BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada akhir Perang Dunia II tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dunia terutama Jepang dikejutkan dengan dijatuhkannya bom atom (nuklir) diatas kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kedua bom hasil rancangan para ilmuwan Amerika Serikat tersebut telah menimbulkan korban jiwa hampir 200.000 ribu orang dan membawa dampak kerusakan yang parah bagi pemerintah Jepang. Namun bagi Amerika Serikat dan pasukan sekutu lainnya, bom nuklir tersebut dianggap telah merubah sejarah dunia dan mampu menghentikan Perang Dunia II yang telah berlangsung hampir 3,5 tahun dengan ditandai menyerahnya tentara Jepang tanpa syarat kepada tentara sekutu. Bagi Paul Warfield Tibbets, seorang pilot pesawat Enola Gay yang membawa bom nuklir untuk dijatuhkan ke kota Hiroshima, bahwa apa yang telah dilakukannya adalah penting untuk mengurangi lebih banyak pertumpahan darah. Dengan menjatuhkan bom atom, Tibbets percaya ia telah menghentikan perang secepat mungkin 1.
Pengeboman nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki meskipun dapat menghentikan Perang Dunia ke II, justru menimbulkan konflik baru yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Keberhasilan teknologi nuklir dalam pembuatan persenjataan yang bersifat perusak massal (mass
1
Majalah Angkasa, Agustus 2005 hlm:34
destructive) memicu ketegangan yang lebih besar dengan lahirnya era perang dingin yang ditandai dengan perlombaan persenjataan nuklir antara negara-negara blok barat (Amerika Serikat) dengan negara-negara blok timur (Uni Sovyet). Perang dingin juga mendorong negara penghasil nuklir seperti Amerika Serikat dan Uni Sovyet memasok bahan-bahan maupun senjata nuklir dan membantu pembangunan instalasi nuklir kepada negara-negara ketiga.
Pemasokan bahan-bahan nuklir dari negara-negara nuklir tersebut yang menyebabkan
semakin
meluas
dan
meningkatnya
negara-negara
yang
mengembangkan teknologi nuklir. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi-lah yang sebenarnya mendorong negara-negara untuk memiliki dan membangun instalasi-instalasi nuklir untuk meningkatkan prestise di mata dunia. Nuklir dalam perkembangannya tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer saja, seperti pembuatan senjata nuklir, namun nuklir juga dapat digunakan untuk kepentingan sipil seperti pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir (PLTN), dan juga penelitian-penelitian tentang nuklir.
Peranan nuklir memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap hubungan internasional negara-negara di dunia. Bahaya nuklir sangat disadari oleh setiap negara yang dapat membawa negara-negara tersebut selaku subyek hukum internasional menyelesaikan benturan kepentingan-kepentingan mereka dalam bidang nuklir melalui upaya perundingan, diplomasi maupun propaganda. Kekhawatiran negara-negara tentang penggunaan nuklir untuk pengembangan dan penggunaan senjata nuklir mendorong lahirnya traktat-traktat internasional dalam
bidang persenjataan nuklir. Salah satu traktat internasional dalam bidang persenjataan nuklir adalah Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon (NPT) yang ditandatangani tanggal 1 Juli 1968 dan mulai berlaku tanggal 5 Maret 1970. Satu hal yang menonjol dalam perjanjian ini bahwa negara non nuklir dilarang untuk membuat atau memiliki senjata nuklir, sedangkan bagi negara nuklir tidak ada larangan untuk mengembangkan, membuat, atau bahkan menggunakan senjata nuklirnya 2.
Perjanjian NPT ini mensyaratkan Safeguard System atau sistem pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional/ International Atomic Enegy Agency (IAEA) terhadap semua peralatan, bahan-bahan dan instalasi nuklir. Negara-negara peserta NPT memiliki kewajiban untuk memberi akses bagi IAEA terhadap setiap program nuklir yang akan maupun tengah dijalankan sehingga diharapkan laporan IAEA tersebut dapat meyakinkan negara lain bahwa program nuklir negara peserta NPT hanya ditujukan untuk kepentingan damai, yakni untuk pembangkit energi listrik, bukan untuk pembuatan senjata nuklir.
Dengan ditegakkannya Traktat Non Proliferasi 1968, proliferasi senjata nuklir menjadi isu yang terus menjadi bahan perdebatan internasional hingga hari ini. Salah satu isu proliferasi senjata nuklir tersebut adalah program nuklir Iran yang kini berkembang menjadi suatu kasus yang sedang di tangani oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kasus nuklir Iran muncul menjadi perdebatan masyarakat internasional dimulai dengan adanya tuduhan
2
Dahlan Nasution.1989.Politik Internasional:Konsep dan Teori.Jakarta:Erlangga.hlm:143
Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa bahwa program nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran termasuk dibangunnya sejumlah reaktor nuklir di sejumlah kota di negara pimpinan Mahmoud Ahmaddinejad tersebut. Inspeksi IAEA terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran telah dilakukan dan dilaporkan kepada DK PBB oleh ketua IAEA, Mohamed Elbaradei. Disisi lain, pemerintah Iran bersikeras membantah bahwa program nuklir yang tengah dikembangkan pemerintah Iran bukan untuk kepentingan militer dan pembuatan senjata melainkan untuk kepentingan sipil dan damai, sesuai dengan ketentuan NPT.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang salah satu tujuannya untuk mempertahankan perdamaian dan kemananan internasional sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB 1945, melalui organ Dewan Keamanan-nya sedang berupaya untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran tersebut. Dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, ada ketentuanketentuan yang harus dipatuhi oleh DK PBB agar permasalahan tidak berkembang menjadi suatu konflik yang semakin menegang dan meluas. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh DK PBB adalah ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB 1945, yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting dan menjadi dasar berdirinya PBB.
Permasalahan lain yang muncul adalah DK PBB menyikapi kasus nuklir Iran tersebut di tengah perdebatan mengenai eksistensi PBB itu sendiri, yang merupakan akumulasi dari sikap skeptis masyarakat internasional terhadap PBB mengenai ketidakberhasilan setiap kasus-kasus internasional yang ditangani oleh
PBB. Tuntutan adanya reformasi PBB terutama mengenai jumlah anggota tetap DK PBB terus digalakkan oleh masyarakat internasional. Selama ini, PBB dianggap gagal dalam menjaga perdamaian dunia akibat sikap dari masing-masing anggota DK PBB untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keamanan intenasional.
Sikap skeptis juga salah satunya ditunjukkan oleh pemerintah Iran. Pada kasus nuklir Iran, pemerintah Teheran menegaskan siap melakukan konfrontasi jika DK PBB melakukan intervensi dalam masalah program nuklir Iran. Hamid Reza Asefi, juru bicara Iran mengatakan segala tindakan yang dilakukan DK PBB akan membawa dampak negatif dalam kerja sama Iran dengan Badan Pengawas nuklir PBB, IAEA 3. Sikap skeptis pemerintah Iran tersebut didukung oleh seluruh rakyat Iran. Pembelaan Iran terhadap program nuklirnya juga didukung oleh sejumlah negara lain terutama negara-negara Islam dan negara-negara yang selama ini memiliki hubungan kurang baik dengan Amerika Serikat .
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan studi lebih lanjut terhadap DK PBB terutama dalam menyikapi kasus nuklir Iran. Oleh karena itu judul penulisan hukum ini adalah TINDAKAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) TERHADAP KASUS NUKLIR IRAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAN DUNIA.
3
Solopos, 8 Mei 2006.”Jika DK PBB Intervensi Soal Nulir Iran,Iran Siap Lakukan Konfrontasi.hlm:5
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dengan berpedoman pada latar belakang masalah di atas, agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan umum, maka penulis memberikan pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian dilakukan secara cermat dan sistematis sehingga tujuan penulisan hukum ini dapat tercapai.
Kasus nuklir Iran yang dikaji dalam penulisan hukum ini adalah kasus nuklir Iran tahun 2006 terutama Iran dalam masa pemerintahan presiden Mahmoud Ahmaddinejad. Penulis juga membatasi masalah hanya pada ketentuan yang diatur dalam Piagam PBB 1945 sebagai ketentuan hukum DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran. Sedangkan perdamaian dunia yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah suatu kondisi aman dan bebas dari ancaman perang dan kekuatan bersenjata (army forces warfare) yang dapat dilakukan oleh negara-negara di dunia.
2.
Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Rumusan masalah yang jelas akan menghindarkan dari pengumpulan data yang tidak diperlukan sehingga penelitian akan lebih terfokus pada tujuan yang akan dicapai.
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut: a.
Bagaimanakah tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran menurut Piagam PBB 1945?
b.
Faktor-faktor apakah yang menghambat tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran?
c.
Bagaimanakah implikasi tindakan DK PBB menyikapi kasus nuklir Iran terhadap perdamaian dunia?
C.Tujuan Penulisan
Kegiatan penulisan ini dilakukan oleh saya agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran menurut Piagam PBB 1945. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran. c. Untuk mengetahui implikasi tindakan DK PBB menyikapi kasus nuklir Iran terhadap perdamaian dunia.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis bidang hukum internasional khususnya mengenai tindakan Dk PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran dan implikasinya terhadap perdamaian dunia. b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D.Manfaat Penulisan
Penulis berharap bahwa kegiatan penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi saya maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:
1. Manfaat teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah pustaka kajian Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Organsisasi Internasional pada khususnya. b. Menambah
informasi
baik
perkembangan kasus nuklir Iran.
semua
pihak
mengenai
2. Manfaat Praktis a. Menjadi
wahana
bagi
penulis
untuk
mengembangkan
penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.
E. Metode Penulisan
Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud 4. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:
1.Jenis Penulisan
Penulisan ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penulisan hukum normatif, yakni penulisan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penulisan kepustakaan. Penulisan hukum ada 7 jenis dari persepektif tujuannya, yakni mencakup penulisan inventarisasi
4
Winarno Surakhmat.1982.Pengantar Penelitian Ilmiah.Yogyakarta:Transito.hlm:131
hukum positif, penulisan asas-asas hukum, penulisan hukum klinis, penulisan hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundangundangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum 5.
Penulisan yang dilakukan oleh saya ini merupakan penulisan deskrpitif, yakni penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penulisan ini terutama
untuk
mempertegas
hipotesa-hipotesa
agar
dapat
membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka penyusunan teori-teori baru 6.
2.Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan 7. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini antara lain adalah Charter of The United Nations (Piagam PBB 1945), Security Council’s Resolution 1969, Security Council’s Resolution 1737, Non Proliferation Treaty (NPT) serta bahan-bahan literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindakan DK PBB 5
Amirudin dan Asikin Zainal.2004Pengantar Metode Penelitian Hukum.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.hlm:132 6 Soerjono Soekanto.1986.Pengantar Penelitian Hukum Cet-3.Jakarta.UI Pres.hlm:10 7 Ibid.hlm:12
menyikapi kasus nuklir Iran dan implikasinya terhadap perdamaian dunia.
3.Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik 8, yang terdiri dari:
1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi 9 yang dalam hal ini berupa Charter of The United Nation (Piagam PBB 1945). 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, bukubuku, koran, majalah, internet dan makalah. 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
8 9
Ibid.hlm:12 Burhan Ashofa.Metode Penelitian Hukum.Jakarta:Rineka Cipta.hlm:103
4.Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran dan implikasinya terhadap perdamaian dunia ditinjau dari Piagam PBB 1945.
5.Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah poses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, ketegori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data 10.
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian tentang cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif 11.
Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan mendasarkan pada pola pikir deduktif dan induktif mengenai tindakan DK PBB dalam menyikapi kasus nuklir Iran dan 10 11
Ibid.hlm:22 Burhan Ashofa.2001.Metode Penelitian Hukum.Jakarta:Rineka Cipta.hlm:61-62
implikasinya terhadap perdamaian dunia ditinjau dari Piagam PBB 1945 yang diolah secara sistematis dengan mencari hubungan antara pemikiran penulis dengan teori-teori yang diteliti serta dengan dikaitkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya Piagam PBB 1945 dengan tetap berpegang pada kerangka permasalahan yang ada.
F.Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan penulisan hukum ini, maka penulis dalam penulisannya membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya.
Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
BAB I
: PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metodologi Penulisan yang kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan Hukum
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA
Dalam mengenai
bab
ini
kerangka
Sejarah/Pengertian
penulis teori
tentang
akan
yang
menguraikan
berisi
organisasi
tentang
Internasional
,Tinjauan tentang Penyelesaian sengketa Internasional dan
yang
terakhir
menguarikan
tentang
PBB
(Perserikatan Bangsa – bangsa).
BAB III
: GAMBARAN UMUM:
Dalam bab ini diuraikan mengenai tentang gambaran umum dimana yang menguraikan tentang Struktur/Gambaran
umum
tentang
Badan
Atom
Internasional (IAEA) dan Tinjauan tentang Nuklir,lalu membahas tentang Negara Iran sebagai subjek Hukum Internasional dan terakhir membahas tentang peranan Organisasi Internasional dalam Perdamaian Dunia.
BAB IV
: BEBERAPA KONFLIK NEGARA DALAM ORGANISASI PBB.
Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan atas permasalahan pada penulisan Skripsi, yang mana menguraikan tentang tindakan Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi kasus Nuklir Iran menurut Piagam PBB. Dan selanjutnya juga menguraikan mengenai faktor-faktor
yang
menghambat
tindakan
Dewan
Keamanan PBB dalam menyikapi kasus Nuklir Iran. Dan yang terakhir menguraikan mengenai implikasi tindakan
Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi kasus Nuklir Iran terhadap Perdamaian Dunia.
BAB V
: P EN U T U P.
Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari isi keseluruhan permasalahan pembahasan dalam Skripsi ini. Dan juga dalam bab ini memberikan saran dan kritik terhadap permasalahan dan pembahasan Skripsi ini.
