BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai fungsi penting bagi setiap orang. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu mengalami perkembangan dan kemajuan seiring majunya zaman. Salah satu ilmu pengetahuan yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian adalah akuntansi. Akuntansi mempunyai peranan yang penting dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun badan usaha lainnya, yang mempunyai fungsi untuk menilai dan menentukan posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perusahaan atau badan usaha pada umumnya sangat membutuhkan sistem akuntansi, khususnya dalam menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen maupun berbagai pihak di luar perusahaan yang membutuhkannya. Informasi mempunyai peranan penting dan menjadi salah satu unsur penentu dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan negara menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah yang dibiayai dari dana APBN/APBD. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh untuk
1
meperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Pengadaan barang dan jasa sangat menyita perhatian masyarakat dan pemerintah karena mempunyai resiko tingkat kebocoran anggaran pemerintah yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa serta praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada saat ini praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan berbagai organisasi publik lainnya sangat menyita perhatian masyarakat umum, salah satunya BAPPEDA. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 Kepmendagri Nomor 142 Tahun 1974 diamanatkan mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai badan koordinasi dalam perencanaan di daerah. Di BAPPEDA DIY terdapat 8 Bidang yang dibawahi oleh Kepala BAPPEDA dan setiap bidang membawahi sub-sub bidang dan memiliki kegiatan-kegiatan tertentu sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bidang. Setiap bidang memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tugasnya membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
2
kasir / juru bayar dalam rangka melakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran dan menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran uang oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Berdasarkan
uraian diatas maka penulis menyusun Tugas Akhir
dengan judul “ANALISIS SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASAPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Sistem PengadaanBarang dan Jasapada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY ?”
3
1.3 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain : 1. Bagi Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Dapat menjadi referensi serta menambah pengetahuan untuk mahasiswa dalam penulisan tugas akhir. 2. Bagi Bappeda DIY Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan evaluasi yang mungkin
bermanfaat
bagi
Instansi
khususnya
mengenai
sistem
pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. 3. Bagi Penulis Sebagai
sarana
mengukur
kemampuan
diri
dalam
menerapkan
pengetahuan dari dunia luar dan ilmu selama di bangku kuliah serta menambah wawasan mengenai sistem pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. 4. Bagi Pembaca Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan mengenai sistem pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah
1.4 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Untuk mencari solusi atau upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5
1.5 Kerangka Penulisan Proses pertanggungjawaban pencairan dana untuk pengadaan barang dan jasa:
Pelaksanaan prosedur sistem pengadaan barang dan jasa : 1. Penyusunan RUP
1.Surat SPP yang diajukan
2. Proses Pengadaan
2. Penerbitan SPM 3. Penerbitan SP2D 4.Pembayaran kepada pihak ketiga yang di transfer melalui Bank
Temuan 1. Sistem yang digunakan 2. Prosedur pengadaan barang 3. Prosedur pertanggungjawaban pengajuan pencairan dana
Analisis dan Pembahasan
KESIMPULAN Mengungkapkan Hasil
Gambar 1 Kerangka Penulisan
6
