1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta jiwa sejak tahun 2000. Artinya, setiap tahun selama periode 1990-2000, jumlah penduduk bertambah 3,25 juta jiwa. Jika dialokasikan ke setiap bulan maka setiap bulannya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 270.833 jiwa atau sebesar 0,27 juta jiwa (Sumber : Sensus Tahun 2010). Penduduk yang besar ini dapat dilihat sebagai beban dan potensi bagi pembangunan. Semua upaya pembangunan, kapan dan dimanapun selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, menurunkan jumlah penduduk miskin, pengangguran serta mengurangi tingkat ketimpangan sosial, dan ekonomi di antara kelompok dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi ekonomi, kesejahteraan penduduk ditentukan oleh kondisi distribusi sumber daya seperti modal dan lahan, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang
2
selama ini diabaikan. Kaitannya dengan hal tersebut, ada dua hal menyangkut kondisi sumber daya manusia Indonesia. Pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 93, 73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87, 67 juta orang dan ada sekitar 5, 06 juta orang pengangguran terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 11 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih mendominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2% (Didin S. Damanhuri, 2006:76). Bagi Indonesia, kedua masalah ini menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja rendahnya kualitas secara nasional di berbagai sektor ekonomi sehingga para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari peruntungan ke luar negeri. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah TKI yang mengadu nasib ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri mengalahkan gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Bahkan hal itu akan tetap dilakukan meskipun harus pergi dengan status tak berdokumen. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada hakekatnya bunyi pasal tersebut mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi hak kepada warga negara untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia yaitu pekerjaan dan membebani kewajiban kepada negara untuk memenuhinya. Negara tidak dapat menghindarinya meskipun tidak cukup
3
sumber daya dan sumber dana di dalam negeri serta harus mencari sumbersumber tersebut sampai ke luar negeri. Sementara itu, selain berhak memperoleh pekerjaan, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan lagi bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri. Di samping faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi, maka faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan atau perubahannya. Adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Permennakertrans No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri.
4
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Menurut Sutrisno (2007:5) perlu adanya jaminan tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas yang sebesar-besarnya. Ketiga unsur merupakan urat nadi yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tujuan perusahaan dan karyawan akan dapat dicapai bila ditunjang dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingginya minat masyarakat untuk menjadi TKI juga terjadi, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Pada Tahun 2011 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat 217 orang ditempatkan bekerja di luar negeri. Keadaan ekonomi yang relatif rendah mendorong masyarakat di daerah tersebut memiliki minat yang tinggi untuk menjadi TKI di Luar Negeri. (Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo). Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia dilakukan
oleh
Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja,
dan
Transmigrasi
(Dinsosnakertrans) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinsosnakertrans melakukan kerjasama dengan PPTKIS untuk melakukan pengiriman TKI ke Luar Negeri. Di Kulon Progo terdapat beberapa PPTKIS yang melakukan kerjasama dengan
5
Dinsosnakertrans.
Salah
satu
PPTKIS
yang
bekerjasama
dengan
Dinsosnakertrans Kulon Progo yaitu PT. Bina Adidaya Mandiri. PT. Bina Adidaya Mandiri merupakan suatu perusahaan yang menangani masalah calon TKI di Kabupaten Kulon Progo. PT. Bina Adidaya Mandiri bertanggungjawab atas masa pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan calon TKI. Dinsosnakertrans Kulon Progo dan PT. Bina Adidaya Mandiri dalam melakukan
proses
perekrutan
calon
TKI
tidak
jarang
menemukan
permasalahan. Permasalahan yang ada yaitu pada saat pendaftaran ataupun saat pengiriman. Diketemukan sebagian calon TKI asal Kulon Progo melakukukan pendaftaran tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, selain itu juga diketemukan calon TKI memalsukan dokumen-dokumen, misalnya dokumen kesehatan. Calon TKI asal daerah Kulon Progo seharusnya mendaftar dan berangkat dari PPTKIS di daerah Kulon Progo, namun dalam kenyataannya karena calon TKI ingin mengejar cepatnya waktu dan proses pengiriman banyak dijumpai calon TKI mendaftar di luar daerah. Sehingga bila terjadi masalah terhadap TKI tersebut perlindungan yang diberikan tidak akan maksimal, karena daerah asal sendiri merasa tidak bertanggung jawab atas TKI tersebut. Selain itu ada pula TKI yang sering dipulangkan dari negara tujuan meski baru berada disana selama 1 minggu karena terbukti mengidap penyakit. Hal ini terjadi karena pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan sering terjadi pemalsuan hasil medical. Calon TKI bisa memalsukan hasil pemeriksaannya dan baru diketahui setelah berada di negara tujuan.
6
Sebagai contohnya yang dialami oleh Rabiah dan Sarianto. Rabiah (42), warga Jangkaran, Temon, Kulon Progo merupakan TKI yang bekerja di Arab Saudi. Rabiah diberangkat oleh salah satu PPTKIS di Semarang dan bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT). Rabiah diketemukan meninggal dunia karena mengalami kecelakaan bersama keluarga majikannya. Rabiah diketahui meninggal 31 Agustus 2011 dan jenazahnya baru dapat dipulangkan ke Indonesia setelah 2 bulan. Rabiah diketahui berangkat melalui PPTKIS Semarang sehingga mengakibatkan Dinsosnakertans mengalami kesulitan dalam pemulangan jenazahnya. Sementara itu Sarianto warga Galur, Panjatan, Kulon Progo juga mengalami hal yang serupa. Sarianto menjadi TKI di Malaysia setelah diberangkatkan oleh PPTKIS di Semarang. Sarianto diketahui meninggal dunia di Malaysia dikarekan kecelakaan di laut. Keluarga korban mendapatkan santunan dari Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) sebesar 5juta rupiah (Sumber: Dinsosnakertrans Kulon Progo). Kasus TKI seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi jika calon TKI mengikuti ketentuan yang berlaku pada Dinsosnakertrans. Ditentukan bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri ke PPTKIS di luar daerah asal harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari Dinsosnakertrans asal. Surat rekomendasi ini nantinya yang akan menghantarkan calon TKI ke PPTKIS di luar daerah asal, namun yang sering terjadi justru calon TKI tidak menghiraukannya. Tanpa adanya surat rekomendasi dari Dinsosnakertrans asal, calon TKI tetap nekat mendaftar di PPTKIS luar daerah asal dan calon TKI
7
berangkat ke luar negeri dengan ketidakjelasan. Hal seperti ini yang nantinya akan menjadi permasalahan pada TKI bila ternyata di luar negeri TKI terjerat masalah, seperti kematian. Nasib para calon TKI yang mendaftar di luar prosedur akan menjadi tidak jelas, mereka tidak akan mendapat perlindungan hukum dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) maupun dari Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Apabila TKI tersebut mengalami kematian/kecelakaan kerja, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepulangan jenazahnya adalah Dinsosnakertrans daerah asalnya/domisilinya, namun Dinsosnakertrans terkait tidak merasa mendaftar TKI tersebut. Masalah yang demikian ini sampai saat ini masih sering terjadi pada TKI asal Kulon Progo. (Sumber: Dinsosnakertrans Kulon Progo). Di samping adanya permasalahan terkait calon TKI yang mendaftar di luar prosedur dan tidak mendapatkan perlindungan dari Dinsosnakertrans, ada juga TKI yang mendaftar sesuai dengan prosedur namun dalam kenyataanya tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari Dinsosnakertrans maupun PPTKIS terkait. Sebagai contohnya yang dialami Ika Rini (25). Ika Rini merupakan warga Dusun V Sungapan, Desa Wahyuharjo, Lendah, Kulonprogo yang menjadi TKI di Malaysia dan bekerja bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Ika menjadi korban penganiayaan dan penyekapan selama 10 hari oleh pacarnya. Ika dianiaya dengan diseterika pada kedua pahanya dan tangannya oleh pacarnya sekitar awal Maret 2012. Perlakuan kekerasan itu dilakukan Sutris (pacarnya) karena terbakar api cemburu dan menuding Ika telah berselingkuh. Mendapat penganiayaan itu Ika tidak terima sehingga melaporkannya ke pihak kepolisian di negeri Jiran tersebut. Namun hal itu justru memancing kemarahan Sutris. Ika kemudian disekap di kamar kos pacarnya tersebut selama 10 hari, pekan lalu, sekaligus dianiaya. Selain mukanya dipukul dengan tangan, kepala
8
Ika juga dibentur-benturkan ke tembok, kakinya diinjak-injak dan disulut dengan bara obat nyamuk. Selama disekap, Ika juga tidak diberi makan kecuali hanya roti dan air putih. Ika akhirnya bisa lolos dari sekapan Jumat (27/3). Dia ditolong oleh Gino, teman satu pekerjaan dengan Sutris. Saat itu kebetulan Gino main ke tempat kos Sutris dan mendapati ternyata Ika disekap dalam kamar dan dikunci dari luar. Gino dan kakanya kemudian menghubungi agen penyalur TKI yang memberangkatkan Ika untuk di pulangkan ke Tanah Air. (Suara Merdeka.com/ 02 April 2012 | 19:51 wib) Terkait dengan adanya permasalahan di atas, menjadi kewajiban dari Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo dan PPTKIS selaku instansi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi TKI asal Kulon Progo. PPTKIS yang bertanggungjawab dalam hal ini PT. Bina Adidaya Mandiri. Perlindungan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang “Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kulon Progo”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut: 1. Di Kulon Progo masih ditemukan permasalahan terkait pengiriman calon TKI ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
9
2. Pendaftaran calon TKI yang tidak sesuai dengan prosedur berpotensi menimbulkan kerugian ataupun permasalahan bagi para calon TKI. 3. Penyimpangan dalam proses pendaftaran dapat mengakibatkan TKI di Kabupaten Kulon Progo tidak mendapatkan perlindungan. 4. Belum cukup terlindunginya TKI asal Kulon Progo meskipun dalam pendaftarannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. C. Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan untuk menfokuskan perhatian pada penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti, yaitu : 1. Di Kulon Progo masih ditemukan permasalahan terkait pengiriman calon TKI ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Belum cukup terlindunginya TKI asal Kulon Progo meskipun dalam pendaftarannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. D. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah : 1. Mengapa pendaftaran sebagian calon TKI di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? 2. Bagaimana upaya perlindungan TKI di Kabupaten Kulon Progo?
10
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui faktor penyebab pendaftaran sebagian calon TKI di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Mendeskripsikan upaya perlindungan TKI di Kabupaten Kulon Progo. F. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum yang merupakan salah satu rumpun dari Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dan sebagai bekal untuk menjadi guru yang profesional.
11
b. Bagi Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi Dinsosnakertrans dalam rangka menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perlindungan TKI khususnya di Kulon Progo. c. Bagi PT Bina Adidaya Mandiri Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi PT Bina Adidaya Mandiri dalam rangka memberikan pelayanan bagi para calon TKI. G. Batasan Istilah 1. Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Tahun 2012) yang dimaksud dengan upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan upaya adalah usaha yang dilakukan Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo dan PT. Bina Adidaya Mandiri dalam memberikan perlindungan hukum bagi calon TKI yang tidak sesuai dengan prosedur. 2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Pasal 1 bagian (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan
12
hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama dan sesudahnya bekerja. Dari definisi istilah di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul “UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN
KULON PROGO” adalah usaha yang dilakukan oleh
Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo dan PPTKIS di Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan perlindungan terhadap TKI asal Kulon Progo. PPTKIS yang dimaksut dalam penelitian ini adalah PT. Bina Adidaya Mandiri. Pemberian perlindungan dilakukan untuk mencegah pendaftaran calon TKI tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berakibat TKI di Kabupaten Kulon Progo tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal.
