangkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus. Akan tetapi dalam bab yang sama pada bagian ketiga angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum. Meskipun keberadaan ojek sepeda motor dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu pelayanan angkutan orang, tetapi sepeda motor tidak diatur oleh pemerintah beroperasi sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Provinsi Bali baik dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) Provinsi Bali maupun Perda Kabupaten/Kota belum mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor dalam sebuah regulasi. Namun di beberapa daerah di Indonesia mengakui keberadaan ojek sepeda motor dalam hal perizinannya saja. Berikut ini beberapa daerah yang telah mengakomodir ojek sepeda motor sebagai angkutan umum alternatif, sebagai berikut. 1.
Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Sepeda Motor (Ojek) Sebagai Angkutan Alternatif Masyarakat.
3
2.
Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum dengan Kendaraan Bermotor Roda Dua/ojek.
3.
Perda Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2004 tentang Usaha Angkutan dan Retribusi Izin Usaha Angkutan Khusus (ojek). Tidak adanya pengaturan yang mengkhusus mengenai ojek sepeda motor
didalam UULLAJ maupun PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengakibatkan ketidak pastian hukum terkait dengan kedudukan ojek sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Hal ini berakibat juga pada tanggung jawab ojek sepeda motor terhadap penggunannya dari segi UULLAJ, karena disatu sisi UULLAJ mengatur kendaraan dalam Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa “Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur kendaraan bermotor umum, sebagai berikut. 1. Setiap kendaraan; 2. Digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang; 3. Dipungut bayaran. Unsur-unsur tersebut apabila dibandingkan dengan pengertian ojek sepeda motor dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum. Namun ojek sepeda motor tidak diatur dibagian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
4
Tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor berkaitan dengan hak-hak konsumen, karena tanggung jawab dari pengemudi ojek sepeda motor sangat diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan yang tidak semestinya yang mengakibatkan tidak selamatnya objek yang diangkut sampai ditempat tujuan. Pengguna jasa ojek sepeda motor dapat disebut sebagai konsumen karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui perundang-undangan yang jelas dan pasti, termasuk juga penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggaraan jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek. Salah satu kerugian yang dialami penumpang atau pengguna jasa ojek sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi ojek sepeda motor. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas, maka di susunlah skripsi ini dengan judul “Tanggug Jawab Pengemudi Ojek Sepeda Motor Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan
Penumpang
Ditinjau
Dari
Konsumen”. 5
Aspek
Hukum
Perlindungan
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen ? 2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat ditempuh penumpang ojek sepeda motor apabila mengalami kecelakaan ? 1.3 Ruang Lingkup Masalah Penulisan skripsi ini ditentukan secara tegas mengenai materi yang akan dibahas. Hal ini tentunya untuk menghindari agar materi atau isi dari pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Permasalahan diteliti dan dibatasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen dan penyelesaian yang dapat ditempuh penumpang ojek sepeda motor apabila mengalami kecelakaan.
6
1.4 Originalitas Penelitian “Tanggug Jawab Pengemudi Ojek Sepeda Motor Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Penumpang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Namun ada skripsi yang mengangkat tentang angkutan orang, tetapi pembahasannya berbeda, yaitu sebagai berikut. No. 1.
Judul
Rumusan Masalah
“Perlindungan Bagi
Konsumen
Pengguna
1. Apakah pelayanan bus Trans
Jasa
Jogja sudah memenuhi hak-
Angkutan Jalan Raya (Studi
hak
Kasus
memberikan
Bus
Trans
Jogja,
Yogyakarta)”.
konsumen
dan
perlindungan
hukum sesuai UU No. 8 Tahun
Oleh : Fahimatul Ilyah
1999
tentang
Perlindungan Konsumen ? Fakultas Hukum Universitas
2. Bagaimana
Islam Negeri Sunan Kalijaga
yang
Yogyakarta 2014
yang
upaya
ditempuh di
hukum
konsumen
rugikan
atas
pelayanan yang diberikan bus Trans Jogja ?
7
2.
“Perlindungan Hukum Bagi
1. Faktor–faktor
apa
yang
Penumpang Angkutan (Studi
melatar belakangi angkutan
pada angkutan umum Jurusan
umum
Jatingaleh – Unnes )”.
penumpang
Oleh
kapasitas
:
Ginanjar
Hutomo
Bangun
mengangkut melebihi
batas
maksimum
kendaraan ?
Fakultas Hukum Universita
2. Mengapa penumpang tetap
Negeri Semarang 2012
menaiki walaupun
angkutan
umum
dalam
kondisi
penuh ?
1.5 Tujuan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini akan dikemukakan tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. 1.5.1 Tujuan Umum 1.
Untuk mengetahui tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen;
2.
Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan penumpang ojek sepeda motor dalam hal terjadinya kecelakaan.
8
1.5.2 Tujuan Khusus 1.
Untuk memahami lebih dalam tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor apabila terjadi kecelakaan ditijau dari aspek hukum perlindungan konsumen;
2.
Untuk memahami lebih dalam penyelesaian yang dapat ditempuh penumpang ojek sepeda motor apabila mengalami kecelakaan.
1.6 Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1.6.1 Manfaat Teoritis Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan, khususnya bidang ilmu hukum yang menyangkut tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor, perlindungan konsumen dan angkutan jalan; 2. Penelitian yang dilakukan penulis skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan secara yuridis normatif tentang penyelesaian yang
9
dapat ditempuh penumpang ojek sepeda motor apabila terjadinya kecelakaan. 1.6.2 Manfaat Praktis 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai reverensi oleh mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas dalam tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor dalam hal terjadinya kecelakaan ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen; 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan secara praktis mengenai penyelesaian apa saja yang ditempuh penumpang ojek sepeda motor apabila mengalami kecelakaaan. 1.7 Landasan Teoritis Berlakunya UUPK diharapkan agar konsumen dapat mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat padanya, serta konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum, sehingga tidak mudah dirugikan oleh pelaku usaha.
10
Menurut KBBI perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal melindungi.4 Dari defnisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur perlindungan yaitu : 1. unsur tindakan melindungi; 2. unsur adanya pihak-pihak yang melindungi; 3. unsur cara melindungi. Kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.5 Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada
4
W. J.S. Poerwadarmita, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, h. 600. 5 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, Bandung, h. 53.
11
peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi.6 Jadi Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum dengan tujuan memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengertian Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah “setiap orang pemakai barang/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.7 Menurut Pasal 1 ayat (5) UUPK menyatakan bahwa “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPK pengertian Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.8
6
Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta,
7
Abdul Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Nusa Media, Bandung, h.
8
Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Jakarta, h. 4.
h. 8. 30.
12
Berdasarkan Pasal 2 UUPK, ada 5 (lima) asas dalam perlindungan konsumen, yaitu : a. b. c. d. e.
asas manfaat; asas keadilan; asas keseimbangan; asas keamanan dan keselamatan konsumen; asas kepastian hukum.
Menurut Sution Usman Adji menyatakan bahwa pengangkutan adalah “Perpindahan tempat,
baik mengenai benda-benda maupun orang, karena
perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien”.9 Sedangkan menurut H. M. N. Purwosutjipto menyatakan pengangkutan adalah “Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.10 Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada hakekatnya perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan
9
Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, 1990, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, h. 6-7. 10 H. M. N. Purwosutjipto, 1981, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan. Djambatan, Jakarta, h. 2.
13
penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Adapun asas penyelenggaraaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
asas transparan asas akuntabel asas berkelanjutan asas partisipatif asas bermanfaat asas efisien dan efektif asas seimbang asas terpadu asas mandiri.
Pasal 229 UULLAJ membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan yaitu: a.
kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
b.
kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
c.
kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu
14
keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 11 Pasal 234 ayat (1) UULLAJ mengatur tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika: adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan (ayat 3). Pasal 235 ayat (1) UULLAJ menyatakan bahwa Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Selanjutnya, Pasal 2345 ayat (2), jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
11
Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 48.
15
Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam UUPK Pasal 19 sampai Pasal 28. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut. 1.
Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (Liability Based On Fault Principle);
2.
Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of Liability Principle);
3.
Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab (Presumption of Non Liability);
4.
Prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute Liability Principle);
5.
Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability principle). 12
Upaya penyelesaian merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya dan ingin mendapatkan keadilan menurut cara yang ditetapkan oleh udang-undang. Menurut Pasal 45 sampai 58 UUPK mengatur penyelesaian konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.
12
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukukm Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
h. 92.
16
1.8 Metode Penelitian 1.8.1 Jenis Penelitian Skripsi adalah suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, oleh karena itu dalam pembahasan atau penyelesaiannya harus didukung atas bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, dimana dalam menyelesaikan setiap permasalahan dilihat dari aspek hukum yang berlaku.13 1.8.2 Jenis Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian nomatif adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.14 1.8.3 Sumber Bahan Hukum Berdasarkan penelitian normatif sumber bahan hukum penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut. a. Bahan hukum primer terdiri dari atas : KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
13 14
Bambang Suggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 17. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h. 97.
17
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Akutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, kamus dan ensiklopedia hukum dan internet berkaitan dengan masalah yang diteliti. 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media
cetak.
Pemilihan
bahan
hukum
memperhatikan kebutuhan penelitian. 18
dilakukan
secara
selektif
dengan
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya bahan yang diperoleh diolah menurut pernyataan yang didapat dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dan disini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal yang khusus.
19
