BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana terdapatnya pengalihan akan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) yang dahulunya menjadi pajak pusat, sekarang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah (No Name, 2009). Dengan adanya pengalihan ini, diharapkan hasil masuknya pembayaran pajak PBB-P2 secara penuh menjadi kas daerah. Namun masih saja terdapat permasalahan yang terkait dengan pembayaran Pajak Bumi Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Aan (2015) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo tidak mampu membersihkan tunggakan pemerolehan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta tidak tercapainya target PBB P2. Walaupun penerimaan meningkat dari tahun 2013 sebesar 16 milyar dan pada tahun 2014 sebesar 19 milyar, tetapi hutang pajak mengalami peningkatan dari Rp 461 juta pada tahun 2013 dan Rp 554 juta pada tahun 2014 (sumber dari data realisasi PBB P2 DPPKAD Ponorogo). Widodo (2014) salah satu dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Sementara kewajiban wajib pajak dalam menjalankan perpajakan, selain harus melunasi PBB pada tempat pembayaran PBB yang
1
2
telah ditentukan, kewajiban Wajib Pajak juga harus mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Kartasapoetra dkk. (1989: 49) SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan adanya pengalihan PBB P-2 dari pajak pusat ke pajak daerah, pemerintah daerah diharapkan akan terus mengadakan sosialisasi untuk mencapai tujuan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak guna membantu pembangunan daerah dan membantu dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara terkait dengan tunggakan PBB P-2 yang sulit ditangani oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, memberikan arti bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB P-2 masih lemah. Selain faktor sosialisasi dan pelayanan perpajakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, perlunya pengetahuan pajak yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak supaya bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan juga untuk mengetahui sanksi maupun denda yang berlaku jika Wajib Pajak melanggar kewajiban perpajakannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo (2015) pendidikan terakhir yang ditamatkan di Ponorogo dari tahun 2010 sampai 2013 masih setara SD atau MI menurut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo. Tentunya hal ini akan berpengaruh juga terhadap pengetahuan Wajib Pajak dalam mengerti perpajakan.
3
Anugrah (2015) menyatakan bahwa selain PBB membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah, pembebasan PBB nonkomersial diharapkan dapat mendorong angka kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tentunya dalam hal ini terdapat faktor lain yang memengaruhi pembayaran PBB P2 dimana kurangnya unsur keadilan yang dirasakan masyarakat. Terkait susahnya membayar pajak dengan tepat waktu, Agustin (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat belum maksimal dalam membayar PBB adalah peran aparat pajak yang kurang maksimal dalam hal sosialisasi atau penyuluhan di daerah-daerah tertentu tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pembangunan. Dan juga kurang adanya sosialisasi tentang tata cara membayar pajak, sehingga masyarakat tidak tahu proses untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Widiastuti dan Laksito (2014) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak. Kemudian Veronita (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, semakin tinggi pula pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan. Akibat adanya pengalihan PBB P-2 ke pajak daerah, membuat pemerintah daerah harus siap dalam mengelola perpajakan daerahnya.Salah satu yang menangani penerimaan, pengeluaran, dan tata kelola perpajakan daerah di Kabupaten Ponorogo, adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan
4
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Yang juga dijadikan objek pada penelitian ini. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kabupaten Ponorogo adalah prioritas utama sebagai objek penelitian. Karena selain DPPKAD yang tahu tentang potensi PBB-P2 dan keefektifitasan Wajib Pajak dalam membayar PBB P-2, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjadi penyebab utama dalam hal penerimaan PBB P-2. Pembahasan pada penelitian ini akan berfokus terhadap faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo. Kelebihan dari penelitian ini adalah belum adanya peneliti yang melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Ponorogo setelah adanya pengalihan PBB P-2 dari pajak pusat ke pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menyajikan bukti empiris terkait variabel yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P-2 setelah adanya pengalihan PBB P-2 menjadi pajak daerah.
B. Rumusan masalah Apakah
Sosialisasi,
Pelayanan
Fiskus,
Pengetahuan
Perpajakan
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB (P2)?
5
C. Batasan masalah Batasan pada penelitian ini adalah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hal ini didasari oleh subjek pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap PBB P2 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
D. Tujuan penelitian Memperoleh bukti empiris tentang Sosialisasi, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB (P2).
E. Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini diharapkan untuk memperdalam dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang yang diteliti tepatnya mengenai Pengaruh Sosialisasi, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal pembayaran PBB (P-2).
