BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam menunjang
pembangunan secara nasional. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap individu untuk hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yang ditetapkan secara nasional yaitu angka harapan hidup, angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi masyarakat (Dinkes Kota Denpasar, 2013). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah dengan melakukan suatu manajemen, pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya (Melen, 2013). Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien perlu dilakukan suatu manajemen dan pengelolaan yang baik di bidang obat – obatan dan perbekalan farmasi. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dan alat kesehatan (Mangindra, dkk. 2012). Tujuan manajemen obat adalah tersedianya obat setiap saat dibutuhkan baik mengenai jenis, jumlah maupun kualitas secara efisien, dengan demikian manajemen obat dapat dipakai sebagai proses penggerakan dan pemberdayaan semua sumber daya yang
1
2
dimiliki untuk dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat setiap saat dibutuhkan untuk operasional yang efektif dan efisien (Syair, 2008). Untuk menjaga ketersediaan obat dan kualitas obat di instansi kesehatan seperti Puskesmas maka hal terpenting yang harus diperhatikan selama proses pengelolaan obat yaitu proses perencanaan dan pengadaan obat (Athijah,dkk. 2010). Perencanaan kebutuhan obat merupakan suatu proses memilih jenis dan menetapkan jumlah perkiraan kebutuhan obat sementara pengadaan merupakan usaha – usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan (Seto, 2004). Proses perencanaan dan pengadaan menjadi bagian yang begitu penting dalam pengelolaan obat dalam menunjang ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan pengadaan obat di Puskesmas meliputi penyusunan daftar permintaan obat yang sesuai kebutuhan, pengajuan kebutuhan permintaan obat kepada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II/ Gudang Obat dengan menggunakan formulir daftar permintaan obat serta penerimaan dan pengecekan jumlah obat (Depkes RI. 2007). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan bahwa pengadaan barang/ jasa di instansi pemerintahan dilakukan secara manual. Di awal tahun 2013 Kementerian Kesehatan melalui
Menteri
Kesehatan
mengeluarkan
Surat
Edaran
NOMOR
KF/MENKES/337/VII/2013 tentang Pengadaan Obat Pemerintah melalui Mekanisme EPurchasing berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue). Kebijakan baru tersebut bertujuan untuk menunjang proses pengadaan obat pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemerintah yang baik dan bersih, prinsip keadilan, transparansi, profesional dan akuntabel untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga
3
yang wajar baik untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya. Pada fase awal pelaksanaan pengadaan obat dengan E-Catalogue di tahun 2013 Pemerintah Pusat telah melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan baru tersebut. Pengadaan obat dengan E-Catalogue telah diadopsi oleh 432 Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia, 29 industri farmasi yang bertindak sebagai pihak penyedia obat dan dalam katalog obat elektronik tersebut telah mencakup 326 sediaan obat generik. Dalam prakteknya beberapa pihak mulai dari pihak pemegang program sampai pihak penyedia obat masih beradaptasi dalam menjalankan kebijakan baru tersebut, seehingga di tahun pertama pelaksanaannya yang merupakan masa transisi kebijakan menyebabkan terkendalanya pengadaan obat oleh instansi kesehatan pemerintah. Pada tahun 2014 Menteri Kesehatan kembali mengeluarkan Surat Edaran NOMOR KF/MENKES/167/III/2014 tentang pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (E-Catalogue). Dalam surat edaran tersebut mengatur mengenai pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan E-Catalogue obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (E-Purchasing) sebagaimana tercantum dalam katalog obat yang telah ditetapkan oleh LKPP selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejak bulan Maret tahun 2014 jumlah sediaan obat generik yang telah tercantum adalah 453 sediaan dan industri farmasi yang berpartisipasi dalam menunjang proses pengadaan obat telah berjumlah lebih dari 100 (Kemenkes RI, 2014). Desentralisasi di bidang kesehatan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki dalam membangun daerahnya, sehingga Dinas Kesehatan
4
Kabupaten/Kota akan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam perencanaan upaya kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Denpasar mempunyai kewajiban membuat perencanaan berbasis wilayah atau evidence based planning, yaitu perencanaan yang dibuat secara terpadu dan benar-benar didasarkan pada besarnya masalah, kondisi daerah serta kemampuan sumber daya. Terkait dengan kebijakan pengadaan obat berdasarkan ECatalogue, Dinas Kesehatan Kota Denpasar serta Puskesmas di Kota Denpasar selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas melakukan pengadaan obat dengan mekanisme EPurchasing berdasarkan katalog elektronik (E-Catalogue). Pada fase awal pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan yang terjadi namun pelaporan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas hanya dilakukan saat ada pertemuan dengan Dinas Kesehatan setiap 3 bulan sehingga tidak dilakukan pencatatan yang baik terkait dengan permasalahan yang terjadi di Puskesmas terkait dengan pengadaan obat dengan E-Catalogue. Permasalahan yang terjadi baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas terkait dengan pengadaan obat dengan E-Catalogue masih belum dilakukan pembahasan secara mendalam untuk menemukan solusi atau pemecahan yang dapat diambil dalam permasalahan tersebut. Sehingga penting untuk melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan obat dengan E-Catalogue tersebut yang dapat dijadikan acuan dalam pengadaan obat oleh Puskesmas di tahun berikutnya yang dilakukan dengan mekanisme E-Purchasing berdasarkan katalog elektronik (ECatalogue). Kebijakan pengadaan obat dengan E-Catalogue sudah berjalan selama 2 tahun sehingga dirasa sudah tepat untuk dinilai prosesnya.
5
1.2
Rumusan Masalah Pada fase awal pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue diindikasi
muncul berbagai permasalahan. Dalam prosesnya pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue dilakukan di seluruh Satuan Kerja di Bidang Kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Pemerintah, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Puskesmas. Dalam dua tahun pelaksanaan kebijakan tersebut belum pernah dilakukan evaluasi untuk menguji efektifitas dari pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan ECatalogue, sehingga penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue di Kota Denpasar tahun 2015 ?
1.3
Tujuan
1.3.1
Tujuan Umum Untuk mengevaluasi implementasi pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik
(E-Catalogue) di Kota Denpasar tahun 2015 1.3.2
Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui ketersediaan input yang menunjang proses pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue di Kota Denpasar pada tahun 2015 2. Untuk mengetahui proses perencanaan pengadaan obat berdasarkan ECatalogue di Kota Denpasar pada tahun 2015
6
3. Untuk mengetahui proses pengajuan dan perjanjian kontrak dari pihak pemegang program dengan pihak PBF dalam pengajuan pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue di Kota Denpasar pada tahun 2015 4. Untuk mengetahui proses distribusi obat kepada Puskesmas melalui proses pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue di Kota Denpasar pada tahun 2015 5. Untuk mengetahui cakupan realisasi obat dalam proses pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue di Kota Denpasar pada tahun 2015 6. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue di Kota Denpasar pada tahun 2015
1.4
Manfaat
1.4.1
Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam
implementasi pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar beserta Puskesmas se Kota Denpasar di tahun berikutnya. 1.4.2
Manfaat teoritis 1. Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait dengan pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue. 2. Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
7
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian lanjutan dari mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang terkait dengan manajemen logistik
dalam kesehatan dengan melihat sistem pengadaan obat melalui E-Catalogue. Penelitian dilakukan di Puskesmas di Kota Denpasar untuk melihat implementasi dari proses pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue pada tahun 2015 dengan melihat input sampai output dari implementasinya. Waktu penelitian dimulai dari Bulan Maret-Mei tahun 2015.
