BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam
pembangun di Indonesia terutama dalam bidang perekonomian. Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, oleh sebab itu pemerintah melakukan banyak pendekatan terhadap bidang yang satu ini. Pajak juga menjadi fenomena yang akan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Banyaknya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pada sektor pajak. Perubahan perubahan ini tidak luput dari kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan juga tidak dapat dipungkiri dari perubah perubahan ini adanya kebingungan dari wajib pajak untuk melakukan prosedur untuk membayar pajak, maka jasa konsultan pajak ini akan dibutuh kan banyak orang.
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991) :
1
2
" Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan , dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan
dengan
tugas
negara
yang
menyelenggarakan
pemerintahan." Menurut Prof. Edwin R.A Seligman dalam buku "essay in taxation" yang diterbitkan di Amerika menyatakan : "tax in compulsary contribution from the person, to the goverment
to
depray the expenses incured in the common interest of all, without reference to special benefit conferred." Dalam usaha membantu wajib pajak atau perusahaan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan terdapat salah satunya jasa konsultan pajak, dimana konsultan pajak ini memberikan jasa untuk membantu wajib pajak dalam menangani perhitungan pajak yang kurang dipahami oleh banyak orang. Konsultan pajak ini terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi salah satunya Kode Etik. Tidak jarang banyak kasus yang menyeret nama konsultan pajak ini keranah hukum, mulai dari penggelapan pajak, melakukan manipulasi data bahkan ada yang melanggar kode Etik. Kode Etik ini dibuat untuk menjaga ke profesionalisme para
3
anggota konsultan pajak dalam mengikuti dan menaati peraturan yang telah diterapkan agar sesuai dengan kaidah moral. PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
111/PMK.03/2014
TENTANG KONSULTAN PAJAK. Menurut
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK pasal 1 menyatakan : “Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban
perpajakannya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan perpajakan.” Menits (2013) mengungkapkan Direktur Jedral Pajak Fuad Rahmany mengakatan bahwa peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu msayarakat untuk memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan tetapi tugas konsultan pajak bukan untuk membela wajib pajak dan konsultan pajak bukan mencari celah hukum melainkan untuk membatu masyarakat mengisi SPT yang benar. Jasa konsultan pajak akan semakin diperlukan dengan keluarnya aturan baru Menteri Keuangan No 22/ 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Perpajakan. Perusahaan
4
beromset Rp 2,4 miliar kini wajib menggunakan konsultan pajak. Jumlah konsultan pajak yang terdaftar secara nasional hingga kini masih rendah, yakni hanya 1.400 konsultan pajak yang berizin dan resmi mendapat izin praktek konsultan pajak dari pemerintah, sementara itu banyak konsultan pajak tidak resmi yang mengaku-ngaku sebagai konsultan pajak yang melampaui jumlah konsultan pajak terdaftar atau resmi (Bisnis Indonesia, 4 April 2008).
Menurut Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Christian Binsar Marpaung mengatakan saat ini setidaknya hanya 1400 anggota IKPI yang merupakan konsultan pajak berizin dan resmi mendapat izin praktek konsultan pajak dari pemerintah. Sedangkan jumlah konsultan pajak liar alias tidak resmi melampaui jumlah anggota IKPI.
Ia menambahkan kondisi minim dari anggota IKPI yang hanya 1.400 orang, ternyata hanya 1.000 orang yang masih aktif berpraktek sebagai konsultan pajak. Sedangkan sisanya merupakan pensiunan pegawai pajak yang sudah berusia lanjut, sehingga mengurangi aktivitas konsultannya.
"Anggota IKPI 1400 diseluruh Indonesia diantaranya itu ada kira-kira 20-25% yang kurang aktif, bekas pensiunan dari ditjen pajak," katanya.
5
Binsar menambahkan selain konsultan pajak karbitan yang merupakan hasil kursus kilat, banyak juga ditemukan pegawai-pegawai akuntan yang menyambi sebagai konsultan pajak yang tak berizin.
Sebelumnya IKPI menyatakan siap menindak tegas bagi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini menyusul adanya temuan polisi yang menyatakan adanya tersangka dari seorang konsultan pajak dalam kasus mafia perpajakan Rp 25 miliar oleh Gayus Tambunan. "Kita tidak dengan gegabah menyatakan sebelum dicek kebenarannya, tapi kalau jelas itu anggota kita, kita terapkan sanksi sesuai dengan AD/ART dan kode etik," katanya. ( detikFinance ; 25 Maret 2010 )
Dalam beberapa pemberitaan tampak kasus yang melibatkan konsultan pajak karena pengambilan keputusan tidak etis yang dilakukan dengan membantu menguragi nilai atau bahkan menggelapkan pajak, salah satu berita juga dimuat diantaranya : Salah satu contoh kasus adalah adanya seseorang yang berencana membuka toko kelontong kecil dengan memanfaatkan sunset policy. Karena masih awam masalah pajak, maka wajib pajak tersebut memanfaatkan jasa konsultan pajak. Alangkah terkejutnya orang tersebut setelah berkonsultasi dengan konsultan jasa tersebut, untuk ikut program sunset policy diharuskan
6
membayar lebih kurang 15 juta dengan perincian pembayaran pajak yang tidak jelas. Hal ini tidak dirasakan oleh satu orang saja, tetapi juga kalangan pengusaha kecil lain yang masih awam mengenai perpajakan (ortax.org). Fenomena lainnya seperti : Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, Tommy Hendratno, kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Kantor Ditjen Pajak Jawa Timur II, Erwin Silitonga, menilai ada dua pelanggaran yang dilakukan anak buahnya itu. "Dalam kode etik, tidak dibenarkan pegawai kantor pajak merangkap sebagai konsultan pajak. Kalau itu dilakukan, dia itu konsultan liar," kata Erwin di kantornya, Sidoarjo, Kamis 7 Juni 2012. Selain penyelewengan jabatan dengan menjadi konsultan, Erwin menilai Tommy juga telah melalaikan tugasnya dengan pergi ke Jakarta. "Jika terbukti, yang bersangkutan melanggar kode etik dan jabatannya," katanya. Erwin menjelaskan Tommy berangkat ke Jakarta tanpa izin. Pada hari Rabu, dia mengirim SMS memberitahukan dirinya berada di Jakarta untuk menjenguk mertuanya yang sakit. Itu merupakan pelanggaran kedua yang dilakukan Tommy. "Harusnya ada izin tertulis, bukan SMS, seperti yang dilakukan," ujarnya. Mengenai sosok Tommy, menurut Erwin, anak buahnya itu adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1996,
7
bersama temannya yang juga sedang terjerat kasus pajak, Dhana Widyatmika. Dia adalah kakak kelas Gayus Tambunan. "Secara golongan, Tommy masuk golongan IIIC PNS dengan gaji kisaran Rp14-15 juta per bulan seusai remunerasi dengan masa kerja 9 tahun di Ditjen Pajak," tambahnya. Menurutnya, saat ini diperkirakan klien Tommy sudah mencapai 10 ribu wajib pajak. Tommy bertugas sebagai Kasi Pelayanan di KPP Sidoarjo sejak 2010 semenjak dipindah dari menjadi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar sebagai Kasubag TU. Tommy tertangkap tangan KPK usai menerima suap dari pengusaha James Gunardjo di sebuah restoran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari tangan mereka, KPK menemukan amplop warna soklat berisi uang sekitar Rp 285 juta lebih. Kasus ini diduga KPK terkait dengan pengurusan pajak PT Bhakti Investama Tbk, perusahaan investasi milik Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo. (VIVANews.com) Tindak pidana untuk keterlibatan dan sanksi bagi pihak ketiga seperti, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) yang bunyinya:
”Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan
8
kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) :
”Dalam hal pihak-pihak yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan”
Akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam beberapa kasus ada yang menyebutkan atau praduga adanya keterlibatan terhadap beberapa konsultan pajak di Kota Bandung, hal ini membuat prihatin dunia konsultan pajak karena konsultan pajak tersebut tidak berpegang teguh dan mengikuti peraturan AD ART Kode Etik IKPI.
9
Dengan adanya kasus ini seharusnya individu-individu yang bergerak pada profesi konsultan pajak membenahi diri agar senan tiasa mengikuti dan menerapkan kode etik ini. Dalam beberapa kasus IKPI melalukan pencabutan izin seperti yang diberitakan oleh detik.com sebagai berikut :
Jakarta -Ikatan
Konsultan
Pajak
Indonesia
(IKPI)
mengakui
konsultan pajak bernama Robertus yang merupakan tersangka dalam kasus makelar pajak Rp 25 miliar adalah anggota IKPI. Hari ini IKPI akan melakukan pemanggilan kepada Robertus untuk diperiksa terkait kode etik profesi konsultan pajak.
"Yang bersangkutan adalah angota IKPI. Kami sudah mengambil langkah sesuai aturan organisasi," kata Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Sukiatto Oyong saat dihubungi detikFinance, Senin (29/3/2010).
Kabiro Humas IKPI Untung Soedarmo menambahkan, saat ini Robertus masih dalam proses pemanggilan oleh IKPI untuk diperiksa secara kode etik. Robertus merupakan konsultan pajak yang berkantor di wilayah Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya, IKPI akan memberikan rekomendasi kepada direktorat jenderal (ditjen) pajak kementerian keuangan selaku
10
pemberi izin praktek konsultan pajak Robertus. Jika Robertus terbukti melanggar kode etik, maka IKPI akan memberikan rekomendasi pencabutan izin praktek konsultan pajak terhadap Robertus. "Hari ini akan kita periksa, kalau melanggar kode etik organisasi kita ambil langkah-langkah sesuai dengan aturan organisasi," tegas Untung.
Sebelumnya Kapolri Bambang Hendarso Danuri sepakan lalu menyatakan ada seorang tersangka konsultan pajak yang berinisial 'R' terlibat dalam kasus makelar pajak Rp 25 miliar oleh Gayus Tambunan. Belakangan 'R' disebut-sebut sebagai Robertus
Adams, et al dalam Ludigdo (2007) menyatakan, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat antara lain: 1. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. 2. Kontrol etis diperlukan karena system legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. 3. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya.
11
Keterkaitan perilaku manusia ini tidak akan terlepas dari unsur etika yang ada dalam dirinya sehingga dengan keahlian yang dimilikinya pasti terdapat etika yang mendasarinya (Ernawan, 2007). Menurut Marshall et al. (1998:1 265) found that failure to maintain technical competence by not keeping abreast of developments in tax law and administration is an issue for concern. Kode etik ini terdapat dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Dengan adanya kode etik ini tentunya seorang konsultan pajak seahrusnya mampu mengikuti dan menjalankan aturan ini dan mengambil keputusan yang etis dan tidak merugikan Negara sendiri. Tentunya setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI (AD ART Kode Etik IKPI). Dengan berpegangan pada AD ART Kode Etik seharusnya bisa diterapkan dengan baik dan menjauhkan hal-hal yang sikap negative seperti melakukan menggelapan atau penipuan yang bersifat merugikan orang lain, dan juga bisa menjadikan individu-individu yang berkualitas dan bermoral dalam menjungjung tinggi profesi ini.
12
1.2 Identifikasi Masalah Setelah latar belakang selanjutnya akan ada identifikasi masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pemahaman kode etik dan etika konsultan pajak. 2. Berapa besarnya pengaruh pemahaman kode etik terhadap etika konsultan pajak. 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana anggota konsultan pajak dapat melakukan tugasnya dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan juga pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan sebagai mana dengan adanya peraturan yang harus dipatuhi oleh konsultan pajak. 1.4 Manfaat Penelitian Adapaun manfaat yang akan didapat diantaranya : 1. Bagi akademik Penelitian diharapakan penelitian ini bisa menambah refrensi bagi kelanjutan dalam penetilian.
13
2. Bagi konsultan pajak Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi mengenai kemajuan
kode
etik
yang
diterapkan.dan
juga
dapat
mengimplemetasikan dengan sebaik baiknya. 3. Bagi penulis Penetilian ini dapat lebih ngetahui pengetahuan yang lebih luas mengenai hasil dari penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bermanfaat yang dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk peneliti yang lainnya.
1.5
Lokasi dan Waktu penelitian Penelitian ini akan dilakukan di kantor konsultan pajak di kota
Bandung, dan lamanya penelitian berlangsung dimulai dari bulan september 2015 sampai dengan selesai.
