perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendapatan yang sudah terkumpul dari berbagai sumber pendapatan kemudian berusaha dikonversi pemerintah ke dalam program-program yang tidak lain demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah akan percuma tanpa diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berbagai belanja yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada prinsipnya masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002). Belanja modal tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan pada berbagai infrastruktur jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan ke publik. Oleh karena pentingnya pengelolaan belanja modal dan juga jenis belanja lainnya, perlu adanya analisa kinerja keuangan untuk dapat mencapai tata kelola keuangan yang baik. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan serangkaian analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang merefleksikan keadaan yang sebenarnya dari
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
suatu entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Analisis kinerja keuangan juga dilakukan demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik sebagai wujud tanggung jawab terhadap stakeholders. Pada organisasi sektor publik, penilaian kinerja mutlak diperlukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Good Governance & Clean Governance) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik (Best Practice) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Secara leb ih khusus terkait pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pada sektor ini tidak dapat lepas dari desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tata pengelolaan keuangan daerah yang baik pada sektor publik meliputi ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Ketiga prinsip tersebut harus diterapkan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Ketika otonomi daerah mulai digulirkan, daerah diharapkan dapat menjadi semakin mandiri di dalam pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Berdasarkan pada prinsip money follows function, penyerahan kewenangan
daerah juga diikuti dengan
penyerahan
sumber-sumber
pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dengan cara membandingkan total pendapatan asli daerah dengan jumlah total pendapatan daerah. Timbul sebuah pertanyaan apakah dengan meningkatnya kemandirian daerah juga akan diikuti dengan meningkatnya jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Sebuah
penelitian yang dilakukan
Endah
(2011)
menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menyatakan hasil yang berbeda di mana kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Efektivitas
keuangan
daerah
merupakan
salah
satu
indikator
keberhasilan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang dianggarkan. Efektivitas terhadap pendapatan asli daerah diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Selain efektif, kinerja pemerintah daerah juga harus efesien. Efisiensi keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Sebuah penelitian yang dilakukan Endah (2011) menyatakan bahwa efektivitas atas pendapatan asli daerah tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan dan efisiensi keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ardhin i (2011) menyatakan bahwa efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif signifikan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dari dua hasil penelitian yang berbeda tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah efektivitas dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh pada belanja modal untuk pelayanan publik. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dapat dikatakan merupakan indikator efisiensi pengeluaran pemerintah. Dikatakan efisien jika SiLPA didapat dari pelampauan target penerimaan daerah. Namun dikatakan tidak efisien dan merugikan jika SiLPA didapat dari ditiadakannya program atau kegiatan periode sebelumnya. Menurut Lulung (2011) dalam Ardhin i (2011) pembangunan SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar dana SiLPA digunakan untuk belanja modal yang sifatnya secara langsung dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun masih banyak pro dan kontra tentang sistematika penggunaan SiLPA apakah akan digunakan untuk belanja publik atau belanja aparatur. Berbagai penelitian mengenai analisis rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik tergolong masih sedikit diteliti. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah memperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah data yang diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2006 hingga 2010 dari Kabupaten/Kota di
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan rentang waktu penelitian yang lebih panjang daripada penelitian sebelumnya yang menggunakan tiga periode bertujuan agar memperoleh hasil yang lebih relevan.
Dalam
menggunakan indikatornya.
mengukur
Produk PDRB
pertumbuhan
Domestik digunakan
ekonomi,
Regional setelah
Bruto
pada
penelelitian (PDRB)
penelitian
in i
sebagai
sebelumnya
menggunakan indeks rasio gini dan pendapatan per kapita. Motivasi yang melandasi penelitian ini adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah yang gencar meningkatkan penerimaan daerah tapi kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Seperti yang dikutip oleh Halim dan Abdullah (2004) bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2002), eksploitasi pendapatan daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1. Apakah Kemandirian Daerah tahun sebelumnya berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk pelayanan publik? 2. Apakah Efektivitas atas PAD tahun sebelumnya dapat mempengaruhi Belanja Modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk pelayanan publik? 3. Apakah
Efisiensi
Keuangan
Daerah
tahun
sebelumnya
dapat
mempengaruhi Belanja Modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk pelayanan publik? 4. Apakah SiLPA Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi Belanja Modal tahun berjalan yang peruntukannya untuk pelayanan publik? 5. Apakah Belanja Modal yang peruntukannya untuk pelayanan publik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan analisis deskriptif terkait jalannya otonomi daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 2. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris terkait pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah daerah. 3. Untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh belanja modal untuk pelayanan publik terhadap pertumbuhan ekonomi..
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Daerah Memberikan bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelo la keuangan yang baik. 2. Bagi akademik Memberi
deskripsi
tentang
rasio-rasio
keuangan
daerah
yang
mempengaruhi belanja modaldi Indonesia dan menjadi bahan acuan atau pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian yang mengambil topik serupa.
