BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Salah satu kebijakan dalam sektor ekonomi adalah pengembangan pasar modal yang sehat, transfaran dan efisien. Peningkatan peran di bidang pasar modal, merupakan suatu kebijakan dari pemerintah, dengan demikian maka jelaslah perlu adanya keseimbangan yang saling menunjang dalam segala bidang, sehingga saling memperkokoh satu sama lain 1 . Istilah “pasar modal” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “capital market”, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang dikeluarkan 2 . Jadi sama seperti di pasar-pasar lainnya, pasar modal merupakan tempat orang-orang melakukan perdagangan efek. Bursa efek merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan efek. Dalam Bab I Pasal 1 Angka 4 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUPM), dijelaskan mengenai definisi bursa efek sebagai berikut: “Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli
1
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia tahun 1999-2004. 2 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 10.
Universitas Sumatera Utara
efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Dengan demikian harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. 3 Untuk itu, secara operasional kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisian. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan sahari-hari pasar modal dilakukan oleh Bapepam sesuai dengan ketentuan dalam UUPM. Pasar modal perlu ada karena dapat merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara, serta menunjang perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Pasar modal merupakan sumber dana alternatif bagi pembiayaan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang merupakan tulang ekonomi suatu negara. Pasar modal muncul sebagai salah satu alternatif solusi pembiayaan jangka panjang. Disisi lain, dengan adanya pasar modal maka memberikan banyak kesempatan kepada perusahaan untuk go public, yang berarti pula memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki saham perusahaan tersebut. 4 Pasar modal adalah salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber
3
KSEP-ITB, Modul Pelatihan Dasar Pasar Modal Untuk Anggota Baru, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.1. 4 Ibid
Universitas Sumatera Utara
pembiayaan saja, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan. 5 Mengenai jual beli menurut pengertian yang diberikan oleh undangundang dalam hal ini KUH Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain, yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan.6 Dengan demikian, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 7 Menurut Pasal 613 KUH Perdata saham ditempatkan sebagai barang bergerak dan penyerahannya (levering) dilakukan dengan akta otentik ataupun dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dalam UUPT Pasal 56 angka 1 dikatakan bahwa pengalihan hak atas saham dilakukan dengan akta pengalihan. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa saham dapat dijadikan sebagai obyek jual beli namun pengalihan hak atas saham menurut UUPT harus dilakukan dengan akta pengalihan hak, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Penjualan saham akan menyebabkan terjadinya pengalihan hak atas saham dari penjual kepada pembeli saham. pengalihan hak atas saaham tersebut harus dilakukan berdasarkan Akta pengalihan Hak Atas Saham yang dapat dibuat dihadapan Notaris atau secara bawah tangan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 40 Tahun 5
M. Irsan Nasarudin, et. al., Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 27 6 I. G. Ray Widjaja, Merancang Suatu Kontrak (Teori dan Praktek), (Bekasi: Megapoin, 2004), hal. 150. 7 Ibid, hal. 150
Universitas Sumatera Utara
2007). Para pihak diharuskan untuk menyampaikan akta tersebut atau salinannya secara tertulis kepada Perseroan (Pasal 56 ayat (2)) dan kemudian Direksi Perseroan berkewajiban untuk melakukan pencatatan mengenai perubahan susunan pemegang yang saham yang terjadi akibat pengalihan hak atas saham tersebut serta memberikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Pasal 56 ayat (3)).
B. Permasalahan 1. Bagaimanakah mekanisme pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas? 2. Bagaimanakah manfaat pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas? 3. Bagaimanakah peran RUPS terhadap pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas?
C. Tujuan dan manfaat penulisan 1. Tujuan a. Untuk mengetahui mekanisme pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas b. Untuk manfaat pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas c. Untuk mengetahui peran RUPS terhadap pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas 2. Manfaat a. Teoritis
Universitas Sumatera Utara
Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan
akan
memberikan
kontribusi
pemikiran
serta
menimbulkan pemahaman tentang pengalihan saham perseroan terbatas yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Praktis Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama para pihak yang ingin melakukan pengalihan atas saham dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang hukum perusahaan yang berasas.
D. Keaslian Penulisan Penelitian mengenai “Peran RUPS terhadap Pengalihan Hak Atas Saham pada Perseroan Terbatas” ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis mengangkat tulisan ini karena ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Semua ini merupakan implikasi pengetahuan dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
E. Tinjauan Kepustakaan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merumuskan pengertian saham sebagai berikut: “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya”. Selanjutnya penjelasan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut: “Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang”. Berkaitan dengan rumusan ketentuan di atas, Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur sebagai berikut: “(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari konsep yuridis saham adalah sebagai berikut: (a) Bukti atas kepemilikan suatu Perseroan yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal Perseroan yang bersangkutan; 8 (b) memberikan
hak
kepada
pemiliknya
untuk
(i)
menghadiri
dan
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan; (ii) menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil 8
Steven H.Gifs, Law Dictionary, (Woodbury: Baron’s Educational Series Ind, 1984), hal.
584.
Universitas Sumatera Utara
likuidasi Perseroan; dan (iii) menjalankan hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham Perseroan menurut ketentuan UndangUndang; (c) memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang. Lebih lanjut lagi, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur sebagai berikut : “(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah; (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan; (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.
Rumusan Pasal di atas semakin mempertegas karakteristik saham yang harus memiliki nilai nominal yang dicantumkan dalam mata uang rupiah. Namun demikian, hal ini secara hukum dapat disimpangi sejauh diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nilai nominal bisa saja tidak sama dengan nilai pasar (harga pasar) dari saham yang bersangkutan, karenanya seseorang dapat menjual sahamnya dengan harga di atas nilai nominalnya, dimana hal ini sangat bergantung kepada nilai dari perusahaan itu sendiri pada saat saham tersebut dijual. 9 Pemegang saham akan mendapatkan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Sedangkan mengenai bentuk dari bukti kepemilikan atas saham tersebut, dapat diatur lebih 9
Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 36.
Universitas Sumatera Utara
lanjut dalam anggaran dasar Perseroan (Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).
F. Metode Penelitian Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalahmasalah yang ditimbulkan faktor tersebut. 10 1. Sifat dan Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengalihan dalam perseroan terbatas. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 11 Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.
10
Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hal. 1. 11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 57.
Universitas Sumatera Utara
Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumbersumber hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumendokumen terkait dan beberapa buku tentang pengalihan saham perseroan terbatas. 2. Sumber Data a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 12 Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang 12
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 19.
Universitas Sumatera Utara
digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. 4. Analisis Data Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I:
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat
Penulisan,
Tinjauan
Kepustakaan,
Metode
Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II :
Bab ini akan membahas perseroan terbatas sebagai badan hukum privat, yang memuat tentang pengertian perseroan terbatas, pendirian badan hukum perseroan terbatas, dan prosedur lahirnya badan hukum perseroan terbatas.
BAB III:
Bab ini akan membahas tentang kedudukan hukum saham dalam perseroan terbatas, yang mengulas tentang pengertian saham,
Universitas Sumatera Utara
saham sebagai surat berharga, jenis-jenis saham, dan modal dan saham perseroan terbatas. BAB IV:
Bab ini akan dibahas tentang peran RUPS terhadap pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas, yang membahas dan menganalisa mekanisme pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas, manfaat pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas, dan peran RUPS terhadap pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas
BAB V:
Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.
Universitas Sumatera Utara
