1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian teori dan praktek dalam skala kecil. Apalagi seiring dengan berkembangnya hukum di masyarakat dewasa ini, sangat di butuhkan keberadaan ahli hukum yang terampil dan profesional. Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universita Gadjah Mada termasuk pendidikan tinggi hukum yang mengahasilkan tenaga Ahli Madya Hukum profesional yang dapat memberikan kontribusi di bidang pelayanan hukum. Demi mendukung para ahli hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya maka diperlukan tenaga Ahli Madya Hukum yang biasa disebut dengan Paralegal. Tenaga Ahli Madya ini dididik untuk mengetahui hukumhukum dasar dan keterampilan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, Program D3 Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Praktik Kerja Lapangan sebagai syarat acuan bagi pendidikan Ahli Madya dan diharapkan dapat membekali mahasiswa agar memiliki keahlian Hukum dasar yang memadai serta keterampilan di bidang Administrasi Hukum dan perkantoran yang profesional dan cakap atau dapat membantu masyarakat untuk
2
memperoleh akses di bidang hukum dan keadilan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan bentuk syarat kelulusan bagi mahasiswa Program D3 Hukum Universitas Gadjah Mada. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL dilaksanakan pada Semester 6. Praktik Kerja Lapangan ini merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa secara nyata dan langsung dalam kegiatan kerja profesi pada suatu lembaga Hukum, Institusi Pemerintah maupun perusahaan tertentu berdasarkan ikatan kerja sama antara pihak Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi UGM dengan pihak lembaga tempat kerja yang bersangkutan. Praktik kerja lapangan dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka dari itu mahasiswa Program Diploma 3 Hukum diwajibkan melakukan kegiatan pelatihan kerja secara langsung di instansi/lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti. Sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi, mahasiswa/mahasiswi bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama masa pendidikan dan masa praktik kerja lapangan untuk menerapkannya di dunia kerja yang sebenarnya. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dalam rentang waktu sekurangkurangnya 2 (dua) bulan atau 8 (delapan) minggu atau setara dengan 280 jam kerja yang dimulai sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan berakhir pada tanggal 04 Mei 2015. Dengan kegiatan praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pelatihan yang dihadapkan langsung pada
praktek kerja sebagai
pengaplikasian
3
kemampuan pendidikan yang diperoleh mahasiswa baik dari bangku perkuliahan maupun dari kegiatan lain di luar kuliah. Selain itu diharapkan mahasiswa mulai belajar menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat sesuai dengan teori yang diperoleh pada bangku kuliah. Hal ini sangat diperlukan karena mahasiswa pada umumnya hanya dibekali teori ilmu-ilmu yang bersifat teoritis tanpa adanya praktik. Penulis melakukan beberapa persiapan yang merupakan syarat untuk melakukan
PKL,
yaitu
mempersiapkan
dokumen-dokumen
yang
dibutuhkan, mengikuti pengarahan yang diberikan oleh Pengelola Program Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada serta melakukan pendekatan dengan instansi terkait yang akan menjadi tujuan pelaksaan Praktik Kerja Lapangan. Dalam hal ini, penulis berkesempatan untuk menimba ilmu di Kantor Notaris/PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn. yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 36 Yogyakarta, karena penulis ingin mengetahui tata cara kerja yang dilakukan di kantor Notaris/PPAT secara praktek, sehingga penulis dapat melakukan praktek secara nyata dan mendapat pengalaman yang langsung berhubungan dengan dunia kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, penulis ikut serta dalam melakukan kegiatan yang berlangsung dikantor Notaris dan PPAT yang di tuntut profesional dan mempunyai tanggung jawab selayaknya melakukan praktik kerja lapangan.
4
Kegiatan utama Notaris sebagai konsultan serta untuk memberikan penyuluhan hukum dan atas tindakan hukum yang di lakukan Notaris atas permintaan kliennya. Kegiatan lainnya juga bisa bekerja sama dengan instansi atau perusahaan tertentu, contoh salah satunya bekerja sama dengan Bank untuk penjaminan objek yang dijaminkan dengan dibuatnya Akta Hak Tanggungan (HT) dan jaminan fidusia, baik itu Notaris atau PPAT. Secara garis besar ada dua bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Yang biasanya orang mengenal perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan Undang-Undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu jaminan Fidusia bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan Undang-Undang. Inilah yang menjadi menarik dan akan diangkat menjadi tema Laporan Praktik Kerja Lapangan penulis, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.
B. Tujuan Praktek kerja lapangan adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan praktek kerja secara langsung pada
5
lembaga/instansi
yang
relevan
dengan
pendidikan
yang
diambil
mahasiswa dalam perkuliahan berdasarkan kurikulum dan syarat pembuatan tugas akhir, maka praktek kerja lapangan ini diadakan. Praktek kerja lapangan ini juga diadakan agar mahasiswa atau mahasiswi mengenal dunia kerja yang sebenernya. Selain itu mahasiswa atau mahasiswi dapat langsung mempraktekkan ilmu yang diterapkan di perguruan tinggi. Adapun tujuan pembuatan laporan antara lain: 1. Tujuan secara subyektif : a.
Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis pada dunia kerja khususnya dibidang hukum.
b.
Untuk memenuhi kurikulum Akademik sebagai syarat kelulusan Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
c.
Sebagai bahan bagi penulis dalam mempersiapkan dan menyusun tugas akhir yang berbentuk laporan Praktik Kerja Lapangan sebagai syarat mendapatkan kelulusan.
2. Tujuan secara obyektif : a.
Penulis memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja praktis sehingga secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan dibidangnya.
b.
Penulis memperoleh gambaran nyata tentang implementasi teori dan dapat membandingkan penerapan teori yang
6
diterima di jenjang akademik/kuliah dengan praktek yang dilakukan di lapangan. c.
Mengembangkan wawasan dan pengalaman penulis dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
d.
Meningkatkan pemahaman penulis mengenai hubungan antara
teori
dengan
penerapannya
sehingga
dapat
memberikan bekal bagi penulis untuk benar-benar siap terjun di masyarakat dan dunia kerja. e.
Menumbuhkembangkan sikap profesional dalam bekerja, kedisiplinan, dan keakraban sesama rekan kerja dalam mengahadapi dunia kerja nanti.
C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan penulis di Kantor Notaris/PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn. selama 2 (dua) bulan memberi banyak pengalaman yang sangat berguna bagi kemajuan penulis. Manfaat yang didapat dalam pelaksanaan PKL ini adalah: 1. Penulis dapat menjadikannya sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan yang ada dibangku perkuliahan. 2. Penulis dapat memahami sistem kerja di Kantor Notaris dan PPAT. 3. Penulis lebih dapat mengerti secara mendalam tugas-tugas dan wewenang Notaris dan PPAT.
7
4. Menumbuhkan semangat kerja tinggi apabila kelak akan terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya terutama dalam bidang hukum.
D. Keaslian Penulisan Laporan Karya Tulis ini disusun berdasarkan pengalaman Praktik Kerja Lapangan, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis sendiri dibuat sebagai pertanggung jawaban penulis terhadap kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan di Kantor Notaris/ PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn. khususnya untuk keterpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesi penulis sebagai calon profesional yang telah mendapat pelatihan dalam Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.
8
BAB II DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIK LAPANGAN
A. Alamat Kantor Lokasi tempat atau kantor Notaris dan PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 36 Yogyakarta yang berdekatan dengan Kantor Samsat Kota Yogyakarta. Nama Kantor
:
Kantor Notaris/PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn.
Alamat
: Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 36 Yogyakarta-55321
Nomor Telepon
: (0274) 552898
B. Sejarah Singkat Notaris Dan PPAT Tempat Praktik Kerja Lapangan Sebelum menjadi Notaris & PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn, mengawali karir kerjanya di PT. Gaya Favorit Press, pada bagian Advertising pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1989. Pekerjaan tersebut beliau lakukan setelah lulus pendidikan Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Tidar. Pekerjaan yang beliau geluti tersebut tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 1 tahun. Tahun 2000 beliau mengenyam pendidikan lagi di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung untuk mendapatkan pendidikan Strata 1 dibidang
9
Hukum, beliau lulus di tahun 2004. Kemudian tahun 2005 beliau mengambil pendidikan Strata 2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro. Lulus di tahun 2007 dengan gelar Magister Kenotariatan, beliau langsung bekerja di Kantor Notaris & PPAT Sri Soewanti Soeweno, S.H. yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 27, Yogyakarta. Tahun 2008 beliau mendapat Surat Pengangkatan PPAT dengan Petikan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 9-XII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008. Pada tahun 2010 bulan Januari sampai bulan Maret beliau diangkat sebagai Notaris dan PPAT pengganti pada kantor Notaris & PPAT Sri Soewanti Soeweno S.H.. Pada tahun 2010 beliau mendapat surat pengangkatan sebagai Notaris dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-795-AHU.02.01 tanggal 01 April 2010. Setelah menerima SK Pengangkatan, Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn. membuka resmi di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 36, Yogyakarta.
Berikut selengkapnya profil Notaris & PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn. Nama
: Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn.
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 22 September 1962 Alamat
: Jalan Kembang Baru II/9, Sambilegi Kidul, RT 09/RW 70, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
10
Alamat Kantor
: Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 36, Yogyakarta.
Pendidikan
:
1. Tahun 1968/1974 Pendidikan Dasar di SDN Srondol Semarang; 2. Tahun 1974/1977 Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Temanggung; 3. Tahun
1977/1981
Pendidikan
Menengah
Atas
di
SMA
Muhammadiyah Temanggung; 4. Tahun 1981/1987 Pendidikan Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar di Magelang; 5. Tahun 2000/2004 Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Galungan di Tasikmalaya; 6. Tahun 2005/2007 Pendidikan Strata 2 Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro di Semarang; SK Pengangkatan: 1. PPAT
:
Petikan Putusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, Nomor : 9-XII-PPAT-2008, tanggal 01 September 2010. 2. NOTARIS
:
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Nomor : AHU-795-AHU.02.01. Tahun 2010, Tanggal 01 April 2010.
11
Riwayat Kerja Notaris dan PPAT : 1. Tahun 2007 sampai dengan 2008 bekerja sebagai karyawan pada Kantor Notaris dan PPAT Sri Soewanti Soewono S.H. yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 27, Yogyakarta; 2. Januari sampai dengan Maret 2010 sebagai PPAT dan Notaris pengganti pada Kantor Notaris Sri Soewanti Soewono S.H.; 3. Pada tahun 2008 diangkat sebagai PPAT dan pada tahun 2010 diangkat sebagai Notaris, berkedudukan di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 36, Yogyakarta-55231; 4. Sejak April tahun 2010 sampai dengan sekarang ini menjadi rekanan PT.BANK BRI (persero) Tbk Kanwil Yogyakarta.
C. Kegiatan Umum Kegiatan yang dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Dra. Ria Sukariyah, S.H., M.Kn. antara lain : 1.
Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
12
dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan aktanya, menyimpan, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kewenangan Notaris lainnya : a.
Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (disebut legalisasi);
b.
Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (disebut waarmerking);
c.
Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya (disebut legalisir);
d.
Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian yang sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
e.
Memberikan
penyuluhan
hukum
sehubungan
dengan
pembuatan akta; f. 2.
Membuat akta risalah lelang.
Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan PPAT sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. PPAT
13
selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. Jual beli; b. Tukar menukar; c. Hibah; d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e. Pembagian hak bersama; f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. Pemberian Hak Tanggungan; h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
14
D. Hari dan Waktu Kerja Waktu kerja di kantor Notaris dan PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn. mulai dari hari Senin sampai dengan Jum’at masuk pukul 08.30 WIB – 16.30 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu libur dan masuk kembali bekerja di mulai hari Senin. Untuk waktu jam istrahat di kantor Notaris dan PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn. berlangsung selama 1 jam dari pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB.
E. Staf dan Karyawan Kantor Karyawan yang ada di Kantor Notaris Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn. berjumlah 6 orang, yaitu : 1. Yuni Aqbari a.
Area tugasnya meliputi Kantor Pertanahan Nasional Kota, BRI KCP Malioboro, BRI SKK Melati;
b.
Membuat Akta Jual Beli (AJB), Surat Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Hibah, Waris, dan Pengukuran;
c.
Mengurus proses-proses yang harus diurus di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
d.
Mengurus
proses-proses
yang
berkaitan
dengan
akta
Notaris/PPAT yang lingkupnya berada di kota Yogyakarta. 2. Tri Sejati
15
a.
Area tugasnya meliputi UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Katamso Yogyakarta;
b.
Membuat laporan bulanan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Sewa Menyewa;
c.
Mengatur keuangan kantor;
d.
Mengurus
proses-proses
yang
berkaitan
dengan
akta
Notaris/PPAT. 3. Ellen Bachtiar a.
Area tugasnya meliputi PD BPR BANK JOGJA;
b.
Mendata Minuta Akta tiap bulan, Perjanjian Kredit (PK), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT);
c.
Memback Up Tugas Tri Sejati.
4. Andhika a.
Area tugasnya meliputi BRI SKK MELATI, Kantor Pertanahan Sleman dan Kantor Pertanahan (BPN) Kota;
b.
Fidusia, Turun Waris, Perjanjian Jual-Beli (PJB), Kuasa Menjual.
c.
Bertugas di lapangan.
5. Melisa a.
Area tugasnya di Kantor;
b.
Memback up tugas Yuni Aqbari.
16
F. Sarana dan Fasilitas Kantor Kantor Notaris dan PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn. memiliki area parkir motor yang tidak terlalu luas di samping kantor. Sarana dan fasilitas kantor yang dimiliki Kantor Notaris dan PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H., M.Kn. digunakan untuk mendukung proses kegiatan dan memberikan kenyamanan bagi klien serta sebagai penunjang para staf ataupun karyawan dalam bekerja. Sarana dan fasilitas kantor meliputi : 1. Kantor
: Ukuran 8x8 m2;
2. Listrik
: 2.200 watt;
3. Komputer
: 7 Unit
4. Printer
: 7 Unit
5. Mesin Ketik
: 2 Unit
6. Meja
: 7 Unit
7. Kursi
:
8. Ruang Tamu
: 1 Set (untuk klien)
Unit
9. Lain-lain : a. 2 Unit Almari; b. 3 lemari untuk men; c. 1 Telepon, 1 Unit Mesin Fax; d. 2 Unit mesin fotocopy; e. 2 Unit AC; f. 1 Brankas Tahan Api;
17
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan yang sudah dilakukan penulis di Kantor Notaris/PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn. selama 2 Bulan atau 280 jam mulai tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 04 Mei 2015, dengan jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 08.30-16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan praktek lapangan di Kantor Notaris/PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn. selama melaksanakan praktek lapangan penulis tidak hanya melakukan kegiatan di dalam kantor saja, melainkan penulis juga terjun ke lapangan dan melihat beberapa proses terkait dengan akan dibuatnya akta, misalnya ke Kantor Pertanahan, Unit Bank Rakyat Indonesia serta beberapa instansi lain yang bekerja sama dengan Kantor Notaris/PPAT Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn.. Namun sebelumnya penulis akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengertian Notaris dan PPAT berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku serta tugas dan kewenangan pejabat Notaris/PPAT.
18
A. Ruang Lingkup Jabatan Notaris Secara hukum, pengertian dan penjelesan mengenai notaris dan kewenangan jabatannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris sendiri itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 1 Definisi Akta autentik menurut hukum adalah surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu. Mengingat betapa pentingnya sebuah akta 1
Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 j.o. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
19
autentik untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna di muka persidangan, maka betapa penting pula kedudukan jabatan Notaris yang merupakan satu-satunya pejabat umu yang berwenang untuk membuat akta autentik. Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud, Notaris berwenang pula, yakni : a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus disebut legalisasi; b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus disebut waarmerking; c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya disebut legalisir; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau g. Membuat Akta risalah lelang. Pejabat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan dibawah pembinaan dan pengawasan ada pada pejabat yang ada dibawah kementerian tersebut yakni Pengadilan Negeri. Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas.
20
Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Notaris tidak berwenang pula secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.
B. Ruang Lingkup PPAT Dalam pengelolaan bidang pertanahan di Indonesia, terutama dalam kegiatan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), merupakan pejabat umum yang menjadi mitra instansi BPN guna membantu menguatkan atau mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang dilakukan oleh subyek hak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. Penulis juga mempelajari mengenai ruang lingkup kerja seorang PPAT sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau
21
Hak Milik Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud adalah Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), Pembagian hak bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, dan yang terakhir Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 2 Disini daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya. PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pemberian materi dasar mengenai Jabatan Notaris/PPAT dengan maksud agar penulis dapat mengetahui dengan jelas kegiatan apa saja yang dilakukan khususnya di ruang lingkup kerja Notaris/PPAT. Selain diatas adapun kegiatan lain yang berkaitan dengan profesi Notaris/PPAT, yaitu mengenai : 1.
Minuta atau akta-akta, berupa akta asli yang dibuat dan disimpan oleh Notaris. Minuta Akta ini asli dari akta yang di buat oleh Notaris, disimpan oleh Notaris sampai 25 tahun. Yang di keluarkan untuk para pihak itu berupa Salinan resmi. Minuta Akta harus di simpan oleh Notaris kalau nanti salinan Notaris yang dikeluarkan untuk para pihak dikhawatirkan di ubah-ubah, maka masih ada minuta aslinya.
2
Pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
22
2.
Melengkapi surat dan dokumen yang mendukung dalam pembuatan akta dan wajib disimpan oleh Notaris/PPAT yang bersifat rahasia. Surat dan dokumen itu contohnya seperti : a. Fotocopy KTP; b. Fotocopy identitas para ihak, apabila dalam kuasa maka harus ada KTP penerima kuasa; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pihak; d. Fotocopy akta nikah, jika belum menikah membuat surat pernyataan di bawah tangan menjelaskan bahwa yang bersaangkutan belum menikah; e. Fotocopy sertipikat tanah hak milik, hak tanggungan (sertipikat asli harus ditunjukkan pada saat perikatan); f. Slip PBB (terbaru). Dalam melakukan tugas kewenangan dan jabatannya, kedua profesi
ini memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan jabatan Notaris dan jabatan PPAT sendiri terletak pada profesi jabatannya, maksudnya dalam hal ini keduanya merupakan jabatan umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Selain itu jabatan Notaris dan PPAT tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain misalnya PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI, POLRI, Pengacara/Advokat, Pejabat Negara (khusus untuk pejabat negara, diperbolehkan dengan syarat seorang Notaris dan PPAT
harus cuti terlebih dahulu dari jabatannya sebagai
seorang Notaris dan PPAT).
23
Perbedaan Jabatan Notaris dan PPAT dapat dilihat dari Dasar Hukumnya, Pengangkatan untuk menjadi Notaris dan PPAT juga berbeda, definis dari Notaris dan PPAT, Tugas dan Wewenang Notaris dan PPAT. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas terdapat perbedaan kewenangan antara Notaris dengan PPAT, seorang Notaris memilk kewenangan lebih luas dibanding seorang PPAT.
C. Diskusi Mengenai Prsoses Permohonan Para Pihak Penulis juga mempelajari mengenai langkah-langkah pengajuan permohonan. Disini diskusi mengenai semua yang akan diproses oleh Notaris/PPAT. Penulis mempelajari berupa : 1.
Permohonan Akta Jual-Beli Pada prinsipnya setiap peralihan hak atas tanah harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu dengan akta jual-beli. Paling banyak pada dokumen PPAT. Sebelum membuat akta jual-beli harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat biasanya berupa : a.
Untuk syarat subyek hukumnya : a) Identitas diri yaitu biasanya berupa KTP atau Paspor; b) Surat Nikah atau Akta Nikah; c) Kartu Keluarga (KK).
24
b.
Untuk syarat obyek hukumnya : a) Tanda bukti kepemilikan / Seertipikat; b) NPWP; c) PBB berupa STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang); d) Denah lokasi tanah berada; e) PPH (5%) , membayar pajak penghasilan sebesar 5% di kalikan dengan harga jual.
c.
Syarat Jual-Beli untuk penjual : a) Asli sertipikat tanah untuk di lakukan pengecekan di Kantor Pertanahan; b) Fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku, Suami-Istri; c) Fotocopy Akta Nikah; d) Fotocopy Kartu Keluarga; e) Fotocopy SPPT PBB berikut tanda lunasnya 5 tahun terakhir; f) Fotocopy NPWP; g) Membayar
PPH (Pajak
Pengahasilan)
sebesar
dikalikan Harga Jual. d.
Syarat Jual-Beli untuk Pembeli : a) Fotocopy KTP yang masih berlaku; b) Fotocopy NPWP (bila transaksi diatas 60 juta rupiah);
5%
25
c) Membayar BPHTB (Bea Peralihan Hak Atas Tanah Bangunan), Pajak Pembeli. Sebesar ( Harga jual – Rp. 60.000.000.00) x 5%. e.
Prosedur Pembuatan Akta Jual-Beli Sebelum melaksanakan pembuatan akta jual beli mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan Sertipikat Asli. Tujuan pengecekan disini yaitu untuk memastikan bahwa sertipikat yang akan ditransaksikan tersebut adalah asli dan meskipun sertipikat itu asli namun untuk dipastikan juga apakah ada sengketa atau tidak;
f.
Pajak atas Akta Jual-Beli Perbuatan hukum jual beli merupakan Obyek PPH dan BPHTB sehingga pembuatan akta Jual-Beli juga dikenakan kewajiban untuk membayar PPH dan BPHTB. Pembayaran PPH dan BPHTB disetorkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Setelah Pajak disetorkan kemudian di validasi. Tujuan divalidasi supaya pajak yang dibayarkan diperiksa terlebih dahulu atau kesesuaian apabila pajaknya
26
kurang maka dikeluarkan surat kurang bayar dan juga untuk memastikan surat-surat pajaknya asli. 2.
Hak Tanggungan Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk memberikan pelunasan hutang tertentu. Harus ada jaminannya karena untuk melindungi kreditur. Syarat permohonan Hak Tanggungan : a.
Melampirkan permohonan bermaterai yang ditandatangani pemohon atau kuasanya apabila dikuasakan; dan surat kuasa mengurus bermaterai dilegalisasi oleh pejabat apabila dikuasakan.
b.
Asli Sertipikat Tanah untuk dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan;
c.
Fotocopy
identitas
KTP
(suami-istri)
Pemberi
Hak
Tanggungan yang masih berlaku; d.
Fotocopy Kartu Keluarga Pemberi Hak Tanggungan;
e.
Fotocopy Akta Nikah Pemberi Hak Tanggungan;
f.
Fotocopy identitas KTP penerima Hak Tanggungan yang masih berlaku;
g.
Surat Kuasa Direksi Bank yang masih berlaku;
h.
Fotocopy Sertipikat Hak Atas Tanah;
27
i.
Surat pengantar PPAT;
j.
Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), pada bagian tandatangan para pihak dan Notaris beserta saksi-saksi harus sudah ditandatangani;
k.
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang masih berlaku;
Sebelum dilakukan penandatanganan APHT maka sertipikat HAT dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan. Apabila sertipikat tersebut sesuai daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”, pada hal perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan. Pelaksanaan pembuatan APHT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembuatan APHT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan PPAT wajib membacakan APHT kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan APHT dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang
28
berlaku. Setelah APHT tersebut ditandatangani maka PPAT wajib menyampaikan
APHT
dan
dokumen-dokumen
lain
yang
diperlukan untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut. 3.
Turun Waris Proses peralihan hak dari adanya peristiwa hukum, dimana seseorang (pewaris) telah meninggal dunia maka seluruh harta peninggalan atau warisan akan jatuh ke pihak ahli waris. Syarat-syarat turun waris : a.
Surat permohonan turun waris;
b.
Surat pernyataan/keterangan warisan;
c.
Surat pernyataan kepemilikan tanah;
d.
Fotocopy kutipan akta kematian;
e.
Fotocopy kutipan akta perkawinan/nikah;
f.
Fotocopy identitas KTP para ahli waris;
g.
Fotocopy Kartu Keluarga para ahli waris yang berlaku dan KTP 2 (dua) orang saksi;
h.
Fotocopy SPPT tanda lunas dan PBB 5 tahun terakhir;
i.
Fotocopy NPWP salah satu ahli waris;
j.
Pembayaran BPHTB/SSB Turun Waris dengan perhitungan;
k.
Asli Sertipikat Hak Atas Tanah.
29
Hartanya harus diproses semua karena berkaitan dengan pajak dan harus juga ada surat kepemilikan tanah diperlukan karena turun waris juga dikenai BPHTB. Para ahli waris membuat lebih dahulu surat keterangan atau pernyataan ahli waris yang telah disahkan kecamatan atau meminta utusan pengadilan atau ketetapan hakim. Setelah mendapatkan atau memegang alat bukti sebagai ahli waris, para ahli waris menyiapkan seluruh syarat-syaratnya yang menjadi lampiran permohonan turun waris. Setelah ahli waris menyiapkan berkas-berkas tersebut diatas ahli waris dapat datang langsung
ke
Kantor
Pertanahan
setempat/melalui
jasa
Notaris/PPAT untuk mendaftar permohonan turun waris. Berkas yang didaftar ke Kantor Pertanahan baik secara langsung oleh ahli waris maupun melalui jasa Notaris/PPAT akan diperiksa atau diteliti lebih dahulu oleh Kantor Pertanahan. Jika berkas tersebut telah dinyatakan lengkap dan benar maka Kantor Pertanahan akan mengeluarkan surat tanda Bukti Pendaftaran. Sebaliknya jika berkas tersebut belum dinyatakan lengkap dan benar maka berkas tersebut akan dikembalikan oleh Kantor Pertanahan untuk dilengkapi oleh pemohon. Setelah diproses kurang lebih selama 2 (dua) bulan oleh Kantor Pertanahan maka asli sertipikat akan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan yang telah berganti kepemilikannya dari nama pewaris menjadi nama ahli
30
waris tanpa mengganti atau berganti sertipikatnya. Adapun nanti jika yang tidak menerima waris, maka juga membuat pernyataan rela tidak menerima bagian dari yang tidak menerima bagian. 4.
Konversi Proses pendaftaran tanah atas tanah hak milik adat (berupa Letter C atau Letter D) untuk pertama kali dengan tujuan dijadikan sertipikat tanah sehingga pemegang Hak (pemilik) Letak tanah, luas, dan batas menjadi jelas dengan tidak meninggalkan asas pendaftaran tanah yaitu kontradiktur delimitasi. Kontradiktur delimitasi adalah suatu asas dimana seseorang dalam mengadakan suatu pengukuran harus ada persetujuan para tetangga batas yang bersebelahan. Syarat-syarat Konversi, meliputi : a.
Fotocopy identitas KTP yang masih berlaku;
b.
Fotocopy Kartu Keluarga;
c.
Petikan daftar buku Letter C (turunan);
d.
Tanda bukti Hak Milik Atas Tanah/Jenenge kalau tanah sawah;
e.
Surat Permohonan konversi;
f.
Surat keterangan model A dari kelurahan;
g.
Surat pernyataan belum pernah di sertipikatkan oleh pemilik;
h.
Fotocopy SPPT dan tanda lunas PBB 5 (lima) tahun terakhir. Pemilik menyiapkan seluruh surat atau warkah yang menjadi
syarat untuk permohonan sertipikat. Berkas tersebut dibuat
31
rangkap 2 (dua) dan diberi materai secukupnya. Setelah berkas tersebut lengkap, pemilik datang ke Kantor Notaris/PPAT untuk meminta di proses ke Kantor Pertanahan atau pemilik datang langsung ke Kantor Pertanahan untuk mendaftar proses konversi. Setelah berkas di daftar oleh Notaris/PPAT maupun pemilik sendiri, maka Kantor Pertanahan akan memeriksa dan meneliti berkas tersebut selama kurang lebih satu sampai dua minggu. Apabila berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar maka Kantor Pertanahan akan mengeluarkan Surat Bukti Pendaftaran. Sebaliknya jika setelah diteliti ternyata berkas belum dinyatakan lengkap (sesuai dengan syaratnya) dan benar (tidak ada kekeliruan atau salah didalam suratnya) maka Kantor Pertanahan akan mengembalikan berkas tersebut dan meminta kepada pemohon untuk melengkapi. Setelah di keluarkan bukti pendaftaran maka ditentukan atau dipastikan tentang nama petugas ukur atau juru ukur maupun tanggal pelaksanaan ukur dilapangan. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengukuran maka petugas ukur dan Kantor Pertanahan yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) atau 3 (tiga) orang akan mendatangi lokasi dimana tanah itu berada. Terlebih dahulu pemilik akan mengundang para tetangga batas dan dukuh. Apabila pemohon tetangga batas dan kepala dukuh atau kepala dusun telah lengkap hadir di lapangan, juru ukur
32
segera melaksanakan tugas pengukuran yang disaksikan oleh pemilik tetangga dan lain-lain. Kehadiran mereka dibuktikan dengan menandatangani semacam berita acara pengukuran. Setelah
petugas
ukur
Kantor
Pertanahan
melaksanakan
pengukuran dan menghitung luasnya maka dibuatlah secara resmi surat ukur atau gambar situasi. Sebelum sertipikat dicetak dan diterbitkan maka Kepala Kantor Pertanahan wajib memenuhi asaa Publisitas terlebih dahulu yaitu dengan cara memasang Surat Pemberitahuan atau pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan setempat dan tembusannya juga dipasang di Kantor Kepala Desa setempat ditempel selama 2 (dua) bulan dan tidak boleh dilepas. Tujuan pengumuman yakni memberi kesempatan kepada orang lain yang merasa punya hak atau permasalahan untuk mengajukan gugatan agar sertipikat tidak diproses. Apabila jangka waktu pemasangan pengumuman atau asas publisitas selama 2 (dua) bulan telah terpenuhi dan tidak ada satu pihak pun yang mengajukan gugatan ataupun keberatannya maka Kepala Kantor Pertanahan baru berhak untuk menerbitkan sertipikatnya.
D. Pekerjaan Administrasi Penulis juga mulai memahami dan mengerti dengan kegiatan apa saja yang ada dan dilakukan di Kantor Notaris/PPAT. Kegiatan yang dilakukan mengenai administrasi yaitu :
33
1. Menggaris akta Berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan oleh staf yang ada di kantor, penulis dapat mengetahui cara menggaris akta dengan baik. Yaitu dengan cara memberi garis tepi di sebelah kiri pada setiap halaman lembar akta. Tujuan dari menggaris akta adalah untuk menghindari apabila ada salah satu pihak yang ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian seperti menambah tulisan atau isi dari sebuah akta tersebut dan sifat dari akta tersebut hanya dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2. Menjahit akta Cara menjahit akta yaitu menyatukan antara cover dengan akta agar supaya tidak terpisah yang nantinya akan di ikat dan di eratkan menggunakan stiker jabatan Notaris/PPAT. Jika menjahit akta Notariil peletakan benang harus berada didalam akta, sedang jika menjahit akta PPAT peletakan benang harus berada diluar akta lalu baru kemudian ditempel dengan cap yang bertujuan sebagai pembeda antara akta Notariil dan akta PPAT; 3. Melakukan pendataan daftar sertipikat yang keluar masuk Pendataan sertipikat yang keluar dari kantor Notaris/PPAT baik terhadap Kantor Pertanahan, Bank, maupun para pihak yang terkait dilakukan secara urut sesuai dengan tanggal,
34
bulan, tahun, dan berisi perihal dari sertipikat keluar tersebut. Sertipikat yang keluar biasanya terdiri dari nomor sertipikat, tanggal, perihal, perihal keterangan mengenai nomor Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Tanggungan para pihak dan Bank; 4. Membuat tanda terima Tanda terima itu merupakan bukti penerimaan dan penyerahan dari semua pihak yang akan melakukan perbuatan hukum dan telah menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan. Tanda terima memberikan keterangan bahwa telah diterimanya berkas-berkas dari persyaratan yang telah ditentukan, misalnya fotocopy identitas para pihak, sertipikat asli hak milik, hak guna bangunan, hak tanggungan, SPPT PBB terbaru, dan lainlain; 5. Legalisasi terhadap surat kuasa dibawah tangan Penandatanganan terhadap surat kuasa di bawah tangan dilakukan di hadapan Notaris oleh para pihak yang membuatnya. Notaris menjamin keaslian tandatangan dan tanggal dari surat kuasa di bawah tangan tersebut dan diberi teraan (cap). Kekuatan hukumnya lebih kuat legalisasi 6. Pengecekan sertipikat Dalam praktik kerja lapangan penulis juga mendapatkan kesempatan untuk ikut bersama staf dari kantor Notaris/PPAT
35
Dra. Ria Sukariyah S.H.,M.Kn. untuk melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Nasional
Yogyakarta. Di Kantor
Pertanahan Nasional penulis berkesempatan dapat melihat dan mengetahui bagaimana proses pengecekan sertipikat tanah hak milik. Proses pengecekan sertipikat tanah hak milik itu dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan ke Kantor Pertanahan Nasional. Proses pengecekan sertipikat bisa meminta bantuan jasa Notaris untuk dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Nasional dan bisa juga para pihak yang memiliki sertipikat tanah asli membawanya sendiri ke Kantor Pertanahan Nasional dan lalu mengikuti prosedur yang berlaku. Tujuan pengecekan itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah data yang tercantum pada sertipikat sesuai dengan buku tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Nasional, untuk memastikan juga bahwa sertipikat yang akan diproses tersebut adalah asli dan untuk memastikan apakah ada sengketa jaminan atau pemblokiran didalamnya. Apabila ternyata terdapat telah diletakkan sita maka balik nama belum dapat dilakukan atau didaftarkan hingga sengketa berakhir dan/atau sita tersebut maupun pemblokiran tersebut berakhir. Penulis disini juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti realisasi, realisasi adalah penandatanganan perjanjian pokok yang di lakukan oleh debitur di hadapan Notaris, di Bank Jogja, Bank BRI
36
Bringharjo, Bank BRI Katamso, Bank BRI Jetis. Tujuan Realisasi disini untuk membacakan akta perjanjian yang dibuat antara para pihak yang bersangkutan dengan pihak Bank yang nantinya akan didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertipikat Hak Tanggungan.
37
BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
A. Pendahuluan Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan akan pendanaan. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengolahnya. Dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha guna
menggerakan
roda
perekonomian
namun
terhambat
pada
keterbatasan dan yang mereka miliki atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut, maka jalan yang dapat ditempuh adalah melalui kegiatan perjanijian kredit atau pembiayaan. Disini secara umum perjanjian mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak. Dan dalam arti sempit, perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksudkan dalam buku III KUHPerdata. Untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank maka hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan, karena jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit atau pembiayaan dan perjanjian
38
kredit merupakan kegiatan yang perlu di imbangi adanya ketentuan hukum jaminan. Hukum Jaminan diatur dalam buku II KUHPerdata mengenai hak kebendaan, waris, piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotik. Dasar hukum jaminan adalah perjanjian pemberian jaminan kebendaan anatara debitur dan kreditur dimana tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum antara lain jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata, merupakan jaminan dalam penyerahan kebendaan bergerak kedalam kekuasaan kreditur. Meskipun demikian, pranata jaminan tersebut kurang membantu masyarakat karena jaminan gadai masih mewajibkan diserahkannya benda bergerak untuk dijadikan jaminan kepada kreditur padahal kebanyakan debitur masih memerukan benda yang menjadi jaminan tersebut untuk kelancaran usahanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal memperoleh kredit atau pembiayaan, maka jaminan fidusia merupakan jalan yang tepat. Fidusia sendiri berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan dimana debitur tetap memiliki penguasaan terhadap barang jaminan meskipun hanya sebagai peminjam pakai sementara atau tidak lagi sebagai pemilik. Oleh karenanya pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada debitur khususnya bagi pelaku usaha kecil dimana debitur selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang
39
menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai alasan yang banyak dikemukakan oleh para penulis mengenai timbulnya Lembaga Fidusia, ialah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai (Pand) 3 mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi
kebutuhan
masyarakat
dan
tidak
dapat
mengikuti
perkembangan masyarakat. Ada ketentuan pada gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata, merupakan hambatan berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai lalu tidak dapat mempergunakan bendabenda tersebut untuk keperluannya. Terlebih-lebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bis-bis atau truk-truk bagi perusahaan angkutan. Mereka itu disamping memerlukan kredit, masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja. Di sini lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana obyek fidusia adalah benda bergerak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
3
Dengan istilah gadai, yang kami maksudkan ialah pand menurut sistem KUHPerdata.
40
B. Dasar Hukum Jaminan Fidusia Dalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia, lembaga yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata hanya hipotek dan gadai (pand). Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka. Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Namun belum lengkap dan komprehesif, maka diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lalu diatur juga mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :4 1. Memberikan kedudukan
yang mendahului kepada kreditur
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27). Penerima 4
Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 36-37
41
fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada droit de suite (Pasal 20). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. 3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat para pihak dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihakpihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat : a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jamnan fidusia; d. Nilai penjaminan; e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Asas Publisitas yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk memberikan
42
kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. 5 Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan
di
tempat
kedudukan
pemberi
fidusia,
dan
pendaftarannya mencangkup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.6 4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29). Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertipikat jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia diterbitkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jamian fidusia.7
5
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Op cit, hlm.139 Ibid 7 Ibid 6
43
Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera atau mengingkari janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi dan juga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. C. Jaminan Fidusia Di dalam berbagai literature fidusia lazim disebut dengan Fiduciare Eigendoms Overdracht Tot Zekerheid (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. 8 Merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Fiducia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi, fides yang berarti kepercayaan. Lembaga jaminan fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan berasal dari hukum romawi yaitu suatu lembaga dengan jaminan dengan nama : a)
Fidusia cum creditore contracta, artinya hak milik atas suatu benda diserahkan sebagai jaminan dengan janji bahwa ia akan menyerahkan kembali kepada debitur bila utangnya telah dibayar lunas;
8
Salim HS,2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 55.
44
b) Fidusia cum aminco contarcta, artinya suatu benda yang dititipkan kepada seorang teman dengan janji benda tersebut akan dikembalikan bila si pemilik benda kembali dari perjalanannya; c)
Jamianan fidusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah Fidusia cum creditore contracta.
Menurut pendapat PA Stein, fidusia merupakan alas hak untuk melakukan perpindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 BW (584 KUHPerdata) namun demikian kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak yang normal. 9 Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia, begitupula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang Jaminan Fidusia. Dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pengakuan resmi dari pembuat Undang-Undang akan lembaga Jaminan Fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi. Pengertian Jaminan Fidusia itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 9
DR. NY. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, S.H., 1997, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, hlm 18.
45
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Pada dasarnya Fidusia adalah suatu perjanjian accesoir antara debitur dan kreditur yang isinya tentang pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.
D. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia Mengenai ruang lingkup dan objek jaminan fidusia di atur dalam Pasal 1 ayat 2 dan 4, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia dan kemudian dipertegas oleh Pasal 3 yang menyatakan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap : 1.
Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan
perundang-undangan
yang
menentukan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
berlaku
46
2.
Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
3.
Hipotek atas pesawat terbang;
4.
Gadai.
E. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia 1.
Accessoir Fidusia merupakan perjanjian tambah sebagai jaminan pelunasan hutang. Lahirnya fidusia didahului dengan perjanjian pokok yakni perjanjian hutang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam. Jika perjanjian pokok telah lunas, maka perjanjian dengan jaminan fidusia berakhir. Atau dengan kata lain, perjanjian fidusia tergantung dengan perjanjian pokok. Perjanjian dengan jaminan fidusia berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir atau perjanjian fidusia lahir apabila perjanjian pokoknya lahir pula;
2.
Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang Fidusia tidak menciptakan hak milik sebenarnya meskipun hak milik atas benda berpindah kepada kreditur. Hak miliknya hanya terbatas sampai debitur melunasi hutangnya kepada kreditur. Menurut pendapat modern, hak milik fidusia merupakan hak milik terbatas sehingga hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik sementara menurut pendapat zaman Romawi, fidusia meahirkan hak milik didasarkan bahwa perjanjian fidusia
47
merupakan perjanjian obligator, yakni hak milik telah berpindah ketika telah terjadi levering atau penyerahan; 3.
Constitutum Posessorium Dalam perjanjian fidusia, benda tetap dikuasai debitur walaupun hak milik atas benda telah berpindah ke tangan kreditur. Hal ini berbeda dengan gadai dimana benda harus dilepaskan dari kekuasaan debitur dan hak milik atas benda tersebut tetap berada pada debitur. Oleh karena itu, dalam fidusia dinamakan Constitutum Posessorium yaitu penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas benda jaminan;
4.
Droit de Preference Terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dalam hal ini penerima fidusia (kreditur) memiliki hak preferen, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Akibatnya ia memiliki hak untuk menjual benda fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur lebih dulu dari kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek Jamian Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
48
5.
Parate Execusi Sebagaimana halnya gadai dan hipotik, fidusia juga merupakan hukum jaminan kebendaan. Maka dari itu, penerima fidusia (kreditur) berhak melakukan parate eksekusi dan menagih piutangnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan tanpa pelaksanaan title eksekutorial. Pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti. 10 Dalam hal debitur ingkar janji, pemberi fidusia (debitur) wajib
menyerahkan
obyek
jaminan fidusia
dalam
rangka
pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga parate eksekusi, yaitu penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum atau dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi.
F. Subyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia subyek jaminan fidusia antara lain pihak-pihak yang membuat perjanjian jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang
10
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
49
pembayarannya dijamin dengan fidusia. 11 Pemberi fidusia tidak bisa lain dari pada kreditur yang bisa lebih dari satu dalam rangka pembayaran kredit konsorsium. Jadi syarat pihak pemberi fidusia adalah pemilik benda yang dibebani fidusia, sehingga berwenang mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut. Akan tetapi, apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang tidak terdaftar menurut undang-undang seperti barangbarang perhiasan, akan sangat sulit bagi penerima fidusia untuk menyelidiki apakah pemberi fidusia sebagai pemilik atas benda itu, karena Pasal 1977 BW menentukan barang siapa yang menguasai kebendaan bergerak, ia dianggap sebagai pemilik.
G. Obyek Jaminan Fidusia Pada umumnya yang dapat menjadi obyek fidusia ialah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Dalam praktek banyak terjadi bahwa benda-benda misalnya : kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk ), alat-alat invetaris perusahaan, barang-barang persediaan dalam perusahaan, mesin, pesawat, semuanya itu dapat dipakai sebagai jaminan dalam fidusia. Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan hak kepimilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud,
11
Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
50
terdaftar, maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. Pengaturannya ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang Fidusia telah ditentukan batas ruang lingkupnya yaitu : Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia. Untuk membebani benda dengan jaminan, dan dipertegas dalam 3 yang menyatakan dengan tegas Undang-Undang Fidusia tidak berlaku terhadap: a.
Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b.
Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m3 atau lebih;
c.
Hipotek atas pesawat terbang dan;
d.
Gadai. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia ditetapkan bahwa obyek jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan Klaim Asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Obyek
jaminan
fidusia
berikutnya
(inventory/stock perdagangan).
H. Pendaftaran Jaminan Fidusia
adalah
benda
persediaan
51
Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, walaupun benda tersebut benda di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Kementrian Hukum dan HAM. Permohonan di ajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, melalui kantor pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa dan wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan lampiran I keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M01.UM.01.06 tahun 2000 yang meliputi12 : a) Persyaratan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang meliputi : 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia memuat : a. Nama lengkap; b. Tempat tinggal/tempat kedudukan; c. Jenis Kelamin; d. Pekerjaan. 2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
12
Hal-hal yang terkait dengan isi dokumen Jaminan Fidusia ada dalam lampiran.
52
3. Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia; 4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 5. Nilai Penjamin; 6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. b) Salinan akta Notaris tentang pembebanan jaminan fidusia; c) Surat Kuasa/pendelegasian untuk mendaftarkan; d) Melampirkan bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan nilai penjaminan fidusia. Setelah melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Kantor Pendaftaran akan mencatat Jaminan Fidusia dalm Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Sebagai bukti bagi kreditur bahawa kreditur itu merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertipikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, dan diserahkan kepada pemohon atau
53
penerima fidusia. Penyerahan sertipikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sam dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Dalam sertipikat tercantum kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, hal ini berarti sertipikat
ini
mempunyai
kekuatan hukum
tetap
atau
kekuatan
eksekutorial, tanpa melalui pengadilan, langsung dapat dilaksanakan, bersifat final dan mengikat, penerima fidusia berhak untuk menjual benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Jika dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertipikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertipikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada kantor untuk diterbitkan sertipikat perbaikan.13 Apabila nanti setelah didaftarkan juga terjadi perubahan dalam hal jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia,
dan
perubahan
tidak
perlu menggunakan
akta
notaris.
Permasalahan yang terjadi dalam proses pendaftaran jaminan fidusia antara lain : a) Penulisan di akta dengan dokumen yang terlampir tidak sesuai; b) Dokumen bukti hak tidak lengkap; c) Pernyataan pendaftaran fidusia tidak sesuai akta.
13
Pasal 5 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
54
Permasalahan-permasalahan tersebut yang mengakibatkan proses pendaftaran jaminan fidusia tidak lancer dan mengakibatkan sertipikat jaminan fidusia tidak diterbitkan. I. Pengalihan Jaminan Fidusia Pengalihan piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru yang harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas piutang yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia kaitannya dengan hak mutlak atau hak kebendaan, kecuali benda yang persediaannya dijaminkan. Pemberi fidusia juga dapat mengalihkan benda berdasarkan prosedur yang lazim, untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Sementara itu penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atas kelalaian pemberi fidusia.
55
Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
J. Hapusnya Jaminan Fidusia Pada fidusia peralihan hak itu terjadi dengan penyerahan Constitutum Possessorium, ialah penyerahan dimana debitur tetap melanjutkan menguasai benda yang diserahkan (dijaminkan) berdasarkan atas hak yang lain. 14 Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu : a.
Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia yang dimaksud hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
b.
Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau;
c.
Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.
Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi kewajiban
penerima
fidusia,
kuasanya,
atau
walaupun
untuk
memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia 14
DR. NY. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, S.H., 1997, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, hlm 41.
56
mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya pemberitahuan tersebut, maka ada dua hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu : a.
Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia; dan
b.
Pada tanggal yang sama dengan pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertipikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”. 15 Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan
fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan Fidusia sebagai perjanjian assesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya. Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. 15
Salim HS., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 88-89.
57
K. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Didalam
Undang-Undang
Jaminan
Fidusia
tidak
dipakai
istilah
wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : 1.
Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2.
Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
58
3.
Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi
dan
Penerima
Fidusia
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam prakteknya, sungguh pun tidak disebutkan dalam UndangUndang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.16 Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia atau pihak pihak yang berkepentingan. Dan setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia batal demi hukum, sama dengan halnya janji yang memberikan kewenangan kepada kreditor penerima fidusia untuk memiliki benda jaminan fidusia itu. Dalam hal hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai penjaminan, maka kreditur penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihnnya, sedangkan jika tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka debitur tetap bertanggung jawab.
16
Fuady, Munir, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung., hlm. 62.
59
