BAB I PENDAHULUAN. Pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto, Puskesmas dan Posyandu

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto, Puskesmas dan Posyandu menjadi ujung tombak sekaligus implementasi program di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan dan Posyandu yang tersebar sampai ke desa terpencil berhasil menekan angka kematian bayi, mengendalikan penyebaran penyakit menular dan memperbaiki kondisi masyarakat secara fisik. Gebrakan lain adalah pengadaan bidan ketika akseptor dan calon akseptor Keluarga Berencana (KB) semakin merebak diberbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani dokter, karena tempat tinggal mereka jauh dari Puskesmas. Memperhatikan kondisi demikian pemerintah menggelar Inpres Bidan dengan membuka sekolah bidan di mana-mana dan dalam 3 tahun kebutuhan akan bidan terpenuhi. Untuk

menekan

pertumbuhan

penduduk

sekaligus

meningkatkan

kesejahteraan keluarga, pemerintah mengadakan program Keluarga Berencana. Tahun l968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), dengan status lembaga semi pemerintah dan awal Pembangunan Lima Tahun (PELITA) pertama, tepatnya tahun 1970

melalui Keppres Nomor 8 pemerintah

mengumumkan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada akhir pelita V tahun 1993

pertumbuhan penduduk berhasil

ditekan menjadi 1,66 persen dan angka kematian kasar menurun menjadi 7,9 per 1000 penduduk. Keberhasilan program KB di Indonesia diakui oleh dunia internasional sehingga tahun 1989 Soeharto mendapat penghargaan dari UNFPA, PBB.

Universitas Sumatera Utara

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Program Keluarga Berencana (KB) yang telah berjalan dan berkembang selama lebih dari tiga dasawarsa akan semakin memberikan andil cukup besar, apabila para penguasa, para pejabat pemerintahan dan wakil-wakil rakyat konsisten memprioritaskan kepeduliannya terhadap masalah kependudukan sebagai indikator serta tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan. Dengan demikian setiap insan pembangunan

khususnya

para

pengambil

keputusan

dalam

penetapan

kebijaksanaan pembangunan diberbagai tingkatan wilayah akan senantiasa berorientasi demografis. Di era reformasi dan otoda para pembuat kebijakan diberbagai tingkatan wilayah nampaknya terbius pemikiran bernuansa atau paling tidak bermuatan politis ketimbang demografis. Akibatnya berbagai kegiatan yang berorientasi kependudukan dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program keluarga berencana nyaris tak terdengar lagi gemingnya. Di masa lalu para pejabat merasa bangga bila KB sukses di daerahnya. Bangga bila mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana. Para pimpinan TNI bangga bila TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK)-nya sukses. Para pemimpin POLRI disemua tingkatan mempunyai kepuasan tersendiri bila KB Kesehatan Bhayangkara berhasil mencapai target yang ditetapkan. Begitu pula Dharrma Wanita dan PKK bersukacita manakala Bhakti Kencana dan Kesatuan Gerak PKK-nya berjalan lancar.


Tak kalah menarik keluarga yang menjadi peserta KB pun mempunyai gengsi tersendiri bila dirinya terpilih menjadi wakil dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi untuk tampil di tingkat nasional. Mereka bangga bahkan menjadi pengalaman tersendiri yang akan tercatat selama hidupnya, karena sebagai pasangan suami isteri tampil di istana bersalaman dengan presiden dan ibu negara. Relawan KB bangga jadi kader, jadi anggota atau ketua kelompok Paguyuban KB, kader Posyandu. Lebih bangga lagi bila terpilih sebagai anggota kontingen dari daerahnya untuk mengikuti Jambore Institusi Masyarakat di tingkat propinsi atau tingkat nasional. Proyeksi penduduk Indonesia 2005–2025 yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI pada 2 Agustus 2005 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2007 sekitar 225 juta jiwa. Jumlah ini akan meningkat 1,29 persen per tahun hingga menjadi sekitar 231 juta jiwa pada tahun 2009 dan 250 juta jiwa pada tahun 2015. Jumlah penduduk yang besar tersebut, akan berimplikasi sangat luas terhadap program pembangunan di Indonesia. Penduduk besar dengan kualitas rendah, sangat berpotensi menjadi beban pembangunan seperti tercermin dari beratnya beban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan

berbagai

pelayanan

publik

seperti

pendidikan,

kesehatan,

perumahan, lapangan kerja, lingkungan hidup dan lain-lain. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan perhatian dan komitmen yang memadai, program KB nasional di era desentralisasi menghadapi tantangan cukup berat. Setelah desentralisasi program KB Nasional berjalan empat tahun, belum semua pemerintah Kabupaten/Kota memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang penting dan strategisnya program KB bagi pembangunan berkelanjutan.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota, pada pasal 7 ayat 2 diyatakan bahwa ada 26 urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, satu diantaranya urusan wajib tersebut adalah “Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil”. Penduduk pada hakekat nya dapat di ibaratkan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan namun sebaliknya penduduk yang besar tapi kualitasnya rendah justru akan menjadi beban yang berat bagi pembangunan itu sendiri, oleh karna itu maka Program Keluarga Berencana perlu segera digalakan kembali. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkambangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, secara umum mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan nasional ditujukan untuk semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karna itu kebijakan dan program kependudukan, termasuk program KB tidak semata-mata hanya upaya mempengaruhi pola dan arah demografi tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Agar pembangunan dapat berkelanjutan, pembangunan ekonomi – pembangunan kualitas SDM – pengelolaan kuantitas penduduk harus diintervensi secara bersama sama dan terintegerasi.


Pada tanggal 3 Oktober 2005 di Kabupaten Karo telah diadakan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta dimenangkan oleh pasangan Drs. D.D. Sinulingga dan Ir. Nelson Sitepu dan visi nya adalah “Terwujutnya masyarakat Kabupaten Karo yang maju, Demokratis, Beriman dan Sejahtera dalam suasana Kekerabatan Karo”. Berasarkan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah tersebut disusunlah rencana pembangunan jangka menengah ( RPJM ) yang berisi kebijakan, program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten selanjutnya RPJM ini dijabarkan menjadi Renstra SKPD dan ini merupakan awal Perencanaan Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan SKPD Badan Kependudukan Catatan Sipil KB dan KS Kabupaten Karo. Rencana strategis SKPD Badan Kependudukan Catatan Sipil KB dan KS Kabupaten Karo merupakan arah perencanaan Program dan Kegiatan 2006-2010 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan serta terhindar dari overlapping sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif. Sejalan dengan visi sebagai tersebut diatas maka ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam kurun 5 tahun kedepan. Pertama untuk terbangunya sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta terwujudnya masyarakat yang sadar dan mengerti tentang pentingnya akan Catatan Sipil sehingga apabila terjadi peristiwa-peristiwa seperti kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian masyarakat, segera mencatatkannya. Dan yang kedua adalah terbangunnya kembali jaringan pengelola KB sampai di Tingkat Desa secara Aktif dan berkesinambungan sehingga dengan demikian program KB dapat berjalan untuk membentuk keluarga kecil berkualitas.


Berbagai bukti empiris menunjukan bahwa kemajuan suatu bangsa 80 persen ditentukan oleh kualitas SDM dan hanya 20 persen dihasilkan dari melimpahnya sumber daya alam (SDM). Negara-negara maju saat ini pada umumnya tidak mempunyai SDM yang memadai tapi mempunyai SDM yang tangguh. Sebaliknya banyak negara berkembang mempunyai jumlah SDM yang baik, semakin tertinggal dengan negara-negara yang sudah maju. Pemerintahan dengan jumlah penduduk tetapi berkualitas rendah menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya karena hasil pembangunan harus dibagi kepada banyak penduduk, sehingga masing-masing penduduk memperoleh bagian yang tidak memadai. Dengan jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 225 juta jiwa pada tahun 2007 atau nomor empat terbesar di dunia, penduduk Indonesia kualitasnya masih sangat rendah. Berdasarkan penilaian UNDP, kualitas SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (human development indez = HDI) Indonesia menempati peringkat yang sangat memperihatinkan , yaitu 110 dari 173 negara di dunia pada tahun 2002 dan peringkat 108 dari 177 negara pada tahun 2006. Di lingkungan negara-negara Asia Tenggara, pada tahun 2006 HDI Indonesia berada pada peringkat ke 6 dari 10 negara. HDI Indonesia masih di bawah Singapura,Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berdasarkan data Kantor Statistik Kabupaten Karo mulai tahun 20052009, jumlah penduduk Kabupaten Karo diketahui sebagai berikut:


Tabel: Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Karo Tahun 2005-2009 TAHUN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

2005

157438

158769

316207

2006

170574

171981

342555

2007

172862

178506

351368

2008

177637

183243

360880

2009

182506

188113

370619

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Karo. Sedangkan untuk jumlah perempuan dalam usia ideal untuk melahirkan (usia subur) pada tahun 2008 sebesar 30713, untuk tahun 2009 sebesar 31979. Usia ideal untuk melahirkan (usia subur) yang dimaksud sesuai dengan kriteria BKKBN dimana usia yang ideal adalah 20-30 tahun, lebih atau kurang dari usia itu adalah berisiko. Kesiapan untuk hamil dan melahirkan pada usia ini ditentukan oleh kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/psikologis, dan kesiapan sosial ekonomi. Indonesia juga masih menghadapi persoalan yang serius dengan kemiskinan. Satu tahun sebelum krisis ekonomi tahun 1997, jumlah penduduk miskin di Indonesia 34,01 juta jiwa atau 17,47 persen. Pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara nasional sekitar 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujutkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi motor penggerak pembangunan jika penduduk tersebut memiliki kualitas


rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Sekaitan dengan itu, upaya mengendalikan dengan berhasil agar pelaksanaan pembangunan dapat dipercepat dan masyarakat yang sejahtera dapat segera terwujud. Berdasarkan pemaparan di atas, pembangunan harus didukung sepenuhnya oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dan demikian sebaliknya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan itu sendiri. Hal ini berlaku juga diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Karo. Proses pembangunan di Kabupaten Karo dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karo harus berjalan seimbang dan saling mendukung. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karo adalah dengan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan harapan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini sesuai dengan motto KB yang sering kita dengar bahwa dengan program KB maka keluarga akan lebih baik dan lebih terurus. Dengan kondisi yang demikian maka peluang untuk mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualtas akan semakin besar. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Karo dalam pelaksanaan pengendalian

pertumbuhan penduduk di Kabupaten

Karo? Atau langkah-langkah apakah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Karo dalam mengatasi

pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karo? Dengan

demikian, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam Pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karo”.


B. Perumusan Masalah Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam Pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karo?”

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam Pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karo.

D. Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi penulis, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam menganalisa permasalahan dilapangan. Dan juga menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam pelaksanaan pengendalian

pertumbuhan penduduk di

Kabupaten Karo 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga


Berencana

Kabupaten

Karo

dalam

Pelaksanaan

Pengendalian

Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karo 3. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan ataupun informasi tentang pelayanan jasa yang dapat meningkatkan kepuasaan pelanggan khususnya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Karo 4.

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penelitian ini sebagai bahan masukan bagi Fakultas dan menjadi Referensi tambahan bagi mahasiswa dan mahasiswi di masa mendatang.

E. Kerangka Teori Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan teori-teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, dimana gambaran yang sistematis ini dijabarkan dengan menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989 : 48).

1. Strategi Pada awalnya kata strategi dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi


bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll. Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ( Chandler, 1962: dalam Kucoro, 2005:1-2). Strategi dapat juga diartikan sebagai pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefenisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan (Andrews, 1971: dalam Kucoro, 2005:1-2). Strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari aktifitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkordinasikan aktifitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi apa yang hendak dijalankan (itami, 1987: dalam Kucoro, 2005:1-2). Manajemen strategis (strartegic management) dapat didefenisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tahapan dalam Manajemen Strategis ini terdiri dari tiga tahapan penting yaitu Proses manajemen strategis, Implementasi strategi, dan Evaluasi strategi. Proses manajemen strategis (strategic management process) terdiri dari tiga tahap: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.


Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternative strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Implementasi strategi (strategy implementation) mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumberdaya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung

strategi,

menciptakan struktur organisasi yang

efektif dan

mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan system informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Implementasi strategi sering kali disebut tahap pelaksanaan dalam manajemen strategis. Melaksanakan strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan. Evaluasi strategi (strategy evaluation) adalah tahap final dalam manajemen strategis. Manajer sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti diharapkan; evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karma factor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktivitas dasar evaluasi strategi adalah: 1. Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, 2. Mengukur kinerja, dan


3. Mengambil tindakan korektif. Evaluasi dibutuhkan karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan di hari esok. Sukses selalu membawa masalah baru yang berbeda; perusahaan yang puas diri akan mengalami kegagalan. Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan". Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Empat unsur tersebut, sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternatif pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. Lantas hasilnya dirumuskan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada tindakan operasional. Rumusan strategi paling tidak mesti memberikan informasi apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan demikian, siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasionalkan, berapa besar biaya dan lama waktu pelaksanaan, hasil apa yang akan diperoleh. Akhirnya tidak terlupa keberadaan strategi pun harus konsisten dengan lingkungan, mempunyai alternatif strategi, fokus keunggulan dan menyeluruh, mempertimbangkan kehadiran risiko, serta dilengkapi tanggung jawab sosial. Singkatnya strategi yang ditetapkan tidak boleh mengabaikan tujuan, kemampuan, sumber daya, dan lingkungan. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan


digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah kemampuan berorganisasi, kemampuan managemen dan kemampuan teknis (Karsidi, 2001). Sumber daya adalah seluruh kemampuan atau potensi yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Jadi membahas sumber daya berarti menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Berbagai persoalan lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah pertumbuhan penduduk saat ini, antara lain : a. Ketidakmerataan akses sosial dan ekonomi b. Ketimpangan dan kesenjangan akses pengelolaan sumber daya. c. Meningkatnya gaya hidup d. Kebudayaan penduduk. e. Lemahnya kontrol sosial. Pengertian tujuan dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pemerintah sacara umum. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan Negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan,


pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll. Beberapa abad yang lalu, Malthus telah meramalkan bahwa nantinya umat manusia akan hidup sengsara, disebabkan karena penyediaan bahan makanan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga manusia selalu dalam keadaan kekurangan makan dengan anekaragam akses. Pertumbuhan penduduk seperti yang kita alami sekarang menimbulkan banyak masalah kependudukan, tidak hanya kekurangan makanan pada sebagian besar penduduk, tetapi kekurangan kesempatan kerja, bersekolah, kekurangan tempat tinggal, kekurangan air, dan berbagai macam akses yang tidak teratasi (Widiyanti, 1987:23). Dengan demikian, tujuan dari pengendalian pertumbuhan penduduk adalah mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumbe rdaya manusia. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor penting dalam peningkatan keluarga kecil yang berkualitas. Demikian pula, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dalam mendukung perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam hal pembuatan strategi pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo secara teoritik harus melakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat. Analisis SWOT ini harus memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi. David

(2006:285-286) menjelaskan

beberapa

hal penting

dalam

mempersiapkan sebuah strategi yang baik melalui analisis SWOT. David membagi penentun strategi berdasarkan analisis SWOT dalam dua bagian penting


yaitu strategi SO dan strategi WT. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Semua manajer akan lebih suka bila organisasi mereka berada pada posisi dimana kekuatan internal dapat memanfaatkan trend an kejadian eksternal. Organisasi pada umumnya akan menjalankan strategi WO, ST, atau WT agar dapat mencapai situasi dimana mereka dapat menerapkan strategi SO. Ketika suatu perusahaan memiliki kelemahan utama, ia akan berusaha mengatasinya dan menjadikanya kekuatan. Ketika sebuah organisasi menghadapi ancaman utama, ia akan berusaha menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Kadang-kadang terdapat peluang eksternal kunci tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghambatnya untuk mengeksploitasi peluang tersebut. Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Ini tidak berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman di lingkungan eksternalnya secara langsung. Strategi WT adalah taktik defensive yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. SEbuah organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal akan berada pada posisi yang tidak aman.

2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dibentuk berdasarkan Peraturan daerah kabupaten karo Nomor 19


tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten karo. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemerdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugas nya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya. Keluarga Berencana menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 adalah: Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui: a. Pendewasaan usia perkawinan. b. Pengaturan kelahiran. c. Pembinaan ketahanan keluarga. d. Peningkatan kesejahteraan Keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Oleh karena itu Program KB Nasional ini berkaitan langsung dengan upaya pengaturan perkembangan jumlah penduduk yang seharusnya merupakan


satu kesatuan sistem dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan menghormati kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom, panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kewenanganya melaksanakan urusan pemerintah bidang KB & KS, khususnya pengembangan kelembagaan Organisasi

Perangkat

Daerah

KB

kabupaten/kota

yang

akan

menjadi

pelaksananya. Kata Keluarga Berencana dalam masyarakat Indonesia belum mempunyai satu arti, melainkan bermacam-macam. Ada yang mengartikan Keluarga Berencana dengan arti pencegahan kehamilan. Selain itu ada pula orang yang mengidentikkan Keluarga berencana dengan pembatasan kelahiran, ada pula yang menghubungkan dengan alat kontrasepsi seperti spiral, kondom dan sebagainya. Arti yang sebenarnya dari Keluarga Berencana ialah lebih luas. Arti yang luas dari keluarga berencana ialah merencanakan keluarga atau perencanaan keluarga, sehingga persoalannya bukannya sekedar mengatur besarnya atau jumlah anak atau menjarangkan anak, akan tetapi lebih luas dari semua, yaitu merencanakan dan mengatur segala aspek kehidupan keluarga supaya tercapai suatu keluarga yang bahagia. Menurut Widiyanti (1987:156), tujuan pokok dari Usaha Keluarga Berencana ialah: 1 Meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak, keluarga dan bangsa pada umumnya; dan


2

Meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sedemikian rupa, sehingga pertunbuhan penduduk tidak melebihi kemampuan kita untuk menaikkan produksi.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut diatas kita perlu mengetahui serta meneliti aspek-aspek sosial yang mempunyai hubungan erat dengan usaha keluarga berencana serta mengetahui juga aspek-aspek mana yang dapat membantu ataupun menghambat terciptanya tujuan pokok tersebut. Dengan demikian program keluarga berencana dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan setempat.

3. Penduduk dan Pengendalian Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1992, yang dimaksud dengan penduduk adalah orang-orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Membicarakan kependudukan tidak terlepas dengan pengkajian angkaangka; dalam bentuk tabel, daftar, grafik, atau gambar. Pengkajian tersebut sangat berguna dalam perencanaan nasional suatu negara, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Bahkan diluar itu setiap negara perlu mengkaji kependudukan ini, bukan hanya dalam ruang lingkup nasional namun juga harus mengkajinya secara global. Pengendalian kependudukan adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya


ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Secara umum masalah berat yang diperkirakan para pengkaji masalah kependudukan dan lingkup dewasa ini adalah terjadinya ledakan penduduk yang dimulai dalam tahun 1950, dimana jumlah penduduk dunia baru diperkirakan 2,5 miliar orang, dan pada tahun 2000 melonjak menjadi 6,5 miliar orang (Ritonga, 2001:149). Pada tahun 1798, Malthus menggambarkan dua kategori pengendalian penduduk, yaitu pengendalian positif yang ada hubungannya dengan sebab-sebab kematian dan naiknya kematian dalam hitungan tahun. Ini meliputi kemiskinan, penyakit, kelaparan dan perang. Kedua adalah pengendalian preventif terhadap tingkat kelahiran (http://fikom-unpi.blogspot.com/2009/02/kependudukan.html). Pengendalian

penduduk

adalah

kegiatan

membatasi

pertumbuhan

penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumen dari Yunani Kuno telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu kala. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya “satu anak cukup” kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib. Indonesia juga menerapkan pengendalian penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.

4. Pertumbuhan Penduduk Seperti diketahui setiap perubahan jumlah pernduduk (baik pertambahan atau pengurangan) disebut “pertumbuhan”, dapat positif atau negative. Pada


hakikatnya suatu pertumbuhan penduduk hanya berpangkal pada tiga sumber, yaitu : Kelahiran, Kematian dan Migrasi. Pertumbuhan tersebut sama sekali bukan merupakan aspek yang terpisah daripada eksistensi penduduk, tetapi justru merupakan akibat berbagai faktor khusus. Sampai sebegitu jauh pertumbuhan penduduk telah menarik perhatian para ahli, sering kali di kaitkan dengan “kelangsungan hidup” sesuatu bangsa. Mengenai masalah ini sudah banyak dikemukakan teori dan hampir semuanya mengaitkan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Walaupun demikian apabila ditinjau dari segi pengukuran, permasalahannya ternyata menyangkut beberapa sasaran yang pada hakikatnya lebih sederhana. Pertumbuhan penduduk

adalah perubahan jumlah penduduk di suatu

wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1995 ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000 (Fachry, 2009). Indikator tingkat

pertumbuhan penduduk sangat

berguna untuk

memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.


Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

5. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Sebelum membicarakan masalah ini lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa ciri pertumbuhan penduduk. Pertama, keseimbangan antara faktor kelahiran, kematian dan migrasi yang merupakan suatu keadaan yang unik. Segala sesuatunya ternyata tidak hanya ditentukan oleh salah satu diantara ketiga faktor tersebut. Dalam keadaan tertentu dapat kemungkinan adanya perbedaan yang

cukup

besar

antara

kombinasi

faktor-faktor

tersebut,

sehingga

keseimbangannya dari waktu ke waktu bisa berubah. Dalam sejarahnya jumlah penduduk senantiasa mengalami fluktuasi antara pertambahan dan pengurangan. Kecenderungan yang tampak pada zaman modern adalah jumlah penduduk yang selalu bertambah. Hal ini terjadi dimana-mana sehingga seolah-olah sudah dirasakan sebagai keadaan yang biasa, dilain pihak stabilitas atau pengurangan jumlah penduduk malah dianggap tidak normal. Tahap modern ini pada hakikatnya secara relative boleh dikatakan terjadi belum begitu lama. Pertumbuhan sejak tahun 1600 yang barangkali sudah lima kali lipat merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi selama ini. Ciri umum pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan konsep umum yang menyangkut masalah tesebut.


Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor penting dalam peningkatan keluarga kecil yang berkualitas. Demikian pula, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dalam mendukung perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Sedangkan, pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan aset pembangunan dan mempunyai kontribusi dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pengendalian

pertumbuhan

penduduk

adalah

kegiatan

membatasi

pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumen dari Yunani Kuno telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu kala. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya ’satu anak cukup’; kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib. Indonesia juga menerapkan pengendalian penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia (Roedy, 2009).


Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang

Perkembangan

Kependudukan

Dan

Pembangunan

Keluarga,

Pengendalian pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tamping lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas pada tahun 2004-2009, disusun tiga sasaran

pokok

sebagai

berikut. Sasaran

pertama

adalah

terkendalinya

pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai dengan:

a.

Menurunnya rata-rata pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun (2005-2010); tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2 per perempuan (2005-2010); presentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (unmetneed) menjadi 7 persen;

b.

Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen; pemakaian alat kontrasepsi non-hormonal menjadi 25 persen; usia perkawinan pertama menjadi 21 tahun;

c.

Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak;

d.

Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; dan

e.

Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.


Sasaran kedua adalah: a.

Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan

b.

Meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sasaran ketiga adalah: a.

Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah;

b.

Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;

c.

Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah;

d.

Meningkatnya kesehatan jasmani masyarakat dan prestasi olahraga; dan

e.

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

Masalah pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia dikategorikan sebagai suatu masalah nasional yang besar dan memerlukan pemecahan segera. Ia mencakup lima masalah pokok yang kait mengait satu sama lainnya, yakni: 1. Jumlah penduduk yang besar 2. Tingkat pertumbuhan yang tinggi 3. Penyebaran penduduk yang tidak merata


4. Komposisi umur penduduk yang timpang 5. Dan masalah mobilitas penduduk (Widiyanti, 1987:66)

F. Definisi Konsep Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995 :37). Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Adapun defenisi yang dipergunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Karo

dalam

Pelaksanaan

Pengendalian

Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karo ini adalah: 1. Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan empat unsur penting yaitu, kemampuan, sumber daya, lingkungan, tujuan. 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemerdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bersifat spesifik. 3. Penduduk adalah orang-orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.


4. Pengendalian Kependudukan adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. 5. Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. 6. Pengendalian

Pertumbuhan

Penduduk

adalah

kegiatan

membatasi

pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran

G. Definisi Operasional Definisi Operasional adalah unsur-unsur yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja untuk mendukung analisa dari variabel-variabel tersebut (Singarimbun, 1995 :46). Adapun unsur-unsur yang dipergunakan untuk mengukur strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam Pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karo adalah:

1. Strategi, yaitu meliput i: a. Kemampuan merupakan apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan demikian, berapa besar biaya dan lama waktu pelaksanaan strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Karo

dalam

pelaksanaan

pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo.


b. Sumber daya merupakan siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasionalkan strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Karo

dalam

pelaksanaan

pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo. c. Lingkungan

merupakan

berlangsungnya

bermacam-macam

interaksi sosial yang berkaitan dengan ketidakmerataan akses sosial dan ekonomi,

ketimpangan dan kesenjangan akses

pengelolaan sumber daya, meningkatnya gaya hidup, kebudayaan penduduk, dan lemahnya kontrol sosial. d. Tujuan merupakan hasil apa yang akan diperoleh dari pelaksanaan strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo dalam pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo. 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Karo. 3. Pengendalian Kependudukan adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, yang dilakukan melalui suatu kebijakan atau strategi pemerintah di bidang kependudukan. 4. Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu atau perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dihitung sebagai


perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” di Kabupaten Karo. 5. Pengendalian

Pertumbuhan

Penduduk

adalah

kegiatan

membatasi

pertumbuhan penduduk yang dilakukan dengan mengurangi jumlah kelahiran dengan tujuan untuk mengatasi jumlah penduduk yang besar, tingkat pertumbuhan yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, komposisi umur penduduk yang timpang, dan masalah mobilitas penduduk.

H. Sistematika Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari uraian tentang Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Defenisi Konsep, Defenisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang Bentuk Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan gambaran umum dan karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat maupun keadaan wilayah kota Medan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA


Bab ini berisikan penyajian data-data yang diperoleh selama penelitian dan menganalisanya berdasarkan metode yang penulis gunakan. BAB V

ANALISA DATA Bab ini memuat pembahasan atau interpretasi dari data-data yang disajikan pada bab IV

BAB VI

PENUTUP Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkan.


BAB I PENDAHULUAN. Pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto, Puskesmas dan Posyandu

Recommend Documents