BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau Daerah akan sangat
dipengaruhi oleh
perkembangan pembangunan infrastruktur. Hal ini karena
pembangunan dalam infrastruktur
melibatkan rencana dan implementasi dari
kebijakan untuk mengintensifkan tingkat perekonomian melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan pengairan, pembangunan energy listrik, dan pembangunan pendidikan. Pembangunan
sebagai
“Suatu
usaha
atau
rangkaian
usaha
pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilakukan secara sadar oleh negara atau suatu daerah dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. (Ginanjar Kartasasmita : 1994). Sektor infrastruktur merupakan prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha ataupun pembangunan, dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. 1
2
Infrastruktur memegang berperan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, nilai tambah ekonomi, dan merupakan hal yang vital guna mendukung kegiatan pemerintahan dan perekonomian. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang berada di Indonesia, sebagai Negara berkembang memiliki karakter yang tidak berbeda jauh dengan Negara berkembang lainnya. Tujuan utamanya yaitu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi dalam proses pembangunannya dihadapkan pada permasalahan yaitu Pengeluaran Pembangunan yang dilakukan daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995). Hal ini sering menjadi masalah, seperti pembangunan jalan yang membutuhkan pengeluaran anggaran cukup banyak namun tidak sesuai dengan yang diharapkan karena jalan yang telah dibangun hanya beberapa saat saja dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan alasan jalan rusak. Sehingga menghambat laju usaha masyarakat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi terhambat. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung berikut adalah data faktual mengenai infrastruktur ekonomi :
3
Tabel 1.1 Kondisi Faktual Infrastruktur di Kabupaten Bandung No
Infrastruktur
Luas Wilayah
Keadaan Infrastruktur
Tahun 2009
2008 1.
2.
3.
4.
Jalan & Jembatan 1.762,39 Ha
Pengairan/Irigasi
Energi Listrik
Pendidikan
1.762,39 Ha
1.762,39 Ha
1.762,39 Ha
Panjang Jalan (KM) 1. Kondisi baik 2. Kondisi sedang rusak 3. Kondisi rusak 4. Kondisi rusak berat jalan secara keseluruhan panjang Jaringan (KM) 1. Jaringan primer 2. Jaringan sekunder 3. Jaringan tersier 4. Panjang total jaringan irigasi 5. Luas lahan budidaya satuan mega watt (mW) 1. potensi energi panas bumi 2. termanfaatkan Jumlah sekolah 1. SD/MI 2. SMP/MTs 3. SMA/ MA / SMK Jumlah murid (usia) 1. 7-12 Thn 2. 13-15 Thn 3. 16-18 Thn
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung
2010
317,72
395,56
355,57
316,22 274,06 246,55
207,49 338,96 213,35
235,19 319,01 245,58
1.154,55
1.155,35
1.155,35
77,76 136,00 831,04
77,76 136,00 831,04
77,76 136,00 831,04
1.044,81
1.044,81
1.044,81
36.739,75 36.739,75 36.739,75
-
-
2.681 697
1547 401 238
1553 211 250
1593 273 253
456.903 198.798 187.292
400.438 206.499 178.17
402.631 206.499 171.552
4
Berdasarkan data Kinerja jaringan jalan dan jembatan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2008 proporsi jalan kondisi baik mencapai 27,52 % namun pada tahun 2009 kondisi tersebut membaik menjadi 34,24%.dan kembali menrun di tahun 2010 menjadi 30,78%. Panjang jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sepanjang 1.044,81 km. Angka ini tidak meningkat bila dibandingkan tahun 2008 maupun 2007. Adapun luas lahan budidaya pada tahun 2007 seluas 33.000 km2 menjadi 36.739,75 km2 pada tahun 2010. Ini artinya bahwa setiap 1 km jaringan irigasi harus mengairi lahan budidaya seluas 31 km2 pada tahun 2007 dan seluas 35 km2 pada tahun 2010.
Kabupaten Bandung yang memiliki luas wilayah 176.239 Ha, ternyata mengandung potensi energi panas bumi sebesar 2.681 megawatt (mW). Sementara yang sudah termanfaatkan (terinstall) mencapai ± 697 mW masingmasing di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha dan Area Cibuni. “Energi yang berasal dari Kabupaten Bandung sudah mampu mensuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali dan ini akan terus berkembang dengan adanya perluasan di area Kamojang, Wayang Windu dan Patuha dengan total rencana perluasan mencapai sekitar 360 mW. Bahkan sejak bulan Mei 2012, telah dimulai pembangunan PLTP Patuha Unit I dengan kapasitas 55 mW.
5
Selanjutnya, selama kurun waktu 2008-2010 di bidang pendidikan rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pembangunan jumlah sekolah baru tidak sebanding dengan peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2010, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Bandung adalah 1 : 252,75. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 252 siswa. Berbeda dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs. Oleh karena itu, sebagai upaya guna meningkatkan infrastruktur ekonomi yang baik, dan untuk mempertahankan infrastruktur yang sudah ada langkah yang diambil oleh Daerah Kabupaten Bandung adalah pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena
itulah
dipandang
penting
untuk
dapat
mengedepankan
konsep
pengembangan dan manajemen infrastruktur daerah yang berkeadilan. Data diatas menjelaskan pengeluaran infrastruktur ekonomi menunjukan trand positif yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur. Sasaran yang ingin
6
dicapai perbaikan kinerja berbagai elemen penting yang berkaitan dengan seluruh indikator tingkat kesejahteraan penduduk serta perkembangan aktivitas sektorsektor pembangunan. Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul pnelitian ini adalah : ”PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANDUNG”
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut : Bagaimana pengaruh pengeluaran pembangunan infrastruktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupeten Bandung baik secara parsial maupun simultan?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan dari
penelitian ini sebagai berikut : Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan infrastruktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung baik secara parsial maupun simultan.
7
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat mengahsilkan informasi yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya : 1. Secara teoritis, demi kepentingan akademis, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga terhadap perkembangan ilmu ekonomi pembangunan; 2. Secara praktis, diharapkan dapat membantu pihak terkait yang berkepentingan dengan penelitian di atas; 3. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keselarasan antara fakta dengan dasar teori yang digunakan di dalam penelitian.
