BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu wadah yang didalamnya terdapat suatu proses kegiatan berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam dunia pendidikan sebagai faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut diperlukan sebagai bekal dalam rangka menyongsong datangnya era global yang penuh dengan persaingan. Untuk mencapai keberhasilan dibidang pendidikan diperlukan keterpaduan dalam semua komponen perangkat pendidik yang diharapkan mampu mengatur, mengarahkan, dan menciptakan suasana atau kondisi yang mampu meningkatkan mutu pendidikan (Rahmawati, 2014). Pendidikan sebagai sumber daya manusia akan semakin bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta ketrampilan yang dapat meningkatkan kualitas diri dan mampu bersaing di era global. Hal itu sesuai UU No. 20 tahun 2003 BAB II Pasal 3 (UUSISDIKNAS), Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 1
2
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui 3 jalur yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal 11 dijelaskan bahwasannya pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstuktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah pertama (SMP), dan pendidikan tinggi. Sedangkan pengertian pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dalam Hamsyah (Nawawi, 1982: 62-63) Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan lanjutan dari sekolah dasar. Fungsi pokok sekolah menengah pertama: 1) Mengembangkan integritas kepribadian / karakter murid, 2) Menyalurkan dan memenuhi kebutuhan murid, 3) Mengarahkan, dorongan melakukan explorasi sesuai minat, 4) Menumbuhkan kesadaran tentang minat dan bakat. Tugas sekolah menengah pertama dapat dibedakan menjadi tugas edukasi, sosialisasi dan transformasi. Tugas edukasi mencakup tugas pemberian pelayanan pendidikan bagi masyarakat, tugas sosialisasi mencakup tugas penanaman dan pembinaan
prinsip
permasyarakat
sedangkan
tugas transformasi
mencakup
penyampaian dan pengembangan suatu nilai dan atau budaya dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan subjek didik bukan hanya penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan keterampilan – keterampilan
3
teknis tertentu, namun juga sebagai penumbuhan dan pengembangan subjek didik menjadi pribadi manusia yang berbudaya dan beradab. Tujuan menjadi pribadi manusia yang berbudaya dan beradab adalah mewujudkan personal yang tidak hanya cerdas dalam segi kognitif akan tetapi mampu mengembangkan dan menanamkan kemampuan tertinggi dalam mengaktualisasikan budaya yang dimiliki suatu bangsa agar tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa akibat tergerus oleh perubahan zaman (Giri, 2007: 18). Ketiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik harus dikembangkan dalam diri seseorang agar dapat menjadi manusia yang berkualitas dan beradab. Apabila salah satu ranah tidak berjalan dengan seimbang, maka akan mempengaruhi pola perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk menjadi pribadi manusia yang berbudaya dan beradab adalah dengan membina siswa yang tidak hanya cerdas dalam segi kognitif namun mampu mengaktualisasikan budaya yang dimiliki suatu bangsa secara dini agar tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa akibat tergerus oleh perubahan jaman saat ini. Tilaar dalam Mulyasa (2002) mengemukakan bahwa ada tujuh masalah pokok Sistem Pendidikan Nasional yaitu: 1. Menurunnya akhlak peserta didik; 2. Pemerataan kesempatan belajar; 3. Masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan; 4. Terjadinya degradasi moral peserta didik; 5. Status kelembagaan; 6. Manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional; 7. Sumber daya yang belum profesional.
4
Menurunnya akhlak peserta didik perlu diatasi dengan cara mengoptimalkan pendidikan karakter di sekolah. Salah satu sarana yang digunakan dalam pendidikan karakter adalah tata tertib sekolah karena dalam tata tertib ini menuntut adanya penerapan moral. Tata tertib adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang secara organisatoris mengikat setiap komponen sekolah, baik murid, guru, kepala sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai fungsi dan tugas edukatif yang meliputi tiga dimensi yaitu mendidik yang menghasilkan etika dalam pergaulan, mengajar menghasilkan kecerdasan dan melatih menghasilkan ketrampilan (Departemen Pendidikan Nasional: 2004). Peraturan tata tertib sekolah tersebut biasanya dibuat oleh seorang atau beberapa wakil kepala sekolah yang memang menangani masalah tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah tersebut. Penanggung jawab selama pelaksanaan tata tertib sekolah ialah kepala sekolah, sedangkan guru bertugas untuk mencatat pelanggaran tata tertib harian dan sekaligus mengawasi pelaksanaan tata tertib harian. Fungsi lain adalah memberikan pembinaan dan pengarahan karakter kepada para siswa yang melanggar tata tertib (Habsari, 2005: 15). Penegakkan tata tertib sekolah merupakan tanggungjawab semua pihak dari Kepala Sekolah, Wakil Kesiswaan, Guru, Siswa dan Komite Sekolah, namun Guru PKn memiliki peran yang strategis bagi pembinaan pendidikan karakter karena di dalam pelajaran PKn terdapat beberapa asupan karakter yang bertujuan untuk membentuk personal yang bermoral, berakhlak, dan berperilaku baik. Hal ini berarti
5
bahwa selain mengajarkan mata pelajaran PKn, seorang guru PKn merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa khususnya dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. Dengan mengajak siswa untuk selalu sadar dan taat terhadap hukum atau tata tertib maka sejak saat itu guru meletakkaan pondasi kepada siswa dalam membangun bangsa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab dan melek hukum yang berguna bagi nusa dan bangsa. Upaya penegakkan tata tertib bukan hal yang mudah, ada kesukaran dalam menegakkan tata tertib dengan baik tetapi ada juga sekolah yang berhasil menegakkan tata tertib sekolah. Salah satu sekolah yang belum berhasil menegakkan tata tertib adalah SMP Negeri 1 Pakis. Dari hasil pengamatan awal di SMP Negeri 1 Pakis, pelaksanaan tata tertib belum optimal karena masih banyak kasus pelanggaran tata tertib yang berlangsung sehingga seolah anak menjadi terbiasa melakukan pelanggaran. Di SMP Negeri 1 Pakis diketahui kasus pelanggaran yang dilakukan dari tahun 2012 sampai 2013 meningkat. Tahun 2013 pelanggaran tata tertib berjumlah 319 kasus, sedangkan tahun 2013 terdapat 561 kasus dari 392 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa masih cukup tinggi. Sesuai dengan catatan Guru BK pelanggaran tata tertib yang terjadi pada tahun 2013 di SMP Negeri 1 Pakis mencakup pelanggaran ringan (terlambat 204 kasus, atribut tidak lengkap mencakup 45 kasus, gaduh di kelas 13 kasus), sedangkan pelanggaran sedang (bolos 146 kasus, rambut di semir 9 kasus, pacaran di kelas 8 kasus, membawa HP 3 kasus), dan pelanggaran berat (melawan guru 16 kasus, pornografi 6 kasus,
6
perkelahian 50 kasus, Ngompas teman 6 kasus, pencurian 4 kasus, merokok 13 kasus, minum-minuman keras 4 kasus). Sedangkan dari wawancara awal dengan beberapa siswa masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang belum tercatat oleh Guru BK karena tidak di temukan langsung oleh Guru, misalnya merokok di warung yang berada di depan sekolah ketika istirahat. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis yang terjadi menunjukkan bahwa siswa kurang patuh terhadap peraturan sekolah. Kasus atau pelanggaran tata tertib sekolah tersebut salah satunya terkait dengan perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap individu yang dipengaruhi oleh sikap, minat, kesadaran, kereligiusan, pengetahuan dan faktor lain yang mempengaruhinya. Kepatuhan terhadap tata tertib sekolah adalah sebuah kesiapan yang harus ditanamkan kepada siswa di sekolah agar mempunyai sikap dan perbuatan sesuai dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan uraian diatas tentang bagaimana upaya guru PKn dalam menegakkan tata tertib sekolah, maka peneliti ingin mengkaji sejauh mana upaya dan kendala yang di hadapi guru PKn dalam menegakkan tata tertib sekolah maka peneliti mengambil judul penelitian: “Upaya Guru PKn dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Pakis Tahun Ajaran 2013/2014)”.
7
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Guru PKn dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Pakis Tahun Ajaran 2013/2014)”. Secara lebih rinci dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu : 1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis? 2. Apa saja penyebab pelanggaran tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis? 3. Bagaimana upaya guru PKn untuk menegakkan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis? 4. Apa saja hambatan guru PKn dalam menegakkan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis ?
1.3 Tujuan Penelitian Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan pembahasan adalah untuk : 1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis. 2. Mendeskrisikan penyebab pelanggaran tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis.
8
3. Mendeskripsikan upaya guru PKn untuk menegakkan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis. 4. Mendeskripsikan hambatan dalam menegakkan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pakis. 1.1 Manfaat Penelitian 1.1.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi ilmiah tentang penegakkan tata tertib sekolah dan kajian dalam perkuliahan yang berkaitan dengan kenakalan remaja seperti perkuliahan Pendidikan Moral dan Budi Pekerti, Kriminologi dan Kenakalan Remaja pada Program Studi PPKn. 1.1.2 Manfaat Praktis a. Bagi Kepala Sekolah Memberi masukan tentang gambaran mengenai penegakkan tata tertib di sekolah
sebagai
bahan
pertimbangan
mengambil
kebijakan
dalam
mengatisipasi adanya pelanggaran di masa yang akan datang. b. Bagi Guru PKn Memberikan masukan yang digunakan untuk penerapaan kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaan tata tertib di sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan karakter khususnya kepada siswa.
