BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara meupakan suatu pos penerimaan yangpenting. Pada beberapa negara penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling utama dengan porsi yang paling besar. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap penerimaan dari pajak. Pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang sangat penting, karena hampir sebagian besar penerimaan negara yang membiayai pengeluaran pemerintah berasal dari pajak. Tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku efektif tahun 2015 untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tahun 2013 tentang peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas biaya hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup dengan layak, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak subjektif, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan
1
pribadi subjekpajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam kurun waktu satu dekade, telah terjadi penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 2005 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 dengan perubahan dari Rp 2.880.000,- menjadi Rp 12.000.000,-, untuk wajib pajak orang pribadi, tahun 2006 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 13.200.000,-, pada tahun 2009 terjadi penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 15.840.000,-, untuk wajib pajak orang pribadi, tahun 2013 terjadi peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sangat besar yaitu menjadi Rp 24.300.000,-, untuk wajib pajak orang pribadi, dan yang terakhir tahun 2015 dengan peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi sebesar Rp 36.000.000,-. Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 yang berlaku sejak tahun 2015 memberi dampak penurunan penerimaan pajak terutama dari sisi pajak penghasilan. Disisi lain, setiap tahun penerimaan pajak ditargetkan meningkat. Begitu juga untuk tahun 2015. Target pajak tetap ditingkatkan walaupun terjadi peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tampaknya peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak ini. Tentu hal ini sangat aneh, mengingat peningkatan
2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini sangat signifikan sedangkan upah pekerja Indonesia relatif rendah. Melihat peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang begitu signifikan, dan upah pekerja di Indonesia yang relatif rendah maka peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini tentu akan mengganggu penerimaan pajak terutama dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini bukan saja akan menyulitkan pemerintah utuk memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, namun untuk pencapaian jumlah yang sama dengan tahun 2013 saja tentu akan sangat sulit. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki hubungan yang sangat erat dengan Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini disebabkan oleh penyusunan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) umumnya berdasarkan pada Upah Minimum Regional (UMR). Berikut adalah Upah Minimum Regional D.I Yogyakarta: Tabel 1.1 Upah Minimum Regional D.I Yogyakarta Kabupaten
Upah Minimum Regional (UMR)
Kota Yogyakarta
Rp1.452.400
Kota Sleman Kabupaten Bantul
Rp1.338.000 Rp1.297.700
Kabupaten Kulon Progo
Rp1.268.870
Kabupaten Gunung Kidul
Rp1.235.700
Sumber : www.jogjakota.go.id
3
Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di provinsi D.I Yogyakarta dan hampir diseluruh kota di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan agregat pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan, sekaligus mendorong membesarnya tax base dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan kepada para pekerja merupakan pajak yang bersifat withholding system, artinya pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain atau pihak pemberi kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ketertagihannya sangat besar, sehingga mudah untuk menelusuri penerimaan ini. Tahun 2015, penerimaan pajak secara nasional tetap meningkat walaupun peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini tentu diluar prediksi, dengan peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagaimana penerimaan pajak tetap dapat meningkat. Jika ditinjau dari segi struktur pendapatan atau gaji karyawan yang ada di Indonesia, maka akan snagat besar potensi penurunan penerimaan Pajak Penghasilannya. Hal ini dikarenakan oleh pendapatan atau gaji karyawan yang masih rendah di Indonesia. Melihat fenomena ini, maka penulis bermaksud membuat penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebelum dan Setelah Kenaikan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates”. 4
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana perbandinganpenerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan setelah kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates? 2. Dampak apa yang ditimbulkan dari kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui perbandinganpenerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum dan setelah kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. 2. Untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan darikenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
5
1.4 Kerangka Penulisan
6
