BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba. Pada masa itu merek masih
diartikan
sebagai
tanda-tanda
sederhana
untuk
dapat
membedakan
kepemilikan.1 Akibat persaingan dagang yang semakin kompetitif, hingga melewati lintas batas antar negara, eksistensi merek menjadi sarana utama dalam memasarkan produk-produk sekaligus sebagai bukti kepemilikan hak bagi pemilik merek terdaftar. Sehingga walaupun merek melalui lintas batas antar negara, hukum merek tetap menganut prinsip the territoriality principle of trademark law.2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain dengan cara didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI Kemenkumham RI). Merek sangat penting dalam kegiatan perdagangan karena dapat membedakan asal-usul produk barang dan atau jasa. Fungsinya mencegah kekeliruan masyarakat
1 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang, Alumni, Bandung, 2009, hal. 1. 2 Anne Gilson LaLonde, Don’t I Know You From Somewhere? Protection in The United States of Foreign Trademarks That Are Well Known But Not Used There, The Law Journal of The International Trademark Association, No.6, Vol.98, November-December, 2008, hal. 2.
1
2
khususnya pengguna.3 Kecenderungan publik mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan atau jasa, menimbulkan persepsi konsumen terhadap merek merupakan gengsi bagi kalangan tertentu.4 Ada kalanya para konsumen membeli produk tertentu melihat dari mereknya5, karena dengan menggunakan merek terkenal memiliki kualitas dan reputasi tinggi di kalangan konsumen.6 Menggunakan merek terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi jika merek barang tersebut merupakan produk asli yang sulit diperoleh.7 Gengsi seseorang kadang-kadang terletak pada barang dan atau jasa yang digunakan dengan alasan kerana kualitas, bonafiditas, atau investasi sehingga penggunaan suatu merek terkenal menjadi gaya hidup. Merek juga dapat membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan status sosialnya. Pentingnya untuk melindungi kepemilikan atas merek karena merek barang dan atau jasa tertentu dalam era perdagangan bebas saat ini dapat menembus lintas batas antara negara.8 Merek sangat penting sebagai tanda kepemilikan atas barang dan atau jasa dalam lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional. 9 Oleh sebab merek dapat memperoleh keuntungan komersil, dan merek juga dapat membuat harga-harga 3
Joshua Clowers, On International Trademark And The Internet: The Lanham Act’s Long Arms, Richmond Journal of Law & Technology, Volume XIII, Issue1, 2006, hal. 1. 4 Mulyanto, “Sisi Lain Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek”, Varia Peradilan, No. 111, hal. 131. 5 OK. Saidin (I), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intllectual Property Right), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 329. 6 Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2011, hal. 131-132. 7 Abdul Rahman, “Memburu Merek-Merek Global”, Informasi dan Peluang Bisnis, Majalah Swasembada Nomor.18/XIII/25, September-Oktober, 1997, hal. 29. 8 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 5-6. 9 Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Alumni, Bandung, 2009, hal. 1.
3
suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya,10 maka pihak lain pun berusaha meniru merek-merek yang sudah lama terkenal di masyarakat. Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)11 telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Persetujuan TRIPs menekankan “unsur pembeda”. Unsur pembeda (daya pembeda) merupakan parameter substantif dalam rangka perlindungan merek. Alasan penolakan pendaftaran suatu merek tentunya harus didasarkan pada adanya daya pembeda, misalnya memiliki persamaan pada pokoknya.12 World
Intellectual
Property
Organization
(WIPO)
kurang
berhasil
memberikan perlindungan terhadap HKI. Lampiran Annex 1C WTO 1994 mengatur hak kekayaan intelektual dikaitkan dengan perdagangan internasional. Kesepakatan WTO ini diratifikasi Indonesia melaui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan dimasukkan dalam UU Merek di Indonesia. Perlindungan terhadap merek di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961 sampai pada tahun 2001 seiring dengan munculnya UU Merek.13 Pasal 6 UU Merek menentukan merek yang didaftar yang mengandung indikasi dan memiliki persamaan
10
131.
11
Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Alumni, Bandung, 2003, hal.
Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam ekonomi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 113. 12 Dwi Rezki Sri Astarini, Op. cit., hal. 6.. 13 O.C. Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 2008, hal. 6.
4
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan sudah terkenal, harus ditolak, baik untuk merek barang maupun jasa. Merek terdaftar memberikan landasan hukum bagi pemiliknya untuk memperoleh perlindungan hukum yaitu meletakkan hak kepemilikan sah kepada pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain.14 Sekalipun hak atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar untuk memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.15 Namun bisa saja pihak lain meniru merek yang sudah ada atau mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu. Unsur-unsur yang sering mendapat perhatian dalam perkara merek adalah masalah pembuktian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, baik mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal maupun membuktikan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
14
Pasal 3 UU Merek, menentukan hak atas merek adalah hak eksklusif. Sudargo Gautama, Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan UndangUndang Merek RI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 19. 15
5
Suatu merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan bahkan sudah terkenal di masyarakat, bukan merupakan jaminan perlindungan penuh bagi pemiliknya. Merek bisa saja memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruahnnya dengan merek terdaftar lebih dahulu. Faktor penyebabnya bisa karena terdapat itikad tidak baik dari pihak lain yang sengaja mendaftarkan mereknya. Persoalannya adalah mengapa upaya pendaftaran tersebut bisa lolos dari selektif yang dilakukan oleh Dirjen HKI. Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek menurut UU Merek, jika memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruahnnya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan terkenal.16 Namun dalam membuktikan itikad tidak baik dari pendaftar tidak menjadi kewajiban bagi Dirjen HKI, melainkan menjadi kewajiban hakim-hakim pengadilan. Bukti menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi tolok ukur majelis hakim untuk menyatakan pendaftar memiliki itikad tidak baik. Pelanggaran terhadap merek terkenal bisa saja terjadi walaupun suatu merek telah terkenal.17 Perbuatan itikad tidak baik merupakan pelanggaran Pasal 6 UU Merek yang sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek terkenal tersebut, suatu produk yang didaftar kemudian 16 RR. Putri Ayu Priamsari, Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali), Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 1. 17 Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal”, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1 Juni 2010, hal. 3.
6
juga ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang.18 Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi titik tolak pertimbangan majelis hakim dalam perkara merek antara PT. Krakatau Steel Tbk., (Persero BUMN) dan PT. Perwira Adhitama Sejati. PT. Krakatau Steel Tbk menggugat PT. Perwira Adhitama Sejati ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas merek KS milik PT. Krakatau Steel Tbk yang terdaftar lebih dahulu, dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang didaftarkan kemudian oleh PT. Perwira Adhitama Sejati pada Dirjen HKI. Penggugat adalah PT. Krakatau Steel Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia19 yang bergerak dalam bidang industri baja terpadu dan merupakan perusahaan baja terbesar di Indonesia. PT. Krakatau Steel selalu memperkenalkan nama perusahaannya dan memberikan tanda pada setiap produknya dengan nama dan label KS singkatan dari Krakatau Steel. PT. Krakatau Steel menyandang status badan hukum perseroan terbatas, secara resmi tahun 1967 dengan mengubah status dari Perusahaan Besi Baja Trikora menjadi Perseroan Terbatas (PT),20 kemudian pada tahun 1970 diumumkan dan secara secara resmi memperoleh nama PT. Krakatau Steel21, sejak itulah PT.
18
RR. Putri Ayu Priamsari, Op. cit., hal. 125 Berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 23 Oktober 1971. 20 Berdasarkan Inpres Nomor 17 Tanggal 28 Desember 1967. 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tertanggal 31 Agustus 1970. 19
7
Krakatau Steel diberi mandat untuk membangun industri baja di Indonesia dan memiliki merek pokok/utama yaitu “KS”22, sekaligus unsur ini sebagai pembeda utama merek-merek PT. Krakatau Steel dengan merek-merek perusahaan lainnya. Merek KS milik PT. Krakatau Steel telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) pada Dirjen HKI yaitu:23 1. Merek “KS” dengan daftar Nomor IDM000063036 tanggal pengajuan 17 Juni 2004, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06 yaitu: baja tulangan, ulir, polos, baja profit, profil I, U, H, L, Round, Flat; 2. Merek “Krakatau Steel + LOGO” dengan daftar Nomor IDM000048501 tanggal pengajuan 12 Februari 2004, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06 yaitu: besi spons, baja kawat batangan, baja lonjoran, baja slab, baja profit, baja beton, baja kawat paku, baja canai panas gulungan, baja canai panas pelat, baja canai dingin gulungan, baja canai dingin lembaran; 3. Merek “KS POLE” dengan daftar Nomor 418285 tanggal pengajuan 01 Agustus 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06 yaitu: tiang telepon bentuk taper segi delapan BTKC (Baja Tahan Korosi Cuaca); dan 4. Merek “KS POLE” dengan daftar Nomor IDM000184782 yang merupakan perpanjangan merek “KS POLE” daftar Nomor 418285. PT. Krakatau Steel Tbk memiliki 5 (lima) bentuk konfigurasi merek-merek milik PT. Krakatau Steel, Tbk sebagai berikut:24 1. Merek formasi (1.2) tanpa keterangan motto/falsafah perusahaan:
Sumber : http://www.krakatausteel.com
22
http://www.krakatausteel.com/index.php?page=content&cid=8, diakses tanggal 24 November 2014, Brief Background PT. Krakatau Steel, dipublikasikan di website resmi PT. Karakatau Steel. 23 Putusan Nomor: 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, hal 2, dan Putusan Nomor: 358 K/Pdt.SusHaKI/2013, hal. 2. 24 http://www.krakatausteel.com/index.php?page=content&cid=117, diakses tanggal 8 Januari 2015, data online PT. Krakatau Steel, Tbk yang dipublikasikan di website resmi milik PT. Krakatau Steel, Tbk (www.krakatausteel.com).
8
2. Merek formasi resmi (1.2) dengan menggunakan keterangan motto/falsafah perusahaan:
Sumber : http://www.krakatausteel.com 3. Merek dengan formasi ke samping
Sumber : http://www.krakatausteel.com 4. Merek formasi 1.3
Sumber : http://www.krakatausteel.com 5. Merek dengan formasi 1.1
Sumber : http://www.krakatausteel.com PT. Karakatau Steel sangat keberatan terhadap merek yang didaftarkan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati pada Dirjen HKI sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013, merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati yaitu:25 1. Merek dagang “KSPS” untuk kelas barang 06, dengan daftar Nomor IDM000271049 tanggal penerimaan (filling date) 9 Februari 2009, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham RI pada tanggal 21 September 2010; 2. Merek dagang “KSJS” untuk kelas barang 06, dengan daftar Nomor IDM000267210 tanggal penerimaan (filling date) 15 September 2008, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham RI pada tanggal 2 September 2010; 25
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, hal. 4.
9
3. Merek dagang “KSJIS” untuk kelas barang 06, dengan daftar Nomor IDM000267211 tanggal penerimaan (filling date) 15 September 2008, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham RI pada tanggal 2 September 2010; 4. Merek dagang “KSTL” untuk kelas barang 06, dengan daftar Nomor IDM000268667 tanggal penerimaan (filling date) 17 September 2008, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham RI pada tanggal 21 September 2010; 5. Merek dagang “KSL” untuk kelas barang 06, dengan daftar Nomor IDM000268668 tanggal penerimaan (filling date) 17 September 2008, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham RI pada tanggal 21 September 2010; 6. Merek dagang “KSMS” untuk kelas barang 06, dengan daftar Nomor IDM1000271182 tanggal penerimaan (filling date) 11 Februari 2009, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham RI pada tanggal 21 September 2010; dan 7. Merek “LKS” untuk kelas barang 06, dengan daftar Nomor IDM000274108 tanggal penerimaan (filling date) 16 April 2009, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham RI pada tanggal 4 Oktober 2010. PT. Krakatau Steel keberatan dengan pendaftaran merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati karena memiliki unsur persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek PT. Krakatau Steel yang telah terdaftar lebih dahulu, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya, sama dengan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan penjelasan UU Merek. PT. Karakatau Steel juga keberatan dengan merek yang didaftarkan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013, yaitu merek IKS untuk kelas barang 06 dengan daftar Nomor IDM000005524 pada tanggal 9 Mei 2003, yang telah terdaftar pada Dirjen HKI tanggal 22 April 2004. Sehingga dalam perkara ini ada 8 (delapan) merek yang dipermasalahkan oleh Penggugat (PT. Krakatau Steel), yaitu
10
tujuh jenis merek dalam Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 dan satu jenis merek dalam Putusan Nomor 358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Contoh lain yang pernah dihadapi oleh PT. Krakatau Steel sebelum berperkara dengan PT. Perwira Adhitama Sejati, juga sudah pernah menghadapi perkara yang sama yaitu menggugat PT. Hasindo Indonesia dalam Putusan Nomor: 740 K/Pdt.Sus/2009 dan menggugat PT. Tobu Indonesia Steel dalam Putusan Nomor: 08 PK/Pdt.Sus/2010. Kedua putusan ini juga memenangkan PT. Krakatau Steel sebagai pihak yang berhak atas merek KS POLE ata KS untuk industri baja. Contoh lain yang juga pernah dihadapi oleh PT. Krakatau Steel yaitu perkara dengan Goh Ka Thioe dalam Putusan Nomor 357 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. PT. Krakatau Steel sangat keberatan dengan merek-merek sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013 terdaftar pada Dirjen HKI. Pihak penggugat dalam putusan ini adalah PT. Krakatau Steel sedangkan pihak tergugat adalah orang perseorangan atas nama Goh Ka Thioe yang memiliki merek KSSIS, KSI, KSLS, KSSK, KSSKS, IKSJI, IKSTY, dan KSSI untuk jenis barang berupa baja. Unsur persamaan pada pokoknya menjadi titik sengketa di antara kedua belah pihak. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek menjelaskan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang
11
terdapat dalam merek-merek tersebut. Pengertian ini menjadi bias penafsiran yang berbeda-beda bagi masing-masing pihak dalam perkara ini. Memperhatikan pada Pasal 6 UU Merek, maka muncul beberap pertanyaan. Bukankah merek-merek milik PT. Karakatau Steel sudah terdaftar terlebih dahulu di Dirjen HKI daripada merek-merek terdaftar milik PT. Perwira Adhitama Sejati? Bukankah merek-merek milik PT. Karakatau Steel termasuk sebagai merek terkenal di masyarakat daripada merek-merek milik PT. Perwira Adhitama Sejati? Bukankah merek-merek milik PT. Perwira Adhitama Sejati mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal merek KS pada PT. Karakatau Steel? Penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat sesuai bidang usaha yang bersangkutan. Terkenal atau tidaknya suatu merek diukur berdasarkan reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, invasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan olemh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Bila hal tersebut belum dianggap cukup Pengadilan Niaga seharusnya dapat memerintahkan kepada sebuah lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan surve guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.26
26
OK. Saidin (I), Op. cit., hal. 355-356.
12
Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakpus Nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 Mei 2013, memutuskan bahwa merek-merek milik PT. Perwira Adhitama Sejati memenuhi rumusan unsur mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek yang telah terdaftar lebih dahulu dan telah dikenal di masyarakat. Demikian pula Mahkamah Agung juga menyatakan putusan yang sama dengan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakpus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013. Tetapi antara majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakpus dan Mahkamah Agung tidak memiliki dasar pertimbangan hukum yang sama. Mahkamah Agung menyatakan majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakpus (judex facti) mencari-cari alasan pembenar, pertimbangan hukumnya tidak masuk akal karena menurut Mahkamah Agung yang dipermasalahkan judex facti hanyalah titik sesudah huruf KS, di mana sesudah huruf KS milik Penggugat ada titiknya, sementara dalam merek Tergugat tidak ada titiknya, padahal apabila dibaca pada huruf yang digunakan huruf KS lebih menonjol pada semua merek Tergugat, dengan demikian memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Merek PT. Krakatau Steel sesungguhnya lebih dahulu terdaftar pada Dirjen HKI yaitu: Merek “KS” tanggal 17 Juni 2004, Merek “Krakatau Steel + LOGO” tanggal 12 Februari 2004, dan Merek “KS POLE” tanggal 01 Agustus 1997. Merek-merek tersebut di atas adalah merek terdaftar milik PT. Krakatau Steel, namun Dirjen
HKI masih mengeluarkan atau memberikan kepada PT. Perwira
13
Adhitama Sejati. Seharusnya Dirjen HKI melakukan pencegahan dengan menolak pengajuan pendaftaran yang diajukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati tersebut karena sudah ada merek lain yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau sudah terkenal di masyarakat dan memiliki indikasi-geografis. Satu cara untuk melindungi merek terkenal di masyarakat adalah melakukan pencegahan, namun upaya itu tidak dilakukan oleh Dirjen HKI. Dirjen HKI seolaholah tidak tahu atau lalai dalam hal memberikan perlindungan terhadap merek terkenal sesuai UU Merek. Padahal kasus-kasus merek yang dialami oleh PT. Krakatau Steel sebelum perkara a quo ini berlanjut, sudah ada perkara lain yang seharusnya menjadi pedoman bagi Dirjen HKI Kemenkumhan untuk mengeluarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruahnnya dengan merek milik PT. Krakatau Steel.27 Perkara-perkara merek sebelum perkara a quo ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berkaitan dengan merek PT. Krakatau Steel antara lain: 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus/ 2009, tanggal 3 Juni 2010 mengenai pembatalan Merek KS-HI atas nama PT. Hasindo Indonesia, dan Putusan Nomor 08 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 15 Juni 2010 mengenai pembatalan Merek KSTI atas nama PT. Tobu Indonesia Steel.
27
Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus/ 2009 tanggal 3 Juni 2010 antara PT. Krakatau Steel (Penggugat) melawan PT. Hasindo Indonesia (Tergugat) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, antara PT. Krakatau Steel (Penggugat) melawan PT. Tobu Indonesia Steel (Tergugat).
14
Putusan-putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang PT. Krakatau Steel pernah mengirimkan Surat Nomor 174/PP/X/10, tanggal 1 Oktober 2010 kepada Dirjen
HKI untuk memohon agar menolak permintaan
pendaftaran merek-merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek KS milik PT. Krakatau Steel untuk jenis barang dalam kelas 06, yang diajukan oleh pihak lain yang beriktikad tidak baik. Setelah adanya putusan-putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya tidak ada lagi merek-merek yang menggunakan unsur Merek KS yang terdaftar dalam DUM pada Dirjen HKI. Bila kondisi ini terus terjadi bagi merek-merek terkenal di masyarakat, maka UU Merek tidak ada gunanya diundangkan, tidak berfungsi melakukan langkah pencegahan, seharusnya dalam UU Merek diatur mengenai langkah-langkah pencegahan bagi Dirjen HKI, bila perlu diberikan sanksi bagi lembaga ini bila masih memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memperoleh merek (melalui pendaftaran) yang memiliki persamaan pada pokoknya atau kesleuruahnnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013, juga telah memerintahkan kepada Dirjen
HKI untuk menolak
permintaan pendaftaran merek-merek yang menggunakan unsur KS atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek KS untuk kelas barang 06 milik pihak lain. Perintah Mahkamah Agung demikian juga disebutkan di dalam Putusan Nomor 357 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan Putusan Nomor 358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
15
B. Perumusan Masalah Dirumuskan tiga permasalahan penting yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah status merek yang didaftarkan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu? 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dirjen HKI atas pendaftaran merek yang sama terhadap merek yang sudah didaftar lebih dahulu? 3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi dirinya bila terjadi pendaftaran merek yang sama terhadap mereknya yang sudah didaftar lebih dahulu? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk memahamai dan menganalisis status merek yang didaftarkan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. 2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dirjen HKI atas pendaftaran merek yang sama terhadap merek yang sudah didaftar lebih dahulu.
16
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi dirinya bila terjadi pendaftaran merek yang sama terhadap mereknya yang sudah didaftar lebih dahulu. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini dapat memberikan teoritis maupun praktis, yaitu: 1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat membuka paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang diterapkan dalam perkara a quo. Penelitian ini dapat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutannya, menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum merek; 2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelaku bisnis, Perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional, Direktorat Merek pada Dirjen
HKI pada sebagai instansi yang diharapkan mampu mencegah
pelanggaran-pelanggaran merek di Indoensia, bagi hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi PT. Karakatau Steel, Tbk., dan PT. Perwira Adhitama Sejati, serta hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. E. Keaslian Penelitian Penelitian ini memiliki keaslian dan tidak mengandung unsur plagiat dari hasil karya penelitian pihak lain. Sebelumnya telah dilakukan penelusuran dan
17
pemeriksaan atau ceking judul dan permasalahan dari tesis-tesis yang di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, khususnya di Program Studi Magister Ilmu Hukum dan dilakukan penelusuran di situs-situs resmi perguruan tinggi lainnya melalui internet. Berdasarkan hasil penelusuran ada ditemukan beberapa penelitian tetapi sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut adalah: 1. Judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Merek”, atas nama Alimuddin Sinurat, NIM: 117005094 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013. Fokus kajian permasalahan penelitian ini adalah kasus tindak pidana memperdagangkan suku cadang mobil Merek Daihatsu, pemalsuan Merek Lem CASTOL, memperdagangkan Merek Penyedap Rasa (Vetsin) Milik PT. Sasa Inti, pemalsuan Merek Pisau Serut, dan pemalsuan Merek Busi NGK. Permasalahannya
adalah:
bagaimanakah
karakterisitk
tindak
pidana
pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek? bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek? 2. Judul, “Kekuatan Hukum Merek Yang Didaftarkan Atas Dasar Itikad Tidak Baik”, atas nama Atika Sandra Dewi, NIM: 097005050, pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2011, fokus kajian permasalahan penelitian ini adalah itikad tidak baik dalam
18
putusan pengadilan terhadap Merek Kinotakara dan Merek Prada. Permasalahannya adalah: bagaimana putusan hakim terhadap merek terdaftar yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik? bagaimana pembuktian itikad tidak baik dalam kasus pendaftaran merek di Indonesia? dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik? Sedangkan judul dalam penelitian ini, “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Kasus Merek PT. Krakatau Steel dan Merek PT. Perwira Adhitama Sejati)”, dengan permasalahan difoksukan pada status merek yang terdaftar lebih dahulu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang didaftarkan kemudian, pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dirjen HKI atas pendaftaran merek yang sama terhadap merek yang sudah didaftar lebih dahulu, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi dirinya bila terjadi pendaftaran merek yang sama terhadap mereknya yang sudah didaftar lebih dahulu. Berdasarkan perbedaan itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini baru pertama kali dilakukan, mengandung unsur orisinalisasi, dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi antara lain kejujuran, rasional, objektif, terbuka, serta sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.
Kerangka Teori Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian
ini adalah teori kepastian hukum. Penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian
19
ini sehubungan dengan fakta menunjukkan walaupun merek-merek sudah didaftarkan pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak juga mampu memberikan harapan suatu kepastian hukum atas kepemilikan merek. Dianutnya asas legalitas dalam suatu negara membuktikan bahwa negara memposisikan kepastian hukum lah yang harus dikedepankan. Bila tidak ada hukum yang mengatur tentang sesuatu hal, maka tidak bisa hukum ditegakkan, atau bilapun hukum harus ditegakkan pada kondisi yang demikian, maka prinsip kepastian hukum harus dikesampingkan. Biasanya hukum yang ditegakkan pada kondisi dengan ketiadaan peraturan didasarkan pada norma-norma hukum tidak tertulis. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip legalitas dalam sistem eropa kontinental, bilamana hukum akan ditegakkan harus ada aturan yang mengaturnya, sehingga aturan itu secara pasti akan dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, maka hukum itu akan mengandung normanorma yang mati yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum. Ada kalanya kata-kata atau kalimat dalam sebuah undang-undang bisa jadi jelas sekali dan bisa pula tidak jelas tentang apa yang diperintahkan undang-undang tersebut, sehingga ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang diselesaikan melalui interpretasi. H.L.A Hart dalam bukunya berjudul ”The Concept of Law” menyebutnya ketidakpastian (legal uncertainty) dalam undang-undang.28
28
H.L.A Hart, The Concept of Law, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, Konsep Hukum, Nusamedia, Bandung, 2010, hal. 230.
20
Masalah kepastian hukum dalam teoritis dari dulu hingga kini tidak pernah selesai dibicarakan. Mungkin dapat direnungkan teori hukum dalam pandangan Hans Kelsen dan Jeremy Bentham. Kedua pemikir ini saling berbeda memaknai hukum positif sebagai suatu kepastian hukum. Ketika seseorang berhaluan pada Hans Kelsen analisis positivistiknya akan bersifat top down, dan ketika yang lain berhaluan pada Jeremy Bentham, maka analisis positivisitiknya bersifat botton up.29 Kepastian hukum bila dilihat berdasarkan analisis top down, maka analisisnya akan melihat kepastian hukum sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undangundang, tetapi jika melihat kepastian hukum berdasarkan analisis botton up, maka analisisnya akan melihat kepastian hukum bukan hanya ditentukan dalam undangundang melainkan lebih luas daripada itu. Antara Hans Kelsen dan Jeremy Bentham selalu bertentangan memaknai konsep hukum dalam sistim eropa kontinental. Hans Kelsen sebagai aliran keras menentang hukum moral dalam undang-undang30, sedangkan Jeremy Bentham31 dan H.L.A. Hart32 menyetujui adopsi hukum moral dalam undang-undang tertulis. Pasal 6 ayat (1) UU Merek telah menggariskan ketentuan secara tegas bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila Merek
29
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hal. 106. 30 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, diterjemahkan oleh Siswi Purwandari, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 37-38. 31 Ian Saphiro, Asas Moral dalam Politik, Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama Dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan Fredom Institute, Jakarta, 2006, hal. 13. 32 H.L.A. Hart, Law Liberty and Morality, diterjemahkan oleh Ani Mualifatul Maisah, Genta Publishing, Tanpa Tempat Penerbit, 2009, hal. 8-9.
21
tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Merek tersebut secara substantif telah memenuhi prinsip kepastian hukum, UU Merek secara pasti telah mengatur hal itu. Peter Mahmud Marzuki menegaskan positivistik merupakan konsep hukum yang pasti memfokuskan pada hukum tertulis, sedangkan sistim common law memfokuskan
pada
hukum
tidak
tertulis
seperti
yurisprudensi.33
Ketika
membicarakan tentang kepastian hukum, maka sistim hukum yang lebih pasti dimiliki oleh sistem civil law. Yurisprudensi diwajibkan dalam sistim common law, asas ini dikenal dengan asas preseden dalam doktrin stare decisis (hakim kemudian wajib mengikuti hakim terdahulu), sedangkan asas preseden dalam sistim civil law tidak diwajibkan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim-hakim pengadilan yang menganut civil law system untuk menggunakan asas preseden ini. Asas legalitas dalam sistem civil law sudah mulai berangsur-angsur diterapkan di negara-negara common law system.34 Ini
294.
33
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 286 dan hal.
34
Ibid., hal. 159.
22
menandakan bahwa kepastian hukum itu begitu penting semata-mata tujuannya untuk memberikan pedoman dalam melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Teori kepastian hukum dalam Peter Mahmud Marzkui, menyebut aturan hukum yang bersifat umum menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lain. Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan aturan agar dapat melindungi kepentingan masyarakat. Namun tidak semua ketentuan dalam undang-undang mampu mengakomodasi semua kepentingan.35 Hans Kelsen menyebut tidak ada kekosongan hukum tetapi yang ada hanya kekosongan undang-undang. Hans Kelsen menentang kebijakasanaan diserhakan kepada keyakinan hakim untuk menilainya.36 Penentangan Kelsen semakin memperkuat doktrinnya tentang kepastian hukum adalah kepastian undang-undang. Peter Mahmud Marzuki memandang sebaliknya bahwa ketika terjadi suatu kekosongan undang-undang atau kekosongan aturan, maka harus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dengan menerapkan kebebasan hakim perlu menemukan hukumnya, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan, tidak ada undang-undang yang mangaturnya.37 Kepastian hukum ditanggapi secara berbeda-beda manakala memperhatikan kasus-kasus tertentu, terutama di kalangan para praktisi hukum maupun kalangan akademisi.38
35
Ibid., hal. 157. Hans Kelsen, Op. cit., hal. 135-137. 37 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hal. 159. 38 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hal. 162. 36
23
Kepastian hukum pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya telah diatur secara pasti di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek, namun dalam praktik Dirjen HKI mengabaikan atau lalai menerapkan kepastian itu, karena masih menerima permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek PT. Krakatau Steel. Tidak ada jaminan kepastian bagi pemilik merek terdaftar lebih dahulu bila Dirjen HKI masih menerima permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh PT. Perwira Adhitama padahal merek tersebut telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT. Krakatau Steel. Fakta menunjukkan merek KS telah lama menjadi milik PT. Krakatau Steel yang telah terdaftar lebih dahulu daripada merek-merek PT. Perwira Adhitama Sejati, namun ternyata merek PT. Perwira Adhitama Sejati juga terdaftar di Dirjen HKI yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Krakatau Steel. Kepastian hukum dalam suatu undang-undang menghendaki kepastian dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan lainnya dari pasal-pasal undang-undang. Kepastian hukum juga menghendaki suatu kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam parktek. Perumusan norma dan prinsip hukum bila sudah memiliki kepastian hukum di dalam undang-undang tetapi hanya berlaku secara yuridis saja, maka kepastian hukum itu tidak akan pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Peraturan hukum
24
yang demikian itu bisa disebut sebagai norma hukum yang mati atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia. 2. Konsepsi Landasan konsepsi digunakan untuk memperoleh dasar konseptual, bertujuan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda serta memberikan pedoman dan arahan yang sama dalam memahami maksud istilah-istilah dalam penelitian ini, antara lain: a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. b. Karakteristik adalah ciri-ciri pengaturan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. c. Para pihak yang berperkara adalah PT. Krakatau Steel dan PT. Perwira Adhitama Sejati. d. PT. Krakatau Steel adalah badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (BUMN) bertempat di Cilegon yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat. e. PT. Perwira Adhitama Sejati adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas bertempat di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat.
25
f. Hak milik adalah hak eksklusif pada merek yang sudah terdaftar yaitu Merek PT. Krakatau Steel dan PT. Perwira Adhitama Sejati. g. Perlindungan merek adalah upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan sudah terkenal di masyarakat daripada merek yang baru didaftarkan. h. Merek terdaftar adalah Merek PT. Krakatau Steel dan PT. Perwira Adhitama Sejati yang sudah terdaftar di Dirjen
HKI Kemenkumham Republik
Indonesia. i. Merek terkenal adalah merek yang sudah dikenal khalayak ramai atau masyarakat luas. j. Merek PT. Karkatau Steel adalah Merek “KS” terdaftar tanggal 17 Juni 2004, Merek “Krakatau Steel + LOGO” terdaftar tanggal 12 Februari 2004, dan Merek “KS POLE” terdaftar tanggal 01 Agustus 1997. k. Merek PT. Perwira Adhitama Sejati adalah: Merek “KSSIS” terdaftar tanggal 21 September 2010, Merek “KSI” terdaftar tanggal 2 September 2010, Merek “KSLS” terdaftar tanggal 2 September 2010, Merek “KSSK” terdaftar tanggal 2 September 2010, Merek “KSSI” terdaftar tanggal 2 September 2010, Merek “IKSJI” terdaftar tanggal 2 September 2010, Merek “IKSTY” terdaftar tanggal 2 September 2010, Merek “KSSKS” terdaftar tanggal 14 Oktober 2010, dan Merek “IKS” terdaftar tanggal 22 April 2004.
26
l. Putusan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013. G. Metode Penelitian 1.
Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang
mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam UU Merek dan putusan-putusan pengadilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis.39 2.
Sumber Data Data dalam penelitian ini digunakan data sekunder, meliputi: a. Bahan Hukum Primer (BHP) yaitu bahan utama dan paling penting: UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), Putusan MA Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013, dan Putusan MA Nomor 358 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013. b. Bahan Hukum Sekunder (BHS) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari para
39
hal. 96.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
27
pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. c. Bahan Hukum Tersier (BHT) yaitu bahan hukum penunjang, memberi petunjuk dan penjelasan terhadap BHP dan BHS dapat berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris. 3.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (library
research) di perpustakaan akademisi dan studi dokumen pada putusan-putusan pengadilan atas bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan objek yang ditelaah yaitu unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada perkara merek antara merek PT. Krakatau Steel dan merek PT. Perwira Adhitama Sejati. Diperlukannya studi pustaka untuk mendapatkan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan di bidang merek. Sedangkan studi dokumen diperlukan untuk memperoleh perkara-perkara merek yang objek sengketanya masalah persamaan pada pokoknya atau keseluruahnnya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu. Baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier, dan bahkan digunakan juga bahan non hukum yang diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar melalui seminar dan materi kuliah serta mendownload data melalui internet. Data yang diperoleh akan dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan teori, doktrin, norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang
28
terdapat dalam perundang-undangan di bidang merek.40 4.
Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni menganalisis data berdasarkan
kualitasnya (mutu) atau relevansi data dengan objek kasus yang sedang diteliti, bukan berdasarkan kuantitasnya (jumlahnya). Mengalaisis unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek PT. Krakatau Steel dan merek PT. Perwira Adhitama Sejati, mana merek yang terdaftar lebih dahulu. Teori kepastian hukum, asas-asas, doktrin-doktrin, norma-norma tentang hukum merek terpenting dan relevan digunakan untuk menganalisis persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Analisis ini untuk memberikan kepastian hukum bagi PT. Krakatau Steel dan PT. Perwira Adhitama Sejati. Data yang dianalisis diungkapkan secara deduktif (yaitu penalaran logika dari umum ke khusus) dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data sehingga permasalahan dapat dijawab.
40
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 160.
