BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat menjadikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu kebutuhan primer bagi setiap orang untuk mengikuti persaingan global. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan sebuah kenyataan perkembangan peradaban dunia yang memberikan banyak akses bagi terjadinya perubahan pola kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Kemajuan suatu negara didukung oleh sistem teknologi informasi yang mapan karena penguasaan terhadap informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara. Apabila satu negara ingin maju dan tetap eksis dalam persaingan global, maka negara tersebut harus menguasai informasi. Pentingnya peran teknologi informasi bagi suatu negara yaitu teknologi informasi mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dapat menambah wawasan dalam waktu yang singkat, dapat memudahkan transaksi bisnis karena memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam bertransaksi,
1
2
di mana dunia semakin menjadi tanpa batas (borderless) dan teknologi informasi pada saat sekarang ini sudah menjadi alat untuk menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah sukses mengawali perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial, yang notabene pada awalnya bertransaksi dan bersosialisasi dilakukan dengan menggunakan cara konvensional menjadi transaksi dan sosialisasi secara elektronik. Di era globalisasi dan informasi ini penguasaan terhadap informasi tidak cukup hanya sekedar menguasai, diperlukan kecepatan dan ketepatan dari masyarakat maupun pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengimbangi cepatnya perkembangan kemajuan teknologi di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi dianggap dapat membawa suatu keuntungan serta perubahan bagi suatu negara, demikian juga halnya dengan Indonesia. Pemerintah membentuk suatu perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE sekaligus menjadi payung hukum bagi terselenggarakannya pelayanan jasa dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan hukum secara sadar untuk dipakai sebagai instrument merupakan salah satu ciri yang menonjol dari hukum modern (law as a tool of social engineering), disamping ada fungsi lain dari hukum yaitu sebagai alat control (law as a tool of social control).1
1
Suteki, 2013, Hukum dan Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis, Thafa Media, Yogyakarta, h.19.
3
Globalisasi dalam dunia ekonomi khususnya dalam dunia perdagangan adalah salah satu aspek kehidupan yang mendapatkan imbas dari kehadiran media komunikasi yang cepat dan handal sehingga aktivitas bisnis di berbagai negara cenderung meningkat. Berkenaan dengan adanya peningkatan aktivitas bisnis di berbagai negara sebagai dampak dari penggunaan informasi dan komunikasi maka sudah barang tentu hal ini akan berimbas juga pada munculnya percepatan baik itu dalam sistem pelayanan jasa dan dalam sektor pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan, seperti di Indonesia.2 Notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan jasa untuk melayani
masyarakat
diharapkan untuk
tidak
ketingggalan serta mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi ini. Notaris juga dituntut agar semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang dalam perkembangannya melahirkan konsep electronic notary dan cybernotary. Penelitian yang dilakukan oleh Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah “electronic notary” digulirkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS (Trade Electronics Data Interchanges System) legal workshop pada Konferensi EDI yang diselenggerakan oleh European Union tahun 1989 di Brussel. Esensinya adalah bahwa adanya suatu pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Lebih jauh Lawrence Leff mengemukakan bahwa yang dikonsepkan oleh ABA (American Bar Association)
2
R.A. Emma Nurita, 2012, Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 13.
4
dengan
“Cybernotary”
adalah
seseorang
yang
mempunyai
kemampuan
spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.3 Konsep electronic notary atau cybernotary di Indonesia masih mengalami perdebatan dari berbagai kalangan karena meskipun perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah memungkinkan bagi notaris untuk berperan didalamnya, namun hambatan datang dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagai payung hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
UUJN
yang
diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dibangun dengan mekanisme konvensional bukan berbasis teknologi seperti sekarang ini, di mana transaksi sudah tidak lagi dilakukan secara berhadap-hadapan melainkan dengan dimanfaatkannya perkembangan teknologi informasi saat ini para pihak dapat melakukan transaksi walaupun tidak bertemu langsung secara fisik. Pembaharuan terhadap Undang-Undang ini terus dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maka dikeluarkanlah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris Indonesia harus mampu untuk memberikan sinergi dan harmoni yang kuat terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tanah air. Melalui penerapan konsep cybernotary diharapkan masa yang akan
3
Edmon Makarim, 2013, Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajiang Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, Rajawali Pers , Jakarta, h. 11.
5
datang, notaris Indonesia dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia.4 Dalam sistem hukum di Indonesia, Notaris mempunyai peranan penting salah satunya adalah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang berdasarkan kepercayaan dan penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Jaminan fidusia adalah hak agunan atau jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokoknya. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tersebut wajib didaftarkan. Tujuan dari pendaftaran fidusia yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan
4
Emma Nurita, op.cit., h. 9.
6
pihak ketiga lainnya.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Jaminan Fidusia. Namun sistem pendaftaran tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena besarnya jumlah permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk tiap harinya tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga terjadi penumpukan arsip pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi kepastian penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena itu, Pemerintah terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa di dalam era globalisasi perkembangan teknologi informasi. Dan terbukti pada bulan Maret 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meluncurkan program pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System). Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam database Ditjen AHU sehingga asas publisitas semakin meningkat. Pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi oleh pemohon. Setelah pengisian formulir pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pemohon mencetak bukti pendaftaran
5
Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut dengan Rachmadi Usman I), h. 200.
7
dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia melalui Bank Persepsi. Setelah melakukan pembayaran, pemohon mencetak sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Namun dalam prakteknya, Sertifikat Jaminan secara Elektronik (Online System) tidak memuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUJF, hanya terdapat bunyi “sesuai akta notaris…”. Dalam hal ini jelas tidak adanya kepastian hukum mengenai sertifikat jaminan fidusia yang dicetak (print out) oleh pemohon. Hal ini akan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dari sertifikat jaminan fidusia mengingat adanya sertifikat jaminan fidusia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia maupun pemberi fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SYSTEM)”
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain : 1. Apa dasar hukum pihak Notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) ?
8
2. Bagaimana kepastian hukum sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) terkait dengan keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik ?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Adanya pembatasan ruang lingkup masalah yang akan dibahas umumnya dipergunakan agar tidak adanya pembahasan yang berlebihan dan ada kesesuaian antara pembahasan dengan permasalahan, maka dirasa perlu memberikan batasanbatasan permasalahan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia . Adapun yang akan dibahas yaitu pertama-tama akan dibahas mengenai dasar hukum pihak notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system). Sedangkan permasalahan kedua yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana kepastian hukum sistem pendaftaran fidusia secara elektronik (online system) terkait dengan keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
1.4. Orisinalitas Penelitian Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah: Tabel I No mor
1.
Peneliti
Judul
Anak Agung
“Peranan Kantor
Sagung Ayu
Wilayah Hukum
Gita Santini,
Dan HAM Provinsi
Rumusan Masalah 1. Bagaimana kewenangan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam
9
2.
1003005205,
Bali Berkaitan
melakukan pendaftaran
Fakultas
Dengan Pendaftaran
Hukum
Jaminan Fidusia
2. Apakah dapat dilakukannya
Universitas
Yang Dilakukan
pendaftaran jaminan fidusia
Udayana,
Setelah Debitur
setelah debitur wanprestasi ?
tahun 2014
Wanprestasi”.
Putu Edgar
“ Pengaturan Surat
Tanaya,
Pengalihan Piutang
surat pengalihan piutang atas
0903005170,
Atas Nama (Cessie)
nama (Cessie) yang dibuat
Fakultas
Yang Dibuat
dibawah tangan berkaitan
Hukum
Dengan Akta
dengan Undang-Undang
Universitas
Dibawah Tangan
Udayana,
Dikaitkan Dengan
tahun 2013
Undang-Undang
surat pengalihan piutang atas
Nomor 42 Tahun
nama (Cessie) yang dibuat
1999 Tentang
dibawah tangan berkaitan
Jaminan Fidusia”.
dengan Undang-Undang
jaminan fidusia ?
1. Bagaimanakah keabsahan
Jaminan Fidusia? 2. Bagaimanakah akibat hukum
Jaminan Fidusia?
10
3.
Gede Fajar
“Akibat Hukum
Bagyastra,
Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia dalam
Fakultas
Tidak Didaftaran
pemberian kredit pada PT.
Hukum
Pada Kantor
Universitas
1. Bagaimana pembebanan
Bank BPD Bali ?
Departemen Hukum 2. Akibat hukum apakah yang
Udayana,
Dan HAM Di
tahun 2009
Denpasar”.
timbul apabila pembebanan jaminan fidusia tidak didaftarkan kepada Kantor Departemen Hukum dan HAM?
Tabel II No
Peneliti
1.
Ni Nyoman
Judul
Rumusan Masalah
“Kepastian Hukum 1. Apa dasar hukum pihak
Ratih Kesuma
Sistem Pendaftaran
Notaris dalam melakukan
Dewi,
Jaminan Fidusia
pendaftaran jaminan fidusia
1103005095,
Secara Elektronik
secara elektronik (online
Fakultas
(Online System)”.
system) ?
Hukum
2. Bagaimana kepastian hukum
Universitas
sistem pendaftaran jaminan
Udayana, tahun 2015
fidusia secara elektronik (online system) terkait dengan keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik ?
11
1.5. Tujuan Penelitian Tujuan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan suatu hasil, demikian pula halnya dengan setiap penulisan skripsi, haruslah mempunyai tujuan yang dapat di pertangung jawabkan. Dengan demikian tujuan penelitian
ini
adalah sebagai berikut : 1.5.1. Tujuan Umum 1. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Hukum Jaminan. 2. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Hukum Jaminan Fidusia, Jabatan Notaris dan Perjanjian Kredit. 1.5.2. Tujuan Khusus 1. Untuk memahami dasar hukum pihak notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) karena selama ini belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan notaris di dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia. 2. Untuk memahami kepastian hukum sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) terkait dengan keabsahan dari sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.
1.6. Manfaat penulisan 1.6.1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam studi hukum perdata, khususnya hukum jaminan, serta untuk menambah wawasan tentang dasar hukum pihak notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara
12
elektronik (online system) dan kepastian hukum sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) terkait dengan keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. 1.6.2. Manfaat praktis Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberi informasi mengenai dasar hukum pihak notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) dan kepastian hukum sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) terkait dengan keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.
1.7. Landasan Teoritis Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.6 Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah di bawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapi. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang berdasarkan kepercayaan dan penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Jaminan fidusia adalah hak agunan atau jaminan atas benda 6
Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h. 6.
13
bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokoknya. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF dinyatakan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tersebut wajib didaftarkan. Tujuan dari pendaftaran fidusia yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Jaminan Fidusia. Di dalam UUJF tidak dinyatakan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system). Namun pada tahun Maret 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meluncurkan program pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System). Jaminan Fidusia adalah sub sistem hukum jaminan kebendaaan. Jaminan kebendaan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena kaitannya sangat erat,
14
terutama dalam jaminan kebendaan. Di dalam literatur jaminan selalu dikaitkan dengan hak kebendaan, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) jaminan merupakan hak kebendaaan dan merupakan bagian dari hukum benda yang diatur dalam BUKU II KUHPdt. Apabila melihat sistematika KUHPdt, maka akan terlihat seolah-olah jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan tersebut terdapat dalam Buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (Persoonlijke zekerheidsrechten, personal guaranty) seperti perjanjian penanggungan (Bortoght) di dalam KUHPdt merupakan suatu jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III tentang perikatan. Dalam keanekaragaman bidang hukum yang mengatur mengenai hukum benda terdapat beberapa asas umum yang melandasinya. Asas umum dalam KUHPdt antara lain: 1.
Asas tertutup Bahwa tidak dapat dibuat hak kebendaan baru selain yang telah disebut secara limitatif dalam undang-undang. Asas ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam hak kebendaan.
2.
Asas absolut Bahwa hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun, setiap orang harus menghormati hak tersebut.
3.
Asas dapat diserahkan Bahwa pemilikan benda mengandung wewenang untuk menyerahkan bendanya.
15
4.
Asas mengikuti (Droit de suite) Bahwa hak kebendaan akan mengikuti bendanya di tangan siapapun berada.
5.
Asas publisitas Bahwa pendaftaran benda merupakan kepemilikan.
6.
Asas individual Bahwa objek hak kebendaan hanya terhadap benda yang dapat ditentukan.
7.
Asas totalitas Bahwa hak milik hanya dapat diletakkan terhadap benda secara totalitas atau secara keseluruhan dan tidak dapat pada bagian-bagian benda.
8.
Asas pelekatan (asesi) Asas yang melekatkan benda pelengkap pada benda pokoknya.
9.
Asas besit merupakan title sempurna Asas ini berlaku bagi benda bergerak dan terdapat dalam Pasal 1977 KUHPdt. Asas ini hanya berlaku bagi benda bergerak tidak atas nama ataupun tidak terdaftar. Sedangkan terdapat 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana
dipaparkan berikut ini: 1.
Asas Publisitas (Publicitet) Asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus
didaftarkan.pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran
hak
tanggungan
di
Kantor
Badan
Pertanahan
Nasional
Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia
16
pada Kantor Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat pendaftaran dan pencacat balik nama yaitu syahbandar. Asas Publisitas merupakan salah satu ciri jaminan hutang modern dengan tujuan semakin terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan agar pihak debitur tidak dapat mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal.7 2.
Asas Specialitet Bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan
atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. 3.
Asas tak dapat dibagi-bagi Asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapt dibaginya hak
tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. 4.
Asas inbezittstelling Barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
5.
Asas horizontal Bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat
dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.
7
Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 30.
17
Bangunannya milik dari yang besangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai. Beberapa prinsip utama dalam Jaminan Fidusia yakni: 1.
Pemegang fidusia berfungsi sebagai jaminan bukan sebagai pemilik sebenarnya
2.
Pemegang fidusia berhak untuk mengeksekusi barang jaminan jika ada wanpestasi dari debitor
3.
Objek jaminan fidusia wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia jika hutang sudah dilunasi
4.
Jika hasil eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi
Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia. Jaminan fidusia mempunyai sifat dan asas, sifat-sifat tersebut antara lain yaitu jaminan kebendaan dan perjanjian ikutan (accesoir), sedangkan asas-asas jaminan fidusia antara lain sebagai berikut: 1.
Asas hak mendahului dimiliki oleh Kreditur
2.
Asas objek jaminan fidusia yang mengikuti bendanya
3.
Asas jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan
4.
Asas objek jaminan fidusia terhadap utang kontijen
18
5.
Asas objek jaminan fidusia pada benda yang akan ada
6.
Asas objek jaminan fidusia diatas tanah milik orang lain
7.
Asas objek jaminan fidusia diuraikan lebih terperinci
8.
Asas Pemberi Jaminan Fidusia harus kompeten
9.
Asas Jaminan Fidusia harus didaftarkan
10. Asas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh Kreditur. 11. Asas bahwa jaminan fidusia mempunyai hak prioritas 12. Asas bahwa Pemberi Fidusia harus beritikad baik 13. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Semua asas-asas yang tercantum dalam jaminan fidusia mencerminkan bahwa hukum jaminan fidusia mempunyai karakter dan keunikan tersendiri yang perlu diteliti sedemikian rupa. Masih banyak kelemahan dalam pembentukan UUJF dan pengaturannya serta penafsirannya. Untuk melaksanakan asas-asas tersebut di atas seharusnya dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris, antara Pemberi Fidusia atau Debitur dengan Penerima Fidusia atau Kreditur, haruslah dibuat dengan lengkap. Dimulai dengan penandatanganan perjanjian pokok, Surat Kuasa untuk mendaftarkan fidusia dari Penerima Fidusia kepada Notaris atau karyawan Notaris. Surat Kuasa pendaftaran tersebut dapat disubstitusikan kepada karyawan Notaris, apabila didalam Surat Kuasa tersebut Penerima Fidusia hanya memberikan kuasanya kepada Notaris. Proses pembuatan akta jaminan fidusia tidak lantas berhenti sampai tahap pembuatan akta Jaminan
19
Fidusia saja, namun proses pendaftaran jaminan fidusia sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap para pihak.
1.8. Metode Penelitian 1.8.1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah penilitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengidentikkan penelitian hukum normatif tersebut sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.8 1.8.2. Jenis Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum pada umumnya adalah ”pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konsep hukum (conceptual
approach)”.9
Pendekatan
Undang-Undang
(statue approach)
dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-
8.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 12. 9
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, (selanjutnya disebut dengan Peter Mahmud Marzuki I), h. 93.
20
Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.10 Sedangkan pendekatan konsep hukum (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrindoktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.11 Berdasarkan jenis-jenis pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan UndangUndang (the statute approach) karena pengkajian difokuskan terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundangundangan yaitu aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Selain itu, digunakan pendekatan konsep (conceptual approach) karena permasalahan hukum dalam penelitian ini dikaji menurut konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin/pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pakar/sarjana hukum. Konsep artinya ”pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang obyek, proses, ataupun sesuatu melalui
10
Ibid.
11
Ibid, h. 95.
21
bahasa. Konsep itu dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri dan kriteria”.12 1.8.3. Sumber Bahan Hukum Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan penulis mendapatkan bahan hukum melalui : a.
Bahan Hukum Primer Suatu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum yang diperoleh tidak secara langsung dari sumb er pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan hukum yang sudah terdokumenkan. Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat
Jaminan Fidusia secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem
12
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut dengan Abdulkadir Muhammad I), h. 78.
22
Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. b.
Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, artikel, majalah, internet dan surat kabar yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan menurut metode sistematis serta dicatat pada sebuah buku yang diperuntukkan khusus untuk pengumpulan bahan hukum dan pada buku tersebut dicatat konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. 1.8.5. Teknik Analisa Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Pada akhirnya disajikan secara deskriptif kualitatif.
