BAB I PENDAHULUAN. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (Financial

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (Financial

market), di samping pasar uang (Money Market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha pada khususnya sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. 1 Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, yang mengakibatkan begitu banyak perusahaan, serta lembaga perbankan yang bertumbangan, pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang sangat signifikan bagi dunia usaha. Berkembangnya pasar uang dan pasar modal dengan dengan tingkat perputaran yang terus meninggi (high return) menjadi ciri perekonomian di penghujung abad ke-20 hingga awal abad ke-21 ini. Sebagai dampaknya, para pelaku bisnis tidak lagi hanya mengandalkan komoditas barang dalam penggunaan dananya (usahanya), namun dana yang dimiliki sebagian ada di pasar uang

dan pasar

modal,

untuk

dapat

dijadikan

sebagai penyeimbang.

Perbandingannya tentu disesuaikan dengan hitung-hitungan bisnis. Maksudnya tidak lain untuk mengurangi atau bahkan untuk menghilangkan resiko bisnis. 1

M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004),

hlm. ix.

Universitas Sumatera Utara

Pasar modal secara umum merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, maupun perusahaan swasta. Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market). Dalam financial market diperdagangkan semua bentuk utang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang, baik negotiable ataupun tidak. 2 Atas pengertian tersebut

di atas, dapat

diketahui bahwa yang

diperdagangkan dalam pasar modal adalah efek atau yang sering disebut dengan instrumen pasar modal. Adapun instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar modal yaitu:

3

1. Saham 2. Obligasi dan Obligasi Konversi 3. Produk Derivatif 4. Reksadana Namun diperlukan suatu mekanisme tertentu untuk dapat melakukan transaksi atas instrumen-instrumen tersebut di atas, hal ini dikarenakan dalam aktivitas pasar modal baik pembeli ataupun penjual efek tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan transaksi, untuk itu diperlukan perantara pedagang efek dalam pasar modal.

2

Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekurita, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1994), hlm. 3. 3 Bapepam Bekerjasama Dengan Japan International Cooperation Agency, Panduan Investasi Di Pasar Modal Indonesia, 2003, hlm. 10, diakses melalui http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Juni2003/BAB%20IIa.pdf, 1 Februari 2010.


Penjual saham, termasuk jenis sekuritas lain, kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal tersebut ada beberapa macam, yaitu pasar perdana, dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangakan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan. Penawaran umum atau sering disebut sebagai Go Public, merupakan langkah

pertama

yang

dilakukan

oleh

perusahaan

untuk

mewujudkan

keinginannya memperoleh dana dari masyarakat. Pihak yang melakukan penawaran umum disebut dengan emiten. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek oleh perusahaan atau emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Efek yang akan dijual oleh emiten dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. 4 Penawaran Umum ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu:

5

1.

Periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk.

4

Ibid, hlm. 6. Tjiptono Darmadji, Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), hlm. 40. 5


2.

Penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia.

3.

Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa.

Kelanjutan dari kegiatan penawaran umum terjadi dalam kegiatan bursa efek atau kegiatan yang dilakukan dalam pasar sekunder. Dalam transaksi di bursa efek yang terjadi adalah mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, dan kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Dengan demikian untuk dapat memperdagangkan efek di pasar modal, setiap emiten harus menjual efeknya melalui tahapan yang disebut dengan penawaran umum. 6 Berbagai instrumen keuangan di pasar uang dan pasar modal telah tumbuh selama satu dasawarsa ini di dunia selaras dengan iklim globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informatika yang pesat, yang mendukung kegiatan ekonomi. Para pelaku pasar tidak lagi hanya masyarakat domestik, namun juga masyarakat keuangan internasional. Dengan demikian kegiatan investasi di pasar uang dan pasar modal telah menembus dinding teritorial bisnis (antarnegara, antarjenis usaha, antarkelompok usaha, dan lainnya) dengan lebih cepat dan mudah. Salah satu aktivitas atau instrumen keuangan yang tengah berkembang adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Jenis instrumen ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan pihak lain seperti kustodian, yang mengikat pemegang unit penyertaan diantaranya dalam bentuk efek atau aset. Diantara KIK

6

Ibid.


yang banyak dikenal saat ini adalah atas Efek Beragun Aset (EBA), yang dikenal dengan singkatan KIK-EBA. Efek beragun aset (Asset-backed securities) merupakan tipe sekuritas (efek) yang di back-up oleh jaminan dalam bentuk asetaset finansial. 7 EBA dibagi kedalam 2 jenis, yaitu EBA arus kas tetap dan EBA arus kas tidak tetap. EBA arus kas tetap adalah EBA yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran dengan jadwal tertentu, walaupun jadwal pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu, seperti kepada pemegang efek bersifat utang. Dalam EBA arus kas tidak tetap adalah EBA yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran secara bersyarat dalam jumlah yang tidak tetap, seperti kepada pemegang efek bersifat ekuitas. 8 Efek beragun aset (Asset-backed securities) mulai dikenal dalam transaksi di pasar modal Indonesia pada akhir tahun 1996. Efek Beragun Aset (EBA) merupakan salah satu alternatif strategi suatu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara mengubah aset perusahaan yang berupa tagihan yang tidak likuid menjadi likuid, dengan melakukan sekuritisasi asetnya, yaitu dengan cara menjualnya kepada suatu lembaga keuangan atau special purpose vehicle (SPV) secara jual putus (True sale). Kemudian lembaga tersebut akan menerbitkan surat berharga yang beragun aset dan dapat diperdagangkan di dalam pasar modal. Proses ini menyebabkan tagihan-tagihan yang mempunyai agunan tersebut

7

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) buku kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 39. 8 http://www.vibiznews.com/knowledge/reksadana/Pengetahuan_Efek.pdf, diakses pada tanggal 23 November 2009.


menjadi lebih mudah untuk dapat dijual kepada pihak investor, sehingga perusahaan tersebut akan mendapatkan dana yang diperlukannya dengan cepat. Dengan demikian sebenarnya dalam proses sekuritisasi aset dilakukanlah suatu transformasi dari aset-aset keuangan (berupa tagihan) yang tidak dapat segera diubah, menjadi dana yang likuid. Jika dibandingkan dengan obligasi, bentuk instrumen ini dianggap lebih menguntungkan dan memiliki resiko yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena apabila penerbit dari obligasi tersebut bangkrut, maka investor atau pihak yang membeli obligasi akan sulit mengambil kembali dana yang dimilikinya, karena tidak mempunyai agunan. Jika dilihat dalam efek beragun aset, para investor tidak akan kehilangan dananya apabila pihak penerbit efek tersebut bangkrut, karena investor mempunyai agunan yang dapat digunakan untuk mengambil kembali dananya dengan cara mengeksekusi agunan. Sebagaimana diketahui dalam instrumen efek beragun aset diperlukan suatu proses yang dinamakan sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan suatu proses transformasi aset yang tidak likuid menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan investor, dan dalam praktik, istilah sekuritisasi diidentikkan dengan Asset Backed Securities (Efek Beragun Aset). 9 Adapun piutang yang dapat

dijadikan underlying meliputi : piutang hipotik

rumah, kredit mobil, kartu kredit, sewa guna usaha dan sebagainya. Dalam proses sekuritisasi ini terbentuk suatu kumpulan (pool) terhadap aset-aset finansial sehingga sekuritas utang tersebut dapat dijual kepada pihak investor luar untuk 9

Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, Studi Tentang Perdagangan Efek Beragun Aset, 2003, hlm. 2.


membiayai ”pool” tersebut.10 Dalam pasar modal Indonesia, wahana sekuritisasi tersebut adalah berupa Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003. Proses Sekuritisasi ini terjadi antara Originator dengan Special Purpose Vehicle (Di Indonesia adalah pihak Manajer Investasi) dengan bentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Diantara kedua pihak tersebut terjadi suatu proses jual beli atas tagihan piutang yang dimiliki kreditur awal kepada manajer investasi yang dilakukan secara jual putus (true sale). Kreditur awal memperoleh tagihantagihan tersebut dari pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian jasa lainnya yang bekaitan dengan usahanya, kepada seorang debitor dengan memberikan jaminan atas sejumlah aset yang dimilikinya untuk pemberian pinjaman tersebut. Dari apa yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa proses bagi penerbitan KIK-EBA sampai akhirnya dapat diperdagangkan di dalam pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, KIK-EBA sebagai salah satu efek yang diperdagangkan dalam pasar modal, mekanisme perdagangannya pun harus disesuaikan dengan mekanisme perdagangan efek menurut undang-undang pasar modal yang berlaku. 11 Ada beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu memilih untuk mencari dana melalui pola sekuritisasi aset, 12 antara lain untuk perusahaan penerbit EBA, atau Originator (yang umumnya bank dan lembaga pembiayaan),

10

Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 40. Ibid. 12 ”Efek Beragun Aset Siap Meluncur dan Menjanjikan Keuntungan”, Warta Ekonomi, 23 Februari 2006, hlm. 3-4. 11


sekuritisasi aset ini jelas memberi banyak manfaat. Pertama, dapat meningkatkan likuiditas. EBA dapat memutar lebih cepat ”uang tidur” yang ada di perusahaan agar dapat mengalir ke tempat yang lebih produktif sehingga tidak ada uang yang menganggur, misalnya bank yang membutuhkan dana segar dapat menjual portofolio kredit kepemilikan mobilnya tanpa harus menunggu jatuh tempo tagihan. Di luar perbankan, potensi penerbitan EBA oleh perusahaan-perusahaan lain juga besar. Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat secara massal (public goods), seperti PT Telkom Tbk. Dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), tentu memiliki banyak portofolio tagihan. Mensekuritisasi tagihan-tagihannya diperkirakan akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan melakukan penerbitan obligasi. Pasar properti di Indonesia, khususnya pasar perumahan, juga dapat berkembang lagi karena ada alternatif pendanaan lain dengan melakukan sekuritisasi pinjaman hipotek rumah (KPR) atau sering disebut dengan Secondary Mortgage Facilities (SMF). 13 Selain itu, banyak perusahaan yang membutuhkan tambahan modal juga dapat memperoleh dana melalui penerbitan EBA. Dikarenakan saat ini tingkat suku bunga pinjaman perbankan masih terhitung tinggi. Di sisi lain, menerbitkan surat utang baru juga bukan hal yang mudah, karena mereka terlanjur mempunyai track record yang buruk ketika sebelumnya utang yang dimiliki banyak yang terkena kredit macet. Dengan kata lain, sebagai kesatuan, perusahaan tersebut

13

Ibid.


sudah dianggap cacat, walau sebenarnya mereka mempunyai sebagian aset yang tergolong bagus. 14 Melalui sebuah SPV, bagian aset yang bagus itu dapat dipisahkan dari yang buruk. Selanjutnya, terhadap aset yang bagus itu dikeluarkan sekuritas yang dapat membiayai aset tersebut. Aset-aset itu sendiri dapat berupa aset finansial seperti tagihan yang umumnya dalam bentuk hak tanggungan atau hipotik, sewa atau leasing, cicilan kredit dan lain-lain. 15 Melalui sebuah lembaga tersebut terjadi pula pengalihan aset-aset finansial dari Originator atau kreditur awal ke lembaga SPV tersebut. Jika dilihat dari proses pengalihannya, maka terdapat suatu permasalahan hukum yang belum jelas, yaitu berkaitan dengan aspek keabsahan jaminan dan hak kepemilikan atas aset yang disekuritisasi apabila dikaitkan dengan aspek pendaftaran atas jaminan kebendaan tersebut. Salah satu bentuk aset yang dijadikan agunan dalam KIK-EBA yaitu berupa benda yang tidak bergerak, untuk aset yang berupa benda tidak bergerak tersebut telah diatur ke dalam ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan, undang-undang ini dengan tegas mengakui sifat assesoir dari hak tanggungan tersebut. Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) 16 menentukan manakala piutang terhadap mana hak tanggungan diberikan, maka jika terjadi peralihan piutang dengan cara cessie, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lainnya, maka hak tanggungan tersebut ikut beralih demi hukum kepada kreditor yang baru. Hanya saja UUHT mensyaratkan bahwa peralihan hak tanggungan tersebut harus dipenuhi syarat 14

Ibid. Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 40. 16 Pasal 16 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 15


administratif berupa pendaftaran oleh kreditor yang baru kepada kantor pertanahan. 17 Dengan adanya peraturan tersebut apabila dalam peralihan piutang untuk mana diterbitkan Asset Backed Securities, selama belum dilakukan pengaturan yang berbeda oleh peraturan khusus lainnya, maka prosedur pendaftaran dan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam UUHT haruslah dipenuhi. Lalu bagaimanakah implikasinya dalam penerbitan KIK-EBA, apakah para investor juga harus melakukan prosedur yang telah ditentukan dalam UUHT untuk pengalihan aset tersebut, apabila tidak, apakah pengalihan atas aset tersebut dari Manajer Investasi ke investor-investor lain adalah sah adanya. Selain permasalahan mengenai aspek jaminan hak kebendaan, terdapat juga permasalah hukum lain yang berkaitan dengan aspek hukum kepailitan. Apabila seseorang atau suatu badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka harta benda yang dimilikinya akan menjadi boedel pailit bagi pelunasan utang-utangnya. Namun apabila terjadi permohonan kepailitan terhadap Originator,

yang

berbentuk suatu perusahaan, namun sebelum adanya

permohonan kepailitan tersebut, pihak Originator telah menjual aset tersebut dengan cara jual putus (True sale) kepada SPV. 18 Jika dilihat dari pernyataan di atas maka timbul pertanyaan apakah dalam hal ini Originator atau kreditur awal adalah merupakan pemilik sah dari aset tersebut, sehingga dapat menjual kepada pihak lain, ataukah ia hanya merupakan 17

Yunus Edward Manik, “Permasalahan Yuridis Akan Status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Apabila Dikaitkan Dengan Kepailitan”, Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan 20 Volume 3 Nomor 3, Desember 2005, hlm. 22. 18 Ibid.


pemegang hak atas aset tersebut sebagai jaminan kebendaan utang debitor awal. Atau justru SPV yang dalam hal ini adalah manajer investasi yang merupakan pemilik dari aset tersebut karena pihak tersebut telah membeli aset tersebut dari kreditur awal secara jual putus. Atas dasar tersebut maka permasalah pokok yang akan timbul adalah, bagaimana kedudukan hukum pemegang unit penyertaan KIK-EBA terhadap aset yang disekuritisasi ? Apakah ia menjadi kreditor separatis ataukah ia hanya merupakan pemegang hak piutang dari kreditur awal ? dan apabila investor atau pemegang efek mempunyai hak recourse kepada Originator, bagaimanakah kedudukan hukum dari investor ini, apakah ia sebagai pemilik aset ? Hal-hal tersebut di atas adalah kiranya yang menjadi stimulus dalam menulis skripsi ini sekaligus mengetengahkan permasalahan sebelum diuraikan lebih lanjut lagi dalam bab-bab berikutnya. Titik berat yang dilakukan penulis adalah lebih menekankan kepada kepailitan Originator. Oleh karena hal-hal tersebut di atas maka penulis mengambil judul ”Tinjauan Yuridis terhadap Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) dalam Kepailitan Originator.”

B.

Perumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ada beberapa masalah pokok yang

menjadi bahan dalam skripsi ini yaitu : 1.

Bagaimana Perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dalam Pasar Modal Indonesia ?


2.

Bagaimana Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ?

3.

Bagaimana Akibat Hukum Apabila Originator Dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dinyatakan Pailit ?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Dengan diuraikannya beberapa hal esensial yang menjadi tema

permasalahan dalam skripsi ini, maka sudah sepatutnya juga diberikan uraian cermat dan jelas mengenai tujuan pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Secara rinci maka tujuan pokok dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : a.

Mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dalam Pasar Modal Indonesia.

b.

Mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kedudukan hukum pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

c.

Mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum apabila Originator dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dinyatakan pailit.

Tentu saja salah satu tujuan dari pembuatan dan pembahasan materi dalam skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


2. Manfaat Penulisan Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : a.

Manfaat Teoritis Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pasar modal secara khusus, terutama yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

b.

Manfaat Praktis Untuk memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam KIK-EBA, serta dapat menjadikan suatu bahan pertimbangan dan memberikan masukan dalam proses perdagangan KIK-EBA serta memberikan masukan terhadap Bapepam maupun Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan pasar modal di Indonesia.

D.

Keaslian Penulisan ”Tinjauan Yuridis terhadap Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi

Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) dalam Kepailitan Originator” yang diangkat menjadi judul skripsi ini adalah merupakan karya ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum


Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun skripsi ini berdasarkan referensi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan pasar modal, media cetak dan elektronik, juga melalui bantuan para pihak.

E.

Tinjauan Kepustakaan Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara,

diperlukan tidak hanya pembiayaan dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ramainya aktifitas perdagangan ekonomi baik dalam suatu negara maupun antarnegara. Kebutuhan yang semakin besar ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan lainnya, untuk itu diperlukan sumber pembiayaan baru yang dapat menyerap dana yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan ekonomi nasional tersebut. Salah satu sumber pembiayaan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan investasi dalam pasar modal Indonesia. Dengan adanya partisipasi tersebut maka akan membantu pemerintah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar untuk pembiayaan pembangunan Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama


dengan mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang. 19 Dengan demikian tidak hanya pemerintah yang mendapatkan keuntungan lewat investasi tersebut, tetapi masyarakat juga ikut mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi lewat pasar modal. Modal atau dana yang diperdagangkan di pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi di pasar keuangan disebut efek yang berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di pasar modal. Efek dalam bahasa Inggris disebut securities, dalam bahasa Belanda disebut effecten, dan dalam bahasa Latin disebut effectus. Kata securities (sekuritas) bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan garansi atau jaminan yang dapat dicairkan (liquid) dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga itu. 20 Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka pasar modal merupakan salah satu usaha penghimpun dana masyarakat untuk pembangunan sekaligus meningkatkan sumber-sumber tabungan masyarakat. Pada umumnya pasar modal dibentuk berdasarkan kebutuhan kebutuhan perkembangan ekonomi nasional yang menuntut adanya sarana penarikan dana masyarakat melalui pasar modal. Dengan demikian tujuan pembentukan pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan

19

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2004), hlm. 4. 20 M. Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hlm. 5.


dan misi yang luas, jangkauan yang hendak dirangkum adalah mencakup 3 (tiga) aspek mendasar, yaitu: 21 1. Mempercepat

proses perluasan pengikutsertaan masyarakat

dalam

kepemilikan saham perusahaan. 2. Diarahkan kepada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham perusahaan. 3. Untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpun dana untuk digunakan secara produktif. Salah satu alasan pasar modal digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan, 22 sehingga mampu menyerap dana yang dibutuhkan bagi pembangunan sekaligus mampu menumbuhkan perekonomian nasional. Pasar modal pada umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli

sebagaimana

halnya

dalam

pasar

konvensional.

Pasar

modal

mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang. 23 Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 24 yang disebut dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 21

Sumantoro, Pengantar tentang Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 25-26. 22 Suad Hasan, Op.Cit, hlm. 3. 23 M. Irsan Nasarudin, Op.Cit, hlm. 10. 24 Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


Secara umum pasar modal mendukung pengembangan ekonomi melalui pembiayaan kegiatan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu partisipasi masyarakat dalam pasar modal dapat berbentuk penyertaan. Penyertaan merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak pemilikan atas entitas tersebut.25 Surat berharga semacam ini umumnya disebut saham (share). Instrumen atau produk yang diperdagangkan di Pasar Modal disebut dengan efek. Proses perdagangan efek dalam pasar modal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar dimana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Disini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang yang bertindak sebagai agen penjual saham, proses ini biasa disebut dengan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering). Pasar sekunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lain.

25

Sunariyah, Op.Cit, hlm. 6.


Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

26

”Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.” Salah satu jenis dari derivatif ini adalah Efek beragun aset (EBA), EBA diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP28/PM/2003. Menurut Pasal 1 huruf b dari peraturan tersebut, yang dimaksud dengan EBA adalah:

27

”Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul dikemudian hari (future receivables), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) / Arus Kas (Cash Flow), serta asset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut”.

Efek Beragun Aset merupakan efek yang diterbitkan karena adanya Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang timbul dari adanya piutang yang sudah ada maupun piutang yang akan timbul dikemudian hari. Sedangkan KIK-EBA merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang EBA, dimana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian 26

Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1 huruf b, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP28/PM/2003 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek beragun Aset, 27


diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. KIK-EBA dapat timbul dari adanya sekuritisasi aset tagihan dari perusahaan tertentu dirubah menjadi aset yang lebih likuid melalui penciptaan surat berharga. 28 Sekuritisasi Aset menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekur itisasi Aset Bagi Bank Umum merupakan penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal. 29

F.

Metode Penulisan Dalam hal ini, apa yang dikemukakan dalam tulisan ini merupakan

pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik. Maka haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau

28

Ishwahjudi A. Karim, Prespektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), (Jakarta: KarimSyah Law Firm, 2005), hlm. 1. 29 Pasal 1 butir 2, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehatihatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.


data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. 30

2. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan lain mengenai kontrak investasi kolektif efek beragun aset. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa bukubuku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

30

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 33.


hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih baik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Research). Penelitian

ini

dilakukan

dengan

menggunakan

suatu

penelitian

kepustakaan (Library Research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum Metode Library Research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahanbahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran, serta majalah.

4. Analisis Data Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penilitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan


untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:

31

a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin. d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.

G.

Sistematika Penulisan Skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bagian yang masing-masing bagian

menjelaskan dan menguraikan objek penelitian sebagai suatu rangkaian bahasan yang sistematis. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari : BAB I :

PENDAHULUAN Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

31

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.


BAB II :

PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PASAR MODAL INDONESIA Bab II ini akan menguraikan mengenai objek penelitian, yaitu tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Yang akan Penulis kemukakan dalam Bab ini adalah latar belakang penerbitan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dalam pasar modal Indonesia, perjanjian KIK-EBA, dan Mekanisme perdagangan efek beragun aset.

BAB III :

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET Bab III ini menguraikan tentang pengalihan aset dari kreditur awal kepada manajer investasi serta kedudukan hukum pemegang unit penyertaan KIK EBA atas aset yang merupakan jaminan kebendaan atas piutang kreditur originator.

BAB IV :

AKIBAT

HUKUM

PEMEGANG

UNIT

PENYERTAAN

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET

BACKED

SECURITIES)

DALAM

KEPAILITAN

ORIGINATOR Bab IV ini menguraikan tentang Akibat Hukum Terhadap Aset Yang Disekuritisasi Apabila Terjadi Kepailitan Atau Insolvensi Atas Kreditur Originator. Selanjutnya Penulis juga menguraikan


tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam mekanisme perdagangan KIK EBA menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Penulis juga memaparkan tentang kedudukan hukum pemegang unit penyertaan KIK EBA dalam kepailitan originator dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN Bab V ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dimana Penulis akan membuat kesimpulan dari keseluruhan uraian skripsi dan memberikan beberapa saran yang diajukan Penulis sehubungan dengan kontrak investasi kolektif efek beragun aset.


BAB I PENDAHULUAN. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (Financial

Recommend Documents