BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh pemerintah dengan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangatlah penting, karena diselenggarakannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional tidak mungkin tanpa hal ini. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri yaitu : penerimaan minyak bumi dan gas (migas), dan penerimaan bukan migas yaitu : penerimaan sector pajak dan bukan sector pajak. Dalam hal ini peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak penting bagi pemerintah. Pemerintah dari tahun ke tahun mencoba meningkatkan penghasilan dari sector pajak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan pemerintah dari sector perpajakan merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang bersifat stabil dan dinamis. Pungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, dan juga disertai sanksi dan denda bagi siapapun yang tidak mematuhinya. Tiap perusahaan tentunya menginginkan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutangnya. Dilain pihak pemerintah juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya dari sector pajak, yang memang merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar, yaitu dengan cara menambah objek yang dapat dijadikan obyek pajak.
1
2
Oleh karena itu setiap wajib pajak badan yang ada saat ini di Indonesia mencari cara untuk meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara-cara yang legal tentunya. Hal ini lazim disebut dengan tax planning. Tujuan pokok dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undangundang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai partisipan atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (tindak pidana fiscal) karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Menurut suandy (2008) ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu : 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri. 2.
Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
3
3.
Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya.
Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen strategic perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategic yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (opportunity loss) karena terlalu cepat membayar. Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan, di satu sisi, dan penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan sehari-hari di sisi lain, maka penulis untuk meneliti tentang perencanaan pajak. Namun, perencanaan pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak yang dimaksudkan sebagai suatu perencanaan yang dikaitkan antara proses pemilihan pendapatan yang akan diterima Wajib Pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, serta biaya – biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai undang-
4
undang perpajakan yang dihubungkan terhadap upaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang akan disetorkan ke pemerintah, dan juga agar pengeluaran kas yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak bisa dialokasikan untuk pengadaan sumber daya baru bagi perusahaan atau untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. 1.2. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
CV
Soehendro
melaksanakan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan dengan menggunakan tax planning secara lengkap, benar, dan tepat waktu sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. 2.
Bagaimana pelaksanaan tax planning yang baik dan benar dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki CV Soehendro sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
5
1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1. Mengetahui Bagaimana CV Soehendro melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan tax planning secara lengkap, benar, dan tepat waktu sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. 2. Mengetahui apakah pelaksanaan tax planning yang baik dan benar dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki CV Soehendro sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini : 1. Manfaat Teoritis manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan dalam hal analisa penerapan perencanaan pajak penghasilan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghindari sanksi – sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang – undang
6
perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya yang up to date. Selain itu sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dalam mencapai laba semaksimal mungkin melalui perencanaan pajak. b. Bagi penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan perencanaan pajak penghasilan yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimal melalui perencanaan perpajakan. c. Bagi perguruan tinggi, untuk menambah khasanah perbendaharaan pustakaan. d. Bagi pihak lain, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dimasa yang akan datang.
