BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan GBHN 1999 sampai 2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diperioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang dilakukan antara lain melalui pembangunan di bidang ekonomi. 1 Pembangunan di bidang ekonomi sendiri dilakukan dengan memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan akan dana tersebut maka diperlukanlah suatu lembaga penyedia dana yang mampu mendanai pembangunan di bidang ekonomi tersebut. Dimana salah satu lembaga penyedia dana tersebut adalah lembaga perbankan. Peranan lembaga perbankan dalam suatu pembangunan ekonomi sangatlah penting, mengingat fungsi dari lembaga perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian selanjutnya menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, dimana fungsi tersebut disebut juga sebagai fungsi intermediary. 2
1
Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek hak Tanggungan, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.1 2 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 45
Mengingat
sangat
pentingnya
peranan
lembaga
perbankan
dalam
hal
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, maka selanjutnya pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perbankan tersebut.Oleh karena itulah, pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Namun pada perkembangan selanjutnya pemerintah merasa perlu untuk menambah, maupun mengubah pasal-pasal yang ada pada UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan tersebut, oleh karena itu pemerintah selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 3 Undang-Undang Perbankan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia tersebut, merupakan dasar hukum dari pada suatu perbankan konvensional, yaitu suatu lembaga perbankan yang menjalankan kegitan usahanya dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga. 4 Kegiatan perbankan konvensional yang mencari keuntungan dari pemberian bunga pinjaman, menurut beberapa ilmuwan muslim dipandang sebagai Riba, dan islam mengharamkan praktik Riba tersebut. 5oleh karena adanya pandangan dari beberapa ilmuwan muslim tersebut, membuat umat islam merasa resah dan takut terjerumus dalam dosa jika memakai jasa perbankan konvensional. Untuk itulah maka diperlukan adanya suatu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan 3
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.1 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Pranada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.51 5 Ibid.,hlm.52 4
usaha dengan mencari keuntungan selain berdasarkan bunga. Oleh karena itu, untuk menjawab keresahan umat islam tadi maka dibentuklah suatu lembaga perbankan syariah, yang menjalankan kegiatan usahanya didasarkan atas asas-asas pembagian keuntungan dan kerugian (Profit and Loss Sharing) bukan bertumpu kepada bunga. 6 Gagasan-gagasan untuk berdirinya perbankan syariah sendiri pada awalnya muncul dalam konfrensi negara-negara islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan april tahun 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta konfrensi. Dimana konfrensi tesebut menghasilkan beberapa hal yaitu: 7 1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak haram hukumnya; 2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin; 3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bung tetap diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. Berdasarkan hasil konfrensi tersebut, maka pada tahun 1975 didirikanlah Islamic Development Bank (IDB) yang berangotakan 22 negara islam pendiri, setelah mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang termasuk dalam Organisasi Konfrensi Islam (OKI). Dimana lembaga ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana negara-negara islam untuk pembangunan dan secara aktif memberi pinjaman bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara-negara tersebut. Disamping itu berdirinya IDB juga memotivasi banyak negara lain untuk 6
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya), Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.31 7 Gemala Dewi, Op.Cit., hlm.53
mendirikan lembaga keuangan syariah di negaranya, dimana pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran dan Turki. 8 Indonesia sendiri mulai mengenal lembaga perbankan syariah yaitu pada tahun 1991, yang ditandai dengan berdirinya bank islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat, dimana bank tersebut merupakan bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang mengharamkan bunga. 9 Pada perkembangan selanjutnya karena begitu maraknya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sebagaiman menurut pendapat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Ch. Fadjrijah, bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah terbilang sangat fantastis meskipun ada sejumlah kendala utama. Perbankan syariah tumbuh rata-rata 30%-40%, jauh lebih tinggi dari pada perbankan konvensional yang hanya sekitar 12%. 10 Oleh karena itu, melihat situasi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk menerbitkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008. Dimana terbitnya undang-undang tersebut merupakan landasan hukum bagi perbankan syariah di Indonesia, oleh karena itu diharapkan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut dapat mendorong pertumbuhan bank-bank syariah secara lebih cepat. 11 Peranan perbankan syariah sendiri sama dengan peranan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga yang memiliki fungsi Intermediary, namun dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat memiliki perbedaan istilah, dimana pada 8
Ibid.,hlm.54 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit.,hlm.98 10 Ibid., hlm.97 11 Ibid., hlm.98 9
perbankan konvensional menyebutnya sebagai pemberian kredit dengan keuntungan mendapatkan bunga, sedangkan pada perbankan syariah penyaluran dana kepada masyarakat disebut sebagai pemberian pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan pada perbankan syariah sendiri merupakan salah satu kegiatan perbankan syariah yang paling banyak mendapatkan keuntungan bagi perbankan syariah dibandingkan dengan kegiatan lainya seperti pengumpulan dana dan jasajasa perbankan syariah lainya. Dimana pada pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dapat berupa: 12 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah; 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli; 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna; 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan; 5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujroh ,tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sendiri walaupun memberi keuntungan yang cukup besar, namun akan tetapi juga memiliki resiko yang dapat dikatakan cukup tinggi sama halnya dengan perbankan konvensional yang juga memiliki sejumlah resiko pada pemberian kredit, dimana resiko tersebut bisa datang kapan saja walaupun sudah dilakukan analisis secara ketat kepada
12
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.40
nasabah. Dimana adapun yang menjadi resiko pada pemberian pembiayaan adalah seperti resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan, Ujrah, atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas. 13 Resiko yang terjadi pada pemberian pembiayaan banyak dialami oleh bank-bank syariah yang salah satunya juga dialami oleh PT. Bank Sumut Syariah, dimana pada PT. Bank Sumut Syariah resiko untuk terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti misalnya usaha pihak nasabah yang mengalami kebangkrutan atau bahkan dari pihak banknya sendiri melakukan kesalahan analisa sehingga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukanya. Terjadinya pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh PT Bank Sumut Syariah sendiri selain menimbulkan dampak pada kesehatan PT Bank Sumut Syariah itu sendiri juga menimbulkan dampak kerugian yang besar dan berlarut-larut seperti misalnya kerugian dari sisi waktu, biaya dan yang lainya. Oleh karena itu pihak PT Bank Sumut Syariah melakukan berbagai macam upaya baik itu upaya preventif seperti menerapkan manajemen resiko, menerapkan prinsip kehatihatian (Prudential Banking Principal) maupun upaya represif seperti misalnya membuat surat peringatan kepada nasabah serta melakukan eksekusi terhadap objek pembiayaan bermasalah. Namun meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya untuk menghindari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, akan tetapi resiko pembiayaan bermasalah tersebut masih tetap selalu ada dan bahkan masih dikatakan cukup tinggi.
13
Wangsawidjaja Pembiayaan Bank Syariah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm.89
Besarnya resiko yang terjadi terhadap pemberian pembiayaan kepada nasabah tersebutlah, membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul “ASPEK HUKUM
TERHADAP
UPAYA
PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN
BERMASALAH (NON PERFORMING FINANCING) DALAM SETIAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN OLEH BANK SYARIAH (STUDI PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM KOTA BARU MARELAN) sebagai judul skripsi.
B. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah? 2. Bagaimana penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan? 3. Apa saja yang menjadi kendala PT Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan, dalam melakukan upaya penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah?
C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari pada
penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah
2.
Untuk mengetahui penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah
yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan, dalam melakukan upaya penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah
D. Manfaat Penulisan Pembahasan Skripsi ini, diharapkan juga dapat memberikan manfaat antara lain : 1. Secara Teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, litertur, dan bahan-bahan informasi ilmiah lainya di dalam bidang Hukum Perdata pada umumnya, secara khusus juga diharapkan Skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Non Permforming Financing) dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank syariah. 2. Secara Praktis Penulisan Skripsi ini juga sebagai salah satu bentuk latihan dalam menyusun suatu karya ilmiah meskipun masih sederhana. Pelaksanaan hasil penelitian yang dilakukan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman di dalam bidang Perbankan. Skripsi ini juga ditujukan kepada kalangan Praktisi dan Penegak Hukum serta Masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami faktorfaktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mengetahui dan memahami upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank, serta
memberikan pengetahuan dan informasi kepada para Praktisi Hukum, Civitas Akademik, dan Pemerintah sendiri
untuk mengetahui kendala yang dihadapi
dalam melakukan upaya penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah.
E. Metode Penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan tertentu di dalam penulisan Skripsi. Hal ini dilakukan agar terhindar dari suatu kesan dan penilaian bahwa penulisan Skripsi dibuat dengan cara asal-asalan dan tanpa didukung dengan data yang lengkap. Oleh karena itulah, maka dalam melakukan penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Sifat Penelitian Sifat Penelitian yang dilakukan dalam Skripsi ini adalah Deskriptif Analistis. yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa semua permasalahan yang ada sehubungan dengan aspek hukum terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank syariah, yang dihubungkan kepada peraturan yang berlaku. 2. Metode Pendekatan Penelitian ini mempergunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dimana metode pendekatan Yuridis dalam penelitian ini yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi Buku-buku serta Norma-norma Hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Hukum, Kaedah Hukum,
dan Sistematika Hukum serta mengkaji ketentuan Perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lainya. 14 Pendekatan Empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan hukum terhadap masyarakat, yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kehidupan yang nyata dalam masyarakat dan dihubungkan pada analisis terhadap peraturan Perundang-undangan. . 15 Penelitian ini dititiberatkan kepada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Dimana adapun Pendekatan penelitian ini akan dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan. 3.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Merupakan data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, serta bentuk-bentuk karya tulis lainya seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. b. Penelitian Lapangan ( Field Research) Merupakan data-data yang diperoleh langsung untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, upaya penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah, bentuk kendala yang dihadapi oleh PT Bank Sumut Syariah dalam melakukan upaya penanganan atau
14
Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2005, hlm.29. 15 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.42
penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian lapangan ini sendiri dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan, dimana dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut : 1) Studi Dokumen Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti Akad Pembiayaan. 2) Wawancara Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara, dimana yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah pegawai PT Bank Sumut Syariah yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. 4.
Sumber Data
Secara umum, maka di dalam penelitian hukum biasanya sumber data dibedakan atas : a. Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, seperti misalnya melakukan penelitian di lapangan. 16Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari PT. Bank Sumut Syariah Cepem Kota Baru Marelan b. Data Sekunder Data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Misalnya: data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar,
16
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51
makalah, dan lain sebagainya. 17 Dalam penulisan penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa: 1) Bahan Hukum Primer Adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu dokumen peraturan mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain, Undang-undang Nomor UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian digunakan juga bahan hukum yang telah ada pada zaman kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan. Yaitu hasil kajian terhadap pembiayaan bermasalah yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, literatur, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. 3) Bahan Hukum Tersier Adalah Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Yaitu kamus, surat kabar, majalah, internet serta bahan lainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 5.
Analisis Data Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan
analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut,
17
Ibid, hlm.52
penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
F. Keaslian Penulisan Penelitian yang berjudul: Aspek Hukum Terhadap Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam setiap pemberian pembiayaan oleh Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan)adalah benar merupakan hasil karya dari penulis sendiri, tanpa meniru karya tulis milik orang lain. Oleh karena itu, keaslian dan kebenaran ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis sendiri serta telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi secara akademik yaitu terbuka, rasional, objektif, dan kejujuran. dimana hal ini merupakan implikasi etis dalam proses menentukan kebenaran ilmu sehingga dengan demikian penulis karya tulis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, selain itu semua informasi dalam skripsi ini berasal dari berbagai karya tulis penulis lain, baik yang dipublikasikan ataupun tidak, serta telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis dengan benar dan lengkap.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta
mempermudah untuk memahami isi dari Skripsi ini. Dalam penulisan Skripsi ini sendiri terbagi atas 5 (lima) Bab, dimana masing-masing Bab dibagi atas beberapa Sub Bab, urutan Bab di dalam skripsi ini disusun secara sistematis dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainya. Uraian singkat atas Bab dan Subsub Bab adalah sebagai berikut: BAB I:
PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar dari penulisan. Lalu berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, dibuatlah suatu Perumusan Masalah dan Tujuan serta Manfaat dari Penulisan Skripsi ini. Pada bab ini juga menerangkan tentang Keaslian Penulisan, Metode Penelitian yang digunakan serta Sistematika dari penulisan Skripsi. BAB II:
PEMBERIAN PEMBIAYAAN DAN OBJEK JAMINAN
BANK YANG DIATUR DALAM KUH PERDATA Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa sub bab mengenai pengertian pembiayaan
dan
jaminan,
prosedur
pemberian
pembiayaan,
jenis-jenis
pembiayaan dan jaminan dalam KUH Perdata, serta berakhirnya pemberian pembiayaan. BAB III:
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH
DALAM PRESPEKTIF KUH PERDATA Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa sub bab mengenai pengertian pembiayaan bermasalah, kriteria pembiayaan bermasalah, akibat pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah.
BAB IV:
UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(NONPERFORMING FINANCING) DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF KUH PERDATA Pada bab ini merupakan studi kasus mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (NonPerforming Financing) dalam pembiayaan bank syariah dalam persepektif KUH Perdata, dimana pada bab ini terdapat beberapa sub bab antara lain: faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan, kendala yang dihadapi PT Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan dalam melakukan upaya penyelesaian dan penanganan pembiayaan bermasalah. BAB V:
PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup, dimana Pada bab kelima ini akan diuraikan tentang Kesimpulan terhadap penulisan Skripsi ini, dan Saran-saran terhadap Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dalam Prespektif KUH Perdata.
