BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau mensejahterakan seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya dari suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 1985). Konsep dasar pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan hasil kegitatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah, atau bisa juga dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah peningkatan Produk Domestik Regionsl Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Regional Neto (PDRN), dimana produk atau hasil kegiatan ekonomi dari seluruh unit ekonomi ekonomi domestik adalah dalam wilayah kekuasaan atau administratif seperti negara, provinsi, atau kabupaten. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang sering diukur dengan pertumbuhan ekonomi, membuat pemerintah berusaha untuk menciptakan
1
laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah memacu sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah yang besar dalam waktu singkat. Pada masa orde baru, pemerintah mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan melakukan industrialisasi. Industri yang padat modal dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan sektor industri, berdampak pada cepatnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempercepat proses perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ditandai oleh semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, semakin meningkatnya kontribusi sektor industri, dan jasa yang kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (BPS, 2010). Seiring dengan gerak pembangunan yang dilakukan, ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kemiskinan menjadi lingkaran masalah yang sulit untuk diatasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi serta 2
kebutuhan rumahtangga dan individu yang mendasar lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun angka kemiskinan masih tetap tinggi. Sulitnya mengurangi angka kemiskinan disebakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi
pendapatan
yang
diterima
masyarakat
tidak
merata.
Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati sebagian besar pendapatan negara. Sebaliknya sebagian besar masyarakat yang terdiri dari karyawan dan
buruh
hanya
menikmati
sedikit
dari
pendapatan
nasional
(Djojohadikusumo, 1954). Adanya ketimpangan distribusi pendapatan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin sehingga yang miskin sulit keluar dari kemiskinan. Menurut Djojohadikusumo (2005), distribusi pendapatan yang timpang ini disebabkan adanya perbedaan faktor-faktor yang berhubungan dengan kekuatan modal dan skill pada masing-masing golongan. Golongan masyarakat kaya yang yang merupakan sebagian kecil dari masyarakat keseluruhan menguasai hampir seluruh jumlah peralatan modal yang ada. Hal ini menjadikan kelompok golongan ini dengan mudah masuk dalam aktivitas ekonomi keterampilan
serta mempunyai pendidikan,
dan keahlian khusus dalam perdagangan. Dilain pihak
3
golongan karyawan dan buruh yang tidak memiliki modal dan skill yang cukup, sulit masuk dalam aktivitas ekonomi dan memiliki posisi yang lemah dalam menghadapi golongan lain Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan jadi, berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat d nikmati secara adil dan merata oleh masyarakat . Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di dasar laut. Kondisi yang demikian mempunyai hubungan erat dengan aktivitas manusianya. Aktivitas penduduk disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis terutama kondisi fisik yang meliputi kondisi iklim,topografi jenis dan kualitas tanah serta kondisi perairan. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya, yakni : 1. Corak kehidupan daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan dan perkebunan kelapa 2. Corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang dan bentuk pertanian
4
lain. Selain itu sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri dan perdagangan. 3. Corak kehidupan daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya
bekerja
dalam
sektor
pertanian
terutama
perdagangan. Ketimpangan di daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah
dan
merupakan
salah
satu
faktor
pendorong
terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan semakin melebar. Dari Tabel 1.1 dibawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 Gorontalo merupakan daerah yang memiliki ketimpangan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu sebesar 0,437 sementara Kepualauan Bangka belitung memiliki ketimpangan lebih rendah yakni sebesar 0,313. Sedangkan ibu kota negara yakni DKI Jakarta sebesar 0,433 lebih besar dari rasio gini nasional sebesar 0,413. Rasio gini nasional mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 0,35 dan pada tahun 2011 menjadi 0,41.
5
Tabel 1.1 gini ratio menurut provinsi tahun 2008-2013 Provinsi
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aceh
0,27
0,29
0,30
0,33
0,32
0,341
Sumatera Utara
0,31
0,32
0,35
0,35
0,33
0,354
Sumatera Barat
0,29
0,30
0,33
0,35
0,36
0,363
Riau
0,31
0,33
0,33
0,36
0,40
0,374
Jambi
0,28
0,27
0,30
0,34
0,34
0,348
Sumatera Selatan
0,30
0,31
0,34
0,34
0,40
0,383
Bengkulu
0,33
0,30
0,37
0,36
0,35
0,386
Lampung
0,35
0,35
0,36
0,37
0,36
0,356
Kepulauan Bangka Belitung
0,26
0,29
0,30
0,30
0,29
0,313
Kepulauan Riau
0,30
0,29
0,29
0,32
0,35
0,362
DKI Jakarta
0,33
0,36
0,36
0,44
0,42
0,433
Jawa Barat
0,35
0,36
0,36
0,41
0,41
0,411
Jawa Tengah
0,31
0,32
0,34
0,38
0,38
0,387
DI Yogyakarta
0,36
0,38
0,41
0,40
0,43
0,439
Jawa Timur
0,33
0,33
0,34
0,37
0,36
0,364
Banten
0,34
0,37
0,42
0,40
0,39
0,399
Bali
0,30
0,31
0,37
0,41
0,43
0,403
Nusa Tenggara Barat
0,33
0,35
0,40
0,36
0,35
0,364
Nusa Tenggara Timur
0,34
0,36
0,38
0,36
0,36
0,352
Kalimantan Barat
0,31
0,32
0,37
0,40
0,38
0,396
Kalimantan Tengah
0,29
0,29
0,30
0,34
0,33
0,350
Kalimantan Selatan
0,33
0,35
0,37
0,37
0,38
0,359
Kalimantan Timur
0,34
0,38
0,37
0,38
0,36
0,371
Sulawesi Utara
0,28
0,31
0,37
0,39
0,43
0,422
Sulawesi Tengah
0,33
0,34
0,37
0,38
0,40
0,407
Sulawesi Selatan
0,36
0,39
0,40
0,41
0,41
0,429
Sulawesi Tenggara
0,33
0,36
0,42
0,41
0,40
0,426
Gorontalo
0,34
0,35
0,43
0,46
0,44
0,437
Sulawesi Barat
0,31
0,30
0,36
0,34
0,31
0,349
Maluku
0,31
0,31
0,33
0,41
0,38
0,370
Maluku Utara
0,33
0,33
0,34
0,33
0,34
0,318
Papua Barat
0,31
0,35
0,38
0,40
0,43
0,431
Papua
0,40
0,38
0,41
0,42
0,44
0,442
INDONESIA
0,35
0,37
0,38
0,41
0,41
0,413
Sumber : bps.go.id
6
Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan berdampak bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial. Dua alasan mengapa ketimpangan harus diperhatikan yaitu, ketimpangan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi serta melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas (Todaro, 2006). Mengingat cukup besarnya dampak yang ditimbulkan akibat ketimpangan distribusi pendapatan, maka diperlukan strategi khusus untuk mengatasi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin memburuk di Indonesia. Menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak harus selalu diikuti oleh distribusi pendapatan yang semakin timpang, hal ini bergantung pada karakter pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui sektor ekonomi apakah yang bila ditumbuhkan akan bermanfaat bagi pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia.
7
1.2 Rumusan Masalah Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat dan disertai perubahan dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi terdapat perubahanperubahan dalam struktur produksi dan adanya alokasi input pada berbagai sektor
perekonomian
seperti
dalam
lembaga,
pengetahuan,
atau
pendidikan, dan teknologi. Sektor-sektor ekonomi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini karena peningkatan pertumbuhan dan pendapatan tenaga kerja dalam satu sektor akan meningkatkankonsumsi barang dan jasa dari sektor lainnya. Peningkatan konsumsi barang dan jasa sektor lainnya dan akan memacu pertumbuhan dan pendapatan tenaga kerja sektor-sektor tersebut, jika hal ini terus berlangsung maka tercipta pertumbuhan ekonomi
yang seimbang dan stabil
yang sangat penting bagi
perekonomian. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan upah sehingga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, karena upah merupakan imbalan dari produktivitas. Jumlah tenaga kerja di Indonesia yang bekerja sebagai buruh dan karyawan sebesar 40.19 persen pada tahun 2013 (BPS). Hal ini berarti jika produktivitas tenaga kerja atau pertumbuhan per kapita meningkat maka kesejahteraan tenaga kerja akan meningkat dan akan memperbaiki distribusi pedapatan di Indonesia.
8
Dari uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang menarik untuk di teliti adalah : 1. Apakah angka partisipasi sekolah dan presentase penduduk miskin mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia ? 2. Bagaimana pengaruh masing-masing sektor ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia ? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1
Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :
1. Menganalisis sektor apa saja yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Menganalisis pengaruh struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. 1.3.2
Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap banyak pihak antara lain : 1. Bagi penulis,penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas
Islam
Indonesia. Selain itu penulis
membandingkan antara teori dan praktek lapangan. 9
dapat
2. Bagi permerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bukti
empiris
mengenai
penerapan
system
perimbangan daerah yang tengah berjalan dan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya. 3. Bagi dunia ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. 1.4 Sistematika penulisan agar penulisan lebih terarah dan sistematis, maka penelitian dibagi menjadi lima bab sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah,rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari masalah ketimpangan, tujuan dan manfaat penelitian,serta sistematika penulisan. BAB II Kajian Pustaka Pada bab ini menyajikan landasan teori tentang kemiskinan ,ketimpangan,
pertumbuhan
ekonomi,
dengan
kemiskinan
dan
ketimpangan. Disamping itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis yang dapat diambil.
10
BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, yaitu kondisi ketimpangan, PDRB persektor pada 32 provinsi, analisis data dan pembahasan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, yaitu gini ratio dan PDRB persektor pada 32 provinsi di Indonesia, analisis data dan pembahasan.
BAB V KESIMPULAN Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.
11
