BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Perencanaan pembangunan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak
boleh diabaikan dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan pembangunan itu sendiri lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang ada (Kartasasmita, 1997:49). Dari sekian banyak produk perencanaan yang diperlukan dalam pembangunan wilayah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dikemukakan diatas, salah satu penyusunan perencanaan yang penting menjadi perhatian pemerintah daerah adalah menyusun perencanaan penataan ruang wilayah. Kota Subulussalam merupakan daerah otonom baru di Provinsi Aceh yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Sebagai daerah yang baru lahir dan menjadi salah satu sub pemerintahan nasional maka aspek penataan ruang menjadi bahagian yang penting bagi kelangsungan pembangunan di wilayah Kota Subulussalam dimana melalui penataan ruang yang baik penataan pem-bangunan pada ruang dan masyarakat didalamnya dapat ditata sedini mungkin untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1 Universitas Sumatera Utara
2
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 mengatur tetang pembentukan Kota Subulussalam diamanatkan dalam pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam berkewajiban menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perudangan-undangan. dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disekitarnya. Kegiatan penyusunan rencana tata ruang
wilayah Kota Subulussalam ini
dimulai pada bulan Januari 2008. Draft laporan akhir penyusunan rencana tata ruang dan wilayah Kota Subulussalam selesai dikerjakan oleh PT. Hegar Daya Engineering & Management Consultant pada bulan Januari 2009. Proses berikutnya, setelah penyelesaian draft akhir rencana tata ruang dan wilayah Kota Subulussalam maka terhadap draft tersebut dilakukan konsultasi publik oleh PT. Hegar Daya Engineering & Mana-gement Consultant pada bulan 15 Maret tahun 2009 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulusssalam. Draf dalam proses konsultasi publik terakhir tersebut banyak sekali mengundang kritikan dari berbagai pihak sehingga draft tersebut tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam. Hal-hal yang menjadi perdebatan dalam sosialisasi draft akhir rencana tata ruang dan wilayah Kota Subulussalam, dijelaskan oleh pimpinan LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik untuk Rakyat (LP KAPUR) Kota Subulussalam sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
3
Draf yang terkandung dalam penataan ruang itu belum seluruhnhya ideal dan belum mengakomodir kepentingan masyarakat, kemudian validitas datanya banyak yang kurang akurat karena dalam draft tersebut banyak data-data yang sudah tidak up to date dan kurang valid digunakan sehingga analisa menjadi kurang baik, hal ini kiranya dapat dimaklumi karena dengan baru terbentuknya Kota Subulussalam datadata kewilayahan di Kota Subulussalam memang sangat sulit didapatkan dan harus melakukan pengolahan data dari Kabupaten Induk (Aceh Singkil). Disamping itu, dasar penyusunan RTRW ini juga masih menggunakan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sedangkan saat konsultasi publik dilakukan telah berlaku Undang-Undang Penataan Ruang yang baru yaitu UndangUndang 26 Tahun 2007 sehingga para pihak dalam konsultasi publik tersebut memandang Draft akhir RTRW ini perlu untuk disempurnakan kembali” (Has, 26 Juni 2010). Pendapat tokoh-tokoh di Kota Subulussalam, salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, menyatakan pendapatnya sebagai berikut dalam draf RTRW itu masih juga daerah pemukiman kami di Kecamatan Runding dimasukkan kedalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Kecamatan Rundeng. Sejak tahun 2000 kami masyarakat memprotes serta meminta kepada pemerintah untuk dilakukan ahli fungsi sebahagian kawasan tersebut menjadi lahan produktif untuk digarap masyarakat, karena dalam beberapa kejadian ada beberapa masyarakat yang ditangkap aparat hukum karena menggarap lahan dalam kawasan hutan itu. Padahal masyarakat sudah ratusan tahun bertempat tinggal di daerah itu
Universitas Sumatera Utara
4
sementara penetapan kawasan hutan SM Rawa Singkil baru dilakukan pada tahun 1990-an. Oleh karena itu, alih fungsi kawasan ini mendesak perlu dituangkan dalam RTRW karena masyarakat di wilayah Rundeng sudah sangat lama terpenjara oleh penetapan sepihak pemerintah terhadap kawasan hutan tersebut” (ZB, 26 Juni 2010). Pendapat senada juga dinyatakan oleh Ketua DPRK Subulussalam masa jabatan (2008-2009) yang mengatakan sebagai berikut: menurut pandangan saya, ada beberapa hal yang kurang sesuai dalam draft penataan ruang tersebut, Pertama, aturan penyusunan RTRW ini masih menggunakan aturan lama dimana skala peta dalam aturan lama belum ditentukan sedangkan dalam aturan baru skala peta untuk RTRW daerah Kota skala petanya harus 1:25.000 sehingga draft ini tidak sesuai dengan aturan. Kedua, dalam penataan kawasan perdagangan dan rencana pembuatan jalan lingkar (ring road) dimana lokasi rencana yang dibuat menurut saya kurang ekonomis, karena lokasinya sangat jauh dengan pusat kota sekarang. Saya khawatir nanti ketika rencana ini jadi diterima, kita sulit mengarahkan masyarakat kita kesana karena jauh dijangkau masyarakat. Disamping itu, saya melihat dalam draft perencanaan tata ruang itu, pemetaan jaringan jalan yang dibuat kurang mampu menjawab kelancaran pembuakaan-pembukaan wilayah baru, sehingga saya berpendapat beberapa konsep dan kebijakan dalam draft ini harus direvisi dan disempurnakan (AI, 15 Juni 2010) Fakta empirik yang perlu diperhatikan terjadi berupa respons kritikan masyarakat dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat terhadap draft akhir Rencana Tata Ruang dan Wilayah diatas, hal ini menunjukkan bahwa penyusunan tata ruang
Universitas Sumatera Utara
5
tersebut belum mengakomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Disamping itu, draft
yang dihasilkan tersebut
dalam penyusunannnya cenderung
bersifat
‘Mechanistic Planning Model”. Pendekatan ‘Mechanistic Planning Model’ cenderung lebih dekat dengan pendekatan top down dalam perencanaan program pembangunan dimana dalam penyusunan rencana pembangunan dilaksanakan berdasarkan instruksi dari atas tanpa melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan Ndraha (1997:97-98) bahwa pelaksanaan pembangunan dengan pola tersebut telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap proses pembangunan di masa lalu yang mengakibatkan partisipasi masyarakat tidak dapat ditingkatkan secara nyata serta pendekatan yang dilakukan tidak dapat terlaksana secara efektif. Karena dengan pola top down yang diterapkan segala sesuatu yang ada pada masyarakat tampak seolaholah sama dan seragam, tidak dapat melihat perbedaan dan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya mengakibatkan rakyat tidak mampu memperoleh dan memanfaatkan layanan yang ada sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Situasi perkembangan Kota Subulussalam mulai berubah
berkembangnya
kritikan serta protes masyarakat pada konsultasi publik terhadap draft akhir RTRW Kota Subulussalam disebabkan banyak substansi yang tertuang dalam rencana ruang tersebut belum mengakomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta secara teknis belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemerintah Kota Subulussalam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam
Universitas Sumatera Utara
6
menyepakati untuk kembali melakukan penyempurnaan dan Revisi RTRW Kota Subulussalam. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang masa berlakunya memiliki durasi waktu sangat panjang ± 20 tahun dan mengikat masyarakat luas. Penyusunan RTRW Kota Subulussalam harus dibuat berdasarkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat cenderung sering diabaikan dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah. Minimnya
partisipasi
masyarakat
akan
berpotensi
menimbulkan
permasalahan, hal ini seperti yang dikemukakan (Darmono: 2004:24) yaitu penyusunan rencana tata ruang dan wilayah yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan banyak menimbulkan konflik seperti di daerah Babakan Siliwangi, dan Mesuji (Lampung). Rencana tata ruang dan wilayah mengalami masalah merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat disana dan bagi masyarakat didaerah lain yang penyusunan rencana tata ruang dan wilayah tidak ikut melibatkan pertisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam perlu menjadi perhatian. Hal ini didasarkan oleh fakta-fakta, pertama fakta mengenai partispasi masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang hanya dilakukan pada kegiatan konsultasi publik dimana konsultasi publik tersebut dilakukan ketika dokumen draft akhir tata ruang sudah selesai disusun. Kedua ketiadaan data dan fakta
Universitas Sumatera Utara
7
bahwa tahapan-tahapan lainnya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam telah dilakukan pelibatan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Subulussalam berkaitan dengan hal diatas, maka perlu diteliti dan dikaji lebih mendalam dari seluruh tahapan-tahapan penyusunan tata ruang untuk menemukan bagaiamana partisipasi masyarakat yang sesungguhnya.
1.2
Perumusan Masalah Partipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang
wilayah menjadi sangat penting. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka rencana tata ruang yang dihasilkan semakin berhasil dalam proses mencapai masyarakat yang sejahtera. Adapun permasalahan penelitian yang penting untuk diselesaikan adalah bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Subulussalam.
1.3
Ruang lingkup dan Batasan Kajian Ruang lingkup penelitian pada masalah partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Subulussalam dari awal hingga terbentuknya. Sedangkan batasan kajian hanya terkait aspek-aspek yang menyangkut tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Subulussalam baik teknis maupun non teknis.
Universitas Sumatera Utara
8
1.4
Tujuan Penelitian Bertitik tolak dari fokus permasalahan yang ditetapkan tersebut, tujuan
penelitian ini adalah menemukan bentuk partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan wilayah Kota Subulussalam.
1.5
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti secara
akademis dan praktis, yaitu: 1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala Ilmu Teknik Arsitektur, khususnya Jurusan Manajemen Pembangunan Kota berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang. 2.
Secara praktis, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang.
1.6
Sistematika Pembahasan Struktur kontruksi yang menyusun tesis ini disusun secara sistematis adalah
sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
9
Bab I
Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah ruang lingkup dan batasan kajian,
tujuan penelitian,
manfaat
penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II
Tinjauan pustaka memuat partisipasi masyarakat, Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat, Tingkat atau Jenjang Partisipasi Masyarakat, Rencana Tata Ruang dan Partisipasi Masyarakat, Model dan Skema analisis.
Bab III Metode penelitian memuat pendekatan penelitian, kerangka pikir penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik sampling dan metode analisis. Bab IV Tinjauan Umum Lokasi Penelitian berisikan gambaran umum Kota Subulussalam, Dasar Acuan Penyusunan RTRW Kota Subulussalam, Kondisi awal RTRW Kota Subulussalam. Bab V
Analisis berisikan perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan RTRW Kota Subulussalam, langkah-langkah dan proses dalam Penyusunan RTRW Kota Subulussalam, Partisipasi Masyarakat dalam Proses penyusunan RTRW Kota Subulussalam, Pembahasan Mengenai Partisipasi Masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Tata Ruang dan wilayah Kota Subulussalam.
Bab VI Kesimpulan dan saran
Universitas Sumatera Utara
