BAB I PENDAHULUAN. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai peserta didik yang

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Sekolah dibangun sebagai wahana pendidikan formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai peserta didik yang mampu melahirkan nilai-nilai kehidupan secara pribadi dalam menciptakan iklim budaya sekolah yang penuh makna. Menurut Wijaya dan Rusyan (1992:2) sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab untuk terus untuk terus mendidik siswanya. Sekolah menyelenggararakan proses belajar mengajar dengan merealisasikan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sekolah merupakan sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan kompetensikompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang diperlukan peserta didik untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pembelajaran yang mengembangkan misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai usaha sadar dalam “nation and character building”. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia

(Winataputra

dan

Dasim

Budimansyah,

2007:i).

Pendidikan

Kewarganegaraan berfokus pada tiga komponen dasar pengembangan, yaitu (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) watak atau karakter kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan mata pelajaran wajib pada semua jenjang persekolahan yang memiliki visi sebagai sarana Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2

pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga negara, dan mengemban misi membetuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sangup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam paradigma baru, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value based education” dengan kerangka sistemik sebagai berikut: Pertama, secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua,

secara

teoretik

memuat

dimensi-dimensi

kognitif,

afektif,

dan

psikomotorik (civic knowledge, civic skills, dan civic disposition) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konnsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilainilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan seharihari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007:86). Pendidikan Kewarganegaraan mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi, yakni demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum diatas segalanya (supremacy of law/rule of law) yang didasarkan pada pondasi Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3

sepuluh pilar demokrasi (the ten pillars of Indonesian constitutional democracy) yang menjdi dasar pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang baru. Sanusi (1999:5-6) mengidentifikasi kesepuluh pilar tersebut meliputi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Hak asasi manusia; (3) Kedaulatan rakyat; (4) Kecerdasan rakyat; (5) Pemisahan kekuasaan negara; (6) Otonomi daerah; (7) Supremasi hukum (rule of law); (8) Peradilan yang bebas; (9) Kesejahtraan rakyat; dan (10) Keadilan sosial. Kesepuluh pilar tersebut digali dari falsafah bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara RI Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Adapun tujuan mata pelajaran PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: Pertama, berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara tegas dalam kegiatan berwarga negara, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter- karakter warga negara

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

Keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalm pencaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk konstitusi disekolah adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah aturan sekolah yang wajib diketahui, dipahami, dan Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4

dilaksanakan atau ditaati oleh seluruh siswa. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang melanggar. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran berkonstitusi dalam lingkungan yang lebih sempit masih kurang. Padahal kesadaran berkonstitusi dilingkungan yang lebih sempit dapat menjadi tolak ukur dan modal dasar dalam mencapai kesdaran konstitusi dilingkungan yang lebih luas. Salah satu contoh, siswa masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas. Oleh karena itu kesadaran berkonstitusi mulai dari lingkungan yang lebih sempit sampai lingkungan yang lebih luas mutlak diperlukan supaya tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan salah satu bentuk konstitusi tertulis yang berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dan landasan utama bagi peraturan perundangundangan di bawahnya serta kehidupan bangsa dan negara (Djahiri, 1971, Riyanto, 2000). Budiardjo (1981:105) menyatakan bahwa undang-undang dasar adalah hukum tertinggi (supreme law) yang harus ditaati, baik oleh rakyat maupun alat perlengkapan negara. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah UUD NRI 1945 harus dijadikan landasan serta diimplementasikan dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa, dan bernegara, baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia (Asshiddiqie, 2007:13). Kesadaran berkonstitusi merupakan kesadaran warga negara akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, baik sebagai perorangan maupun kelompok

(Asshiddiqie,

2008:11).

Lebih

lanjut

Asshiddiqie

(2008:12)

menyatakan bahwa dalam kesadaran berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, Winataputra (2007:39) Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

5

mengemukakan bahwa kesadaran berkonstitusi menunjukan kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan citacita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran berkonstitusi merupakan kesadaran untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi secara murni dan konsekuen. Kesadaran berkontitusi warga negara tidak lahir dengan sendirinya, tetapi harus dibina dan ditumbuhkan. Dalam perspektif hukum, untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi warga negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ; 1) identifying constitutional norms and specifying their meaning; dan 2) crafting doctrine or developing standards of review (Fallon, 2001:37-38). Hal tersebut menunjukan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi diperlukan pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi mutan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi warga negara untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sbagai rujukan dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa dan bernegara. Hal senada, sambutan dalam rangka temuwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia di Jakarta tanggal 7-9 Appril 2005, Jimly Asshiddiqie dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tidak mudah memperkenalkan dan menyadarkan orang akan hak-hak dan kewajibankewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara. Upaya penyadaran atau „conscientisation‟ membutuhkan waktu yang tidak sebentardan memerlukan keterlibatan aktor yang luas dan banyak pula. Dan setiap lembaga resmi maupun lembaga tidak resmi, tokoh politik dan tokoh masyarakat diharapkan dapat bergotong royong bersama-sama dan sendiri-sendiri mengambil peran dan Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

6

tanggung jawab kebangsaan guna membangun dan meningkatkan kesadaran bernegara berdasarkan UUD 1945 secara luas. Inilah yang kita namakan sebagai pendidikan bernegara berdasarkan UUD atau konstitusi, yang biasa disebut juga „civic education‟ atau pendidikan kewaarganegaraan Apabila warga negara telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan sendirinya ia

dapat

mengetahui

dan mempertahankan

hak-hak

konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Selain itu, warga negara dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945, baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi (Asshiddiqie, 2008:11). Jika hal itu dapat diwujudkan, berarti telah terbentuk warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Rendahnya kompetensi warga negara untuk memahami dan melaksanakan ketentuan UUD NRI 1945 merupakan penyebab terjadi pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Selaras dengan hasil penelitian Winataputra (2001) yang menunjukan bahwa salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh warga negara adalah memahami kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis atau tidak tertulis) dalam

kehidupan

berwarga

negara,

berbangsa

dan

bernegara.

Dalam

kenyataannya, kompetensi warga negara dalam aspek ini masih rendah, padahal kompetensi tersebut merupakan kompetensi paling ideal yang harus dimiliki warga negara. Kenyataan ini dikarenakan terbatasnya informasi bagi warga negara Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

7

tentang konstitutusi, yang dalam banyak hal dianggap sebagai sesuatu yang bukan urusannya. Sikap tersebut didorong oleh anggapan bahwa konstitusi tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya penyadaran agar UUD NRI 1945 dapat diimplemntasikan dalam setiap kehidupan warga negara Indonesia atau Living Constitution (Hasibuan, 1996; Riyanto, 2000; Asshidiqie, 2008). Kondisi tersebut dapat diwujudkan apabila penerimaan segenap warga negara Indonesia terhadap UUD NRI 1945 benar-benar murni dan konsekuen, serta ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan. Dengan kata lain, warga negara telah memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini yang ada kaitanya dengan pemahaman warga negara terhadap konstitusi adalah semakin meluasnya materi muatan dalam UUD NRI 1945 sebagai dampak dari dilakukannya perubahan konstitusi sebanyak empat kali (Tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002). Sebelum perubahan, UUD NRI 1945 berisi 71 butir ketentuan. Setelah perubahan, UUD NRI 1945 berisi199 butir ketentuan atau bertambah sekitar 141%. Dari 199 butir ketentuan yang masih asli tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), sedangkan selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan (88%) merupakan materi baru. Hal tersebut menyebabkan paradigma pemikiran yang tekandung dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 juga berbeda dari paradigma yang terkandung dalam naskah asli, ketika UUD NRI 1945 pertama kali disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Seandainya semua warga negara Indonesia sudah mengetahui seluruh isi UUD NRI 1945 sebelum perubahan, sebenarnya pada saat sekarang ini hanya mengetahui 25 butir ketentuan (12%) Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

8

dari UUD NRI 1945, sedangakan 174 butir ketentuan (88%) masih banyak belum dimengerti (Budimansyah dan Suryadi, 2008:83). Itulah sebabnya perlu sungguhsungguh untuk melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Implementasi UUD NRI 1945 tersebut dewasa ini masih dihadapkan berbagai tantangan, diantaranya mengenai munculnya gerakan sparatisme di beberapa wilayah atau daerah di Indonesia, terjadinya unjuk rasa yang diikuti dengan tindakan anarkis,

pelanggaran hak asasi manusia, pengrusakan

lingkungan alam Indonesia, serta berbagai pelanggaran lainnya dalam berbagai sektor kehidupan. Hal senada Budimansyah (2008:70-88) memberikan contohcontoh permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran berkonstitusi diantaranya munculnya gerakan sparatis di sejumlah daerah, terjadinya huru hara yang berbau SARA, sikap sukuisme atau provinsialisme, bersifat eksklusif, pengrusakan lingkungan, westernisasi, gerakan anarkis dan bom bunuh diri mengatasnamakan agama, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya. Pelanggaranpelanggaran tersebut sebagaian dilakukan oleh warga negara muda yang masih duduk di bangku sekolah di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan data dari bagian Reserse Polres Purwakarta, selama tahun 2011 tercatat lebih kurang dari 10% pelaku tindak pidana adalah warga negara muda yang masih duduk di bangku persekolahan. Tindak pidana yang mereka lakukan diantaranya tindak pidana asusila, penganiayaan, dan tawuran atar pelajar. Tindak pidana tersebut dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Selain tindak pidana mereka juga sering melalakukan tindak pelanggaran, terutama pelanggaran lalu lintas mencapai 51% pada tahun 2011. Dari data-data diatas sangatlah jelas bahwa kesadaran berkonstitusi, khususnya warga negara muda (siswa) masih belum maksimal dan perlu Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

9

ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan berbagai upaya, baik oleh warga negara secara individu, masyarakat, maupun pemerintah atau negara.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka fokus masalah penelitian yakni “Bagaimanakah penerapan civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonsttitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta?” Dari rumusan masalah diatas, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penerapan nilai civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta? 2. Bagaimanakah penerapan komitmen civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta? 3. Bagaimanakah penerapan sikap civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta? Untuk memperjelas konsep maka dirumuskan definisi operasional sebagai berikut: 1. Civic dispositions adalah nilai, komitmen, dan sikap

yang seyogyanya

dikuasai oleh setiap individu warga negara.

Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

10

2. Nilai civic dispositions adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukan kualitas, dan berguna yang berhubungan dengan watak kewarganegaraan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. 3. Komitmen civic dispositions adalah kekuatan atau keinginan yang mengikat seseorang pada suatu tindakan yang memiliki relevansi dengan satu atau lebih sasaran atau tujuan yang berkaitan dengan watak kewarganegaraan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. 4. Sikap civic dispositions adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan social dengan perasaan tertentu didalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan watak kewarganegaraan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. 5. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hakhak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, termpil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. 6. Pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses kegiatan

belajar mengajar yang melibatkan guru sebagai pengajar dan siswa sebagai peserta didik yang didalamnya dioperasionalisasikan berbagai komponen pembelajaran yang meliputi materi, metoda, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran. 7. Kesadaran berkonstitusi adalah kesadaran warga negara akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara, baik sebagai


11

perseorangan maupun kelompok yang tercermin dalam pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilakunya.

C. Tujuan Penelitian Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang penerapan civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi argumentatif tentang penerapan nilai civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta. 2. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi argumentatif tentang penerapan komitmen civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta. 3. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi argumentatif tentang penerapan sikap civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta.

D. Metode dan Teknik Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni kajian yang mana pengolahan

data,

sejak

mereduksi,

menyajikan,

memverifikasi,

dan

menyimpulkan data, tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian intepretatif. Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

12

2. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif analitis. Studi ini berorientasikan pemecahan masalah untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya, secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif (Sugiyono, 2003:75), sehingga dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah observasi, studi dokumentasi, studi literatur, dan wawancara. a. Observasi Menurut Hammersly dan Atkinson (Creswell, 1997:125), kegiatan observasi adalah sesuatu kemampuan khusus dari peneliti dalam menangkap isu yang dikemukakan oleh responden, seperti pesan dan kesan menipu, dan sesuatu yang terlewatkan peneliti dari lapangan seperti apa yang dikemukakan oleh responden. b. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang berupa teks, makalah, jurnal, dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan yang diteliti, hasil penelitian terdahulu sebagai penunjang dalam melaksanakan analisis.


13

c. Studi Literatur Studi literatur dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Ada dua jenis literatur, yakni literatur teknis dan literatur non teknis. Literatur teknis, seperti laporan tentang kajian penelitian dan karya tulis professional atau disipliner dalam bentuk makalah teoritik atau filisofis. Sedangkan literatur non teknis seperti biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, catalog, dan materi lainnya yang dapat digunakan sebagai data utama atau sebagai pendukung wawancara. d. Wawancara Menurut Mulyana (2003:180) wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni: wawancara tak berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (open interview), dan wawancara etnografis. Wawancara berstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan sebelumnya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur.

E. Manfaat Penelitian 1. Teoretis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam menggali dan mengkaji tentang penerapan civic dispositions dalam peningkatan kesadaran Suryana, 2012 Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Di Kalangan Siswa Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

14

berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta. 2. Praktis a. Diketahuinya penerapan nilai civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta. b. Diketahuinya penerapan komitmen civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta. c. Diketahuinya penerapan sikap civic dispositions dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta.

F. Struktur Organisasi Struktur tesis terdiri atas 5 Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab I Pendahuluan mencakup sub-sub Bab, yakni Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah dan Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi. Bab II Kajian Pustaka mencakup sub-sub Bab, yakni Kajian Pustaka tentang Civic Disposition, Kajian Pustaka tentang Kompetensi Kewarganegaraan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Kajian Pustaka tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi Pengertian dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan, Perkembangan Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan, dan Komponen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Kajian Pustaka tentang Teori Kesadaran, Kajian Pustaka tentang Teori Konstitusi, dan Kajian Pustaka tentang

Kesdaran

Berkonstitusi

yang

meliputi

Pengertian

Kesadaran


15

Berkonstitusi, Indikator Kesadaran Berkonstitusi, dan Upaya-upaya Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi. Bab III Metode Penelitian mencakup sub-sub Bab, yakni Pendekatan dan Metode Penelitian, Prosedur Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup sub-sub Bab, yakni Gambaran Umum SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta, Penguatan Nilai Kewarganegaraan Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi di Kalangan Siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta, Penguatan Komitmen Kewarganegaraan Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi di Kalangan Siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta, dan Penguatan Sikap Kewarganegaraan Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi di Kalangan Siswa di SMA Negeri 1 Darangdan Kabupaten Purwakarta. Bab V Kesimpulan dan Saran, mencakup sub-sub Bab, yakni Kesimpulan dan Saran.


BAB I PENDAHULUAN. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai peserta didik yang

Recommend Documents