BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pada saat ini masyarakat mulai khawatir akan adanya suatu risiko yang mungkin dapat menimpanya pada saat-saat tertentu. Sehingga banyak beredar di masyarakat kini dalam bidang perdagangan semakin sering didengar mengenai asuransi atau pertanggungan, bahkan dalam beberapa hal sudah ada yang terlibat langsung dengan asuransi atau pertanggunag itu sendiri. Di zaman globalisasi ini perkembangan yang terjadi semakin pesat, banyak dalam perkembangan ekonomi semakin dirasakannya peranan asuransi maupun pertanggungan itu. Pada dasarnya manusia sering menderita kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga dari semula, misalnya rumah terbakar, terjadinya kecelakaan, kehilangan barang-barang berharga bahkan sampai kematian yang bisa terjadi kapan saja. Risiko akan dideritanya semacam itu, semakin menimbulkan pemikiran untuk memperkecil ataupun mengalihkan risiko tersebut dengan jalan asuransi atau pertanggungan, yaitu memperoleh jaminan dari pihak lain yang menerima peralihan risiko tersebut atau pihak penanggung. Pada umumnya dilihat dari sudut asuransi, setiap peristiwa yang tidak sengaja, yang dapat membawa kerugian pada kekayaan kita, adalah bahaya atau risiko. Risiko, seperti biasa dalam bahasa sehari-hari, adalah kemungkinan akan rugi. 1
1
H. Mashudi dan Moch. Chidir (Alm), 1998, Hukum Asurani, Mandar Maju, Bandung, h. 14
1
2
Dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 246 dinyatakan bahwa : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa : asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Perjanjian didefinisikan sebagai : “Pejanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
terlalu
luas,
rumusan
yang
diberikan
tersebut
hendak
memperlihatkan , bahwa suatu perjanjian adalah : 1. Suatu perbuatan ; 2. Antara sekurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang); 3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut. 2
2
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. PT Raja Grafido Persada, Jakarta, h. 7
3
Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu : 1. Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; 3. Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. 3 Banyak pekerjaan yang menjamin asuransi atau kesejahteraan bagi pekerja maupun pegawainya untuk menunjang kinerja maupun kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab akan pekerjaan yang dibebankan. Dengan adanya asuransi berarti memberi perlindungan terhadap para pekerja dalam keadaan yang tidak terduga sama sekali. Di era sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan profesi yang paling banyak diminati oleh masyarakat di indonesia. Peminat pegawai negeri hampir membeludak di berbagai daerah yang membuka pendaftaran bagi kesempatan test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pegawai Negeri merupakan adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 3
Salim H.S, 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, h.16
4
jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, mempunyai peranan
yang
penting
dalam
pembangunan
nasional
serta
mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan bangsa. Atas keadaan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kesejahteraannya, baik dalam masa aktif maupun masa pensiun. Untuk memacu kinerja pegawai negeri ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah jaminan sosial untuk pegawai negeri dan keluarganya, karena jaminan sosial pada masa aktif belum cukup menjamin pada hari tuanya. Oleh sebab itu pemberian jaminan hari tua mutlak diperlukan karena mempunyai kaitan erat dengan ketenangan, semangat, dan disiplin kerja serta dedikasi terhadap tugas-tugas yang diembannya. Untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dicanangkan sistem asuransi dengan menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dimana badan penyelenggarannya ditunjuk adalah PT. Taspen (Persero), yang merupakan Badan
5
Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu suatu asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta yang diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun. Selain dari itu, sebagai tambahan diberikan jaminan Asuransi Kematian bagi peserta dan keluarganya. 4 Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas program pensiun dan program tabungan hari tua. Hal yang menjadi titik perhatian Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini “pesiunan atau masa pensiun ” Hasiholan Siagian, tentang hal ini menjelaskan bahwa: ada masanya dimana hubungan kerja antara pekerja/pegawai dengan pihak pemberi kerja tidak dapat lagi dilanjutkan, tidak karena factor usia yng sudah dipenuhi pekerja/pegawai bersangkutan, atau disebabkan keadaan lainnya. Pada keadaan tersebut untuk “menyambung hidup” pekerja/pegawai bersangkutan diberikan tunjangan bulanan. Masa yang demikian itu lazim disebut masa pensiun. 5 Hak memperoleh pensiun maupun asuransi telah ditentukan kepegawaian di Indonesia, hak yang demikian tidak lepas dari keikutsertaan ketika masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana seorang Pegawai Negeri Sipil senantiasa menyisihkan sebagian kecil gajinya dalam bentuk tabungan dan asuransi yang telah dikelola oleh PT. Taspen (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik
4
Djoko Prakoso , 1997, Hukum Asuransi Indonesia Cetakan iv, Rineka Cipta, Jakarta, h. 328 Hasiholan Siagian, 1994, Manajemen Dana Pensiun di Indonesia. BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 1 5
6
Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Dalam program tabungan hari tua dimaksudkan sebagain asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Asuransi Kematian (askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran. Dalam hal terjadinya kematian atau meninggal dunianya pegawai negeri, banyak yang mempertanyakan prosedur penyelesaian pembayaran atau cara pengajuan klaim pembayaran asuransi yang bisa diterima oleh anggota keluarga yang ditinggalkannya tersebut. Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang proses maupun prosedur penyelesaian maupun pelayanan pengajuan klaim asuransi terhadap PT. TASPEN sebagai penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengurusan penyelesaian pembayaran klaim asuransi tentu ditemukan hambatan-hambatan yang tentunya akan menghambat penyelesaian pembayaran klaim asuransi Pegawai Negeri Sipil terhadap ahli waris. Berdasarkan latar belakang diatas, menarik suatu permasalahan yang mana nantinya akan diteliti ataupun dibahas permasalahan tersebut, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi
7
Kematian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ahli Waris Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah
prosedur penyelesaian
pembayaran
klaim
asuransi
kematian Pegawai Negeri Sipil terhadap ahli waris pada PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar ? 2. Hambatan-hambatan
apakah
yang
dihadapi
dalam
penyelesaian
pembayaran klaim asuransi kematian Pegawai Negeri Sipil terhadap ahli waris pada PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Dalam penulisan karya ilmiah perlu ditentutakan secara tegas batasan materi yang akan dibahas dalam tulisan yang dimaksud sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada pokok bahasan yang diinginkan. Permasalahan yang dibahas dibatasi, pertama akan dibahas mengenai prosedur penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian Pegawai Negeri Sipil terhadap ahli waris pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar.Yang kedua mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar.
8
1.4 Orisinalitas Penelitian Bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari suatu buah pemikiran yang dikembangkan dengan judul “Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi Kematian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ahli Waris Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar”. untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat dengan ini menampilkan beberapa judul penelitian terdahulu sebagai pembanding, yaitu : No
Judul
Penulis
Rumusan Masalah
1
Tesis : Penyelesain Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan di PT. ASKES (PERSERO) Cabang Utama Semarang
Widya Sofyanto, Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
1. Bagaimana penyelesaian pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT. ASKES (PERSERO) Cabang Utama Semarang ? 2. Hambatan-hambatan apa dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan apabila klaim tersebut tidak terpenuhi ?
2
Skripsi : Penerapan Jaminan Kesehatan Di PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Terhadap Perlindungan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil
Astri E Silalahi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
1. Bagaimana pelaksanaan system asuransi kesehatan terhadap PNS di Indonesia ? 2. Bagaimana penerapan jaminan kesehatan PT. Askes terhadap perlindungan kesehatan PNS ?
9
1.5 Tujuan Penelitian Setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan pastinya mempunyai sesuatu tujuan yang harus dicapai oleh karena tujuan itu yang dapat memberikan pedoman segala kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian juga dalam halnya penulisan suatu karya ilmiah ini memiliki tujuan seperti : 1.5.1
Tujuan umum Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penulisan ini adalah : -
Untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan dalam berfikir dan menulis tentang prosedur penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian pegawai negeri sipil terhadap ahli warisnya.
-
Untuk mengetahui dan meneliti hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian Pegawai Negeri Sipil terhadap ahli waris.
1.5.2
Tujuan khusus Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penulisan ini adalah : -
Untuk lebih mendalami tentang prosedur penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian pegawai negeri sipil terhadap ahli waris pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar.
-
Untuk
memahami
hambatan-hambatan
yang
dialami
dalam
penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian pegawai negeri sipil terhadap ahli waris pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar.
10
1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1
Manfaat teoritis -
Penelitian ini juga merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
-
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjut.
1.6.2
Manfaat praktis
Selain manfaat teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan juga mampu memberikan manfaat praktis yaitu : -
hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai bagaimanakah prosedur penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian pegawai negeri sipil terhadap ahli waris pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar..
-
selain itu diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai hambatan-hambatan
apakah
yang
dialami
dalam
penyelesaian
pembayaran klaim asuransi kematian pegawai negeri sipil terhadap ahli waris pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar. 1.7 Landasan Teoritis Pada Pasal 246 KUHD, dijelaskan bahwa : “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan
11
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan peristiwa tak tertentu”. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri pada Tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yangtidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 6 Santoso Poedjo Subroto, memberikan pengertian tentang asuransi yaitu : Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak Penanggung dengan menerima suatu premi.Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut dalam perjanjian baik karena pengambilan asuransi atau tertuju menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validituit seorang tertanggung. 7 Kemudian H. M. N. Poerwosutjipto, memberikan definisi asuransi adalah sebagai berikut. Suatu perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi. 8
6
Abdul Muis, 2005, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, FakultasHukum USU, h.4 7 SantosoPoedjaSubroto, 1969, Beberapa Aspek tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia, Bhatara, Jakarta, h. 6 8 H.M.N. Poerwosutjipto, 1990, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pertanggungan, PT. Djambatan, Jakarta, h.10
12
Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, menjelaskan asuransi sebagai berikut. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Suatu kontraprestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggungkan itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan akan terjadi. 9 Asuransi merupakan salah satu jenis asuransi umum oleh karenanya dalam asuransi jiwa terkandung pengertian asuransi pada umumnya, walaupun jenis asuransi jiwa berbeda dengan asuransi kerugian, yaitu termasuk kedalam asuransi tak sesungguhnya, biasanya disebut asuransi sejumlah uang atau sommen verzekering. Perjanjian pertanggungan berdasarkan unsur persesuaian kehendak dapat dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut. 1). pertanggungan sukarela (free voluntary insurance) 2). pertanggungan wajib (compulsary insurance). 10 Asuransi jiwa merupakan salah satu asuransi sosial termasuk ke dalam pertanggungan wajib. Dikatakan wajib oleh karena salah satu pihak mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggungan ini. Pihak yang mewajibkan itu adalah pihak pemerintah. Dalam asuransi sukarela perjanjian antara kedua belah pihak diadakan berdasarkan persesuaian kehendak, maksudnya pihak penanggung dengan rela
9
Wirjono Projodikoro, 1997, Hukum Asuransi Di Indonesia. PT. Intermasa, Jakarta, h. 1 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, Pertanggungan Wajib dan Sosial, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h.5 10
13
memikul resiko, sedang tertanggung dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan dengan dialihkannya resiko kepada pihak penanggung. Jadi dalam asuransi sukarela unsur paksaan dari pihak lain tidak ada dan apabila dalam perjanjian terdapat unsur paksaan maka asuransi tersebut bukan lagi asuransi sukarela tetapi menjadi asuransi wajib. 11 Unsur-unsur Asuransi Wajib, yaitu : 1). bersifat wajib; 2). bersifat sosial; 3). bersifat sukarela (tidak ada paksaan); 4). bersifat seperti menabung yang berguna di kemudian hari. Pemerintah dari suatu negara khususnya di Indonesia sekarang berusaha untuk menanggulangi resiko, terutama resiko kesehatan dankecelakaan guna membantu anggota masyarakatnya untuk mencapaikesejahteraannya. Di Indonesia ada beberapa bentuk pertanggungan sosial antara lain: 1). Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); 2). Tabungan asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); 3). Asuransi Kesehatan (ASKES); 4). Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). 12 Secara luas Asuransi itu meliputi risiko sosial. Risiko sosial adalah segala risiko yang terdapat di masyarakat. Asuransi sosial sering juga disebut asuransi pemerintah karena diadakan oleh pemerintah melalui badan usaha yang didirikan
11
R. Ali Ridho, 1992, Hukum Dagang Tentang Prinsip dan fungsi Asuransi dalam lembaga keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji. Alumni, Bandung, h. 390 12 A. Hasyimi, 1981, Bidang Usaha Asuransi, Balai Aksara, Bandung, h.115
14
oleh pemerintah. Tujuan asuransi sosial ini adalah untuk melindungi kepentingan tertanggung yang dalam hal ini adalah sekelompok masyarakat tertentu yang menjalankan kegiatan atau profesi pula, terhadap resiko yang mungkin dialami dalam menjalankan kegiatan atau profesi tersebut.
1.8 Metode Penelitian 1.8.1 Jenis penelitian Pada dasarnya ada dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk penelitian Hukum Empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan empiris dalam peenelitian ini adalah di samping menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perjanjian asuransi juga bekerjanya hukum dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Disamping itu, lebih relevan dilakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 13 1.8.2
Sifat penelitian Penelitian kaitannya dengan penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu
penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu
13
Ronny Hartijo Soemitro, 2001, Metode Penelitian Hukum, Cet. I. Graha Indonesia, Jakarta, h. 40.
15
gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. 14 1.8.3
Data dan sumber data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapat dari 2 (dua) sumber,
yaitu; Data primer dan data sekunder. Adapun kedua sumber data tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut ; 1. Data primer Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian langsung dengan melakukan wawancara atau interview. 15Wawancara atau interview dilakukan terhadap para informan maupun responden di lapangan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, journal-journal hukum, putusan pengadilan, dan lain-lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dari bahan hukum sekunder, misalnya; Kamus, Ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan seterusnya. 16
14
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.197 15 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6 16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta h. 13
16
1.8.4
Teknik pengumpulan data Untuk data primer (data lapangan), teknik pengumpulannya dilakukan
dengan melakukan wawancara atau interview. Sementara untuk data sekunder (data kepustakaan) teknik pengumpulannya dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan melakukan pencatatan dan pengklasifikasian secara sistematis dan terstruktur. 1. Teknik studi dokumen Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian
ini
mengumpulkan
data
dan
memahami
data-data
yang
berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji berupa buku literatur dokumen dan perundang-undangan. 2. Teknik wawancara Disamping studi dokumen wawancara juga merupakan alat pengumpulan data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. 17 Jadi teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dalam penelitian untuk memperoleh data di lapangan. Teknik dokumentasi dipakai guna mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat (doktrin-doktrin) yang berhubungan dengan permasalahan
17
Amarudin dan H. Zainal Asikin, op.cit. h. 82
17
dalam penelitian. 18 1.8.5
Pengolahan dan analisis data Dari data yang ada baik data primer maupun data sekunder diolah dan
dianalisa secara kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa dan kemudian yang diambil adalah data yang mempunyai kualitas dan yang diperlukan serta relevan dengan penelitian. Setelah diolah, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis, yaitu memaparkan data secara lengkap dan sistematis dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.
18
Ronny Hanitidjo Soemitro, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 98
