BAB I PENDAHULUAN. merupakan hakikat sebagai makhluk sosial. Proses interaksi tersebut bertujuan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kebutuhan individu untuk melakukan proses interaksi antar sesama merupakan hakikat sebagai makhluk sosial. Proses interaksi tersebut bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya membutuhkan suatu sistem untuk saling menghubungkan satu sama lain. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat untuk memfasilitasi masyarakat untuk mencapai apa yang diinginkan yang disebut transportasi. Sistem transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan.1 Dalam suatu sistem transportasi, banyak hal yang berkaitan. Hubungan antara jasa angkutan dengan manusia, dimana jasa angkutan melakukan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan melalui suatu perjanjian pengangkutan. Purwosutjipto merumuskan definisi perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian timbal balik

dimana

pengangkut

mengikatkan

diri

untuk

menyelenggarakan

pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau pennumpang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah biaya pengangkutan.2 Pengangkutan

merupakan

sarana

penting

dan

strategis

dalam

memperlancar arus barang, orang dan jasa serta mempunyai fungsi untuk 1

Balianzahab, Transportasi Sebagai Aktivitas. (http://balianzahab.wordpress. com/makalah-hukum/ diakses 10 November 2012) 2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 20

1 SKRIPSI

REALISASI PEMBAYARAN SANTUNAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM KECELAKAAN ANGKUTAN PENUMPANG LAUT

VICTOR SANDI QUARTIA


2

memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Di zaman modern ini, alat-alat pengangkutan kian beragam jenisnya, jenisjenis pengangkutan terbagi menjadi 4 macam, yaitu3: a. Pengangkutan Darat -

Pengangkutan darat melalui jalan umum (jalan raya)

-

Pengangkutan darat dengan kereta api

b. Pengangkutan Laut c. Pengangkutan Udara d. Pengangkutan Perairan Darat Seperti diketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dan dengan keadaan seperti itu untuk menghubungkan antara kota dengan kota lainnya, lebih-lebih antara pulau dengan pulau lainnya, pengangkutan laut merupakan sarana transportasi dibutuhkan, serta keberadaan pengangkutan laut yang memiliki harga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan udara, maka pengangkutan laut selalu diminati oleh masyarakat dan memiliki peranan yang penting sekali dalam konteks pengangkutan nasional. Berdasarkan kebutuhan yang semakin besar akan sarana pengangkutan laut, maka saat ini banyak sekali perusahaan milik negara maupun milik swasta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan angkutan laut. Dengan banyaknya perusahaan baik milik negara maupun swasta, persaingan untuk memperebutkan pemakai jasa angkutan laut turut meningkat. Selama persaingan yang terjadi adalah persaingan sehat, maka masyarakat sebagai pengguna jasa akan diuntungkan, karena masyarakat akan mempunyai banyak pilihan terhadap jasa 3

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengangkutan), jilid 3, cetakan VI, Djembatan, Jakarta, 2003, h. 2

SKRIPSI




3

angkutan laut yang akan digunakan. Selain itu, tarif angkutan tersebut juga semakin murah, karena perang tarif yang dilakukan di antara pelaku usaha pengangkutan laut tersebut untuk meminat pemakai jasa angkutan. Akan tetapi proses pengangkutan dengan harga murah tersebut terkadang menimbulkan konsekuensi efisiensi dalam segala aspek, terutama aspek kenyamanan dan keselamatan penumpang, dan dan hal tersebut secara tidak langsung menambah besar risiko timbulnya korban apabila terjadi suatu kecelakaan pada kegiatan pengangkutan laut. Dalam prakteknya, penyedia jasa angkutan laut belum optimal dan masih tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penumpang. Disamping faktor alam yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, efisiensi aspek pengangkutan yang dilakukan penyedia jasa angkutan tersebut semakin mempertinggi resiko timbulnya korban dalam kejadian kecelakaan angkutan laut. Maka, tidak mengherankan jika saat ini banyak sekali terjadi peristiwa kecelakaan angkutan laut yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian fisik dan material. Tabel 1.1.4 Data Kecelakaan Transportasi Laut Yang Diinvestigasi KNKT

4

SKRIPSI

www.dephub.go.id, diunduh pada tanggal 17 Maret 2013




4

Sebagai contoh, peristiwa tenggelamnya KMP Bahuga Jaya setelah bertabrakan dengan kapal tanker Norr Gastar di Selat Sunda pada tanggal 26 September 2012, dan Kecelakaan KM Putri Ayu di perairan laut Alang Maluku pada tanggal 16 Juni 2012. Kecelakaan-kecelakaan tersebut kebanyakan disebabkan oleh faktor teknis, namun tidak jarang pula terjadi kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh cuaca buruk atau faktor alam lainnya. Berdasarkan data yang diinvestigasi dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (Tabel 1.1), sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2012 telah terjadi 15 kecelakaan transportasi laut di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akibat terjadi kecelakaan-kecelakaan tersebut sudah tentu adalah timbulnya kerugian material, fisik, hilangnya mata pencaharian, hingga kehilangan jiwa. Bila menurut hukum pengangkut bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, maka pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun nonpenumpang yang mengalami kecelakaan. Namun apabila kecelakaan angkutan laut tersebut disebabkan oleh hal-hal teknis yang tidak disengaja atau bukan kelalaian

serta

tidak

mungkin

dihindarkan

oleh

pihak

penyelenggara

pengangkutan, maka penyelenggara pengangkutan dapat bebas dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan5.

5

SKRIPSI

Radiks Purba, Asuransi Angkutan Laut, Jakarta, Rineka Cipta, 1998. h.330




5

Gambar 1.16 Prosentase Faktor Penyebab Kecelakaan Laut Yang Diinvestigasi KNKT Tahun 2007 - 2012

Dari segi kemanusiaan dan perikemanusiaan, para penumpang yang menjadi korban itu perlu dibantu biaya pengobatan serta santunan terhadap yang meninggal diberikan kepada ahli warisnya. Maka dari itu, dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan meringankan penderitaan para korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum termasuk juga di dalamnya korban kecelakaan angkutan laut, pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (selanjutnya disebut UU No. 33 Tahun 1964). Sesuai konsiderannya, Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan alat transportasi umum. Jaminan sosial merupakan suatu penerapan perjanjian asuransi yang diberikan sebagai upaya untuk meringankan resiko yang dialami oleh masyarakat dan bersifat mutlak hak warga negara. 6

SKRIPSI

www.dephub.go.id, diunduh pada tanggal 17 Maret 2013




6

Dalam bukunya General Insurance, John M. Magee mengemukakan bahwa jaminan sosial merupakan asuransi wajib yang dimiliki oleh setiap penduduk di suatu negara.7 Pengertian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berhak memiliki perlindungan diri ketika mengalami resiko yang tidak diinginkan termasuk didalamnya resiko kecelakaan. Dalam ketentuan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan (selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 1965). Pada Pasal 8 PP No. 17 Tahun 1965, pengelolaan dan pengaturan dana pertanggungan wajib kecelakaan dilakukan oleh perusahaan negara yang ditunjuk oleh Menteri yang berwenang. Menteri yang berwenang ini adalah Menteri Keuangan yang selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan No. 337 / KMK.011 / 1981 Tentang Penunjukan Perum. Jasa Raharja Untuk Mengelola Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan. Perum Jasa Raharja saat ini telah berbentuk PT Jasa Raharja (Persero), dan misi pokoknya dalam menjalankan peraturan menteri keuangan tersebut ialah mengelola dana-dana yang dipungut dari para penumpang (iuran) dan sumbangan dari para pemilik kendaraan dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakan, khususnya sebagai penumpang angkutan laut yang mengalami kecelakaan. Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, ditetapkan bahwa setiap penumpang kendaraan angkutan umum, termasuk di dalamnya adalah angkutan 7

SKRIPSI

Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2006, h. 22




7

laut, untuk setiap perjalanannya diwajibkan membayar suatu iuran, yang disebut Iuran Wajib, yang dimaksudkan sebagai suatu pertanggungan kecelakaan selama dalam perjalanan. Dengan membayar iuran wajib tersebut di atas, maka penumpang alat angkutan umum termasuk juga penumpang angkutan laut sebenarnya telah menutup perjanjian pertanggungan kecelakaan. Dengan demikian bila penumpang mengalami kecelakaan maka korban atau ahli warisnya berhak untuk mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja (Persero). PT Jasa Raharja (Persero) seperti telah diuraikan diatas, merupakan perusahaan asuransi yang diberi tanggung jawab pemerintah untuk menyalurkan santunan melalui mekanisme asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum. Santunan tersebut diharapkan menjadi bantuan dari pemerintah sebagai tanggung jawab dan perwujudan jaminan hidup masyarakat kepada korban kecelakaan. PT Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan milik negara menganut prinsip sistem pelayanan publik, maka sedianya perusahaan tersebut dapat melayani masyarakat korban kecelakaan angkutan penumpang umum untuk mendapatkan santunan asuransi seperti yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, dalam pemberian santunan bagi korban kecelakaan angkutan laut, masih terdapat banyak permasalahan, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya santunan wajib bagi korban kecelakaan, kurangnya informasi mengenai pengajuan klaim, keengganan masyarakat untuk membayar suatu iuran tambahan, dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang mengakibatkan masih banyak korban angkutan laut yang tidak mendapat santunan atas kecelakaan yang dialaminya. Padahal, jika menurut peraturan-peraturan yang

SKRIPSI




8

berlaku, keberadaan santunan tersebut menjadi hak warga negara yang menjadi korban atas kecelakaan angkutan laut yang dialaminya.

1.2. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan dua permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1.

Bagaimanakah kedudukan santunan PT Jasa Raharja (Persero) dalam perjanjian pengangkutan penumpang laut?

2.

Bagaimanakah realisasi pembayaran santunan kepada korban kecelakaan angkutan penumpang laut oleh PT Jasa Raharja (Persero)?

1.3. Penjelasan Judul Skripsi ini berjudul “Realisasi Pembayaran Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Kecelakaan Angkutan Penumpang Laut”. Dari judul tersebut, penulis akan menjelaskan sebagai berikut: 1)

Yang

dimaksud

dengan

“Realisasi”

yaitu

proses

untuk

mewujudkan sesuatu hal yang telah direncanakan untuk menjadi nyata.8 “Pembayaran” diartikan sebagai segala cara (hal atau perbuatan) untuk memberikan uang atau ganti atas sesuatu yang harus dibayarkan kepada orang lain.9 Sedangkan “Santunan” menurut Peter Salim dan Yani Salim, santunan adalah sesuatu yang 8 9

SKRIPSI

http://kamusbahasaindonesia.org, diakses 11 November 2012 Ibid.




9

dipergunakan sebagai pengganti kerugian akibat kecelakaan atau kematian dan sebagainya yang biasanya berbentuk uang.10 Dalam skripsi ini, santunan merujuk pada santunan yang diberikan negara yang diperoleh dari iuran wajib penumpang angkutan yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Yang dimaksud dengan “PT. Jasa Raharja (Persero)” adalah Badan Usaha Milik Negara yang berhak melaksanakan kegiatan usaha di bidang perasuransian menurut PP Nomor 8 Tahun 1965. PT. Jasa Raharja (Persero) yang dahulu bernama Perum. Jasa Raharja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 337 / KMK.011 / 1981 Tentang Penunjukan Perum. Jasa Raharja Untuk Mengelola Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk

mengelola

dana

santunan

bagi

korban

kecelakaan

penumpang yang diperoleh dari iuran wajib penumpang angkutan umum. 2)

Yang dimaksud dengan “Kecelakaan” yaitu kejadian atau musibah yang tidak dikehendaki pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkut sehingga menimbulkan

10

Peter Salim, Yani Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 1991, dalam Indri Yanti, Skripsi Sarjana: Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang Dan Kaitannya Dengan Santunan Jasa Raharja Pada Kasus Kecelakaan Kereta Api, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001, h. 8

SKRIPSI




10

kerugian material, fisik, jiwa atau hilangnya mata pencaharian.11 “Penumpang

Angkutan

Laut”

adalah

penumpang

alat

transportasi umum melalui laut dengan tujuan tertentu. Dengan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengetahui proses perwujudan secara nyata dalam hal pemberian ganti rugi yang biasanya berupa uang kepada penumpang angkutan laut yang telah dirugikan dalam suatu peristiwa kecelakaan alat transportasi laut, oleh PT. Jasa Raharja (Persero), yang telah ditunjuk oleh negara untuk mengelola dan menyalurkan dana pertanggungan wajib penumpang angkutan umum yang mengalami suatu kecelakaan.

1.4. Alasan Pemilihan Judul Seiring dengan pesatnya pembangunan, maka dibutuhkan transportasi yang menghubungkan daerah satu dan daerah lain. Dengan kondisi geografis negara Indonesia yang berupa kepulauan, maka transportasi menggunakan angkutan laut lebih menguntungkan dari segi murahnya biaya, serta jangkauan wilayah tujuannya jika dibandingkan dengan angkutan darat maupun udara. Akan tetapi, selalu ada resiko dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia, begitupun dalam menggunakan angkutan laut, ada resiko kecelakaan yang selalu menyertai. Saat ini memang telah diterbitkan ketentuan yang mengatur tentang dana santunan bagi korban kecelakaan penumpang angkutan laut. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat yang menggunakan angkutan laut belum mengetahui 11

SKRIPSI

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., h. 253




11

tentang adanya santunan yang telah ditetapkan negara melalui salah satu badan usaha milik negara untuk meringankan beban penderitaan apabila terjadi suatu kecelakaan. Maka dengan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat umum terutama pengguna jasa angkutan penumpang laut dapat mengetahui keberadaan santunan dan hak-hak yang meliputinya.

1.5. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a.

Untuk mengetahui kedudukan santunan pemerintah bagi korban kecelakaan angkutan laut.

b.

Untuk mengetahui realisasi pembayaran santunan bagi korban kecelakaan angkutan laut oleh PT Jasa Raharja (Persero).

1.6. Metodologi Penelitian Sesuai dengan judul yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis menggunakan beberapa metode agar lebih mudah dalam memperoleh data yang diperlukan, antara lain: a.

Pendekatan Masalah Dalam

pembahasan

menggunakan

Pendekatan

penulisan

skripsi

ini,

Perundang-undangan

penulis (Statute

Approach), serta Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Pendekatan

Perundang-undangan

(Statute

Approach)

dilakukan dengan cara melihat ketentuan perundang-undangan

SKRIPSI




12

yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dilakukan dengan cara menafsir dan menelaah konsepkonsep hukum yang telah dikemukakan ahli-ahli dan sarjanasarjana di bidang hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam penelitian ini. b.

Sumber Bahan Hukum Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam penelitian ini, yakni Burgerlijke Wetboek (BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 33 tahun 1964, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, Undangundang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, Peraturan Menteri Keuangan No. 37 / PMK.010 / 2008 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 337 / KMK.011 / 1981. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, hasil karya sarjana hukum, artikel-artikel hukum dalam media cetak dan elektronika, serta website-website yang

berisikan teori-teori,

konsep-konsep, dan pendapat-pendapat para ahli mengenai judul dan permasalahan yang dibahas. c.

SKRIPSI

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum




13

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum disini dilakukan dengan cara mengidentifikasikan peraturan perundangundangan, perjanjian tertulis, dan melakukan studi kepustakaan serta media elektronik yang berkaitan dengan materi yang dibahas. d.

Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode analisa dengan menganalisis sumber bahan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur-literatur, dan bahanbahan lain yang terkait kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dari kesimpulan yang bersifat umum tersebut kemudian dibahas, diulas, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya untuk mencari dan menemukan sebuah kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Diawali oleh Bab I mengenai pendahuluan yang diuraikan secara garis besar latar belakang timbulnya permasalahan yang masing-masing permasalahan akan dibahas dalam masing-masing bab permasalahan. Dalam bab ini juga dipaparkan uraian tentang penjelasan serta alasan pemilihan judul serta metodologi penelitian yang merupakan cara berpikir dalam melakukan analisa dalam pembahasan tiap bab sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Pada akhir Bab I dibahas mengenai sistematika kerangka penulisan skripsi ini.

SKRIPSI




14

Selanjutnya pada Bab II akan dibahas mengenai kedudukan santunan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam kegiatan pengangkutan penumpang laut, didahului dengan sub bab pertama yang mengupas mengenai terbentuknya perjanjian pengangkutan laut. Pada sub bab kedua akan dibahas mengenai keberadaan santunan kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam perjanjian pengangkutan penumpang laut. Pada Bab III akan dibahas mengenai realisasi pembayaran santunan wajib oleh PT Jasa Raharja. Pembahasan diawali dengan sub bab pertama yang membahas tentang tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam kecelakaan angkutan penumpang laut. Kemudian pada sub bab kedua akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Dalam sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai realisasi pembayaran santunan wajib dalam kecelakaan angkutan penumpang laut. Sebagai penutup dalam Bab IV akan dituangkan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang diurai dalam bab-bab sebelumnya. Bagian penutup ini akan memaparkan analisa dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini sekaligus saran agar permasalahan yang mungkin timbul maupun mengenai harapan penulis terhadap penyusunan skripsi ini dapat tercapai.

SKRIPSI



BAB I PENDAHULUAN. merupakan hakikat sebagai makhluk sosial. Proses interaksi tersebut bertujuan

Recommend Documents