BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Komputer saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang bahkan pada beberapa bidang kerja penggunaan komputer menjadi suatu keharusan untuk menunjang pekerjaan pada suatu perusahaan. Kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi manajeman berbasis komputer. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, didapat manfaat berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi dan melakukan pengambilan (retrieval) terhadap berbagai data. Didukung dengan perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras yang tepat. Perkembangan sistem informasi dapat dilihat dari perubahan pada tiga pokok yaitu (1) cara pengumpulan dan pemasukan data, (2) cara penyimpanan dan pengembalian kembali data, (3) cara penerapan data. Seiring waktu sistem informasi mengalami kemajuaan yang sangat signifikan. Munculnya internet pada abad ke-20 membuat informasi menjadi hal yang mudah untuk didapatkan. Manusia dalam kondisi apapun dan dalam waktu kapanpun bisa mendapatkan informasi yang dinginkannya dengan mudah dan cepat. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum
1
wajib di sekolah-sekolah, mulai dari
Sekolah Dasar
(SD) hingga
Sekolah Menengah Atas
(SMA
sederajat). Pelajar, mahasiswa dan karyawan dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer dasar seperti Microsoft Office. Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan internet.
Survei
Business
Software Alliance (BSA) tahun 2001 menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara dengan kasus pembajakan terbesar di dunia setelah Vietnam dan China. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (penyempurnaan dari UUHC No. 6 Tahun 1982 dan UUHC No. 12 Tahun 1997). Upaya ini dilakukan oleh pemerintah RI untuk melindungi hasil karya orang lain dan menegakkan etika dalam penggunaan komputer di Indonesia. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang di larang dan termasuk kedalam tindakan pidana, serta menetukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya . Menurut salahsatu ahli hukum yaitu prof. Moeljanto, S.H hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk (1) untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2
Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lian tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Polisi Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi keamanan dalam lingkungan Pemerintahan Jawa Barat. Instansi ini mencakup penyediaan sistem informasi daerah dan pemberian solusi untuk pengolahan data Pemerintahan Jawa Barat. Sistem informasi yang dibangun POLDA JABAR digunakan oleh instansi-instansi daerah yang berada dalam teritorial Provinsi Jawa Barat. Seperti kabupaten (Polres) atau kota (Polresta) dan instansi-instansi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Bidang Telematika POLDA JABAR merupakan unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda, dan berfungsi untuk mendukung operasional Kepolisian. Dalam rangka mendukung operasional Kepolisian Bidang Telematika mempunyai sasaran tugas menyelenggarakan pembinaan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Bidang Telematika sebagai organisasi yang baru dilingkungan Polri.(skep Kapolri No.Pol:Kep/54/X/2002.tanggal 17 Oktober 2002) terdiri dari 3 bagian: 1.Subbid Komlek(Komunikasi dan elektronik) 2.Subbid Infolahta (Informasi pengolahan data) 3.Subbid Infokrim(Informasi kriminal)
3
Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis ditempatkan pada bagian Infokrim yaitu bagian yang menerima data-data kendaraan bermotor yang hilang. Penjabaran tentang informasi hilang temu kendaraan bermotor (HILTEM ) di atas memberikan masalah-masalah yang nantinya harus dihadapai oleh sistem informasi tersebut. Seperti ketepatan dan kecepatan dalam penyediaan informasi yang diinginkan oleh user. Banyak kendaraan bermotor yang ada wilayah kabupaten (POLRES) dan kota (POLRESTA) yang tidak di ketahui, padahal banyak yang membutuhkannya disebabkan masalah tersebut, kami memberikan solusi pembangunan ”SISTEM BASIS DATA APLIKASI RANMOR HILTEM MENGGUNAKAN MySQL” I.1
Identifikasi Masalah Dalam rangka untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem basis data
sebelumnya dan untuk memperbaiki sistem basis data yang ada di kepolisian daerah Jawa Barat, serta membuat sistem basis data yang ada semakin lebih baik dan di tunjang oleh teknologi terbaru sehingga membuat kinerja sistem basis data yang ada semakin lebih handal. penulis membuat rancangan struktur sistem basis data Ranmor Hiltem menggunakan tool basis data yang terpisah dari tool developer software-nya akan tetapi dengan konsep yang sama seperti sistem basis data Ranmor Hiltem sebelumnya. I.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas tentang hilang temu kendaraan bermotor, maka
dapat kita simpulkan beberapa rumusan masalah yang akan di hadapi system database hilang temu kendaraan bermotor anatara lain: 1. Kesulitan dalam memilih wilayah yang banyak terjadi pencurian bermotor 2. Kesulitan mencari informasi data pencurian bermotor
4
I.3
Batasan Masalah Penulis membatasi masalah hanya pada analisis sistem basis data dan struktur
pembuatan sistem basis data yang menggunakan bahasa SQL, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menganalisis dan menormalisasi sistem basis data yang telah ada. 2. Struktur pembuatan sistem basis data menggunakan bahasa SQL dengan datadata yang telah ada. I.5
Tujuan Tujuan dari proses analisis sistem hiltem di kepolisian ini yaitu: 1. Membuat sistem yang akan di buat selanjutnya lebih baik 2. Mempermudah proses pembuatan sistem selanjutnya 3. Menjadikan proses pengaduan masyarakat lebih cepat
I.6
Manfaat Manfaat dari proses analisis sistem hiltem di kepolisian ini yaitu: 1. Menjadikan kinerja kepolisian menjadi lebih baik lagi. 2. Menjadikan sistem yang bekerja dengan perancangan yang bagus. 3. Mempermudah proses pengaduan masyarakat.
5
I.7
Metodologi Penelitian Metodologi yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:
1) Survey a) Wawancara b) Wawancara dilakukan dengan kepala polisi SubBid Infokrim Polda Jawa Barat serta stafnya yang terkait, dari hasil wawancara ini dapat digambarkan kondisi sistem yang berjalan. c) Pengamatan Pengamatan terhadap sistem yang berjalan dilakukan dengan mempelajari dan mengamati mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengolahan dan penyajian informasi. 2) Analisis Sistem Dari hasil survey terhadap sistem yang berjalan maka dapat dilakukan analisis yang bertujuan untuk menentukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 3) Struktur Struktur pembuatan sistem basis data ini dilakukan dari hasil kebutuhan sistem. Aspek struktur ini hanya meliputi struktur pembuatan sistem. 4) Studi pustaka Dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan basis data sebagai dasar teori dan sebagai acuan untuk struktur pembuatan. 1.2 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini terdiri dari 5 bab, adalah sebagai berikut :
6
BAB I
: PENDAHULUAN Meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Maksud dan Tujuan, Metodologi Penelitian, Waktu Dan Tempat dan Sistematika Penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini menjelaskan dasar teori dari topik kerja praktek yaitu Definisi Basis Data, Konsep Dasar Basis Data, pengertian My SQL, fitur My SQL, keunggulan My SQL.
BAB III : TINJAUAN UMUM SUB BIDANG INFORMASI KRIMINAL Bab ini menuliskan tentang keadaan umum perusahaan atau intansi tempat kerja praktek, berisi tentang: 1) Pengenalan Ruang Lingkup Sub Bidang Informasi Kriminal. 2) Visi Bidang Telematika. 3) Misi Bidang Telematika. 4) Struktur Organisasi Sub Bidang Informasi Kriminal. 5) Proses Instansi SubBid Infokrim Polda Jabar. 6) Sumber Daya Manusia di Instansi SubBid Infokrim Polda Jabar. 7) Manajemen Instansi SubBid Infokrim Polda Jabar. 8) Flowchart Sistem Data Curanmor yang sedang berjalan. BAB IV
: PEMBAHASAN ANALISIS DAN STRUKTUR SISTEM BASIS DATA RANMOR HILTEM
7
Bab ini menuliskan keadaan dan prinsip alur sistem basis data RANMOR HILTEM yang sekarang digunakan di Kantor Infokrim Polda Jawa Barat serta hasil analisisnya. Struktur pembuatan alur sistem basis data Ranmor Hiltem disesuaikan dengan konsep basis data yang dianalisa. BAB V : PENUTUP Bab ini menuliskan tentang kesimpulan akhir dan saran untuk pengembangan selanjutnya yang ditujukan kepada intansi terkait maupun peneliti lebih lanjut
8
