BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pada Juni 2005, rakyat Indonesia melakukan sebuah proses politik yang baru pertama kali dilakukan di dalam perpolitikan di Indonesia, proses politik itu adalah Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau disingkat Pilkadasung. Wujud demokratisasi telah sampai pada tataran pemerintahan daerah di Indonesia yaitu dengan dilaksanakannya Pilkadasung di daerah dengan dasar hukum PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan pilkada langsung ini sebagai akses dari Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia, konteks ini menjadikan proses pencapaian demokratisasi ideal menjadi berdinamika di dalam Negara Republik Indonesia, momen pilkada langsung ini merupakan momen penegakan demokrasi lokal di daerah-daerah (PP No. 6 Tahun 2005). Kebutuhan
penegakan
demokrasi
di
Indonesia
paska
demokrasi
mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai pada tatanan pemerintahan lokal (daerah), maka pilkada langsung sebagai jawaban dalam pemenuhan kebutuhan tersebut untuk menegakan demokrasi lansung di dalam pemerintahan lokal sekaligus sebagai solusi dalam rangka mengembalikan supremasi rakyat dalam politik dan legitimasi kekuasaan bagi calon akan semakin kuat yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ini bisa dilihat dari pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah lansung yang telah dimulai di daerah Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
Tingkat partisipasi politik pemilih dalam Pemilu di Indonesia pada Pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 %, pada Pemilu 1971 tingkat partisipasi politik pemilih 96,6%, Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 tingkat partisipasi politik pemilih 96,5%, pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4%, pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1%, pada Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6%, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 92,6%, pada Pemilu Legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 84,1%, pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2%, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6%. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7%. (Merdeka. Com. 2013) Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Seiring dengan konstelasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari akhir transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Pemilu sejak tahun 2004 hingga sekarang. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun makin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi
Universitas Sumatera Utara
politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja. Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Sistem Pemilu Kepala Daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya. Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam sesuatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk mengubah
situasinya,
maka
kompetensi
politiknya
meningkat
dengan
bertambahnya pengetahuan. Kepribadian yang ramah, suka bergaul, dominan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi akan lebih condong melakukan kegiatan politik.
Universitas Sumatera Utara
Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studi Milbarth ditemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa tereliminasi dari kehidupan politik. Orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergengsi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen
di
atas
terangkum
dalam
variabel
status
sosial
ekonomi.
Kesimpulannya, status sosial ekonomi atau tingkat ekonomi mempengaruhi partisipasi politik secara positif pada pemilihan kepala daerah. Dari beberapa pilkada yang telah dilaksanaakan di Sumatera Utara khususnya pada Kabupaten Deli Serdang, ada beberapa faktor yang dapat membuat partai atau koalisi partai memenangi pemilihan kepala daerah. Pertama, faktor partai dan koalisi partai yang mengusung calon kepala daerah (image dan track record). Dengan melihat bahwa komposisi atau koalisi partai pengusung calon memang merupakan partai-partai yang pada pemilu sebelumnya menunjukkan keunggulannya dalam perolehan suara. Partai-partai tersebut biasanya juga merupakan partai besar yang sudah “dikenal”masyarakat. Kedua, faktor figur calon kepala daerah yang diusung partai (figuritas calon). Calon kepala daerah yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat (pemilih) dinilai mampu mendongkrak kemenangan partai dan pasangan calon dalam pilkada. Faktor ketokohan calon, track record calon dalam dunia politik, dan popularitas calon di mata masyarakat sangat menentukan. Ketiga, bergeraknya mesin partai
Universitas Sumatera Utara
politik, partai politik yang mempunyai struktur dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa yang dapat bergerak untuk memenangkan calonnya dalam pilkada juga turut menjadi faktor penentu kemenangan. Mesin politik yang digerakkan secara terorganisir dan tim kampanye yang solid yang memakai money politik terbukti mampu mendongkrak perolehan suara untuk memenangkan pilkada. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Indonesia, dengan luas wilayah 2.808,91 km². Jumlah penduduk 1.790.431 jiwa, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk dari berbagai macam etnis atau suku,suku asli penghuni Deli Serdang adalah suku Karo, Melayu dan Simalungun. Serta beberapa suku pendatang yang dominan seperti suku Jawa, Batak, Minang, Banjar dan suku lainnya. Deli Serdang memiliki 22 Kecamatan dan 389 Kelurahan. (www.deliserdangkab.go.id.2013). Desa Bandar Setia adalah salah satu Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penduduk Desa Bandar Setia berjumlah 17.117 jiwa yang terdiri dari laki-laki 8.715 jiwa dan perempuan 8402 dengan jumlah Kepala Keluarga 3.422 KK, penduduk terdiri dari bermacam agama dan suku etnis. Dengan mata pencaharian sebagai petani, wiraswasta, PNS dan pedagang. Tingkat Partisipasi Pemilih Desa Bandar Setia pada pada Pemilukada Bupati Deli Serdang Tahun 2013 adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 41%, dan tidak menggunakan hak pilih sebesar 59 %. (PPS Bandar Setia, 2013). Pemilihan Kepala Daerah langsung Kabupaten Deli Serdang yang telah berlangsung pada tahun 2013, idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Dalam konteks penguatan demokratisasi, masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal menuju lajur demokrasi
Universitas Sumatera Utara
yang benar. Di Desa Bandar Setia partisipasi politik cendrung di mobilisasi oleh money politik, warga setempat mau menggunakan hak pilihnya jika ada yang memberi uang. Kebanyakan warga yang mau berpartisipasi adalah warga yang tergolong ekonomi menengah ke bawah yang telah diberi uang oleh sekelompok tim sukses pasangan calon Bupati. Melihat asumsi dari penjelasan diatas bahwa partisipasi politik mempunyai keterkaitan dengan tingkat ekonomi seseorang dimana semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka partisipasi politik dari orang tersebut akan cenderung lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pembuktian dengan objek yang diteliti adalah warga Desa Bandar Setia yang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda. Penulis akan melakukan analisa hubungan antara tingkat ekonomi terhadap partisipasi politik. Bertitik tolak dari paparan di atas, maka penulis merasa permasalahan di atas adalah sesuatu yang menarik dan perlu untuk diteliti dengan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Partisipasi Pemilih Warga Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Pada Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2013”. 1.2 Perumusan Masalah Mengingat penelitian harus dilaksanakan secara visible dan manageable (Usman, 2004:24), yaitu sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kapasitas peneliti sendiri, juga menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, maka dari latar belakang masalah di atas penulis hanya membatasi pada pengaruh tingkat ekonomi warga Desa Bandar Setia terhadap partisipasi pemilih di dalam Pemilihan Bupati Deli Serdang tahun 2013.
Universitas Sumatera Utara
Sehubungan dengan perumusan masalah dari penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : “Seberapa besar pengaruh tingkat ekonomi terhadap partisipasi pemilih warga Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan pada pemilihan Bupati Deli Serdang tahun 2013”. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tingkat ekonomi warga Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan. 2. Untuk mengetahui partisipasi warga Desa Bandar Setia pada Pemilihan Bupati Deli Serdang tahun 2013. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat ekonomi terhadap partisipasi pemilih masyarakat warga Desa Bandar Setia pada pemiihan Bupati Deli Serdang tahun 2013. 1.3.2 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis penelitian ini bersifat deduktif yang bermanfaat dalam melihat eksistensi dan relevansi teori dengan realitas yang ada di masyarakat. 2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi terhadap partisipasi politik, juga sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian masa yang akan datang dan bagi pemerintahan daerah dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembangunan Kabupaten Deli Sedang.
Universitas Sumatera Utara
3. Secara metodelogis penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya Khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu politik. 1.4 Hipotesis Hipotesis adalah : “kesimpulan sementara atau preposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih” (Singarimbun, 2006:21). Hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria, pertama hipotesis harus menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel, kedua hipotesis harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut”. Untuk keperluan pengujian hipotesis pada penelitian ini dibutuhkan dua alternatif hipotesis untuk dirumuskan, maka untuk memenuhi syarat pengujian tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : Ho :µ = 0 (Tidak ada hubungan tingkat ekonomi terhadap partisipasi pemilih warga Kelurahan Desa Bandar Setia) Ha : µ ≠ 0 (Ada hubungan tingkat ekonomi terhadap partisipasi pemilih warga Kelurahan Desa Bandar Setia). 1.5 Batasan Masalah Penelitian ini hanya dilakukan untuk melihat partisipasi pemilih warga Desa Bandar Setia pada pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Deli Serdang tahun 2013. Penelitian ini dilakukan mengingat kebanyakan penduduk di kelurahan ini masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai pedagang, buruh, petani, dan lain-lain, partisipasi pemilih hanya diihat dari aspek ekonomi saja. Aspek ekonomi ini dipilih karena berangkat dari asumsi bahwa warga Desa Bandar Setia mempunyai pekerjaan yang berubah-rubah dengan mengelola ekonominya dengan bisnis yang berskala menengah kebawah. Menurut penulis,
Universitas Sumatera Utara
pentingnya untuk melihat aktivitas ekonomi yang dimiliki oleh warga Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan itu dalam kaitannya dengan partisipasi pemilih mereka. 1.6 Penelitian Terdahulu Dalam penusuran kepustakaan, penulis menemukan tesis yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil, yaitu tesis karya Abd. Azis Angkat (2007), yang berjudul “Tingkat Ekonomi dan Partisipasi Politik Etnis Tionghoa”. Tesis tersebut meneliti tentang adakah hubungan tingkat ekonomi terhadap partisipasi politik kalangan etnis Tionghoa di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota. Dimana metode penelitian ini mengunakan format eksplanasi menggunakan uji statistik somer’d, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya hubungan tingkat ekonomi terhadap partisipasi politik kalangan etnis tionghoa, dengan tingkat keeratan pengaruh tingkat ekonomi terhadap partisipasi politik berada pada interpretasi kuat yaitu sebesar 0,463. Dan tesis lain yang penulis ambil yaitu hasil penelitian Saiful Huda Tahun 2012 yang berjudul “Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dimana metode penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif dengan empiris analitik dan hasil penelitiannya menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik diantaranya faktor money politik sebesar 76 %.
Universitas Sumatera Utara
