BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara tidak kena pajak. Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau peraturan dalam perpajakan, untuk membangun fondasi perpajakan yang baik, sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka untuk pertama kalinya dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (Tax reform). Tax reform merupakan suatu pembaharuan/perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai tahun 1983, dengan melakukan perubahan atas sistem perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni sistem official assesment menjadi self assesment. Sejalan dengan berlakunya self assesment tersebut, peranan positif dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan. Berbagai upaya senantiasa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen pajak untuk terus memaksimalkan penerimaan pajak ke kas Negara, diantaranya ialah diberikannya fasilitas-fasilitas yang memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya e-registration, e-filling , dan 1
2
e-payment. Dengan adanya sistem ini wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak, tetapi cukup melalui media internet, selain itu pada saat sekarang ini Dirjen pajak juga memberikan pendampingan langsung kepada masing-masing wajib pajak, hal ini diharapkan agar suatu saat Wajib Pajak menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat menanyakan langsung kepada petugas pajak tersebut tanpa adanya pungutan biaya apapun. Peraturan perundang-undangan yang ada juga terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi maupun sosial, perubahan tersebut selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Sebagaimana seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting dan nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengaluaran negara. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, atau nilai imbal hasil investasi atau pun arus kas perusahaan. Sehingga resiko pajak merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian penting, sehingga manajemen pajak merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dipungkiri oleh setiap perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba setinggi-tingginya. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak, karena dengan itu Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula.
3
Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melaukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Banyak upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka, pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan tersebut dikenal dengan istilah manajemen pajak yang meliputi fungsi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian kewajiban perpajakan (tax control). Manajemen pajak (tax manajemen) adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu fungsi untuk merencanakan, mengumpulkan data dan memehuhi kewajiban perpajakan. Salah satu fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan
4
perpajakan. Namun demikian, manajemen pajak juga berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan tax factor yang relevan dan non tax factor yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax event yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaaan. Setiap perusahaan membutuhkan manajemen pajak dalam konteks untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa harus meninggalkan sisi bisnis yang mementingkan peningkatan kemakmuran para pemangku kepentingannya. Melihat fungsi pajak sebagai komponen yang esensial dan mengaliansikan fungsi tersebut dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Disisi lain, terdapat suatu perkembangan yang mengubah peranan fungsi pajak perusahaan dari peranan yang sifatnya teknis administratif menjadi peranan strategis. Sehingga manajemen pajak merupakan aktivitas yang harus
5
menjadi perhatian penting bagi setiap organisasi sebagai Wajib pajak. Manajemen pajak yang dilaksanakan harus menjangkau seluruh aktivitas perusahaan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi organisasi.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dalam penulisan penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan manajemen pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan badan pada CV. EXPRESS CLEAN BERSAUDARA?
1.3 Tujuan Penelitiaan Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen pajak pada CV. EXPRESS CLEAN BERSAUDARA
1.4 Manfaat Penelitian Setiap tindakan yang dilakukan umumnya memiliki suatu tujuan, demikian pula dengan penulis. Bedasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Perusahaan dapat menerapkan manajemen pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pajak secara baik dan benar
6
b. Manfaat Praktis 1. Manfaat Bagi Peneliti Untuk
menambah
wawasan
pengetahuan
dan
memberikan
pemahaman yang baik dan benar tentang tata cara atau strategi menajemen pajak diperusahaan. 2. Manfaat Bagi Perusahaan Untuk dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyempurnakan strategi manajemen pajak 3. Manfaat Bagi Civitas Akademis Untuk memberi masukan bagi pembaca dan diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.
