BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang tentunya pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedang berlangsung tersebut mengalami kemajuan yang begitu pesat pada dasa warsa akhir-akhir ini. Salah satu faktor yang mengalami perkembangan pesat tersebut adalah sektor industri. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya didirikan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ) yang berpengaruh pada peningkatan laju pembanguna khususnya di sektor industri tersebut antara lain tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak, mengingat bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan memiliki tenaga kerja di usia produktif yang cukup banyak di mana mereka merupakan modal dasar untuk mencapai
kesuksesan
pembangunan
nasional.
Akan
tetapi
dengan
tersediannya tenaga kerja yang cukup besar itu belum menjamin kemajuan suatu industri jika tidak di imbangi dengan keahlian dan keterampilan atau akal yang memadai dari tenaga kerja itu sendiri. Mengenai masalah ketenagakerjaan tersebut pemerintah telah memberikan jaminan dan kebebasan terhadap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini tercantum pada pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ tiap-tiap Warga
1
2
Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.1 Mengingat jumlah penduduk bangsa indonesia yang cukup besar, maka tidak mudah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, faktor ekonomi dan SPBU yang cukup terbatas untuk dapat menampung karyawan atau tenaga kerja yang jumlahnya penduduk dan angkatan kerja yang tidak merata baik secara regional dan sektoral, dimana sebagian besar dari hal tersebut di atas banyak dipengaruhi oleh faktor alam, oleh karena itu kebijaksanaan dan program pembinaan serta penepatan tenaga kerja harus lebih diarahkan sebagai suatu solusi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada. Dalam hal ini pemerintah juga sangat memperhatikan terhadap perlindungan karyawan atau tenaga kerja dan juga keselamatan kerja karyawan yang tidak secara langsung juga untuk melindungi pihak SPBU, yaitu agar SPBU tetap berdiri dan berkembang, sebab faktor adanya karyawan atau tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasi dan kedisiplinannya pada akhirnya para karyawan atau tenaga kerja akan banyak berpengaruh dalam perkembangan perusahaan. Dengan adanya emansipasi wanita di Indonesia maka karyawan atau tenaga kerja tidak lagi di dominansi oleh kaum pria saja. Semakin hari banyak jumlah tenaga kerja wanita bahkan tidak sedikit wanita-wanita dapat
1
Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2
3
mencapai kedudukan dan meraih kesuksesan dalam berbagai bidang baik pemerintahan maupun swasta. Dalam hal ini UUD 1945 secara tegas telah menjamin adanya kesamaan kedudukan, kesamaan hak dan kewajiban antara kaum pria dan kaum wanita. Meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan antara tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita dalam segi : 1. Fisik, yaitu ukuran dan kekuatan tubuh 2. Biologis, yaitu adanya Haid, dan kehamilan 3. Sosial kulturiil, yaitu akibat kedudukan wanita sebagai ibu rumah tangga dan tradisi-tradisi sebagai pencerminan kebudayaan. 2 Selain perbedaan-perbedaan di atas, terdapat batasan-batasan pengusaha dalam memberikan tugas maupun penepatan terhadap tenaga kerja wanita yaitu harus memperhatikan bahwa fisik wanita itu lemah pada saat hamil, melahirkan dan pada saat mengalami keguguran kandungan maupun pada saat haid. Untuk masalah ini pemerintah juga sudah mengatur dalam suatu UU No.13 tahun 2003 BAB X pasal 76 tentang perlindungan kerja, memuat aturan dasar mengenai pekerjaan anak, pekerjaan orang muda, orang wanita, waktu kerja, waktu istirahat, dan tempat kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih sering sekali ditemui bahwa masih ada SPBU-SPBU yang memperkejakan tenaga kerja wanita tidak memberikan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai
22
Sumar’mu P.K Higene perusahaan dan kesehatan kerja, Cetakan ke enam, CV. Masagung, Jakarta. 1998, hal 270.
4
jaminan dan perlindungan kerja oleh perusahaan, sebagaimana seperti telah diatur oleh pemerintah dalam UU N0.12 tahun 1948 jo UU No.1 tahun 1951 serta pada UU ketenagakerjaan yang baru yaitu UU No.13 tahun 2003 ( mulai berlaku 23 februari 2003 ). Sehingga masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi, dan Bahwa sebelumnya juga ada Penelitian terkait SPBU3 ( Stasiun Pengisian bahan bakar umum ) Di SPBU Terban, Yogyakarta pada tahun 2004. Dari hal-hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada saat ini masih ada SPBU-SPBU yang tidak memberikan jaminan dan perlindunagn keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita secara umum seperti cuti hamil, cuti haid, kerja pada malam hari dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan penertiban oleh pemerintah bagi SPBU-SPBU yang di kelolah oleh pihak swasta yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada.
3
Skripsi Sugiyarto, Universitas islam indonesia PENERAPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEKERJA SPBU PADA PERIODE TAHUN2004-2009 DI SPBU TERBAN, YOGYAKARTA.
5
Dalam penulisan ini peneliti akan membahas perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita menurut UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Serta Permenaker nomor : PER 03/men/1989 mengatur tentang larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan dan juga permenaker nomor : PER 04/Men/1989 mengatur tentang tata cara memperkejakan pekerja wanita pada malam hari dengan UU No.13 Tahun 2003, yaitu undang-undang ketenagakerjaan yang sudah disesuaikan dengan keadaan sekarang sebagai dasar hukum perlindungan bagi buruh atau tenaga kerja wanita, dengan lokasi penelitian di SPBU kota Malang. Dari uraian diatas dapat di garis bawahi bahwa antara buruh atau tenaga kerja wanita dan pria menurut hukum tidak mempunyai perbedaan dalam hal perlindungan, dan kesempatan kerja. Hanya saja dalam hal-hal tertentu tenaga kerja wanita pada waktu tertentu mengalami perubahan sehingga perlu diadakan usaha agar tenaga kerja wanita dalam menjalankan kerjanya disesuaikan dengan kondisi dan kodrat. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dipilih judul : “Implementasi pasal 35 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hal pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang” (Studi di SPBU Jalan Bandung, SPBU Jalan Raden Panjisuroso, SPBU Bumi Ayu Kota Malang)
6
B. Rumusan Masalah Dengan adanya perbedaan kondisi wanita dan pria maka perlu diberikan perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita sesuai kodratnya. Dimana pemerintah telah menggariskan dalam UU ketenagakerjaan yang ada dan perusahaan memberikan perlindungan, jaminan dan hak-hak tenaga kerja wanita secara penuh sesuai dengan yang berlaku. Karena luasnya pembahasan, permasalahan maka penulis memberikan batasan-batasan masalah dan pembahasannya yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja wanita. 1. Bagaimana Implementasi pasal 35 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam hal pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di SPBU Kota Malang ? 2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja di SPBU Kota Malang ? C. Tujuan penulisan Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui lebih mendalam mengenai perlindungan hukum tenaga kerja Wanita di SPBU dan pandangan lain : 1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 35 ayat (3) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam hal pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang.
7
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak tenaga kerja wanita di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencangkup manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut : 1. Manfaat Penelitian a. Manfaat akademis 1) Diharapkan memberi gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan pasal 35 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam hal pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita di SPBU kota Malang. 2) Untuk mengetahui lebih mendalam tanggung jawab SPBU jika terjadi pelanggaran hak-hak tenaga kerja wanita. b. Manfaat Praktis 1) Bagi penulis Mendapatkan pengalaman dan wawasan berpikir,bernalar serta menganalisa permasalahan dan menghubungkannya dengan aturan perundang-undangan
yang
berlaku
ketenagakerjaan. 2)
Bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang
khususnya
hukum
8
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna untuk evaluasi kebijakan. Dengan mengkaji penegakan hukum yang selama ini dilakukan Dinas Tenaga Kerja dapat meningkatan kinerja pengawasan. 3)
Bagi Tenaga Kerja Wanita Memberikan wawasan kepada tenaga kerja wanita bahwa setiap karyawan khususnya SPBU berhak memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta kodrat kewanitaannya terkait haid dan kehamilan.
E. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya (law in action), dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah. Secara sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek hukum yang digunakan mengkaji permasalahan. 2. Penentuan Lokasi Lokasi penelitian dilakukan di 3 Sasiun Pengisian Bahan Bakar Umum( SPBU) SPBU 54.65123 Jalan Bandung, SPBU 54.65104 Jalan Raden Panjisuroso, dan SPBU 54.65177 Bumi Ayu di Kota Malang dan Disnakertrans Kota Malang
9
dengan pertimbangan bahwa di SPBU tersebut mempekerjakan pekerja wanita dan Disnakertrans Kota Malang sebagai badan pengawas Ketenagakerjaan. Yang berkaitan dengan penegakan hukum atas hak-hak tenaga kerja yang tidak terpenuhi dengan baik. 3. Populasi dan Sample Populasi dalam penelitian hukum ini adalah pekerja wanita yang bekerja di SPBU yang disebut sebagai operator di SPBU Jalan Bandung, Jalan Raden panjisuroso, dan Bumiayu Kota Malang. Dan juga pengawas SPBU serta pengawas ketenagakerjaan Disnaker Kota Malang. Sample adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampelnya dengan menggunakan purposive sampling yakni penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maksud dari digunakannya teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian. 4. Sumber Data Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. a. Data Primer Data primer yaitu data yang bersumber pada data lapangan yaitu berdasarkan sample penelitian, yang dalam hal ini diperoleh dengan cara mengajukan angket yang diisi oleh perwakilan tenaga kerja wanita di masing-masing SPBU yang diteliti oleh penulis dan Wawancara langsung, yaitu dengan pengawas SPBU Jalan Bandung yaitu Bapak Heri Suhardi, kemudian pengawas SPBU Jalan Raden panjisuroso Bapak Zainul Arifin, dan pengawas SPBU Bumiayu yakni Bapak Ali Mansur, dengan mempertanyakan langsung pada pengawas SPBU selaku orang yang
10
berwenang dan mengetahui dengan permasalahn yang sedang diteliti, yang meliputi : hasil dari angket yang diisi oleh perwakilan tenaga kerja wanita di masing-masing SPBU kota Malang dan hasil wawancara dengan pengawas SPBU. Sehinnga dapat di simpulkan bahwa penulis mendapat 3 (tiga) responden dari perwakilan tenaga kerja wanita di SPBU Kota Malang, bagian operator, yaitu antara lain :
1. SPBU 54.65123 Jalan Bandung : Indah Kurniawati ( 32 tahun ) 2. SPBU 54.65104 Jalan Raden Panjiruroso : Afifatuz Zahro (19 tahun) 3. SPBU 54.65177 Bumiayu : Agustin sri Handayani ( 20 tahun ). Dan juga wawancara dengan narasumber Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, selaku Pembina dan pengawasan serta penegak hukum atas pelanggaran hak-hak tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh pihak SPBU, yaitu antara lain wawancara dengan narasumber : 1. Ibuk Retno Kristiarti S.H ( Selaku Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ) 2. Bapak Drs.Hendro Sunyoto, MM ( Selaku Pembinaan Bidang Kesehata dan Keselamatan Kerja ) b. Data Sekunder Data sekunder yaitu, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan, jurnal hukum, pendapat para sarjana, artikel media massa dan internet yang relevan dengan permasalahan dan/atau perihal yang diteliti.
11
5. Metode Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Wawancara Responden
Wawancara yaitu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan berdasarkan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan, kemudian dari pedoman tersebut
dikembangkan
pertanyaan-pertanyaan
tambahan
untuk
memperoleh keterangan secara lengkap dan menyeluruh. Dan Wawancara langsung dengan narasumber, yaitu pengawas SPBU Jalan Bandung yaitu Bapak Heri Suhardi, kemudian pengawas SPBU Jalan Raden panjisuroso Bapak Zainul Arifin, dan pengawas SPBU Bumiayu yakni Bapak Ali Mansur, dengan mempertanyakan langsung pada pengawas SPBU selaku orang yang berwenang dan mengetahui dengan permasalahn yang sedang diteliti. Dan juga wawancara dengan Dinas
Tenaga Kerja Kota Malang, selaku Pembina dan pengawasan serta penegak hukum atas pelanggaran hak-hak tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh pihak SPBU, yaitu antara lain wawancara dengan : 1. Ibuk Retno Kristiarti S.H ( Selaku Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ).
12
2. Bapak Drs.Hendro Sunyoto, MM ( Selaku Pembinaan Bidang Kesehata dan Keselamatan Kerja ) . b. Angket
Angket yaitu daftar pernyataan tertulis yang diisi dan diajukan kepada responden, yakni perwakilan tenaga kerja wanita yang bekerja di Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum ( SPBU ) bagian operator yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Angket ini bersifat tertutup karena jawaban sudah disediakan dan responden hanya mencentang jawaban yang sesuai dengan kondisinya. c. Studi Pustaka
Studi kepustakaan, mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 6. Analisa data Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan cara analisis konteks pernyataan dari hasil data yang di peroleh melalui responden melalui pembagian angket, dengan responden pekerja wanita di SPBU bagian operator dan hasil wawancara dengan narasumber yakni, pengawas SPBU, dan wawancara dengan pegawai
Disnakertrans
Kota
memperoleh keterangan secara
Malang
sebagai
lengkap dan
narasumber
untuk
menyeluruh dengan
13
menafsirkannya yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: a. Pengumpulan informasi melalui wawancara dengan narasumber dan hasil Angket terhadap responden untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Sebagai penunjang pembahasan yang mendukung terbentuknya hasil yang diperoleh atau informasi sejauh mungkin. b. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti, untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, adanya hubungan kausalitas.penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya dan diharapkan menjadi data yang kredibel. F. Rencana Sistematika Penulisan
14
Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut : BAB I : Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum didalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam subbab metode penelitian diuraikan tetang, metode pendekatan, lokasi penelitian yang dipilih penulis, populasi dan sample, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisa data BAB II : Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang dapat mendukung penelitian dalam membahas yang berkaitan dengan tinjauan tentang perjanjian kerja, tinjauan tentang hak-hak tenaga kerja wanita menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, teori penegakan hukum. BAB III : Bab ini berisi penulis akan menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan Bagaimana Implementasi pasal 35 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam hal pemenuhan hak-hak tenaga kerja wanita di SPBU Kota Malang.
15
BAB IV : Bab terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan merupakan jawaban atas identifikasi masalah.
