BAB I PENDAHULUAN. oleh selat dan laut, dihuni oleh flora yang bermacam-macam serta ditumbuhi oleh

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia adalah sebuah negeri yang sangat heterogen. Bangsa Indonesia terdiri dari ras dan suku bangsa yang beragam, berbicara dalam bahasa dan dialek yang berbeda, serta hidup dalam budaya yang plural. Alam Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, memang juga beraneka ragam, terdiri dari ribuan pulau, terpisah oleh selat dan laut, dihuni oleh flora yang bermacam-macam serta ditumbuhi oleh fauna yang beraneka. 1 Di dalam penelitian etnologis, diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing serta kebudayaannya yang berbeda-beda. 2 Keanekaragaman ini melahirkan banyak corak warna dalam satu wadah negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang beragam ini pulalah yang melahirkan semboyan Indonesia dengan sebutan “Bhineka Tunggal Ika”, yang memiliki arti “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas.

1

Nur A. Fadhil Lubis. 2006. Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI Vol II No.1, Multikulturalisme Dalam Politik. hal. 19. 2 Ibid. hal. 19.

1 Universitas Sumatera Utara

Multikulturalisme secara Etimologis dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. 3 Dengan demikian setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Negara Indonesia menganut multikulturalisme yang tercermin dalam simbol yang telah disepakati bersama, yakni Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu pengakuan terhadap heterogenitas etnik, budaya, agama, ras, dan gender, namun menuntut adanya persatuan dalam komitmen politik membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bhineka Tunggal Ika sebagai simbol yang seharusnya dapat difungsikan sebagai roh penggerak perilaku masyarakat Indonesia, di dalam kenyataan belum secara sungguh-sungguh dijadikan kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan pada beberapa tempat, kemajemukan masih dianggap sebagai sumber

3

Choirul Mahfud. 2006. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 75.


permasalahan bahkan konflik, yang membuktikan bahwa realitas heterogenitas belum dipahami dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat. 4 Multikulturalisme muncul pertama kali di Amerika Serikat tahun 1850-an dan berkembang melalui tiga fase, yakni: 1) perjuangan mencapai kesamaan kedudukan dari ras-ras berbeda; 2) penolakan gerakan rasisme dalam penegakan hak asasi manusia; dan 3) pengakuan terhadap pluralisme budaya. 5 Dalam sejarahnya di bidang politik, istilah multikulturalisme muncul pada tahun 1971 ketika pemerintah Kanada meneguhkan berdirinya Komisi Kerajaan tentang Bilingualism and Biculturalism. Islitah multikulturalisme begitu populer di Kanada, Australia, Amerika Serikat, tetapi tidak banyak diminati Jerman dan Perancis. Multikulturalisme adalah varian teori perbedaan, yang mengambil ide dari gagasan posmodernisasi bahwa perbedaan secara analis lebih penting daripada kebersamaan mereka. 6 Sementara di Asia sendiri multikulturalime memasuki wacana budaya berawal dari tahun 1990-an. Multikulturalisme muncul sebagai akibat reaksi internal suatu bangsa karena anti disintegrasi dari dalam dirinya pengaruh ekternal global, gerakan arus demokrasi dan desakan hak asasi manusia global yang sering

4

Prof. Dr. Meutia F. Hatta. 2006. Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI Vol II No. 1. hal. 1. H.A.R Tilaar. 2004. Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo. hal. 89-90. 6 Ben Agger. 2005. Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta: Kreasi Wacana. hal. 140. 5


kali tidak dipertimbangkan keintegrasiannya. Dalam konsep ini multikulturalisme ingin memaknai dirinya tidak hanya tingkat lokal, regional, nasional dan global. 7 Di Indonesia, menurut Darma Putra istilah multikulturalisme mulai mendominasi wacana publik awal tahun 2000-an sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berlarut-larut, meletusnya konflik kekerasan antar-etnik, dan gerakan-gerakan separatisme di Indonesia.Menurutnya bahwa sebelum istilah multikulturalisme populer dalam wacana publik dan wacana akademik, istilah yang banyak dipakai adalah pluralisme. 8 Berbicara mengenai multikuluralisme pasti berkaitan erat dengan keanekaragaman suku dan agama. Dengan keanekaragaman ini tentunya akan membawa dampak positif dan negatif. Kenyataan bahwa kebudayaan yang terdapat antara manusia sangat beraneka ragam. Hal itu dapat menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif pada perubahan kebudayaan dan kehidupan masyarakat. Dampak positif itu di antaranya: a) Keanekaragaman memberikan ruang bagi masyarakat untuk terbuka dalam menjalin hubungan sosial maupun berbudaya. b) Memberikan ikatan dan hubungan antar sesama. c) Dapat saling berbagi bersahabat dan menghargai antar setiap budaya, tanpa adanya batasan-batasan karena sebuah perbedaan.

7

Christantius Dwiatmadja, dkk. 2011. Menyama Braya (Studi Perubahan Masyarakat Bali) Multikulturalisme Dalam Perspektif Teori. Fakultas Teologi UKSW. hal. 27. 8 I Nyoman Darma Putra. 2008. Bali Dalam Kuasa Politik. Denpasar: Arti Foundation. hal. 120.


Di samping itu keanekaragaman budaya ini memiliki pengaruh negatif, di antaranya: a) Rentan terhadap konflik. Perbedaan nilai-nilai budaya dan norma dasar akan sulit disesuaikan antara masing-masing agama, akan selalu bertentangan dan ini akan memudahkan munculnya sebuah konflik. b) Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai

dengan

sikap

dan

pandangan

yang

meremehkan

masyarakat dan kebudayaan lain. c) Munculnya sikap fanatisme dan ekstrim. Fanatisme atau fanatik adalah suatu keyakinan yang kuat terhadap agama, kebudayaan, kelompok, dan lain-lain. Ekstrim adalah sangat kuat, keras yang solidaritas terhadap persamaan atau kelompoknya sendiri. Secara khusus negara juga mengatur tentang keberagaman di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 9: a) Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. b) Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 9

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32.


Hal ini menunjukkan secara langsung, bahwa negara juga turut serta berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman di dalam kesederajatan. Akan tetapi, dengan keanekaragaman yang ada, Indonesia secara langsung memiliki celah yang sangat rentan menjadi titik-titik yang berbuah konflik. Hal mendasar yang menjadi buah dari keberagaman adalah sudah pasti ada yang mayoritas dan minoritas, terlepas dari ada atau tidaknya pihak yang mendominasi dan didominasi. Melalui hal ini pulalah bahwa di dalam keberagaman itu, akan muncul pembagian kelompok-kelompok kecil di masyarakat secara kuantitas, yang didasarkan pada kesamaan ciri pada masing-masing kelompok. Oleh sebab itu, dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, merupakan sebuah tantangan yang besar di balik keindahan keberagamannya. Sebab, dibalik indahnya keberagaman itu, melalui kelompok-kelompok kecil yang berdasar pada kesamaan ciri, akan memudahkan munculnya konflik dalam bentuk agama, suku, warna kulit, golongan, dan keragaman lainnya. Keragaman, atau kebhinekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan Indonesia di masa lampau, masa kini dan mendatang. Multikulturalisme perlu ditegaskan kembali, secara sederhana dapat pula dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, tetapi juga sebagai sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dia dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat.


Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap ke dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan, mencakup kehidupan

sosial,

kehidupan

ekonomi,

bisnis

dan

politik.

10

Politik

multikulturalisme adalah pemerintahan dimana semua identitas khusus yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat mendapat ruang. Setiap kelompok tersebut haruslah memiliki wakil diparlemen maupun di kabinet. Semua kelompok dari berbagai kalangan harus mendapat tempat untuk menyalurkan aspirasinya dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. 11 Menurut Kymlicka arah atau tujuan politik multikulturalisme adalah : ”Pengakuan keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar berbagai kelompok

yang

termarjinalisasi

dapat

terintegrasi,

dan

masyarakat

mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui”. Dalam era diberlakukannya otonomi daerah, siapa yang sepenuhnya berhak atas sumber daya alam, fisik, dan sosial budaya, juga diberlakukan oleh pemerintahan lokal, yang dikuasai dan didominasi administrasi dan politiknya oleh putra daerah atau mereka yang secara suku bangsa adalah suku bangsa yang asli setempat. Ini berlaku pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten dan wilayah administrasinya. Ketentuan otonomi daerah ini menghasilkan golongan dominan dan golongan minoritas yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kesukubangsaan yang bersangkutan. Situasi ini secara tidak langsung akan 10

Choirul Machfud. 2005. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 302. http://www.academia.edu/8586020/Istilah_dalam_Politik_Multikulturalisme, Dhena, diakses tanggal 8 Juli 2015, pukul 17.40 WIB. 11


melahirkan sebuah pola, dimana putra daerah akan memiliki peluang yang lebih besar dalam memangku dan melaksanakan kepentingan. Sementara mereka dengan jumlah yang lebih kecil dan bukan penduduk asli setempat memiliki kesempatan maupun kemampuan yang lebih terbatas. Sebagai bagian dari negara Indonesia yang beragam, Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang memiliki keberagaman yang cukup kompleks. Bukan hanya sekedar wilayah geografis yang beragam, tetapi juga suku dan agama. Kota Pematangsiantar termasuk salah satu kotamadya yang tergabung dalam wilayah provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 23 Mei 1994 dikeluarkan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar

dan

Kabupaten

Simalungun,

yang

menjadikan

Kota

Pematangsiantar berdiri sendiri sebagai kotamadya. Dan pada saat itu, walikota Pematangsiantar adalah Abu Hanifah, yang memimpin pada tanggal 29 Juni 1994 sampai tanggal 25 Mei 2000. Sampai pada saat ini Kota Pematangsiantar telah melakukan pergantian walikota sebanyak tiga kali. Dan saat ini Kota Pematangsiantar dipimpin oleh Walikota Hulman Sitorus. Kota Pematangsiantar dihuni oleh 236.893 jiwa yang tersebar dalam 8 Kecamatan dan 53 Kelurahan. Kota Pematangsiantar merupakan daerah yang terkenal dengan Etnis Batak Toba, tetapi bukan berarti daerah ini tidak memiliki keberagaman di dalamnya. Kota Pematangsiantar memiliki masyarakat yang di antaranya memeluk agama Kristen Protestan, Islam, Katolik dan Budha. Kota Pematangsiantar juga terdiri dari beberapa etnis, yaitu etnis Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing,


Batak Karo, Jawa, Minang, dan Tionghoa. Keberagaman ini tersebar pula di beberapa kecamatan di wilayah Pematangsiantar, dengan arti lain ada beberapa daerah yang memang memiliki corak tersendiri. Tabel 1.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Pematangsiantar Periode 2010-2015 NO 1

Instansi Walikota

2

Wakil Walikota

3

Sekretaris Daerah Kota

4

Sekretaris DPRD

5

7

Ass. Adm. Pemerintahan dan Kesra Ass. Adm Ekonomi dan Pembangunan Ass. Adm. Umum

8

Staf Ahli Bidang Pemerintahan

9

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Bidang Pembangunan

6

10 11 12 13 14 15 16

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Inspektur

Nama Pejabat Hulman Sitorus, SE

Suku Toba

Drs. Koni Ismael Siregar Drs. Donver Panggabean, M.Si Mahaddin Sitanggang, S.H Leonardo Simanjuntak, S.H., M.Hum. Drs. M Akhir Harahap

Mandailing

Baren Alijoyo Purba, S.H. Drs. Pardamean Silaen. M.Si. Drs. Midian Sianturi

Simalungun

Drs. Eddy Nuah Saragih Chaidir Sitompul, S.H.

Simalungun

Dra. Neslianita Sinaga

Toba

Toba Toba Toba Mandailing

Toba Toba

Toba

Robert Dontes Toba Simatupang, S.E. Drs.Esron Sinaga, M.Si. Toba

Kaban Pelayanan Perizinan Terpadu Kaban Perencanaan dan Ir. Reinwart Pembangunan Daerah (Bappeda) Simanjuntak, M.M. Kaban Kepegawaian, Pariaman Silaen, S.H. Pendidikan dan Pelatihan

Toba Toba


17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kaban Penganggulangan Bencana Daerah Kaban Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kaban Ketahanan Pangan Kaban Penelitian Statistik Kaban Pemberdayaan Masyarakat Kaban Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kaban Lingkungan Hidup Kaban Pemberdayaan Perempuan dan KB Kadis Pendidikan Kadis Kesehatan Kadis Bina Marga dan Pengairan Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kadis Tata Ruang, Perumahan, dan Permukiman Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kadis Kebersihan Kadis Koperasi dan UKM Kadis Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kadis Pertanian dan Peternakan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Direktur RSU dr. Djasamen Saragih Dirut PDAM Tirtauli Dirut PD Pasar Horas Jaya Dirut PD Pembangunan dan Aneka Usaha Kakan Satuan Polisi Pamong

Drs. Daniel H. Siregar

Mandailing

Drs. Gunawan Purba

Simalungun

Drs. Tuahman Saragih Naik Lubis, S.H. Jhon Pieter Sitorus, S.Sos., M.Si. Agus Salam, S.E.

Simalungun Mandailing Toba

Drs. Jekson Gultom Drg. Rumondang Sinaga, MARS Drs. Resman Panjaitan Dr. Ronald H. Saragih Rufinus, S.T.

Toba Toba

Ir. Adiaksa Purba, M.M. Drs. Lukas Barus

Simalungun

Poltak Manurung, S.E. Posma Sitorus, S.H.

Toba Toba

S. M. Ulinasari Girsang, S.H. Drs. Robert Samosir Drs. Kalbiner Lumbantungkup, M.Si. Dra. Fatimah Siregar

Simalungun

Robert Pangaribuan, S.P., M.Si. Zainal Siahaan, S.E.

Toba

dr. Ria Novida Telaumbanua, M.Kes. Badri, S.E., M.M. Drs. Setia Siagian, M.Si. Herowin Sinaga, Ap, M.Si. Drs. Julham

Nias

Jawa

Toba Simalungun Jawa

Karo

Toba Toba Mandailing

Toba

Jawa Toba Toba Toba


Situmorang, M.Si. Soefie Saragih, S.STP

Simalungun

44

Praja Kakan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kakan Pemadam Kebakaran

Sugiarto, S.H.

Jawa

45

Sekretaris KPU

Toba

46

Corry Purba, S.H.

Simalungun

Jalatua Hasugian, M.H. Andri, S.E.

Toba Jawa

Drs. L. Pardamean Manurung Gilbert Ambarita, S.H.

Toba

Robert Irianto, S.H.

Toba

53

Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Kabag Administrasi Kemasyarakatan Kabag Humas dan Protokoler Kabag Administrasi Perekonomian Kabag Administrasi Pembangunan Kabag Hukum dan Perundangundangan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Kabag Keuangan dan Aset

Drs. Hermanto Panjaitan, M.Si. Josua Sihaloho, S.STP

Toba

54

Kabag Umum dan Perlengkapan

55 56 57

Kabag Kesejateraan Rakyat Camat Siantar Barat Camat Siantar Utara

58

Camat Siantar Selatan

59 60

Camat Siantar Timur Camat Siantar Marihat

61 62

Camat Siantar Martoba Camat Siantar Sitalasari

63

Camat Siantar Marimbun

Jadimpan Pasaribu, S.H. Dra. Patresia Ruth Marbun Drs. Sa'amsah Heryanto Siddik, S.STP Junaedi Sitanggang, S.STP Hasudungan Hutahulu, S.H. Ir. JPM. Sitanggang Johannes Sihombing, S.STP Rafidin Saragih, S.H. Irwansyah Saragih, S.Sos., M.Si. Fidelis Sembiring, S.STP

43

47 48 49 50 51 52

Toba

Toba

Toba Jawa Jawa Toba Toba Toba Toba Simalungun Simalungun Karo

Sumber: www.pematangsiantarkota.go.id Jika dilihat dari tabel diatas, pembagian struktural pemerintahan Kota Pematangsiantar di masa kepemimpinan Hulman Sitorus memang masih di


dominasi oleh suku Batak terutama Batak Toba, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jabatan ditiap instansi yang diisi oleh orang yang bersuku Batak Toba, akan tetapi masih ada variasi suku yaitu suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias serta Jawa di dalamnya. Dimana pembagian pejabat dalam pemerintahan Kota Pematangsiantar pada masa kepemimpinan Hulman Sitorus mulai dari pejabat Eselon IV sampai Eselon II yaitu 36 orang suku Batak Toba, 11 orang suku Batak Simalungun, 2 orang suku Batak Karo, 4 orang suku Batak Mandailing, 7 orang suku Jawa dan 1 suku Nias. Hal menarik dari Kota Pematangsiantar adalah bahwa pemerintahan Hulman

Sitorus

periode

2010-2015,

merupakan

untuk

ketiga

kalinya

Pematangsiantar memiliki kepala daerah yang berasal dari etnis Batak Toba. Sehingga penelitian ini berfokus pada multikulturalisme dalam susunan pemerintahan Hulman Sitorus yang merupakan Walikota ketiga dari etnis Batak di Kota Pematangsiantar. Dengan komposisi yang terdapat dalam struktur pemerintahan Kota Pematangsiantar pada masa kepemimpinan Walikota Hulman Sitorus, ada pertanyaan yang muncul dalam, apakah jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan ini memang berdasarkan kemampuan dari pejabat tersebut, atau karena ada hal lain. Dari beberapa unsur ini, maka Kota Pematangsiantar termasuk salah satu bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari penjelasan


sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji tentang gambaran dan situasi multikulturalisme di Kota Pematangsiantar dari segi politik. Dimana yang akan dikaji adalah bagaimana situasi dan kondisi politik multikultural di dalam struktur pemerintahan eksekutif di Kota Pematangsiantar periode pemerintahan 20102015. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Satori, menunjukkan bahwa pemahaman multikulturalisme dalam masyarakat berdampak positif dalam sistem pemerintahan dengan meningkatkan pembangunan otonomi daerah. 12 Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Taqyuddin yang berjudul Pendidikan Multikultural Terhadap Masyarakat di Indonesia menjelaskan bahwa pentingnya masyarakat untuk paham dan sadar terhadap keberagaman yang ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Keberagaman rentan menimbulkan konflik dan perselisihan dalam masyarakat sehingga perlunya ada aksi dan tindakan untuk mengatasinya. Jadi pemerintah dalam hal ini haruslah memberikan pendidikan multikultural yang bertujuan agar masyarakat lebih peka dalam menghadapi gejala-gejala yang berakar pada perbedaan kebudayaan di dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan melakukan penelitian tentang situasi politik multikulturalisme di Kota Pematangsiantar. Penulis memberi judul penelitian ini dengan “POLITIK MULTIKULTURALISME (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan Eksekutif Kota Pematangsiantar).”

12

Akhmat Satori. 2012. Merajut Masyarakat Multikultural dalam Bingkai Otonomi Daerah


1.2 Rumusan Masalah Kota Pematangsiantar merupakan kota yang memiliki keberagaman etnis, terlihat dari kota ini dihuni oleh etnis Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Karo, Jawa, Minang dan Tionghoa, juga dihuni oleh pemeluk agama yang beragam yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Secara historis, suku asli yang mendiami daerah ini adalah etnis Batak Simalungun. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 13 tentang otonomi daerah, pembauran masyarakat di luar etnis Batak Simalungun semakin terasa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang keberagaman di Kota Pematangsiantar, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kondisi politik multikulturalisme pada masa kepemimpinan Hulman Sitorus periode 2010-2015 di struktur pemerintahan eksekutif Kota Pematangsiantar ?”

1.3 Pembatasan Masalah Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya pembatasan masalah terhadap hal yang akan diteliti, pembatasan ini diperlukan agar hasil penelitian lebih terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai menjadi karya tulis yang sistematis. Adapun yang mejadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 13

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.


1. Bagaimana kondisi keberagaman dari segi politik pada pemangku jabatan eksekutif di Kota Pematangsiantar pada masa kepemimpinan walikota Hulman Sitorus? 2. Bagaimana implementasi politik multikulturalisme di dalam pemerintahan eksekutif Kota Pematangsiantar pada masa kepemimpinan walikota Hulman Sitorus? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1.

Mengeksplorasi

kondisi

Pematangsiantar

pada

Politik struktur

Multikulturalisme pemerintahan

di

Kota

eksekutif

Kota

Pematangsiantar. 2. Menganalisis peran masyarakat etnis minoritas dalam komposisi pemerintahan eksekutif Kota Pematangsiantar. 1.5 Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian, secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.Terlebih lagi untuk perkembangan Ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Secara Teori Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis dan memberikan informasi tentang Politik Multikulturalisme. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah Politik Multikulturalisme di Kota Pematangsiantar.


2. Secara Lembaga Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan rujukan tentang Politik Multikulturalisme bagi kaum akademisi terlebih dalam studi politik lokal. Secara khusus bagi mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 3. Secara Kemasyarakatan Penelitian ini kiranya mampu untuk menambah informasi sebagai bahan bacaan tentang Politik Multikulturalisme, khususnya bagi masyarakat di Kota Pematangsiantar. 1.6 Kerangka Teori 1.6.1 Teori Politik Multikultural Teori politik adalah teori yang lebih menekankan bahwa politik adalah semua

kegiatan

mempertahankan

yang

menyangkut

kekuasaan.

Biasanya

masalah

memperebutkan

dianggap

bahwa

dan

perjuangan

kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat 14. Deliar Noer dalam Pengantar ke Pemikiran Politik menyebutkan bahwa: teori tentang ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. 14

Prof. Miriam Budiharjo. 2009.Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. hal. 18.


Sementara Multikultural pada dasarnya merupakan konsep yang berbicara mengenai keberagaman. Keberagaman adalah istilah yang menggambarkan satu cara khusus untuk merespons keanekaragaman etnis. Namun dalam kenyataannya tidak ada pandangan multikulturalis tunggal, melainkan macam-macam sikap tentang syarat multikulturalisme. Teori Multikulturalisme sistematis pertama dikembangkan oleh Will Kymlica. Menurut Kymlica, hak-hak minoritas tidak dapat digolongkan sebagai hak asasi manusia karena standar-standar hak asasi manusia tidak mampu menyelesaikan persoalan yang paling penting dan kontroversial terkait golongan minoritas budaya. Karena itu Kymlica berambisi mengembangkan sebuah teori liberal untuk hak-hak minoritas yang menjelaskan bagaimana hak minoritas hidup berdampingan dengan hak asasi manusia, bagaimana hak minoritas akan dibatasi dengan prinsip kemerdekaan individu, demokrasi, dan keadilan sosial 15 . Teori yang akhirnya diajukan Kymlica membedakan tiga jenis hak minoritas yaitu: 1. Hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri Mengharuskan adanya pendelegasian kekuasaan kepada golongan minoritas bangsa. 2. Hak polietnis

15

Gerald F Gaus, Chandran Kukathas. 2012. Hand Book Teori Politik. Bandung: Nusa Media. hal. 574.


Menjamin dukungan financial dan perlindungan hukum bagi praktik-praktik yang menjadi ciri khas beberapa golongan etnis atau agama. 3. Hak perwakilan khusus Menjamin tempat bagi wakil-wakil golongan minoritas di badan atau lembaga negara. Penjelasan Kymlica untuk hak-hak yang dibedakan berdasarkan golongan ini berpusat pada pembedaan antara dua jenis golongan minoritas, Golongan minoritas bangsa dan Golongan minoritas etnis. Golongan minoritas bangsa adalah suku bangsa yang kebudayaannya dahulu memerintah sendiri dan terpusat secara teritorial, namun kini telah dilebur ke dalam suatu negara yang lebih besar. Sementara, Golongan minoritas etnis adalah suku bangsa yang telah bermigrasi ke suatu masyarakat baru dan tidak ingin

menyelenggarakan

pemerintahan

sendiri,

tetapi

tetap

ingin

mempertahankan tradisi dan identitas etnisnya. Inti teori multikulturalisme Kymlica adalah sebentuk nasionalisme. Kymlica berpendapat bahwa tradisi liberal memiliki sejarah yang mengakui hak-hak yang dibedakan berdasarkan golongan. Berbicara tentang multikultural tentu tidak dapat terlepas dari berbicara tentang masyarakat majemuk. Hal ini selalu beriringan bila menelaah tentang keanekaragaman. Konsep masyarakat majemuk atau masyarakat plural sering kali dibicarakan bersama-sama dengan konsep


masyarakat multikultural, karena keduanya sama-sama menggambarkan keanekaragaman sosial dan kebudayaan. Pembahasan tentang masyarakat majemuk mulai memasuki dunia Antropologi mengenai kebijakan dan praktik kolonial di Indonesia dan Burma. Masyarakat majemuk sebagai masyarakat dimana orang-orang yang secara rasial berbeda hanya bertemu di pasar-pasar, suatu gambaran mengenai politik ekonomi kolonial. Kebudayaan-kebudayaan penyusun masyarakat majemuk dilihat sebagai entitas otonom, distinktif, yang berbeda satu sama lain. Batas-batas antara kebudayaan-kebudayaan satu sama lain tegas, dan interaksi di antaranya minimal kecuali dalam arena pasar atau arena publik lainnya yang memungkinkan orang bertemu karena kepentingan tertentu. Masyarakat majemuk adalah “kumpulan orang-orang dan mereka bergaul tapi tidak bercampur. Setiap kelompok memegang agama sendiri, kebudayaan dan kebiasaan sendiri, gagasan dan cara hidup sendiri. Inilah masyarakat majemuk, dengan bagian-bagian komunitas yang hidup berdampingan tetapi terpisah dalam satuan politik yang sama”. 16 Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah kenyataan yang sudah berjalan secara berkelanjutan hingga saat ini. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai budaya secara logis akan mengalami berbagai permasalahan, di mana persentuhan antar budaya akan selalu terjadi karena permasalahan silang budaya selalu terkait erat dengan kultural materialisme yang mencermati budaya dari pola pikir dan tindakan dari kelompok sosial

16

Andrik Purwasito.Op.Cit. Hal. 37.


tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan menjadi acuan sikap dan perilaku manusia sebagai mahkluk individual yang tidak terlepas dari kaitannya pada kehidupan masyarakat dengan orientasi kebudayaannya yang khas, sehingga baik pelestarian maupun pengembangan nilai-nilai budaya merupakan proses yang sekaligus bermatra individual, sosial, dan kultural. Dalam

kenyataannya

persentuhan

nilai-nilai

budaya

sebagai

manifestasi dinamika kebudayaan tidak selamanya berjalan secara mulus. Permasalahan silang budaya dalam masyarakat majemuk (heterogen) dan jamak

(pluralistis)

seringkali

bersumber

dari

masalah

kesenjangan

komunikasi, serta kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, dan adat kebiasaan yang merupakan kendala bagi tercapainya suatu konsensus yang perlu disepakati dan selanjutnya ditaati secara luas. Tambahan lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, akan selalu mengalami perubahan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga membuat celah-celah masalah keberagaman dapat menjadi sebuah potensi konflik di dalam masyarakat. Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktik multikulturalisme yang diungkapkan oleh para ahli, membuat seorang tokoh bernama Parekh membedakan lima macam multikulturalisme: 17

17 Azra, Azyumardi. 2007. Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hal. 37.


a) Multikulturalisme Isolasionis, mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. b) Multikulturalisme Akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasiakomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan

kebebasan

kepada

kaum

minoritas

untuk

mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan meraka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa. c) Multikulturalisme kelompok-kelompok

Otonomis, kutural

masyarakat utama

plural

berusaha

dimana

mewujudkan

kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.


d) Multikulturalisme Kritikal atau Interaktif, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (concern) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk

penciptaan

kolektif

yang

mencerminkan

dan

menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. e) Multikulturalisme Kosmopolitan, berusaha menghapus batasbatas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa Politik Multikulturalisme merupakan sebuah teori yang menekankan akan upaya pencapaian sebuah kekuasaan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Dapat dikatakan pula sebagai suatu proses mewakilkan secara keseluruhan keanekaragaman yang ada, dalam upaya pencapaian sebuah kekuasaan. 1.6.2 Teori Identitas Sosial Fokus utama dari teori ini adalah pembentukan identitas sebagai produk kategorisasi sosial. Kategori sosial, seperti etnis, gender, dan afiliasi politik, adalah bagian dari masyarakat terstruktur. Individu berasal dari berbagai kategori sosial dan identitas bentuk berdasarkan keanggotaan dari kategori sosial. Pemikiran proses ini, masyarakat diinternalisasi oleh individu


dalam bentuk identitas sosial berdasarkan kategori sosial. Identitas sosial, pada gilirannya, terhubung individu untuk masyarakat berpikir keanggotaan kelompok mempengaruhi keyakinan individu, sikap, dan perilaku dalam hubungan mereka dengan anggota kelompok sosial lainnya. Akibatnya, unit dasar yang hubungan masyarakat individu diteliti adalah kelompok sosial. Teori Identitas Sosial menekankan aspek sosial lebih dari aspek individu, sedangkan Teori Identitas membayar lebih memperhatikan aspek-aspek individu dalam hubungan masyarakat-individu. Teori identitas, sebagai produk interaksi simbolik menjelaskan hubungan antara masyarakat dan individu atas dasar peran. Peran mengacu pada fungsi atau bagaimana seorang melakukan perannya ketika menduduki posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. Peran seseorang adalah pola perilaku sosial yang muncul sesuai dengan ekspektasi orang lain dan tuntutan dari situasi. Peran yang diinternalisasikan dan membentuk identitas peran. Identitas dibentuk dalam oposisi terhadap dan dalam selasi kepada orang lain, maka peran inheren memiliki aspek sosial. Menurut Hecht, identitas memiliki pembagian kedalam empat lapisan. Keempat lapisan identitas adalah pribadi, berlaku, relasional, dan komunal 18. 1. Pribadi lapisan

18

J.W.M. Bakker SJ. 1984. Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Kanisius. hal. 31.


Sebuah lapisan Pribadi merujuk kepada individu sebagai lokus identitas.Identitas sebagai lapisan pribadi memahami bagaimana individu mendefinisikan diri mereka secara umum serta dalam situasi tertentu. 2. Berlaku Bagaimana pemahaman tentang identitas mampu menyesuaikan diri dengan suatu kondisi sosial tertentu. 3. Relasional Layer Dalam lapisan ini, hubungan adalah fokus identitas.Identitas adalah produk bersama, bersama-sama dan saling dinegosiasikan dibentuk dalam hubungan melalui komunikasi. 4. Komunal Kelompok juga merupakan tempat di mana identitas ada. Anggota kelompok biasanya memiliki karakteristik umum dan memiliki ingatan

kolektif.

Anggota

kelompok

membentuk

identitas

kelompok umum berdasarkan karakteristik umum dan sejarah.

1.7 Metodologi Penelitian 1.7.1 Metode penelitian Metode yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau arena populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan


akurat 19. Metode penelitian ini dimaksudkan sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menerangkan keadaan sebuah objek maupun subjek penelitian seseorang, lembaga maupun masarakat pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya 20. 1.7.2 Jenis Penelitian Jenis penelian ini adalah kualitatif, Penelitian kualitatif bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan prose studi. Orientasi penelitian kualitatif yaitu pada upaya memahami fenomena secara menyeluruh. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadalkan analisis data secara induktif, bersifat deskriftif, membatasi studi dengan fokus 21. 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain penelitian perpustakaan (library research), yang sering disebut metode dokumentasi, dan penelitian lapangan, seperti wawancara dan observasi 22 .

19

Sudarwan Danin. 2002. Menjadi peneliti kualitatif ; Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu ilmu sosial, pendidiakan dan humaniora. Bandung: Pustaka Setia. hal. 41. 20 Hadari Nawawi.1987.Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Hal.63. 21 Lexy J Moleong. 1994. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 27. 22 Hadari Nawawi. Op.Cit. Hal. 63.


Untuk dapat memperoleh data berupa

fakta di lapangan

yang adalah

informasi asli maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Metode Library Research atau Studi Kepustakaan Studi yang dilakukan ini adalah dengan cara pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengumpul buku-buku, dokumen- dokumen, makalah, arsip-arsip dan literatur-literatur serta seluruh sarana informasi lainnya yang tentu saja berhubungan dengan masalah penelitian ini. 2. Wawancara Teknik pengumpulan data secara langsung dengan memberikan kepada pertanyaan pertanyaan kepada

informan, untuk mendapatkan data

secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian. Oleh karena penelitian

ini

menggunakan

metode

kualitatif

maka

peneliti

membutuhkan informan kunci (key informan). Informan kunci yang dipilih yaitu Pemangku Jabatan Eksekutif, Anggota Legislatif, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat serta masyarakat yang merupakan perwakilan etnis mayoritas dan etnis minoritas yang ada di Kota Pematangsiantar dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti akan melaksanakan wawancara secara langsung dan bertemu dengan


informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai judul penelitian. Pihak-pihak yang diwawancarai dilibatkan dalam penggalian data sebagai informan dengan tujuan agar memperoleh informasi yang tersaring tingkat akurasinya sehingga keseimbangan informasi dapat diperoleh. 1.7.4 Teknik Analisa Data Sesuai dengan metode penelitian dalam menganalisis data pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif, yaitu teknik tanpa menggunakan alat bantu dengan rumus statistik.


1.8 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan agar lebih mudah dan terarah untuk menyusun karya ilmiah. Maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi empat bab, yaitu: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : PROFIL KOTA PEMATANGSIANTAR, SUMATERA UTARA Dalam bab ini akan menguraikan tentang profil daerah Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. BAB III : ANALISIS POLITIK MULTIKULTURALISME DI KOTA PEMATANGSIANTAR Dalam bab ini akan membahas secara garis besar hasil penelitian sekaligus menganalisis kondisi Politik Multikulturalisme di Kota Pematangsiantar dalam struktur pemerintahan eksekutif dalam upaya pemenuhan hak-hak politik. BAB IV : PENUTUP Dalam bab yang terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini juga akan terjawab pertanyaan terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian berisi saran-saran yang diharapkan penulis


dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan lembaga-lembaga yang terkait.


BAB I PENDAHULUAN. oleh selat dan laut, dihuni oleh flora yang bermacam-macam serta ditumbuhi oleh

Recommend Documents