BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan di dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan
Nasional
merupakan
salah
satu
upaya
untuk
mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia terus menerus melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, diantaranya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat pembangunan perekonomian merupakan hal penting, karena aspek ekonomi menentukan tingkat kemapanan masyarakat yang pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi pembangunan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi untuk memasuki era baru dalam globalisasi perdagangan dan pengangkutan. Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dan untuk meningkatkan nilai dari suatu barang maka diperlukan pengangkutan yang penyelenggaraanya diatur oleh pemerintah. Terdapat beberapa sarana angkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah
1
2
diantaranya yaitu sarana angkutan jalan raya, baik kereta api, kendaraan bermotor, angkutan udara dan dengan kapal laut.1 Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata”transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut. Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu transportare, trans berarti seberang atau sebelah lain; dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lain lainnya, sehingga transportasi dapat didefenisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Keberadaan kegiatan pengangkutan juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan
1
Wiwoho Soedjono, 1982, Hukum Dagang, cet.I, Bina Aksara, Jakarta,h. 9.
3
perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan. Angkutan multimoda tidak begitu dikenal oleh di kalangan umum di Indonesia namun dengan perkembangan jaman yang membutuhkan mobilitas yang tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat angkutan multimoda mulai dikenal oleh beberapa kalangan yang keseharianya bergerak di bidang transportasi. Definisi angkutan multimoda di paparkan di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda
yang
menyebutkan bahwa angkutan multimoda adalah : Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
Permasalahan yang sering dialami oleh para pihak dalam pengangkutan multimoda adalah masalah jaminan keamanan dan keselamatan barang yang merupakan objek dari pengangkutan multimoda. Masalah tersebut pada umumnya timbul dari yang mendistribusikan barang baik karena kecerobohan, kelalaian, maupun keadaan lain yang memungkinkan terjadinya kerugian kepada pihak yang menerima maupun yang mengirimkan barang. Badan usaha angkutan multimoda Nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda dengan standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan
4
ketentuan peraturan perundang- undangan serta kualitas pelayanan yang mampu menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan sebagai komponen penting dalam sistem logistik. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan tersebut perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, standar, pedoman, dan kriteria yang memadai. Dalam penyelenggaraan angkutan multimoda perlu ada pengaturan yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari keempat Undang-Undang di bidang Transportasi. Ketentuan mengenai angkutan multimoda ini diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 sampai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 187 sampai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 147 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda, pengaturan mengenai badan usaha angkutan multimoda beserta persyaratannya merupakan unsur yang paling penting dalam rangka memberikan arah dan pengembangan penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas merupakan landasan bagi penulis untuk melakukan
penelitian
tentang
keamanan
dan
keselamatan
barang
dalam
pengangkutan multimoda. Atas dasar tesebut penulis mengajukan judul skripsi dengan judul : “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keamanan Dan
5
Keselamatan Barang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda”. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan
permasalahan yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab pengangkut mengenai
keamanan
barang penumpang dalam pengangkutan multimoda ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadinya kehilangan dan kerusakan barang penumpang dalam pengangkutan multimoda ? 1.3.
Ruang Lingkup Masalah Untuk memperjelas objek yang akan dibahas dan untuk lebih mamahami
masalah tersebut sehingga mengarah kepada pemecahan masalah dari rumusan masalah yang diajukan, maka ruang lingkup masalah akan dibatasi dan di titik beratkan kepada pengaturan dan tanggung jawab pengangkut dalam hal keamanan dan keselamatan barang berdasarkan Peratutan pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang angkutan Multimoda. 1.4.
Orisionalitas Skripsi
ini
meruppakan
dipertanggungjawabkan
karya
kebenaranya
tulis
secara
asli ilimiah.
Penulis Untuk
sehingga
dapat
memperlihatkan
6
orisionalitas dari skripsi ini dapat dibandingkan perbedaanya dengan skripsi terdahulu yang sejenis, yaitu :
No. 1.
Peneliti
Judul Penelitian
Masalah yang diangkat
Hamal
Tanggung
jawab 1. Bagaimana
Octavianus
pengangkut
dalam
pengangkutan barang memalui darat
pengaturan
tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan darat ? 2. Bagaimana tanggung jawab pengangkut
dalam
hal
terjadinya wanprestasi ? 2.
I Made Agus Tanggung Adi Mahardika
Jawab 1. Bagaimanakah
pengangkut
terhadap
kehilangan
dan
kerusakan dalam
barang
pengangkutan
Multimoda
pengaturan
tanggung jawab pengangkut dalam
hal
terjadinya
kerusakan dan kehilangan barang ? 2. Bagaimanakah
tanggung
jawab pengankut dalam hal terjadinya
kerusakan
kehilangan barang ?
dan
7
Terhadap skripsi yang telah diuraikan diatas, indikator pembeda yang dapat penulis uraikan adalah subjek yang menjadi permasalahan yang akan dibahas. Skripsi pertama membahas tentang wanprestasi pihak pengangkut dalam hal pengangkutan terfokus pada pengangkutan darat saja sedangkan skripsi kedua membahas menganai tanggung jawab hal pengangkut terhadap kehilangan dan kerusakan barang. Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini pertanggungjawaban pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan barang berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Multimoda yang ditinjau secara yuridis mengenai konsep-konsep dan dasar hukum serta analisis terhadap tanggungjawab pengangkut dalam pengangkutan multimoda yang mengandung unsur norma kabur. 1.5.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan landasan pelaksanaan sebuah karya ilimiah
karena tujuan itu pada hakekatnya merupakan syarat untuk memperoleh pemikiran yang ilimiah dalam sebuah karya yang bersifat ilimiah. Di dalam penulisan ini terdapat dua tujuan yaitu : 1.5.1. Tujuan umum Tujuan umum dari penulisan ini adalah :
8
1. Untuk mengetahui pengaturan atau tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab pengangkut dalam hal keamanan dan keselamatan barang dalam pengangkutan multimoda; 2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut dalam hal keamanan dan keselamatan barang dalam pengangkutan multimoda. 1.5.2. Tujuan khusus Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah : 1. Untuk memahami pengaturan atau tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab pengangkut dalam hal keamanan dan keselamatan barang dalam pengangkutan multimoda; 2. Untuk memahami tanggung jawab pengangkut dalam hal keamanan dan keselamatan barang dalam pengangkutan multimoda. 1.6.
Manfaat Penelitian
1.6.1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut, serta menambah informasi mengenai tanggung jawab Pengangkut dalam pengangkutan multimoda. 1.6.2. Manfaat praktis Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mengetahui
bagaimana
pelaksanaan
tanggung
jawab
pengangkut
dalam
9
melaksanakan tugasnya sebagai sebuah lembaga pengangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 Tentang angkutan Multimoda 1.7.
Landasan Teoritis Dalam penelitian ilmiah diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi
dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep2. Dalam bentuknya yang paling Dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antar dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya3
Sistem angkutan multimoda dimaksudkan untuk efisiensi baik waktu dan biaya, cepat, dan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keamanan barang yang diangkut sampai tujuan atau dikenal juga dengan istilah door to door service. Karena terdapat pengalihan barang dalam proses transaksi ini maka proses pengangkutan multimoda dilandasi dengan perjanjian sebagai alat untuk pertanggung jawaban hukum para pihak. Hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi multimoda seperti halnya perjanjian dalam perdagangan dalam Pasal 1457 KUHPerdata, dimana pengirim berkewajiban membayar jasa pengiriman barang dan pengangkut
2 3
hal. 30
Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 19. Soerjono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
10
berkewajiban mendistribusikan barang yang diterima pengirim kepada penerima dengan aman. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.4 Karena sistem pengangkutan multimoda dilandasi dengan perjanjian maka pembuatan perjanjian multimoda harus didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 1.
Adanya kesepakatan kedua belah pihak
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 th bahi laki-laki, 16 th bagi wanita. Acuan hukum yang dipakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum. 3. Adanya Obyek Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4
Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, yogjakarta, h. 65.
11
4. Adanya kausa Halal Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.5 Dalam prakteknya, sebelum membuat perjanjian multimoda kedua belah pihak antara pihak pengirim dan pihak distributor (pihak pengangkut) harus mencapaikesepakatan mengenai klausula-klausula yang akan dimasukkan kedalam perjanjian multimoda, sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus mengikat antara orang dengan orang maupun dengan badan hokum. Kesepakatan dalam perjanjian multimoda perlu dicapai mengigat selain harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata objek yang menjadi benda adalah barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda dan memiliki perhatian tertentu, seperti misalnya barang elektronik dan barang yang merupakan bahan makanan ataupun mahluk hidup yang tentunya memiliki beberapa hal yang bersifat sensitive dan memungkinkan untuk membutuhkan tenaga ahli dari pihak lain memungkinkan pemerintah turut serta secara langsung dalam pengawasan selama proses distribusinya. Definisi angkutan multimoda di paparkan di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda yang menyebutkan bahwa angkutan multimoda adalah :
5
Salim Abdullah dan Wahyuningsih, 2008, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU), Sinar grafika, Jakarta, h. 9.
12
Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
Mengenai dirugikanya pengirim maupun penerima atas tidak terlaksananya kewajiban atas pihak pengangkut terhadap pengirim yang dalam hal ini sebagai konsumen, penegakan hukumnya dapat menggunakan hukum perlindungan konsumen (Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Hukum perlindungan konsumen adalah upaya hukum bagi konsumen untuk memperoleh hak-hak konsumen sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 Undangundang perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
13
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.6 Dari uraian diatas pihak pengirim sebagai konsumen yang menggunakan jasa baik untuk kepentingan
pribadi maupun orang lain mendapatkan perlindungan
hukum termasuk kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada konsumen atas kerugian yang di derita dalam proses distribusi barang. Selain memiliki tanggung jawab, perusahaan pengangkutan multimoda memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengangkutan Multimoda diantaranya yaitu : a. Menerima pembayaran dari pengguna jasa sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda; b. Menerima informasi dari pengguna jasa mengenai kejelasan barang yang diangkut; c. Membuka dan/atau memeriksa barang kiriman dihadapan pengguna jasa untuk mencocokan kebenaran informasi barang yang diangkut;
6
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet.IV, Gramedia, Jakarta, h. 4.
14
d. Menolak mengangkut barang yang diketahui dapat mengancam keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda; e. Mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda; dan f. Menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan. Selain itu perusahaan pengangkutan multimoda juga memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pengangkutan. Atas tindakan tersebut pihak pengirim tidak memiliki hak untuk melakukan klaim kepada perusahaan. Hak ini susuai dengan yang tertera pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8 Tentang Pengangkutan Multimoda merumuskan sebagai berikut : Pengguna jasa angkutan multimoda tidak berhak menuntut kompensasi atas tindakan badan usaha angkutan multimoda yang membuka dan/atau memeriksa, tidak mengirim, atau tindakan tertentu atas barang berbahaya dan barang yang dapat menimbulkan bahaya terhadap harta benda, jiwa, dan lingkungan, jika barang yang dikirim oleh pengguna jasa angkutan multimoda kepada badan usaha angkutan multimoda tersebut tidak dilaporkan.
1.8.
Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
7
kebenaran
secara
sistematis,
metodologis,
dan
konsisten.7
H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.
15
Metodologi yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang digunakan mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya sesuai identitas masing-masing.
1.8.1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilimiah ini adalah penelitian secara Normatif. Artinya pendekatan masalah yang di teliti dengan kajian pustaka atau bahan hukum yang tertulis.
1.8.2. Jenis pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statue Aprroach) yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
1.8.3. Sumber bahan hukum Dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.
16
a.
Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum
mengikat yang terdiri dari norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, yurisprudensi, dan norma lain yang hidup dalam masyarakat.8 b.
Bahan hukum sekunder : Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.
c.
Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan skunder.
1.8.4. Teknik pengumpulan bahan hukum Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Identifikasi dan klasifikasi bahan hukum yang telah dikupulkan disesuaikan dengan relevansi atas permasalahan yang dikaji dan terhadap aturan hukum yang sedang berlaku9.
8
Bambang Waluyo,2000, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta,
9
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
h. 16. hal. 94.
17
1.8.5. Teknik analisis bahan hukum Setelah data terkumpul secara lengkap, tahap berkutnya adalah tahap pengolahan data. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif. Data yang bersangkutan dihubungkan antara satu dan lainnya berdasarkan relevansinya, kemudian disusun secara deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara lengkap tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
