BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kata “Sumpah” dalam masyarakat luas dikenal sebagai pernyataan yang dilontarkan
oleh
seseorang
untuk
menguatkan
pernyataan
yang
dikemukakannya dengan tujuan agar dapat dipercaya dan diterima oleh orang lain. Pada prinsipnya sumpah yang dilontarkan dalam kehidupan sehari-hari belum menimbulkan akibat hukum mengikat karena sumpah berarti menimbulkan tanggung jawab antara orang yang melontarkannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana apabila orang yang melontarkan sumpah berbohong atau apa yang disumpahkannya itu tidak benar adanya, maka ia berdosa dan bertanggung jawab atas dosanya tersebut di akhirat. Akibat sumpah di dunia bergantung pada kepercayaan dari pihak lain yang menerima atau mendengarkan sumpah tersebut, apakah mempercayainya atau tidak. Seiring dengan perkembangan masyarakat, keberadaan sumpah semakin diakui dan menjadi populer sebagai salah satu jalan pintas untuk menyelesaikan sebuah perselisihan, baik pada tingkat musyawarah mufakat di masyarakat maupun pada tingkat penyelesaian sengketa di pengadilan. Terkait penyelesaian sengketa di pengadilan, pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa haruslah melakukan pembuktian untuk menerangi dan menjelaskan secara gamblang apa yang telah dialaminya. Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang
berkepentingan
di
dalam
perkara
atau
sengketa,
dan
yang
berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat.1 Berpedoman pada Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dimukakan itu”. Ketentuan Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa pihak yang mengajukan tuntutan terhadap pihak lain diwajibkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya untuk mempertahankan haknya, setelah itu menjadi tugas hakim untuk menilai bukti-bukti yang diajukan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut. Hukum Acara Perdata mengenal asas pembuktian yakni bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya. Perihal pembagian beban pembuktian juga tercantum dalam Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat mau pun Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian, terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.2 Orang yang menuntutlah yang harus dibebani pembuktian dan sumber yang akan digunakan hakim dalam memutus perkara disebut alat bukti. Alat-alat bukti dalam proses pembuktian
1
Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 192. 2 Ibid, hlm. 195-196.
3
bersumber pada Pasal 164 HIR. Alat bukti yang dimaksud adalah: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan termasuk juga sumpah.3 Keberadaan Hukum Pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat penting agar hakim dapat memutus perkara. Perkara yang di dalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka hakim harus memutus perkara tersebut dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Berdasarkan ketentuan tersebut serta melihat praktek bermasyarakat, sumpah menjadi salah satu alat bukti yang dapat diterima dalam memutus perkara perdata. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155 sampai dengan 158 dan 177), Rbg (Pasal 182 sampai dengan 185 dan 314), dan BW (Pasal 1929 sampai dengan 1945).4 HIR menyebutkan tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah tambahan/pelengkap (Suppletoir Eed), sumpah pemutus (Decisoire Eed) dan sumpah penaksiran (Aestimatoir Eed). Sumpah tambahan/pelengkap (Suppletoir Eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah (melengkapi) pembuktian peristiwa yang belum lengkap, sementara Sumpah pemutus (Decisoire Eed) adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya.5 Sumpah pemutus ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, pada setiap saat selama pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan, dan Sumpah penaksiran
3
Ibid, hlm. 205. Ibid, hlm. 257. 5 Ibid, hlm. 260. 4
4
(Aestimatoir Eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian.6 Sumpah penaksiran ini diperintahkan hakim untuk dilakukan oleh Penggugat dalam hal Penggugat telah membuktikan kebenaran adanya hak ganti rugi, namun jumlahnya tidak pasti dan tidak ada cara lain untuk memastikan jumlah ganti ruginya, kecuali dengan taksiran.7 Sumpah diterima dalam persidangan sebagai alat bukti menyebabkan peranan hakim sangat dibutuhkan untuk menuntun jalannya persidangan sesuai dengan hukum acara, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pada akhirnya memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Untuk dapat diperintahkan mengangkat Sumpah Suppletoir kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan terlebih dahulu, tetapi belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan Sumpah Suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.8 Sumpah Suppletoir diikrarkan oleh pihak yang diperintahkan hakim kemudian dianggap pihak tersebut melengkapi peristiwa yang belum lengkap dan membenarkan atau tidak membenarkan suatu peristiwa yang sedang dinilai kebenarannya oleh hakim, pada akhirnya Sumpah Suppletoir ini terima atau tidak terima, mau atau pun tidak mau, perlahan-lahan 6
Ibid. Ibid. 8 Ibid, hlm. 258. 7
5
dibutuhkan serta diakui keberadaannya dalam memutus perkara di pengadilan. Pada saat ini sudah banyak terdapat putusan-putusan pengadilan yang dikeluarkan dengan menggunakan alat bukti Sumpah Suppletoir dalam persidangan. Penelitian hukum ini merujuk pada penerapan Sumpah Suppletoir yang terdapat dalam perkara perceraian di Pandan, yang mana pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi, dengan segala keharmonisan dan cinta kasih antara suami istri dan anggota keluarga lainnya akan tetapi harus diakhiri dengan suatu perceraian. Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memutus Perkara Perdata Perceraian Nomor
0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn meminta pihak Penggugat untuk
mengikrarkan Sumpah Suppletoir sebagai salah satu bukti yang dapat dipertimbangkan hakim untuk memutus perkara.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandan terhadap penerapan Sumpah Suppletoir dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn? 2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Sumpah Suppletoir dalam penyelesaian
perkara
perceraian
putusan
Nomor
0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandan terhadap penerapan Sumpah Suppletoir dalam penyelesaian
perkara
perceraian
putusan
Nomor
0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn. b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian Sumpah Suppletoir dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA. Pdn.
7
2. Tujuan Subjektif Sebagai sarana untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Teoritis a. Bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang alat bukti sumpah yang dapat diterima dalam proses beracara di pengadilan. b. Bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya penerapan teori-teori hukum terkait proses beracara di pengadilan. c. Bermanfaat sebagai langkah awal bagi pengembangan penelitian yang lebih lanjut. 2. Secara Praktis a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum. b. Sebagai
bahan
informasi
Mahasiswa/Mahasiswi
dan
Fakultas
pembelajaran Hukum
yang
bagi ingin
mengetahui lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian
8
Sumpah Suppletoir dalam kasus-kasus keperdataan yang ada di Indonesia. c. Memberikan
sumbangan
pemikiran
kepada
kalangan
akademisi maupun praktisi serta hakim dalam rangka penerapan Sumpah Suppletoir dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. d. Memberikan
pemahaman
yang
dianggap
tepat
pada
masyarakat luas terkait penerapan dan kekuatan pembuktian Sumpah Suppletoir dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan.
E. Keaslian Penelitian Menelusuri dokumen-dokumen, buku-buku, makalah serta kepustakaan lainnya, ternyata telah ditemukan beberapa penelitian tentang penerapan Sumpah Suppletoir dalam memutus perkara di pengadilan. Pada bagian ini memuat uraian sistematis tentang laporan, hasil penelitian dan/atau pemikiran peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian penulisan hukum ini. Adapun penelitian-penelitian atau kepustakaan lain yang ada sebelumnya itu dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :
9
1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Nurhikmah Nurdin yang berjudul “Penerapan Sumpah Suppletoir dalam Perkara Perceraian”9 pada tahun 2013, penulisan Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penulisan hukum ini karena dalam penulisan skripsi oleh Nurhikmah menjelaskan penerapan Sumpah Suppletoir dengan menggunakan alat pengumpul data selain studi dokumen dan bahan pustaka juga melakukan pengamatan di pengadilan dan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan salah satunya yaitu wawancara yang dilakukan dengan responden hakim pengadilan agama Makassar yang terlibat langsung dalam pengambilan sumpah tersebut, sementara itu dalam penulisan hukum ini lebih ditekankan mengenai keberadaan Sumpah Suppletoir dalam sebuah putusan perkara perceraian dalam rangka memperkuat pertimbangan hakim di pengadilan, dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu penelitian dengan hukum normatif disertai wawancara dengan narasumber.
Penggunaan alat bukti
Sumpah
Suppletoir
dalam
penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks yang ditulis dalam skripsi Nurhikmah Nurdin menyatakan bahwa apabila dalam suatu perkara perdata sukar untuk mendapat saksi yang melihat, mendengarkan atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan untuk mencapai batas minimal pembuktian Nurhikmah Nurdin, Skripsi “Penerapan Sumpah Suppletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)”, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, (http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6271), diakses pada tanggal 16 Agustus 2016. 9
10
diusahakan
dengan
persangkaan
dan
sumpah,
jika
tidak
ada
persangkaan, maka untuk melengkapi alat bukti permulaan adalah dengan Sumpah Suppletoir yang dapat digunakan hakim untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat, sementara dalam penulisan hukum ini Penggugat telah berhasil menghadirkan satu orang saksi yang merasakan sendiri, namun sudah tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain akta nikah dan keterangan dari satu orang saksi tersebut sehingga Penggugat mengangkat Sumpah Suppletoir. 2. Dalam Skripsi yang ditulis oleh M. Nurul Mukhlishin pada tahun 2001 dengan judul “Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama (Studi Kasus Pendapat Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)” terdapat perbedaan yakni Skripsi yang ditulis oleh M. Nurul Mukhlishin tersebut menyatakan pendapat Hasbi Ash Shiddieqy yaitu sumpah digunakan untuk memperteguhkan kebenaran sesuatu yang dimaksud dengan menyebut nama Allah atau sesuatu sifat-sifat-Nya, hubungannya dengan pembuktian adalah bahwa Sumpah itu digunakan sebagai alat bukti, karena menguatkan kebenaran keterangan yang disampaikan. Dalam Skripsi M. Nurul Mukhlishin juga dituliskan bahwa menurut
Hasbi Ash Shiddieqy alat bukti sumpah
mempunyai relevasi dengan hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Relevansinya itu terletak pada segi penggunaan alat bukti sumpah, yaitu sumpah diperintahkan setelah tidak diperoleh alat-alat bukti yang lain dan/atau untuk melengkapi bukti-bukti yang kurang
11
kuat. Dalam acara khusus peradilan agama alat bukti sumpah hanya diatur dalam kasus perceraian dengan alasan zina, mengingat zina sulit dibuktikan dengan alat bukti biasa, itupun harus didahului bukti permulaan.10 Berbeda dengan penulisan hukum ini dimana apabila telah terdapat alat bukti permulaan dan pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain maka dapat mengangkat sumpah, yang mana sesuai dengan studi putusan yaitu Putusan Nomor 0090/pdt.g/2012/PA. Pdn sumpah yang diangkat adalah Sumpah Suppletoir dan digunakan dalam kasus perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keberadaan beberapa penelitian atau tulisan-tulisan lain mengenai tema, topik atau bahkan judul yang sama seperti yang disebutkan di atas mau pun yang belum disebutkan pada tulisan ini membuktikan bahwa terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian, maka diharapkan penulisan hukum ini dapat memperbaiki dan menutup kekurangan-kekurangan yang ada terdahulu serta melengkapinya agar menjadi lebih baik demi kelancaran proses beracara di pengadilan.
M. Nurul Mukhlishin, Skripsi “Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama (Studi Kasus Pendapat Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)”, Program Sarjana Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, (http://digilib.uinsuka.ac.id/4916/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) diakses pada tanggal 16 Agustus 2016. 10
