BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dewasa ini industri perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung sistem perekonomian suatu negara. Jika industri perbankan dalam kondisi yang stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara. Pada tahun 1997, industri perbankan di Indonesia pernah mengalami kondisi yang krisis dimana terjadi pembekuan atau likuidasi terhadap beberapa bank hingga penutupan bank yang tidak sehat oleh Bank Indonesia. Akibat terjadinya krisis pada industri perbankan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun dengan ditandai terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan signifikan. Ini mengindikasikan kecilnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank-bank nasional. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas dana nasabah atau kewajiban pembayaran oleh bank. Program Pemerintah untuk menjamin dana nasabah yang ada pada bank ini perlu didukung oleh pembentukan suatu lembaga tertentu yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan sebenarnya tidak hanya bertujuan sebagai lembaga yang mampu mendukung sistem perbankan secara umum, tetapi merupakan jalan keluar bagi Indonesia agar dapat keluar dari krisis ekonomi. Sejarah
terbentuknya
Lembaga
Penjamin
Simpanan
dimulai
ketika
Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang
Universitas Sumatera Utara
Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian, pelaksanaan penjaminan bank umum dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sampai tanggal 27 Februari 2004 dan kemudian dilanjutkan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) Departemen Keuangan. Sedangkan pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Adapun program yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank disebut Program Penjaminan Perbankan (blanket guarantee) yaitu suatu program penjaminan terhadap pembayaran kewajiban bank umum guna menjamin dana nasabah. Seiring dengan mulai pulihnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, maka Pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk keluar dari program penjaminan perbankan oleh Pemerintah dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang diamanatkan dalam Pasal 37B Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan pada tanggal 10 November 1998 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 37B UU tersebut ditetapkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Maka dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menandakan sudah dibentuknya secara resmi suatu lembaga tetap yang bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah dibank. Terhitung sejak tanggal 22 september 2005 Lembaga Penjamin Simpanan telah beroperasi dan Pemerintah telah mengangkat anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan melalui Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Ibrahim dalam tulisannya mengharapkan LPS dapat memberikan
Universitas Sumatera Utara
kepastian hukum bagi nasabah bank untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Kemudian Ibrahim menambahkan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan dari program penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini telah diatur melalui berbagai kebijakan Pemerintah antara lain Keputusan Presiden (Keppres) dan Surat Keputusan Bersama (SKB). 1 Namun demikian setelah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan peran dan keberadaannya belum diketahui dan dipahami masyarakat secara luas, termasuk bentuk konstruksi hukum yang seharusnya dari lembaga ini. Walaupun pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan telah dilakukan, namun kekhawatiran nasabah terhadap keamanan dana yang mereka simpan dibank tampaknya masih sangat besar. Dilain pihak, perbankan pun masih merasa peranan lembaga ini belum terasa maksimal bagi mereka bahkan lembaga ini menimbulkan adanya kewajiban atau beban baru atas pembayaran premi oleh bank. Berdasarkan uraian diatas dimana terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan masih belum terasa maksimal bagi nasabah dan bank, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk penulisan skripsi ini dengan judul: ”Pertanggung Jawaban Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hubungannya Terhadap Nasabah Dan Bank”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:
1
Johannes Ibrahim, Dilematis Penerapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan, Hukum Bisnis vol. 24- No. 1, 2005. hal. 43.
Universitas Sumatera Utara
1. Bagaimanakah peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap simpanan nasabah bank? 2. Bagaimanakah peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengawasi dan mengatur kewajiban hukum pihak bank? 3. Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan dilihat dari Kasus Bank Century?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap simpanan nasabah bank. 2. Untuk mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengawasi dan mengatur kewajiban hukum pihak bank. 3. Untuk mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan dilihat dari Kasus Bank Century. Selanjutnya, didalam suatu karya ilmiah yang baik diharapkan memiliki manfaat, maka penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta khususnya dalam ilmu hukum sebagai berikut: 1. Manfaat secara teoritis. Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya literatur tentang peran Lembaga Penjamin Simpanan dari sisi hukum terhadap nasabah bank dan bank sesuai
Universitas Sumatera Utara
dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentamg Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Manfaat secara praktis. Secara Praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang Lembaga Penjamin Simpanan, khususnya perlindungan bagi para nasabah serta kewajiban hukum pihak bank, sehingga
dapat
memulihkan
kembali
kepercayaan
masyarakat
untuk
menyimpankan dananya di bank yang kemudian dapat kembali menstabilkan kondisi industri perbankan yang pernah mengalami krisis di tahun 1997.
D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan, dan pemikiran. Yang dalam pembuatannya, melihat dasar-dasar yang ada baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan maupun media-media lain. Pokok pembahasan didalam skripsi yang berjudul: ”Pertanggung Jawaban Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hubungannya Terhadap Nasabah Dan Bank” membahas peran dan fungsi LPS dalam memulihkan industri perbankan secara umum, serta memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengawasi perbankan secara khusus guna memulihkan kondisi perekonomian yang sempat mengalami krisis di tahun 1997. Permasalahan dan pembahasan didalam penulisan skripsi ini adalah murni hasil pemikiran dari penulis yang didasarkan atas ketertarikan terhadap peran Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah dan perbankan sesuai dengan tujuan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan oleh Pemerintah sesuai dengan UndangUndang No. 24 tahun 2004. Kemudian penulis membuat skripsi ini dalam rangka
Universitas Sumatera Utara
melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.
E. Tinjauan Kepustakaan 1.
Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420, Lembaga Penjamin Simpanan atau disebut dengan LPS adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel, melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut pasal 1 UU No. 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan didefenisikan sebagai lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu irrational run terhadap bank dan systematic risk. Dalam hal ini, menurut tulisan Sitompul, bahwa risiko pertama, bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya dalam keadaan tersebut, masabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Untuk itulah keberadaan LPS menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan masabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.
Universitas Sumatera Utara
Resiko kedua, yakni bila suatu bank mengalami kebangkrutan, maka akan berakibat buruk terhadap bank yang lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan. Dalam hubungan ini, Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan
bank secara umum. Fungsi
lainnya adalah sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi dengan maksud melihat tandatanda finansial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. 2 Dalam menjamin keamanan dana nasabah, terdapat masa transisi dari penjaminan oleh Pemerintah ke Lembaga Penjamin Simpanan dengan tahapantahapan sebagai berikut:
Sampai dengan 17 April 2005, seluruh kewajiban pembayaran bank umum masih dijamin.
Sejak 18 April 2005 sampai dengan 22 September 2005, kewajiban pembayaran bank umum yang dijamin hanya meliputi simpanan dan pinjaman antar bank melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
Sejak Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berlaku secara efektif pada tanggal 22 September 2005, jaminan Pemerintah terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum (blanket guarantee) dinyatakan berakhir.
22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006 seluruh simpanan masih dijamin.
22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2
Zulkarnain Sitompul, Penjaminan Dana Nasabah Bank: Dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan). Hukum Bisnis Vol. 23, No. 3, 2004. hal 78-79.
Universitas Sumatera Utara
22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
22 Maret 2007 sampai dengan 2009, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Tahun 2009 hingga kini, nilai simpanan yang dijamin kembali meningkat menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2.
Pengertian Nasabah Nasabah dapat didefenisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa suatu
bank. Nasabah dibagi atas nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah Penyimpan dapat didefenisikan sebagai nasabah yang menyimpankan dana dibank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dalam Undang-Undang yang berlaku. Sementara nasabah debitur didefenisikan sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 3.
Pengertian Bank Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan Ketentuan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Universitas Sumatera Utara
Perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 3
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan. Dalam penelitian ini juga akan ditinjau keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dan perannya bagi nasabah dan bank. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan. 2. Data Penelitian Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. a. Bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam kaitannya dengan penelitian dan penulisan skripsi ini bahan hukum primer
3
Ibid
Universitas Sumatera Utara
yang digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, lembaga penjamin simpanan, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. b. Bahan hukum sekunder terdiri dari tulisan-tulisan, baik berupa makalah, jurnal dan bahan hukum lainnya yang akan digunakan untuk membantu menganalisis bahan hukum primer. c. Bahan hukum tersier terdiri dari indeks, bibliography yang akan membantu untuk menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data utama adalah data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 4. Metode Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.
G. Sistematika Penulisan Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan isi skripsi ini sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang,
Universitas Sumatera Utara
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II
: PENDIRIAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Bab ini masih mengupas secara umum tentang Sistem Perbankan di Indonesia, serta Pandangan Pemerintah terhadap Perlunya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan bagi Perbankan, Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan dan Praktek Lembaga Penjamin Simpanan di Negara Lain.
BAB
III
: LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN
SEBAGAI
PENJAMIN DANA NASABAH Bab ini meulai mengupas lebih dalam tentang Lembaga Penjamin Simpanan, meliputi Pengaturan Nasabah Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Mekanisme Kerja Lembaga Penjamin Simpanan, Prinsip-prinsip Pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan, Para Pihak Yang Terlibat dalam Lembaga Penjamin Simpanan serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam
Kaitannya
Simpanan,
juga
dengan Peran
Masalah Lembaga
Lembaga Penjamin
Penjamin Simpanan
Melahirkan Kepastian Hukum dan Disiplin Antar Pihak. BAB IV
: PERTANGGUNG
JAWABAN
LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN TERHADAP NASABAH DAN BANK Bab ini menjawab permasalahan didalam penelitian meliputi Konstruksi Hukum Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Memberikan
Universitas Sumatera Utara
Perlindungan Kepada Para Nasabah dan Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam mengatur kewajiban Pihak Bank. BAB
V
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari skripsi ini. Pada bab ini akan disimpulkan hasil uraian mulai dari bab I sampai dengan bab IV dengan singkat dan sistematis, sebagai jawaban dari pembahasan. Dan terakhir ditutup dengan saran-saran setelah menguraikan permasalahan yang timbul sesuai dengan judul skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
