BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Dunia telah memasuki era globalisasi yang sarat akan persaingan. Agar
mampu berperan dalam persaingan global, maka Indonesia harus terus mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan upaya yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Salah satu upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan adalah human investment yang merupakan salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia di sebuah Negara. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap manusia seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 31 ayat 1. Pendidikan dapat mengubah daya intelektualitas suatu individu, semakin tingginya pendidikan yang dimiliki oleh individu maka akan mempengaruhi daya intelektualitasnya, pengetahuannya dan cara berfikir suatu individu. Jika dibandingkan dengan Negara-Negara tetangga seperti, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussallam. Hal tersebut dapat dilihat melalui Human Development Index (Index Pembangunan Manusia/ IPM) pada tahun 2006. Indonesia menempati urutan ke-108 dari 177 Negara, angka ini masih sangat jauh
1
2
jika melihat Singapura pada peringkat ke-25, Brunei Darussallam pada peringkat ke-34, dan Malaysia pada peringkat ke-61. Peringkat Human Development Indeks (HDI) menempatkan Indonesia di level menengah, sedangkan Singapura, Brunei dan Malaysia berada pada level tinggi. Jika di
break down menurut provinsi di Indonesia, pada tahun 2007
peringkat IPM terata ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan besaran IPM mencapai 76.6. Sedangkan peringkat IPM terendah berada di Provinsi Papua dengan capaian IPM sebesar 63.4. Menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa),maka Provinsi Papua masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia menengah Bawah yaitu kelompok daeras dengan capaian IPM diantara 50.00-65.90. Data tersebut menunjukkan kurangnya tingkat pendidikan di Indonesia serta diperlukannya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). Karena tingkat kemiskinan di Indonesia terpusat di golongan masyarakat bawah serta pendidikan formal yang minim. Maka, pemerintah berkerja sama dengan berbagai kalangan dan telah berupaya mewujudkan harapan tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih bermutu antara lain melalui pengembangan atau perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi, serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik. Tetapi upaya pemerintah tersebut belum berdampak signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun permasalahan khusus dalam pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas pendidik, rendahnya kesejahteraan pendidik, rendahnya sarana fisik, rendahnya prestasi siswa,
3
rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Solusi yang tepat sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan tersebut, agar mutu pendidikan meningkat dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pondasi Pembangunan Nasional (http://digilib.ac.id/public/ITS-Master7450-1308201022-bab1.pdf).
Setiap masyarakat idealnya memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini tentunya terlepas dari letak wilayah atau daerah masyarakat tersebut tinggal. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Penyebaran tersebut lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, kota-kota besar provinsi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sedangkan lainnya terpencar di daerah terpencil dan perbatasan negara. Pada peningkatan wilayah perbatasan salah satunya adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua terdiri dari 5 wilayah yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel serta Kabupaten Merauke. Jumlah penduduk kabupaten/kota yang menempati wilayah perbatasan pada tahun 2005 adalah sejumlah 651.258 Jiwa. Jumlah penduduk Kota Jayapura sebanyak 192.791 jiwa (28%), Kabupaten Keerom sebanyak 49.428 jiwa (8%), Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 55.725 jiwa (9%), Kabupaten Boven Digoel sebanyak 40.629 jiwa (6%) dan Kabupaten Merauke sebanyak 180.928 jiwa (26%). Tingkat pendidikan di kabupaten/kota perbatasan di Provinsi Papua dengan indikator melek huruf Kota Jayapura sebanyak 96,7%,
4
Kabupaten Keerom sebanyak 90,9%, Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 31,4%, Kabupaten Boven Digoel sebanyak 31,4% dan Kabupaten Merauke sebanyak
86,3%.
Dengan
lama
sekolah
rata-rata
3,1
tahun
(http://suripto3x.com/2010/03/31/pembagian-peran-pemerintah-provinsi-dankabupatenkota-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan-sebagai-kunci-membangunkualitas-sumber-daya-manusia-daerah-perbatasan-suripto-1/). Data tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat Papua. Namun berdasarkan APBD tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua belum berpihak kepada bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran hanya Rp228.72 miliar, 4,19 persen dari total APBD Papua atau 6,37 % dari dana Otonomi Khusus. UU Pendidikan mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD, seharusnya minimal Rp1,09 triliun dari total dana APBD Papua Rp 5.45 triliun. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dalam pembangunan sektor SDM di Papua. Dimana kecilnya alokasi anggaran pendidikan akan berdampak buruk pada peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas. Terutama di daerah terpencil yang terisolasi para pendidik yangmerupakan kunci keberhasilan. “untuk di lembaga pendidikan dasar dan menengah hanya berkonsentrasi di wilayah perkotaan. Contoh: daerah kota terdapat duapuluhan (20) guru pada satu sekolah sedangkan di daerah terpencil hanya terdapat satu guru di satu sekolah (http://pendidikanpapua.com/2009/10/tingginya-buta-aksaradi-papua-gagalnya.html).
5
Permasalahan tersebut, Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu menyadari betapa pentingnya peran pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan. “Mutu pendidikan itu sangat bergantung dari mutu pendidiknya itu sendiri”. Barnabas Suebu menyebutnya dengan istilah “People Driven Development” (http://www.kemdiknas.go.id/media--publik/siaran-pers/calon-guru-dan--gurupapua-terima-beasiswa-pendidikan.aspx). Salah satu fokus dari penelitian ini untuk Penyelenggaraan pendidikan menjadi sangat penting dalam menentukan masa depan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini dibentuk guna mempercepat proses pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Papua. Status otonomi khusus. Provinsi Papua dipecah menjadi dua bagian yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga berstatus Otonomi Khusus Semua kebijakan otonomi khusus (Otsus) untuk saat ini masih diatur langsung oleh provinsi Papua selaku provinsi induk. Berdasarkan status Otsus, maka DPR Papua (DPRP) dan Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan, “representasi kultural masyarakat asli Papua memiliki wewenang dalam perlindungan hak-hak dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama yang tertuang Pasal 1 angka 5 PP No.54
6
tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. MRP mempunyai tugas dan wewenang : a.
Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
b.
Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
c.
Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
d.
Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
e.
Memberikan
pertimbangan
kepada
DPRP,
Gubernur,
DPRD
Kabupaten/ Kota serta Bupati / Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua (Pasal 36 PP No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua). Sehingga daerah tersebut memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan di bidang pendidikan. Maka
daerah
mampu
menunjukkan
peningkatan kualitas pendidikan.
peranannya
dalam
mengupayakan
7
Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama luar negeri dengan Pemerintah
Australia melalui AusAID,
AusAID memberikan bantuan di
sejumlah sektor perekonomian Indonesia yang salah satunya adalah di bidang pendidikan, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia, dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan
daerah
di Indonesia. Program ini adalah program antar
pemerintah (G to G), dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID (Australian Agency for International Development). Program ini menggunakan berbagai pendekatan pelaksanaan. AusAID memiliki proyek-proyek bilateral dan juga menyalurkan dana melalui badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Financial Institution
(Lembaga
Keuangan
Internasional),
dan
International
Non-
Government Organization (INGO). AusAID juga mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok masyarakat lain. Semua kegiatan program membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Tujuan Jangka Panjang program kerjasama pembangunan Australia dengan Indonesia adalah untuk membantu tercapainya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, melalui : 1.
Dukungan untuk memperbaiki manajemen ekonomi dengan membantu langkah-langkah utama reformasi struktural
2.
Dukungan untuk memperkuat institusi dan pelaksanaan demokrasi dengan membantu reformasi hukum dan keadilan, serta institusi demokrasi
8
3.
Meningkatkan keamanan dan stabilitas melalui dukungan untuk counter-terorisme, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan.
4.
Membantu peningkatan akses dan mutu pelayanan publik dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Untuk merespon berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk jangka menengah dan dalam rangka membantu kepentingan nasional Australia, program bantuan pembangunan akan: 1.
Meningkatkan perluasan bantuan dengan mendukung reformasi hukum, ekonomi dan keadilan.
2.
Memperbaiki
mutu
pendidikan,
kesehatan
dan
air
bersih
(http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html). Oleh karena permasalahan tersebut Australia menawarkan program kerjasama di berbagai
bidang bantuan pembangunan di sejumlah sektor
perekonomian Indonesia melalui AusAID. Bidang-bidang tersebut mencakup : a.
Pendidikan dan Perubahan Iklim;
b.
Pemerintahan, Kebijakan dan Koordinasi;
c.
Kesehatan, Gender dan Pengurangan resiko bencana;
d.
Infrastruktur dan Produktivitas Pedesaan;
e.
Desentralisasi dan Pengentasan kemiskinan.
Sejak tahun 1950 hingga saat ini, Australia-Indonesia telah menjalin mitra kerjasama dalam pembangunan di beberapa bidang termasuk bidang pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Melalui pendidikan, anak perempuan dan laki-laki memiliki keterampilan dan ilmu
9
pengetahuan untuk dapat hidup lebih sehat, menemukan pekerjaan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Australia mendukung komitmen Indonesia untuk menyediakan akses untuk pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Bantuan Australia melalui AusAID dalam bidang pendidikan beragam, dari pendidikan dasar hingga pelatihan ketrampilan kejuruan dan meningkatkan kualifikasi tingkat perguruan tinggi. A.
Pembangunan sekolah-sekolah
B.
Peningkatan Kualitas Pendidikan
C.
Peningkatan Madrasah
D.
Peningkatan Kesetaraan Gender
E.
Kemitraaan dan Kegiatan Bantuan
F.
Pemberian Beasiswa (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/sectors/educationandscholarship s-indo.html).
Demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Australia melalui The Australian Awards menawarkan berbagai bentuk beasiswa yaitu Australian Development Scholarships (ADS) yang lebih mempelajari bidang-bidang yang penting untuk ekonomi, pengembangan sosial dan masyarakat Indonesia dengan tujuan membangun sumber daya manusia Indonesia dan hubungan dengan Australia, Australian Leadership Awards program ini terdiri dari pemberian beasiswa dan fellowship. Fellowship, merupakan program belajar, riset dan profesional jangka pendek di Australia dengan tujuan Membangun kepemimpinan di area-area prioritas pembangunan dan menjalin kemitraaan di seluruh kawasan
10
Asia Pasifik dan program ADS ini bertujuan untuk memperkuat rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang Indonesia dengan cara membangun sumber daya manusia di bidang-bidang penting dengan tujuan memperkuat sumber daya manusia Indonesia (http://www.ausaid.gov.au/scholar/default.cfm). Dari ketiga jenis beasiswa yang diberikan Pemerintah Australia, penulis lebih memfokuskan kepada Program Australian Development Scholarships (ADS). Pemerintah Australia
secara finansial mendukung pihak-pihak yang
terseleksi untuk mendapatkan beasiswa sebagai perwakilan dari negara untuk belajar di Australia secara berkala (setiap tahun). Dimulai dengan beasiswa yang dibiayai melalui Colombo Plan yang merupakan program beasiswa yang ditawarkan pertama kali oleh pemerintah Australia kepada kawasan Asia-Pasifik termasuk kawasan Asia Tenggara (Indonesia). Selama periode diselenggarakan, program tersebut berkembang dengan kebutuhan pendidikan Indonesia. Pemerintah Australia memberikan Program Australian Development Scholarships (ADS) bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Salah satu Provinsi yang mendapat bantuan dari pemerintah Australia melalui program ADS ini, adalah Provinsi Papua. Melalui penyediaan beasiswa pascasarjana untuk belajar di Australia. Kemitraan Australia-Indonesia mencerminkan kepentingan Nasional Australia dalam mendukung stabilitas kemakmuran di Indonesia dalam memberantas kemiskinan. Indonesia penerima dana bantuan terbesar di kawasan Asia
Tenggara.
Karena
Australia
memiliki
komitmen
kemitraan
yang
berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pembangunan
11
sejak peristiwa tsunami di Samudera Hindia (Nanggroe Aceh Darussalam) tahun 2004 (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html). Australia lebih mengutamakan penguatan ekonomi dan manajemen keuangan, membangun lembaga demokratis, mempromosikan stabilitas dan keamanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa di Indonesia, khususnya provinsi-provinsi termiskin di wilayah Kawasan Timur Indonesia (Provinsi Papua). Program
kerjasama
pembangunan
Australia
di
Indonesia
telah
memberikan 11.000 beasiswa yang disediakan selama lebih dari 50 tahun. ADS akan menjadi komponen utama dari program ini. Ada tiga kategori Beasiswa ADS, yaitu: Public, Open dan Targeted. Beasiswa ini terbuka bagi sektor pemerintah dan swasta. Prioritas diberikan untuk : 1.
Pertumbuhan berkelanjutan dan manajemen ekonomi
2.
Investasi untuk pembangunan manusia
3.
Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik
4.
Keamanan dan perdamaian
Berdasarkan pernyataan dan paparan mengenai fenomena tersebut di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap peranan yang dijalankan oleh Australia, salah satu bentuk untuk menyelesaikan permasalahan. tentang mutu pendidikan pada Negara-negara berkembang khususnya Indonesia melalui program Australian Development Scholarships (ADS) yang dibiayai Pemerintah Federal. Topik ini dirasakan sangat relevan dengan Ilmu Hubungan
12
Internasional, khususnya dalam kebijakan luar negeri untuk mendukung dan memberikan solusi untuk stabilitas dan kemakmuran negara supaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan mutu pendidikan guna mencapai pembangunan yang berkesinambungan (http://adsindonesia.or.id/index.php). Peneliti akan mempelajari mengenai bentuk kebijakan luar negeri Australia serta peranan yang dijalankan di Kawasan Timur Indonesia khususnya provinsi Papua, guna membantu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pemerintahan (goverment). Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan pernyataan dan fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut demi menambah laporan penelitian, dengan judul : “Peranan Australian Agency for International Development (AusAID) melalui Australian Development Scholarships (ADS) dalam Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Kawasan Timur Indonesia (Studi Kasus Provinsi Papua : Tahun 2005-2009)” Penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah pokok Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Komputer Indonesia, yaitu : 1.
Analisis Politik Luar Negeri, mata kuliah yang memberikan uraian mengenai
kebijakan
suatu
negara
yang
mengedepankan
kepentingan untuk mempengaruhi negara lain dan melihat efektifitas kepentingan nasional.
13
2.
Diplomasi di kawasan Asia-Pasifik, mata kuliah yang menguraikan fakta-fakta sejarah diplomasi yang terkait dalam perkembangan yang masih berlangsung di kawasan Asia-pasifik sebagai wilayah terdekat dengan Asia Tenggara.
3.
Isu-isu Global, mata kuliah yang membahas mengenai wacana internasional seperti masalah pendidikan, masalah isu lingkungan hidup, terorisme, gender dan demokrasi.
1.2
Permasalahan
1.2.1
Identifikasi Masalah Dengan kenyataan bahwa tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya
manusia suatu negara mempengaruhi pembangunan sebuah negara, maka peneliti mencoba mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1.
Bagaimana Kualitas pendidik di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua?
2.
Bagaimana program AusAID dapat memberikan solusi dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik Provinsi Papua serta peranan
Pemerintah
Indonesia
dan
Australia
dalam
hal
kerjasamanya tersebut? 3.
Bagaimana
pengaplikasian
bentuk
kerjasama
yang
dijalin
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui AusAID sebagai salah satu solusi dalam menangani permasalahan
14
pendidikan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua? 4.
Apakah bentuk kerjasama tersebut dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua?
1.2.2
Pembatasan Masalah Berdasarkan uraian di atas, penelitian akan memiliki lingkup-lingkup
pembahasan terhadap fenomena yang akan diteliti. Sebagai variabel dependen, peneliti akan memusatkan pada peranan Australian Agency for International Development (AusAID) melalui program Australian Development Scholarships (ADS). Sedangkan untuk variabel independen yang dipilih adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Pembatasan masalah ini berupaya untuk menentukan batas-batas permasalahan yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor termasuk dalam ruang lingkup permasalahan. Peranan AusAID melalui program Australia Development Scholarships (ADS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Papua. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam kurun waktu tahun 2005-2009, karena sejak tahun 1950 program beasiswa dari pemerintah Australia ini sudah ada dan tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali apabila perubahan itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas Indonesia, yang mengikuti perubahan zaman. Pada tahun 2005 adalah
15
masa pergantian Gubernur Provinsi Papua dari JP Solossa menjadi Barnabas Suebu, Barnabas Suebu dalam program kerjanya lebih fokus kepada tingkat pendidikan guru dan pada tahun 2009 program Australian Development Scholarships (ADS) memfokuskan kepada provinsi-provinsi yang tertinggal.
1.2.3
Perumusan Masalah Dengan berdasarkan hasil uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah,
maka penulis merumuskan permasalah dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut: “Bagaimana peranan Australian Agency for International Development (AusAID) dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik di Kawasan Timur Indonesia, khususnya provinsi Papua melalui Australian Development Scholarships (ADS)?”
1.3
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1.
Mengetahui dan memahami kondisi pendidikan serta kualias pendidik di Kawasan Timur Indonesia.
2.
Mengetahui dan meneliti kepentingan Australia melalui Australian Agency for International Developmnet (AusAID) dalam peningkatan kualitas pendidik di Indonesia melalui Australian Development Scholarships (ADS).
16
3.
Mengetahui dan meneliti bagaimana prospek Australian Development Scholarships (ADS) dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia khususnya Provinsi Papua.
1.3.2
Kegunaan Penelitian Manfaat dalam penyelesaian masalah dari penelitian ini, adalah: 1.
Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan
teori-teori
ilmu
hubungan
internasional
serta
memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional mengenai kebijakan suatu negara yang memiliki pengaruh terhadap negara lain. 2.
Secara Pragmatis, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan akan menambah wawasan mengenai kebijakan luar negeri.
3.
Penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hubungan internasional sesuai dengan perkembangan yang telah dicapai.
17
1.4
Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional
1.4.1
Kerangka Pemikiran Dinamika
Hubungan
Internasional
dewasa
ini
telah
mengalami
perkembangan yang cukup pesat, yang pada awalnya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat, dimana muncul aktor-aktor lain dalam Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan yang sama. Banyak pakar memberikan pengertian mengenai Hubungan Internasional, setiap pakar memiliki pengertian masing-masing. Di dalam buku Pengantar Hubungan Internasional, Perwita Yani menjelaskan tentang arti hubungan internasional bahwa : ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (2005: 3-4). Melalui kutipan tersebut dapat diketahui Perwita Yani lebih menekankan Hubungan Internasional kepada interaksi, kekuatan, tekanan, proses dan cara berpikir dalam hubungan antar bangsa. Inti dari Hubungan internasional adalah interaksi yang terjadi antara aktor negara maupun aktor non-negara yang melewati batas negara dan meliputi segala aspek dan bidang. Kenyataannya hubungan internasional tidak terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan, sehingga negara tidak menjadi aktor utama tetapi merupakan aktor
18
yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara. Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa: "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional” (Perwita & Yani, 2005: 7-8). Bentuk interaksi yang dilakukan oleh masing-masing negara akan menghasilkan konsep kerjasama internasional. Kerjasama internasional akan timbul akibat adanya saling ketergantungan antar negara. Konsep kerjasama internasional merupakan solusi dari adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri. Kerjasama internasional dapat merupakan kerjasama antara pemerintah-pemerintah nasional suatu negara dan aktor-aktor lain yang melewati batas suatu negara. Kerjasama internasional dibutuhkan karena setiap negara memiliki keterbatasan-keterbatasan pada Sumber Daya Manusia. Keterbatasan inilah setiap negara melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan dan menggunakan konsep interdepedensi (saling ketergantungan memungkinkan terciptanya “Win Win Solution” dan bukan lagi bersifat “Zero-Sum Game”. Kerjasama internasional akan menghasilkan hubungan bilateral, seperti hubungan Indonesia dengan Australia
yang
menghasilkan
program-program
kerjasama
yang
saling
19
menguntungkan. Seperti yang di jelaskan oleh Kishan S. Rana mengenai diplomasi bilateral yang menghasilkan hubungan baik dan berkepanjangan. “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara”(Rana, 2002:15-16). Dalam Politik Luar Negeri, Secara otomatis suatu negara memiliki tujuan dan cara mengelola sumber daya alam agar dapat bersaing dengan aktor-aktor (negara) lain. Pengertian bantuan luar negeri adalah : “Bantuan luar negri (foreign aid) dapat diartikan sebagai tindakantindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu di luar negri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberikan hibah atau pula penanaman modal mereka terhadap pihak tertentu di negara lainnya” (Ikbar, 2007 : 188). Yanuar Ikbar menjelaskan secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana. Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsipprinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Program bantuan luar negeri akan menguntungkan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah, ide-ide kemanusiaan dan karakteristik nilai dari dunia internasional, komitmen pengentasan kemiskinan menjadi basis kerjasama, apabila menginginkan bantuan lebih besar tentunya bantuan tersebut di pisahkan dari kepentingan nasional Negara-negara pendonor. Dengan ekspektasi memasuki dimensi baru bantuan internasional. Dimensi kontras dengan pemahaman posisi pandangan liberal tentang bantuan luar negeri tidak menawarkan peran dan nilai
20
semata, tapi mengambil langkah yang lebih jauh dengan menciptakan harapan dan suksesnya proses pembangunan dengan foreign aid. Pandangan liberalisme terhadap praktek bantuan luar negeri banyak mengundang kritik karena pembangunan saat ini dilakukan berdasarkan pada pemikiran liberal yaitu agenda good governance yang dipromosikan oleh negara donor. Pembangunan memunculkan isu etis bahwa apa yang terlihat adalah aktivitas negara donor dalam sudut pandang politis yang telah mencederai prinsipprinsip non-interference pada urusan internal negara lain. Maka bantuan pembangunan menghadapi banyak isu daripada masalah etis, yang berfokus pada satu aspek akan terbatasnya kegunaannya, misal memberantas kemiskinan. Bukannya untuk mengesampingkan sisi moral bantuan, namun lebih kepada menggaris bawahi keterbatasannya. Bantuan manapun atau kebijakan luar negeri apapun yang secara sempit di artikan semata-mata dalam term tujuan etis yang universal, tanpa masuk kepada catatan bawa foreign aid di berikan dalam sebuah range alasan (foreign aid is given for a range of reasons). Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan di bidang pendidikan,
yang terjadi
di
Kawasan
Timur
Indonesia
tidak
mampu
mengandalkan anggaran APBN dalam menyelesaikan permasalahan, pemerintah mencari solusi untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Australia dengan AusAID melalui program Australian Development Scholarships (ADS), dikarenakan permasalahan pendidikan menjadi masalah yang sangat kompleks yang berkaitan dengan masalah-masalah yang lain, pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan berpengaruh pada
21
pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Bantuan eksternal merupakan hal yang sentral terhadap peranan di bantuan Australia di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia. demi meningkatkan standar hidup dan meningkatkan mutu pendidikan serta pengentasan kemiskinan. “Secara umum peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus hak atas suatu posisi, peranan memiliki sifat saling tergantung”(Perwita &Yani, 2001:30). Sedangkan dalam pengertian lain konsep peranan dikemukakan sebagai berikut : “Perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt, 1987:132). Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (action), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (motivation), kepercayaan (beliefs), perasaan (feelings), sikap (attitudes) dan nilai-nilai (values)” (Perwita dan Yani, 2005:30). Kehadiran Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID) dalam program Australian Development Scholarships (ADS) salah satu organisasi yang memberikan bantuan sangat besar artinya bagi masyarakat Papua khususnya program Australian Development Scholarships (ADS) tersebut mempertegas peranan dari Australia membantu Indonesia dalam meningkatan mutu pendidikan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam proses peningkatan mutu pendidikan, karena rendahnya kualitas pendidik, rendahnya kesejahteraan pendidik, kurangnya sarana dan prasana, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dari kebutuhan dan mahalnya biaya pendidikan.
22
Bantuan dalam bentuk beasiswa dari program Australian Development Scholarships (ADS) lebih berfokus kepada guru/pendidik. Dikarenakan kualitas guru/pendidik mempengaruhi kualitas anak didiknya.
1.4.2
Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, penulis
menarik sebuah hipotesis sebagai berikut : “Australian Agency for International Development (AusAID) Berperan Dalam Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Kawasan Timur Indonesia khususnya Provinsi Papua Melalui Penerapan 3 Kategori Beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) yaitu ADS Public, ADS Open, dan ADS Targeted”.
1.4.3
Definisi Operasional Sesuai dengan judul yang peneliti ambil yaitu Peranan Australian
Agency
for
International
Development
(AusAID)
melalui
Australian
Development Scholarships (ADS) dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Kawasan Timur Indonesia. (studi kasus provinsi Papua : tahun 2005-2009) , maka terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu : 1.
Australian Agency for International Development (AusAID) adalah Program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk
23
mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. 2.
Australian Development Scholarships (ADS) adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Australia melalui AusAID untuk program studi S2 dan S3 di Universitas-Universitas di Australia.
3.
peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil
keputusan
terhadap
bentuk-bentuk
umum
berupa
keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan negara dalam suatu masalah atau berbagai masalah internasional. 4.
Pendidik adalah pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. pendidik seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang pendidik.
5.
Kualitas adalah Menurut Depdiknas (2002) Kualitas secara umum di defenisikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang
atau
jasa
yang
menunjukkan
kemampuannya
dalam
memuaskan kebutuhan yang di harapkan. 6.
Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa selama masa pendidikan, guna untuk menunjang biaya yang harus dikeluarkan selama pendidikan. Tunjangan ini biasanya berbentuk dana namun bisa juga berbentuk buku pelajaran maupun fasilitas belajar yang bertujuan untuk melancarkan para penerima tunjangan agar dapat menyelesaikan pendidikan tanpa adanya masalah
24
dengan keuangan. 7.
ADS Public adalah Kategori dari
Beasiswa ADS untuk pegawai
negeri yang bekerja pada Organisasi Pemerintah, Perguruan Tinggi maupun Badan Usaha Milik Negara. 8.
ADS Open adalah Kategori dari Beasiswa ADS untuk umum atau pegawai swasta.
9.
ADS Targeted adalah Kategori dari beasiswa ADS untuk pelajar, mahasiswa maupun pegawai pilihan dari daerah-daerah prioritas.
1.5
Metodologi Penelitian
1.5.1
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode kulitatif dapat dilakukan dengan cara, yaitu: a.
Memiliki latar alamiah,
b.
Manusia sebagai alat/instrumen,
25
c.
Menggunkan metode kualitatif (pengamatan, interview atau penelaahan dokumen) ,
d.
Analisa data secara induktif ,
e.
Teori dari dasar (grounded theory) ,
f.
Bersifat deskriptif ,
g.
Lebih mementingkan proses daripada hasil ,
h.
Adanya batas yang ditentukan oleh fokus ,
i.
Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data ,
j.
Desain bersifat sementara ,
k.
Hasil
penelitian
dirundingkan
dan
disepakati
bersama
(http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2007/11/penelitian-kualitatifmetode-kualitatif.html).
1.5.2
Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan
dilakukan
melalui
studi
kepustakaan
(library
research).
Teknik
ini
mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet
26
untuk
mendapatkan
data
tertulis
yang
telah
didokumentasikan
(http://www.scribd.com/doc/59123988/12/Metode-Pengumpulan-Data).
1.6
Lokasi dan Waktu Penelitian
1.6.1
Lokasi Penelitian Adapun beberapa Lokasi Penelitian yang akan Peneliti kunjungi,
diantaranya : 1.
Kedutaan Besar Australia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C 15-16 Kuningan, Jakarta Selatan.
2.
Kantor resmi ADS di Indonesia, Gedung Wira Usaha Lantai 2. Jl. H.R.Rasuna Said kav.C-5 Kuningan, Jakarta Selatan.
3.
Kementrian Pendidikan Nasional, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.
4.
Kantor Penghubung Provinsi Papua, Jl. Suryo No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
5.
Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
6.
Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No 94. Bandung.
7.
Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran, Jln. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor.
8.
Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jln. Tanah Abang III/27, Jakarta.
27
9.
Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jln Taman Pejambon No 6, Jakarta Pusat 10110.
10.
Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jln. Jendral Gatot Subroto 10, Jakarta.
1.6.2
Waktu Penelitian Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk pra penelitian (tahap
pengenalan, pemahaman dan pendalaman masalah) yaitu dimulai sejak bulan November 2010 dan direncanakan selesai pada bulan Juli 2011. Adapun rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan, penulis jelaskan pada tabel waktu penelitian di bawah ini : Tabel 1.1 Tabel Waktu Penelitian Waktu Penelitian Kegiatan
2010 Okt
Nov
2011 Des
Jan
Feb
Maret
april
Mei
Juni
Juli
Ags
Pencarian Data Pengajuan Judul Pembuatan Usulan Penelitian Seminar Usulan Penelitian Pengumpulan Data Bimbingan Skripsi Sidang
1.7
Sistematika Penulisan Laporan penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan urutan
sebagai berikut:
28
BAB I Pendahuluan Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasan. BAB II Tinjauan Pustaka Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti, seperti Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Bantuan Luar Negeri, Peranan, Kebijakan Luar Negeri. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat dijadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang diteliti. BAB III Objek Penelitian Bab ini akan memaparkan mengenai variabel-variabel yang akan dideskripsikan, yaitu peneliti menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana mutu pendidikan di Kawasan Timur Indonesia khususnya provinsi Papua. Menjelaskan gambaran umum mengenai Australian Development Scholarships (ADS), yang terdiri dari latar belakang pembentukan, struktur organisasi dan keanggotaan; kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Kawasan Timur Indonesia khususnya provinsi Papua meliputi juga upaya-upaya yang ditempuh oleh keduanya. Serta Australian Development Scholarships (ADS) sebagai program yang ditawarkan
29
untuk menyelesaikan permasalahan mengenai mutu pendidikan di Indonesia. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil dari proses penyelesaian permasalahan mutu pendidikan di Indonesia melalui program Australian Development Scholarships (ADS), meliputi juga upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mendukung penuh program yang ditawarkan, serta bagaimana prospek peningkatan kualitas pendidik di Indonesia dari 2005-2009. Dan merupakan bab analisa tentang seberapa besar peranan Australian Agency for International Development (AusAID) di Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan Timur Indonesia. BAB V Penutup Dalam bab ini peneliti menjelaskan isi skripsi yang berupa kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan, penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Kemudian akan diberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan atau mengoreksi penelitian ini.
