BAB I PENDAHULUAN. negara yang sedang berkembang (deveeloping countries). Adapun yang menjadi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang termasuk kategori negara yang sedang berkembang (deveeloping countries). Adapun yang menjadi karakteristik dari negara yang berkembang adalah adanya kegiatan pembangunan di segala bidang yang masing – masing memiliki tujuan atau sasaran. Pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada Trilogi pembangunan, yaitu adanya pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta tercapainya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 1 Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, maka pembangunan di bidang ekonomi memperoleh skala prioritas. Adapun sasaran umum dari pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya perekonomian yang mandiri dan tercapainya peningkatan kemakmuran rakyat secara merata. Untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi tersebut, maka pembuatan kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong agar lembaga – lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dana masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa dana masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan negara. Selain berfungsi

1

Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT. Go Pubic dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

sebagai modal utama dalam pembangunan suatu negara, maka dana masyarakat tersebut juga memiliki dampak positif untuk mengurangi tingkat ketergantungan negara terhadap jumlah pinjaman asing yang berasal dari suatu organisasi keuangan internasional ataupun dari negara – negara asing lainnya. 2 Dana masyarakat yang mengendap/diam (iddle fund) akan lebih dapat memberikan nilai manfaat apabila dana dimaksud diproduktifkan. Berkaitan dengan hal ini ada tiga sasaran yang dapat dijadikan alternatif bagi pihak pemilik dana iddle untuk dapat memproduktifkan dananya yaitu melalui lembaga perbankan (banking), investasi langsung (direct investment), dan pasar modal (capital market). 3 Ketiga sasaran investasi tersebut masing – masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang membutuhkan perhatian dari pihak – pihak yang hendak melakukan kegiatan investasi. Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor). Salah satu instrumen/lembaga yang ada di pasar modal adalah reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana sebenarnya hanya sebuah fenomena bagaimana suatu jasa di berikan kepada investor yang ingin berpartisipasi di pasar modal, tetapi tidak 2

Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 1-2. 3 Ibid., hal. 2.


ingin disibukkan oleh tetek bengkek prosedur, administrasi dan analisis yang jelimet yang berlaku untuk sebuah pasar modal. 4 Selain kemudahannya dimana para investor tidak perlu melakukan analisis atau memantau perkembangan investasinya karena telah di tangani oleh manajer investasi yang profesional, juga karena keamanan karena reksadana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk. Dalam perkembangannya, seiring dengan maraknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang dimulai dengan perbankan ternyata juga berpengaruh pada lembaga keuangan yang lain, misalnya: asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah. Prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip – prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), baik fatwa DSN–MUI yang ditetapkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) maupun fatwa DSN–MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkanya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN – MUI.5 Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kegiatan pasar modal adalah perusahaan reksadana, yang saat ini selain reksadana konvensional juga muncul reksadana yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, yang untuk 4

Muhir Fuady, Pasar Modal Moderen (Tinjauan Hukum), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 105. 5 Angka 1 huruf c Peraturan Nomor IX.A. 13: Penerbit Efek Syariah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Bapepam Dan LK Nomor Kep- 130/BL/2006 tanggal 23 November 2006.


selanjutnya dalam skripsi ini disebut reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. 6 Dalam kontek reksadana syariah, manajer investasi menawarkan produk – produk dari reksadana syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. 7 Dengan demikian reksadana syariah merupakan cara mudah bagi investor untuk berinvestasi karena dikelola oleh manajemen profesional, adanya diversifikasi investasi, transparansi informasi, likuid, dan yang lebih penting lagi dikelola berdasarkan prinsip – prinsip syariah. 8 Munculnya fenomena pasar modal berdasarkan prinsip syariah, termasuk di dalamnya reksadana syariah memerlukan adanya kebijakan yang harus didasarkan pada beberapa pertimbangan yang tepat dan proporsional. Kebijakan dimaksud bisa berasal dari Bapepam sebagai pemegang otoritas pengawasan di bidang pasar modal, pun bisa berasal dari bursa efek yang dalam kontek Undang – Undang Pasar Modal merupakan oragnisasi yang berwenang mengeluarkan peraturan teknis terkait dengan aktivitas perdagangan di lantai bursa, atau sering disebut sebagai Self Regulatory Organisation (SRO). Serta pengaturan terhadap reksadana syariah oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Selain itu, faktor pengawasan juga merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses implementasi kebijakan yang telah dibuat. Terlebih pada reksadana 6

Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hal. 2-3. Ibid., hal. 3. 8 Ibid. 7


syariah sebagai lembaga yang mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan dalam kegiatan – kegiatan yang bersiafat legal, serta harus senantiasa sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam reksadana syariah, mengenai proses pengawasan, selain dilakukan oleh Bapepam, juga dilakukan oleh DSN yang mengawasi terhadap ketaatan reksadana syariah dimaksud terhadap prinsip – prinsip syariah (sharia compliance) yang telah dituangkan dalam fatwa DSN. Secara internal juga perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan menjadi pengawas terhadap operasioanl reksadana yang dilakukan oleh manajer investasi. Tujuan dari adanya pengawasan ini untuk memberikan perlindungan kepada investor. Selain pengaturan melalui sarana kebijakan maka diperlukan juga sarana penunjang lainnya, yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, khususnya sektor lembaga keuangan. Adapun sarana penunjang yang dimaksud adalah dengan dibuatnya tatanan hukum yang mampu mendorong, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Pembentukan tatanan hukum tersebut merupakan bagian dari politk hukum nasional yang mengamanatkan untuk melakukan pembuatan dan perubahan dan tingkat kebutuhan masyarakat. 9 Pada dasarnya proses pembentukan dan perubahan produk hukum yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan refleksi dan sifat norma hukum sebagai suatu norma yang dinamis. Hukum sebagai alat kontrol sosial (social control) akan selalu berubah dan berkembang

9

Ibid., hal 4


seiring dengan berkembangnya suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh kaum Savignian yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat ideal adalah hukum yang akan selalu beradapatasi dengan tingkat perkembangan masyarakat. 10 Diundangkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) diharapkan dapat memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat khususnya untuk mendorong, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu dengan adanya UUPM diharapakan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar sehingga tujuan atau sasaran umum pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pasar modal memiliki peran strategis yaitu sebagai lembaga pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat termasuk investor kecil maupun menengah. Seiring dengan peran pasar modal tersebut, maka seringkali terdapat suatu persepsi yang muncul dalam benak masyarakat umum, terutama dari calon investor yang berasal dari golongan menegah, bahwa untuk dapat berinvestasi di pasar modal memerlukan modal yang cukup besar dan keahlian khusus untuk menganalisis pergerakan harga saham termasuk instrumen pasar modal lainnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan persepsi yang demikian, maka UUPM telah mengintrodusir suatu lembaga investasi baru yang dikenal dengan nama reksadana.

10

Ibid.


Dengan adanya lembaga reksadana diharapkan dapat menciptakan persepsi baru bahwa untuk berinvetasi di pasar modal sangat mudah dan modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Selain itu, munculnya lembaga reksadana juga merupakan simbol yang mempertegas persepsi bahwa pasar modal bukan merupakan wadah yang didominasi dan dimonopoli oleh investor – investor yang memiliki modal besar saja. Melalui reksadana, masyarakat strata menengah ke bawah dapat pula berpartisipasi untuk melakukan investasi dan juga menikmati keuntungan yang menjanjikan dari saham dan instrumen investasi lainnya. Hal tersebut juga seiring dengan tujuan utama pendirian reksadana untuk memperluas basis pemodal lokal, sehingga semakin luas basis tersebut maka semakin bekembang pula pasar modal di Indonesia. 11 Dalam perkembangannya, kemudian muncul bentuk inovatif dari lembaga reksadana yang mekanisme pengelolaanya didasarkan prinsip – prinsip syariah (Reksadana syariah). Munculnya reksadana syariah tersebut didorong oleh adanya keinginan

penerapan

sistem

bagi

hasil

dalam

mekanisme

pembagian

keuntungannya. Secara faktual sejak dibentuk pertama kali pada tahun 1997, pada kenyataannya eksistensi reksadana syariah berhasil menarik minat investor. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kenaikan nilai investasi reksadana syariah samapi dengan tahun 2003 sebesar 17 % (tujuh belas per seratus). 12 Kemudian untuk lebih mendukung kegiatan operasional reksadana syariah maka dibentuk

11 12

Ibid., hal. 5. Ibid., hah. 6.


pula indeks syariah di bursa efek yang lebih dikenal dengan nama Jakarta Islamic Index (JII) Reksadana syariah juga sering disebut dengan istilah Islamic Investment atau syariah Mutual Fund yang merupakan lembaga intermediasi yang membantu Surplus Uint (investor) dalam melakukan penempatan dana yang untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (reinvestment) kepada pihak – pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) sebagai tambahan modal kerja. Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan Islamic Investment Fund atau syariah Mutual Fund juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah. 13 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan reksadana syariah di Indonesia? 2. Bagaimanakah bentuk – bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui reksadana syariah? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui reksadana syariah?

13

Ibid.


C. Tujuan dan Manfaat Peneilitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaturan reksadana syariah di indonesia 2. Untuk menjelasakan bentuk pelaksanaan dari perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui reksadana syariah. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadapat investor dalam investasi melalui reksadana syariah. Selain dari tujuan di atas, penulisan skripsi ini juga memberikan manfaat antara lain: a. Secara Teoritis Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pandangan dan pemahaman baru tentang reksadana syariah yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan memperoleh return investasi dari sumber yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara syariah. b. Secara Praktis Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam reksadana syariah dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam reksadana syariah.


D. Keaslian Penulis Tinjauan yuridis tentang reksadana syariah sebagai alternatif investasi bagi investor yang diangkat menjadi judul, skripsi ini merupakan hasil karya Penulis sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya di fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara . Dilihat dari permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli dengan melihat dasar – dasar yang telah ada baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan dan dari media masa baik media cetak maupun media elektronik, yang dituangkan dalam skripsi ini. Bila ternyata suatu saat nanti terdapat judul yang sama dengan skripsi ini, setelah skripsi ini dibuat, maka akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya. E. Tinjauan Kepustakaan Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu investment of law. Dalam peraturan perundang – undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoretis tentang investasi. Fitzgeral, mengartikan investasi adalah “Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber – sumber (dana)


yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”. 14 Dalam defenisi tersebut, investasi dikontruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru. Kamaruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah “Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”. 15 Dalam defenisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. A.Abdurrahman, 16

mengemukakan

bahwa

investasi

(investment)

mempunyai dua makna, yakni: (1) Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda – benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor – faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. (2) Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda – benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 17 disebutkan yang dimaksud dengan investasi berarti: (1) Penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dan (2) jumlah uang atau modal yang ditanam.

14

Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelanggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), hal. 183. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Ed ke-4, hal. 386.


Dari berbagai pengertian investasi seperti tersebut di atas, tampak ada perbedaan istilah dengan “penanaman modal”. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikemukakan bahwa “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapat hasil. Hampir setiap hari kata “investasi” diperbincangkan banyak orang., tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah “Metod of purchasing asset in order to gain profit in the form of reasonably predictable income (dividen, interset or rentals) and/or appreciation over the long term”.18 Sejumlah hasil penanaman dana dalam jumlah tertentu yang sangat ditentukan oleh kemampuan memprediksi masa depan, memprediksi masa depan inilah yang membedakan istilah “investasi” dan “spekulasi”. Investasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak lansung. Investasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui pasar modal.

18

Abdul Manan., Op. Cit., hal. 185.


Reksadana sebagai salah satu instrumen pasar modal, merupakan salah satu alternatif investasi yang sangat menarik terutama pemodal yang memiliki dana yang relatif kecil. Iwan P Pontjawinoto mengatakan bahwa: 19 “Reksa dana adalah kumpulan dana dari pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan”. Karena itu pemodal harus mempelajari tujuan dan kebijakan investasi reksadana yang dicantumkan dalam prospektus. Prospektus adalah suatu dokumen yang berisikan keterangan yang dianggap penting dari suatu penawaran efek yang pasti akan terjadi. Dokumen tersebut akan digunakan untuk emiten dan para penjamin emisi untuk menarik minat pemodal penawaran efek. Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 (tiga) hal yang terkait dari defenisi tersebut

20

, yaitu: (1) adanaya

dana dari masyarakat investor; (2) dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek; (3) dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para investor, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Portofolio efek adalah kumpulan surat – surat berharga (obligasi) saham, surat – suart berharga komersial, dan lain – lain. 19

Marzuki Usman, Bunga Rampai Reksa Dana, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1997), hal.

20

Abdul Manan, Op.. Cit., hal. 150.

17.


Menurut pasal 1 angka 11 Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa “Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi. Dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatannya usahanya”. Sedangkan, makna umum dari reksadana syariah (Islamic Investment Funds) tidak jauh berbeda dengan makna reksadana pada umumnya. Yang membedakan reksadana konvensional dengan reksadana syariah terletak pada operasionalnya, dimana reksadana menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di reksadana digunakan dalam bentuk akad antara pemilik moda (rab al-mal) dengan manajer investasi (amil), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan pembagian hasil. Islamic Investment Fund

merupakan

lembaga intermediaris yang

membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsipprinsip syariah. Dengan demikian, reksadana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Oleh karena itu, reksadana syariah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi


dari perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariat Islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. 21 Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSNMUI/IX/2000, Reksadana Syariah adalah “Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/rabb al maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul maal, maupun antara manajer investasi

sebagai wakil

shahibul maal dengan pengguna investasi”. 22 Dari defenisi yang diuraikan di atas terdapat beberapa karakteristik reksadana syariah, 23 yaitu: 1. Batasan investasi reksadana syariah Batasan investasi reksadana syariah tidak akan membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatannya usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu perusahaan yang memproduksi, memakai atau memberikan jasa – jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. 2. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah - Dewan Nasional Syariah. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi agar sentiasa sesuai dengan syariah Islam.

21

Yusuf Muhammad, Bisnis Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hal. 178. Pasal 6 angka 1 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. 23 Htpp/:www. Portalreksadana.Com, Diakses pada tanggal 04 Januari 2010 22


3. Tata Cara Investasi Investasi dalam reksadana syariah dilakukan dengan menghindari Gharar (resiko yang tidak wajar) dan Masyir (bersifat judi). 4. Penyisihan Pendapatan Pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah Islam harus disisihkan dan akan dikeluarkan dalam laporan keuangan 5. Penyaluran Zakat Maal Manajer investasi menawarkan jasa untuk memotong zakat Maal para pemodal . F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian menganalisis hukum yang tertulis. 2. Data dan Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang, Peraturan Pemeintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Bahan – bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan jurisprudensi.


Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukm sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 3. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library Reseach). Penulis menggunakan suatu penelitian kepustakaan/library reseach. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, berupa perundang – undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku – buku, artikel – artikel baik dari surat kabar, majalah maupun media elektronik yang semua itu dimaksudkan untuk memperoleh data – data atau bahan – bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagi dasar dalam penelitian. 4. Analisis Data Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya


merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan: 24 a. Mengumpulkan bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. b. Memilih Kaidah – kaidah hukum/ doktrin yang sesuai dengan peneiltian. c. Mensistematisasikan kaidah – kaidah hukum, azas atau pasal atau doktrin yang ada. d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang dipakai dalam melakukan penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi bab – bab di uraikan sebagi berikut: BAB PERTAMA

: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

24

Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.4


BAB KEDUA

: PENGATURAN

REKSADANA

SYARIAH

DI

INDONESIA Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian reksadana syariah, sejarah reksadana syariah di Indonesia, jenis dan bentuk badan hukum reksadana, pengaturan reksadana syariah. BAB III

: BENTUK – BENTUK PELAKSANAAN PERJANJIAN (AKAD)

DALAM

MEKANISME

INVESTASI

REKSADANA SYARIAH Dalam bab ini akan diuraikan tentang para pihak dalam reksadana syariah, hak dan kewajiaban para pihak dalam reksadana syariah, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan reksadana syariah, bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui reksadana syariah. BAB KEEMPAT

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM

INVESTASI

MELALUI

REKSADANA

SYARIAH Dalam bab ini akan diuraikan tentang manfaat dan risiko investasi melalui reksadana syariah, Bapepam dan DSN sebagai lembaga pengawas, wanprestasi dalam perjanjian investasi melalui reksadana syariah, perlindungan hukum


terhadap investor dalam investasi melalui reksadana syariah. BAB KELIMA

: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupak jawaban dari permasalahan yang dikemukakan serta sara – saran atas jawaban permasalahan tersebut.


BAB I PENDAHULUAN. negara yang sedang berkembang (deveeloping countries). Adapun yang menjadi

Recommend Documents