BAB I PENDAHULUAN. Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Wujud pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui penanaman modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 1 Kegiatan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Angka 1

1 Universitas Sumatera Utara

negeri dilakukan salah satunya dilakukan melalui kegiatan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (selanjutnya disebut UMKMK), dimana pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian karena kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Usaha mikro, kecil, menengah (selanjutnya disebut UMKM) umumnya dikenal sebagai usaha yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 2 Usaha kecil menengah dan koperasi di dunia internasional dikenal dengan istilah Small and Medium Enterprise (SMEs), secara umum memiliki kondisi yang serupa di seluruh dunia. Pelaku usaha ini tergolong mereka yang berjumlah banyak di semua negara, dan cenderung memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian negara tersebut. 3 Peningkatkan investor asing di era globalisasi tentunya akan memberikan suatu persaingan bagi UMKMK yang seharusnya mendorong UMKM untuk lebih mengembangkan kualitas. Namun perlu diberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku usaha UMKMK dalam hal ini sebagai cara agar dapat bersaing dalam perekonomian global. Undang-undang tentang penanaman modal

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan

Koperasi. 3

Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, PENJAMINAN KREDIT, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan (Bandung : PT. Alumni, 2007) hlm. 78-79


mencantumkan daftar negatif investasi sebagai daftar yang akan menjadi panutan untuk pelaku penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. Teori dari A. Lewis (suplai tenaga kerja tak terbatas), kondisi kelebihan tenaga kerja di pedesaan akan menciptakan arus manusia terus menerus dari pedesaan ke perkotaan. Apabila kegiatan diperkotaan tidak mampu menyerap pendatang-pendatang tersebut, jumlah pengangguran akan meningkat dan akan muncul banyak masalah sosial terkait di perkotaan. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan nonpertanian di pedesaan, terutama industri sangat diharapkan berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga bisa membatasi arus migrasi ke perkotaan; dalam hal ini UMKM di pedesaan dapat memainkan peranan yang krusial. 4 Perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 perlu dilaksanakan suatu pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan

dan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan

bernegara. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keiikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan ekonomi nasional. Oleh sebab itu penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi

4

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

nasional

Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009) hlm.16.


mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha kecil menengah juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor nonmigas, khususnya ekspor barang manufaktur. 5 Dinamika UMKM sendiri telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. 6 Menurut laporan World Bank (2005), gerak UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga mampu menciptakan lapangan

pekerjaan

lebih

cepat

sektor

usaha

lainnya

serta

cukup

terdiversifikasikan dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. 7 UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, dan tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha 5

Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia Beberapa masalah Penting (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm. 307. 6 Rachma Fitriati, Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015) hlm. 3 7 Ibid.


Milik Negara. 8 Tiga pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia yang berfungsi sebagai penyangga perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi yang mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. 9 Upaya

peningkatan penanaman modal di Indonesia dalam rangka

pelaksanaan komitmen negara Indonesia yang tergabung dalam Association of Southest Asian Nation / ASEAN Economic Community (AEC) dengan berbagai fasilitas dan beberapa kemudahan yang diberikan kepada para penanaman modal asing maupun dalam negeri, maka pemerintah juga menetapkan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal dan bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang termuat dalam daftar negatif investasi. Pengaturan tentang daftar negatif investasi tersebut dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 39 Tahun 2014). Daftar Negatif Investasi (DNI) sendiri merupakan bagian dalam hukum penanaman modal yang didalamnya dicantumkan tentang bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2014. Saat ini juga telah dibahas tentang revisi Perpres tersebut, lalu apakah dengan adanya pembatasan penanaman modal dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tersebut memberikan perlindungan bagi UMKMK 8

Suhardi, Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (Jakarta:PT.Akademia,2012), hlm. 5. 9 Tulus Tambunan, Op.Cit., Hlm.164.


Pengembangan penanaman modal bagi UMKMK menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Namun apakah dengan diaturnya bidang usaha terbuka, bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan dengan kriteria dan pembukaan beberapa sektor tertentu, jumlah kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam daftar negatif investasi (negative list) juga memberikan perlindungan hukum bagi UMKMK. Karena peran dari usaha mikro, kecil dan menenggah tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, meskipun terdapat beberapa kelemahan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi tantangan dan persaingan dari penanam modal asing hal ini, namun sudah menjadi tugas pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tetap memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Melalui Daftar Negatif Investasi.

B. Rumusan Permasalahan Rumusan masalah dalam skripsi tentang “Perlindungan Hukum UMKMK Melalui Daftar Negatif Investasi” ini adalah: 1.

Bagaimana kedudukan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

2.

Bagaimana pengaturan daftar negatif investasi dalam perundang-undangan penanaman modal di Indonesia?


3.

Bagaimana perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) melalui daftar negatif investasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1.

Untuk mengetahui kedudukan UMKMK dalam Undang-Undang Penanaman Modal

2.

Untuk mengetahui pengaturan daftar negatif investasi di Indonesia

3.

Untuk mengetahui bagaimana daftar negatif investasi melindungi UMKMK Kemudian hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan

skripsi ini adalah : 1.

Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan wawasan serta memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum penanaman modal, dan pengembangan UMKM, khususnya sebagai upaya dalam melindungi UMKM. Kiranya skripsi ini juga memenuhi hasrat keingintahuan para pihak yang ingin mendalami atau sedang mendalami terkait daftar negaif investasi baik mahasiswa, aparat penegak hukum, kaum akademis, dan masyarakat umum.

2.

Manfaat praktis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak baik itu pelaku UMKM dan perusahaan yang dapat digunakan unntuk


mengembangkan mitra UMKM dan investor serta mengembangkan UMKM serta pemerintah untuk lebih dalam membentuk aturan terkait dengan UMKM dan daftar negatif investasi yang seharusnya memberikan perlindungan bagi masyarakat.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan Universitas

pemeriksaan

Sumatera

Utara

yang diketahui

telah

dilakukan

bahwa

skripsi

di

perpustakaan

yang

berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Melalui Daftar Negatif Investasi” belum pernah ditulis atau diteliti dalam bentuk yang sama. Namun, terdapat penelitian yang mirip dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Kebijakan Daftar Negatif Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia.” di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara oleh Trisanto Bonifasto Simanjuntak yang substansinya membahas kebijakan pengaturan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan mengenai pemberlakuan daftar negatif investasi (DNI) terhadap penanaman modal asing melalui pasar modal. Akan tetapi, substansi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi ini. Perbedaannya adalah bahwa skripsi ini tidak hanya membahas kebijakan daftar negatif investasi melainkan juga membahas tentang bidang-bidang usaha yang dicadangkan bagi UMKMK, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan bagi UMKMK melalui daftar negatif investasi tersebut.


Kemudian terdapat pula skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Industri dalam Negeri dalam Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)” yang menganalisis perlindungan hukum bagi industri dalam negeri dan kebijakan pemerintah Indonesia melindungi industri dalam negeri terhadap dampak negatif dari pelaksanaan ACFTA. Penelitian tersebut berbeda dengan skripsi ini, sebab perlindungan hukum yang diberikan adalah secara khusus untuk UMKMK bukan berdasakan implementasi

ACFTA melainkan perlindungan

melalui daftar negatif investasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hasil pemikiran penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, berdasarkan pada asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan terbuka penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan 1.

Perlindungan Hukum Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai


manusia. 10 Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 11 Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya

karena

ia

dilindungi

hukum,

tetapi

karena

adanya

pengakuan

terhadapnya. 12 Jadi, perlindungan hukum diberikan kepada setiap pemegang hak, demikian pula halnya UMKMK memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang diatur melalui kebijakan dasar penanaman modal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal) bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKMK. 2. Penanaman Modal Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 13 Setiap kegiatan penanaman modal di Indonesia merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan. Pengaturan tentang penanaman modal dalam negeri diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri

10

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3, dalam artikel http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html (diakses pada tanggal 14 Maret 2016). 11 tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli (diakses pada tanggal 28 Maret 2016) 12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Jepara: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 54. 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Angka 1


dan penanaman modal asing. 14 Dalam kegiatan penanaman modal ini, setiap penanam modal dapat menanamkan modal di semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu bentuk penanaman modal dalam negeri. 3. Daftar negatif investasi Daftar negatif investasi atau negative list merupakan suatu daftar yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman modal dan bidang-bidang usaha apa saja yang tertutup bagi penanaman modal. 15 Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan

semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Kemudian Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menegah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dan syarat harus bekerja sama dengan dengan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengemukakan bahwa Pemerintah wajib mempublikasikan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan secara terbuka di area publik, baik publikasi cetak maupun elektronik yang dapat diakses dari situs pemerintah Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 39 Tahun

14

Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 2 ayat (1).

15

Sujud Margono, Hukum Investasi Asing di Indonesia (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hal. 25


2014 tentang UMKMK bahwa daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden ini. 4. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. 16 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. 17 Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. 18 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 16

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 1 angka 1. 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 angka 2. 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah


di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 19 Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK serta bidang usaha tang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKMK. 20 Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKMK.

21

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan

peryaratan berdasarkan kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan UMKMK, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas, teknologi partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. 22 Franky Sibarani Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan bahwa daftar negatif investasi melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. 23

F. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka 19

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 13 ayat (1) 21 Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (3) huruf c. 22 Undang-undang Penananaman Modal, Pasal 12 ayat (5). 23 Dalam Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal DNI baru lindungi UMKMK http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8pB0XlxDpBYJ:www.bkpm.go.id/image s/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_130216DNI_Baru_Lindungi_Pelaku_Usaha_UMKM.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (diakses tanggal 29 Maret 2016). 20


juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 24 1.

Jenis, sifat dan pendekatan penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum

normatif karena penelitian ini merupakan penelitian data sekunder yakni penelitian melalui studi kepustakaan atau penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait UMKMK serta peraturan terkait daftar negatif investasi. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan karena penelitian ini menjelaskan serta menganalisis daftar negatif investasi yang diatur dalam Perpres dan juga peraturan UMKM. Penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi UMKMK melalui daftar negatif investasi memberikan 2.

Data Penelitian Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

24

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Pers,1986), hlm. 43.


undangan dan putusan hakim. 25 Namun, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3) Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2012

tentang

Perkoperasian 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 6) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha yang Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 7) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 8) Peraturan lainnya yang dibahas dalam pembahasan Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan lain yang memberikan

b.

penjelasan terkait bahan hukum primer, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan 25

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada media Group, 2014),

hlm.181.


hukum sekunder (secondary sources or authorities), seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization), dan lain-lain.

26

Namun, bahan-bahan hukum sekunder yang

terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. 27 Hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. Bahan hukum sekunder terdiri dari: 1) Hukum penanaman modal, buku yang membahas penanaman modal. 2) Hukum UMKM, koperasi, yang membahas tentang usaha mikro , kecil dan menengah serta koperasi. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitan ini untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode 26

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20 (Bandung: PT. Alumni, 2006), Hlm. 134. 27 Ibid., hlm. 195-196.


pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis data Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan

dan

penginterpretasian

secara

logis

sistematis.

Logis

sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan

dan

penginterpretasian

secara

logis

sistematis.

Logis

sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib

dalam

penulisan

permasalahan yang diteliti.

laporan-laporan

penelitian

ilmiah

dengan

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.


G. Sistematika Penulisan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap UMKMK melalui Daftar Negatif Investasi” memiliki sistemaika penulisan yang terdiri dari V (lima) bab disertai sub bab yang teratur dan saling berkaitan satu sama lain untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yakni dalam bab I tentang pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab II berjudul kedudukan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bab ini menguraikan tentang pengertian UMKMK, latar belakang usaha mikro, kecil dan menengah, sejarah koperasi, kriteria, prinsip dan tujuan UMKM, pemberdayaan UMKM

serta

bagaimana kedudukan UMKMK dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya dalam bab III dibahas tentang pengaturan daftar negatif investasi dalam perundang-undangan penanaman modal di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan daftar negatif investasi, alasan dan fungsi daftar negatif investasi, pengaturan daftar negatif investasi dalam perundang-undangan penanaman modal yakni Undang-Undang Penanaman Modal, pembatasan dalam kegiatan penanaman modal, Perpres Nomor 39 Tahun 2014


Setelah membahas tentang pengaturan daftar negatif investasi, kemudian dalam bab IV dibahas tentang perlindungan hukum usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) melalui daftar negatif investasi. Bab ini menguraikan tentang berbagai macam pola kemitraan umkm yakni suatu pola kerjasama dengan usaha besar, bentuk perlindungan hukum terhadap umkm melalui undang-undang Nomor 20 tahun 2008, peraturan daftar negatif investasi serta tinjauan terhadap kebijakan revisi daftar negatif investasi sebagai perlindungan hukum terhadap UMKMK . Bab terakhir yakni bab V berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menjadi bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi ringkasan dan hasil dari penelitian skripsi yang disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis untuk perbaikan dari hasil penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung

Recommend Documents