BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan yang pesat dari dunia usaha berdampak terjadi persaingan ketat di antara pelaku usaha. Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mempergiat usaha dalam menambah hasil produksi serta memperlancar distribusi sehingga akhirnya tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha saja, tetapi juga menguntungkan bagi konsumen, masyarakat, bangsa dan Negara. Tetapi apabila persaingan itu sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan pengusaha yang lainnya (saingannya) dengan pebuatan-perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar norma-norma dalam lalu lintas perdagangan maka terjadilah persaingan curang. Untuk mengatur dan mengontrolnya diperlukan peraturan-peraturan hukum yang akan memberikan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual 1 , pengakuan Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia baru dapat direalisasikan saat Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Republik 1
Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2003, hlm.
391.
1
2
Indonesia Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sebab sebelumnya apabila terjadi pelanggaran atas rahasia dagang diselesaikan menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPer berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian”. Disamping itu diatur juga pada Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP. Tetapi pasal-pasal tersebut dinilai tidak memadai lagi dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang hak rahasia dagang dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang. Tampaknya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Indonesia merasa telah melaksanakan kewajiban meberikan perlindungan terhadap pemegang hak undisclosed information dari praktek persaingan curang 1 . UU Rahasia Dagang ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang 2 . Lingkup tujuan diatas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan rahasia dagang. Berbicara tentang perkembangan kebutuhan akan perlindungan Rahasia Dagang yang dimiliki maka tidak lepas dari pengaruh tujuan praktis dan kebijakan utama rahasia dagang itu sendiri. Tujuan praktis yang antara lain: 1.
Digunakan untuk perlindungan proses.
1
Insan Budi Maulana, Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3. 2 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 63.
3
2.
Digunakan untuk sektor yang sangat dinamis.
3.
Penggunaannya lebih luas daripada paten (sebab hal-hal yang tidak dapat dipatenkan di dalam rahasia dagang dapat dilindungi).
4.
Serta jangka waktu perlindungan lebih lama daripada HKI lainnya seperti misalnya dalam paten (rahasia dagang dilindungi tidak terbatas jangka waktunya, ukuranya adalah sampai dengan rahasia dagang tersebut terbuka atau menjadi milik publik).
Kebijakan utama rahasia dagang adalah: 1.
Mendorong temuan baru melalui perlindungan atas hasil temuan dari perolehan atau penggunaan secara tidak layak.
2.
Memperbaiki efisiensi secara ekonomis dengan cara mengurangi kebutuhan pengamanan yang berlebihan untuk memastikan kerahasiaan sesungguhnya.
3.
Meningkatkan
tingkat
etika
dan
moralitas
komersial
dengan
cara
menghalangi praktek-praktek bisnis yang tidak adil. 4.
Mempromosikan penggunaan secara efisien dan pertukaran informasi secara swakarsa di dalam organisasi-organisasi bisnis dan di antara organisasi bisnis dengan cara melindungi informasi dari kepemilikan yang tidak sah.
Di samping itu ada keuntungan bagi pemegang rahasia dagang di dalam haknya terhadap rahasia dagang yang dimiliki antara lain: 1.
Periode pelindungannya yang tidak terbatas, dalam arti selama informasi tersebut masih memenuhi syarat-syarat sebagai suatu informasi rahasia, maka perlindungannya masih tetap berjalan.
4
2.
Tidak adanya pendaftaran sehingga biaya lebih murah dan sifat kerahasiaan terjaga serta memperkecil resiko terjadinya kebocoran akibat dari pendaftaran yang dilakukan (sebab akan terjadi kemungkinan terbukanya substansi dari kerahasiaan di dalam proses pendaftaran yang dilakukan), jadi karena sifat kerahasiaannya maka perlindungan hukumnya diperoleh secara otomatis.
Selain mempunyai beberapa keuntungan tidak dapat diabaikan pula bahwa apabila rahasia dagang juga mempunyai kelemahan antara lain: 1.
Rentan terhadap kebocoran rahasia di luar pemilik informasi.
2.
Tidak
dapat
menghentikan
diperolehnya
informasi
sejenis
(yang
dirahasiakan) secara mandiri. Dengan begitu rahasia dagang mempunyai arti penting berupa: 1.
Berkaitan dengan argument ekonomi yang berkembang dengan pentingnya pemberian insentif dan penghargaan terhadap para investor.
2.
Meningkatnya pendaftaran dalam paten dan biaya yang tinggi dalam proses pendaftaran paten sehingga pemilik penemuan berupaya memperoleh perlindungan dengan jalan lain yaitu perlindungan melalui rahasia dagang. Berdasar uraian diatas maka timbul beberapa alasan yang melatarbelakangi
pemegang rahasia dagang dalam upaya memakai dan memperoleh perlindungan informasi rahasia yang dipegangnya untuk dapat dimintakan perlindungan dan memenuhi kriteria untuk masuk sebagai Rahasia Dagang. Alasan-alasan tersebut diantaranya:
5
1.
Penemuan atau informasi teknis tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dapat dipatenkan, belum mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan bukan sepenuhnya informasi yang bisa dengan mudah diperoleh.
2.
Melindungi penemuan pada teknologi proses.
3.
Siklus usaha bisnis yang berjalan dengan menggunakan teknologi atau informasi tersebut berlangsung lebih lama dibanding dengan jangka waktu perlindungan hak kekayaan intelektual lain (paten misalnya).
4.
Kemajuan pengembangan teknologi yang cepat berganti yang pada suatu saat sistem perlindungan HKI lain (paten misalnya) dianggap terlalu lambat dan memakan banyak biaya (mahal) untuk memperoleh perlindungan teknologi tersebut.
5.
Lingkup dan perlindungan geografis dalam sistem rahasia dagang yang lebih luas (tidak hanya dibatasi informasi teknis, tetapi dapat digunakan untuk informasi keuangan maupun bisnis). Rahasia Dagang yang dimaksud sebagian besar mencakup penguasaan
teknologi oleh perusahaan yang bersangkutan, yaitu terdiri dari formula, senyawa kimia, pola, alat atau kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan percobaan dan pengawetan, pola mesin dan alat lain. Rahasia Dagang juga mencakup daftar para pelanggan dan nasabah yang digunakan perusahaan 3 . Sebagai contoh dari rahasia dagang adalah takaran formula untuk proses glazur genteng pada perusahaan SKD Sokka di Kabupaten Kebumen. Perusahaan Skd Sokka disamping melakukan pembuatan genteng juga melayani jasa glazur 3
Ambar Setyawicaksana, Rahasia Dagang dan Upaya Perlindungannya. Forum Hukum No.6/V/2000, Universitas Janabadra Yogyakarta tahun 2000, hlm. 93
6
terhadap perusahaan lain yang membutuhkan. Genteng berglazur merupakan salah satu dari variasi genteng yang banyak diminati konsumen. Namun tidak semua perusahaan genteng mengetahui takaran formula pada proses glazur genteng agar dapat menghasilkan kualitas yang bagus dengan kuantitas yang banyak, sehingga dapat menghemat bahan baku dan keuntungan yang dihasilkan akan lebih banyak. Kualitas glazur genteng di Kebumen tergantung pada masing-masing pemilik perusahaan, karena setiap pemilik perusahaan mempunyai rahasia dagang tersendiri. Mulai dari campuran bahan untuk membuat formula hingga takaran yang digunakan. Karena, walau campuran yang digunakan untuk membuat formulanya sama, apabila takaran yang digunakan berbeda maka akan berakibat pada kualitas dan kuantitas yang dihasilkan. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan informasi takaran yang digunakan oleh perusahaan SKD Sokka tersebut, misalnya seorang karyawan` dari perusahaan SKD Sokka telah mengetahui bagaimana proses pembuatan glazur pada perusahaan tersebut. Kemudian ia mengundurkan diri dari perusahaan SKD Sokka dan membuat perusahaan jasa glazur genteng sendiri dengan menggunakan takaran dan campuran yang sama dengan perusahaan SKD Sokka. Pelanggaran yang terjadi dari kasus diatas adalah terkait dengan proses produksi. Proses tersebut tentu saja membawa kerawanan-kerawanan karena melibatkan berbagai pihak, diantaranya karyawan. Keterlibatan karyawan pada proses produksi membawa konsekuensi diketahuinya teknik, sistem, formula atau semacamnya oleh para karyawan. Infomasi-infomasi tesebut diperoleh karyawan sebagai pelaksana produksi dari proses yang berjalan secara terus menerus.
7
Padahal informasi-informasi tersebut diantaranya ada yang dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh perusahaan. Apabila diketahui oleh pesaing tentu saja dapat merugikan secara ekonomi bagi perusahaan. Tak dapat dipungkiri juga bahwa alasan ekonomi menyebabkan seseorang (dalam hal ini karyawan) mengambil jalan pintas. Hal ini tentu saja tidak dapat ditoleransi, mengingat kerugian yang diderita oleh pemilik Rahasia Dagang. Dengan demikian dapat disadari betapa penting suatu pengaturan dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu rahasia dagang, sebab dengan adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetapi mendapat perlindungan hukum berlandaskan pada undang-undang rahasia dagang baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya, serta diharapkan mampu memajukan industri yang dapat bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional dan tercipta iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Mengingat hal-hal tersebut di atas untuk mengetahui langkah menjaga kerahasiaan proses glazur genteng sebagai perlindungan Rahasia Dagang pada perusahaan SKD Sokka maka perlulah diadakan penelitian.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang diajukan penulis adalah:
8
1.
Bagaimana langkah menjaga kerahasiaan proses glazur genteng sebagai perlindungan rahasia dagang pada perusahaan SKD Sokka di Kabupaten Kebumen?
2.
Apa akibat hukum atas kebocoran informasi glazur genteng terhadap perlindungan rahasia dagang?
C. Tujuan Penelitian 1.
Untuk mengetahui langkah yang dilakukan perusahaan genteng SKD Sokka dalam menjaga kerahasiaan proses glazur genteng sebagai perlindungan rahasia dagang.
2.
Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas kebocoran informasi glazur genteng terhadap rahasia dagang.
D. Tinjauan Pustaka Rahasia Dagang dalam terminologi asing disebut dengan berbagai istilah, antara lain trade secret, know how, atau undisclosed information. Banyaknya penyebutan istilah rahasia dagang tersebut kerena memang belum adanya satu kesatuan dalam mendefinisikan rahasia dagang, seperti yang diuraikan oleh Francois Dessementet dalam bukunya “The Legal Protection of Know How in The Unite State of America” yang menyatakan: “There is no definition of trade secrets which is unanimously accepted by American Lawyers”. Ada beberapa definisi dari Rahasia Dagang. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa: “Rahasia Dagang adalah
9
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”. Ada definisi lain dari Rahasia Dagang (trade secret): “Trade Secret : A product, formula, pattern, design, compilation of data, customers list, or other business secrets” 4 . Di samping itu, dalam Uniform Trade Secret Act (United State) Rahasia Dagang didefinisikan sebagai: “Informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui oleh umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomi”. Terminologi rahasia dagang dapat juga dilihat dalam Uniform Trade Secret Act (Canada) yang menyatakan bahwa: “Suatu rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomi”. Menurut Bernard M. Kalpan, rahasia dagang didefinisikan sebagai: “Any confidential information (including a formula, process, pattern, compilation, program, device, method, technique) of actual or potential economic value used in trade or business undercircumstances which indicate that it is intended to be kept secret and not disclosed to and or used by others. Particulary competitors”. Dari beberapa definisi tersebut tampak bahwa rahasia dagang yang intinya meliputi pengetahuan teknis maupun kumpulan data, baik data pelanggan maupun data lain. Dari kedua aspek tersebut yang penting adalah baik pengetahuan teknis maupun kumpulan data tersebut potensial atau telah mempunyai nilai ekonomi. 4
Henry R. Cheesemar, Business Law, The Legal, Ethical, and International Environment, Prentice Hall. Inc, A Simon & Schuster Company Upper Saddle River, New Jersey, 1998 , hlm.57
10
Sesuatu yang membatasi pengetian pengetahuan teknis tersebut adalah bahwa pengetahuan tersebut tidak dapat atau tidak akan dipatenkan 5 . Dengan pengidentifikasian secara umum dapat digolongkan informasiinformasi yang tergolong rahasia dagang yang dimiliki perusahaan. Sebab informasi tersebut dapat digolongkan menjadi rahasia dagang karena bernilai ekonomi/komersial dan punya keunggulan komparatif. Macamnya yaitu: 1.
Teknologi organisasi a.
Produk-produk perawatan kecantikan, seperti krim untuk badan, lipstik, parfum, kain muka, shampo, dan kondisioner.
b.
Produk-produk rumah tangga seperti sabun, pengharum, dan cairan pengkilat perabotan.
c.
Resep-resep untuk produk makanan seperti minuman ringan, saos-saos dan bumbu.
2.
3.
Teknologi modern/canggih a.
Sirkuit terpadu elektronik dalam bentuk kepingan/plat (chips).
b.
Teknis-teknis pelaksanaan produksi dalam pabrik.
c.
Proses photography.
d.
Program (software) komputer.
e.
Data pengujian produk farmasi.
Metode dagang atau bisnis a. 5
Data tentang kalkulasi biaya produksi dan harga.
Roger Emei Ners, dalam makalah Ambar Setyawicaksana, Rahasia Dagang dan Upaya Perlindungannya. Forum Hukum No.6/V/2000, Universitas Janabadra Yogyakarta tahun 2000, hlm. 95
11
4.
5.
6.
b.
Meteri promosi yang belum dipublikasikan.
c.
Teknik-teknik marketing dan data demografik (kependudukan).
d.
Proses produksi dan penyiapan untuk dansa “ballroom”.
Daftar pelanggan a.
Informasi rute perjalanan dan daerah pemasaran salesman.
b.
Data order melalui surat-menyurat (mail order).
c.
Sifat-sifat dan uraian demografis tentang pelanggan.
Pengetahuan bisnis a.
Waktu dan jadwal untuk pemasukan suku cadang.
b.
Adanya alternatif pemasok suku cadang.
c.
Nama-nama pengambil keputusan dalam perusahaan langganannya.
Permintaan paten yang belum diumumkan 6 .
Keberadaan perlindungan rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori, yaitu: 1.
Teori Hak Milik Teori Hak Milik merupakan salah satu dasar perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang dapat disejajarkan sebagai suatu bentuk hak milik bahkan identik dengan asset atau investasi bagi perorangan atau perusahaan. Kedudukannya sebagai hak milik, rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya membujuk atau melakukan penyalahgunaan terhadap rahasia dagang tersebut. Pemilik mempunyai hak yang seluas-luasnya di dalam mempergunakan hak miliknya itu untuk 6
Ambar Setyawicaksana, Rahasia Dagang dan Upaya Perlindungannya. Forum Hukum No.6/V/2000, Universitas Janabadra Yogyakarta tahun 2000, hlm. 97-98
12
kepentingan dirinya maupun perusahaannya. Walaupun demikian sifat eksklusivitasnya atas hak milik untuk benda-benda berwujud tampaknya sudah mengalami pergeseran karena munculnya berbagai norma sosial kemasyarakatan yang membatasi hak milik, HKI pada umumnya, khususnya rahasia dagang pada prinsipnya harus dibatasi apabila bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas. 2.
Teori Kontrak Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Di Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, ketentuan tentang prinsip kontrak diatur dalam KUH Perdata dalam pasal 1233 yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan masalah penting berkenaan dengan rahasia dagang, dimana keduanya melakukan perbuatanperbuatan dan tindakan yang berkenaan dengan kegiatan menjalankan perusahaan, serta tingkat masuk karyawan dari satu perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain yang tinggi, menyebabkan perlu adanya pengaturan rahasia dagang diintegrasiakan dengan undang-undang ketenagakerjaan.
3.
Teori Perbuatan Melawan Hukum Perlindungan atas rahasia dagang juga dapat dilakukan berdasarkan teori perbuatan melawan hukum, ini merupakan salah satu jalan keluar sebagai
13
konsekuensi perlindungan atas HKI yang tidak didaftarkan seperti halnya rahasia dagang ini. Prinsip semacam ini banyak diterapkan di berbagai Negara untuk mengatasi kegiatan persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor yang beritikad tidak baik. Prinsip ini di dalam hukum Indonesia diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Guna menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia atau bukan, serta memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi maka bisa diuji dengan melihat empat kriteria sebagai berikut: 1.
Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian.
2.
Pemilik informasi itu yakin bahwa informasi itu mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya.
3.
Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut.
4.
Informasi rahasia tersebut mempunyai kekususan, dan bermula secara kusus dari dalam praktek perdagangan dan perindustrian 7 . Pengertian tentang arti dan ruang lingkup berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dapat kita temukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, sedangkan pengertian hak Rahasia Dagang dapat kita temui pada tiga pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7. Ketiga pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemilik
7
Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.175
14
rahasia dagang (dalam Pasal 4) dan pemegang rahasia dagang (alam Pasal 6 dan Pasal 7) berhak untuk: 1.
Menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya.
2.
Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tersebut. Kusus untuk ketentuan Pasal 4, yang berlaku bagi pemilik rahasia dagang,
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang komersial. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemilik rahasia dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut rahasia dagang. Sedangkan pemegang rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang dan pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemilik rahasia dagang yang terjadi akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang 8 . Jangka waktu perlindungan rahasia dagang berbeda dengan bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual yang lain, seperti Paten (masa perlindungannya selama dua puluh tahun sejak tanggal permohonan) dan Hak Desain Industi (jangka waktunya adalah sepuluh tahun sejak tanggal permohonan) yang jangka waktu perlindungannya telah ditentukan, dan akan menjadi milik publik jika jangka waktu perlindungannya telah habis, sedangkan perlindungan hukum rahasia 8
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 85.
15
dagang tidak ditentukan jangka waktu perlindungannya. Jangka waktu perlindungannya akan “abadi” apabila pemilik hak rahasia dagang tersebut tetap dapat mempertahankan kerahasiaannya dan rahasia dagang tersebut tetap bernilai ekonomi. Pengalihan rahasia dagang baru memiliki kekuatan hukum atau daya ikat bagi pihak ketiga selama dan setelah pengalihan tersebut dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Gugatan atas rahasia dagang diajukan terhadap pihak lain yang tanpa hak mengedarkan, mengungkapkan dan melakukan kegiatan yang bertujuan komersial dengan mempergunakan dan memanfaatkan rahasia dagang milik pemegang ataupun pemilik rahasia dagang sehingga berpengaruh terhadap hasil-hasil yang menguntungkan yang diperoleh dari pemanfaatan rahasia dagang yang dimilikinya. Apabila terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan rahasia dagang maka dalam Undang-Undang Rahasia Dagang terdapat tiga cara penyelesaian sengketa rahasia dagang, yaitu: 1.
Secara perdata dengan mengajukan kompensasi, penghentian penggunaan atau ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, pemegang hak rahasia dagang atau pihak yang menerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 1, yaitu
16
menggunakan sendiri rahasia dagang dapat dilakukan gugatan ganti rugi di samping “perintah menghentikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang atau memberi lisensi kepada pihak ketiga atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang. Selain itu dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri. 2.
Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa disamping gugatan biasa melalui Pengadilan Negeri dapat juga dijalankan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang telah disetujui oleh para pihak.
3.
Secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang. Dari Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Rahasia Dagang dapat diketahui tindak pidana yang berhubungan dengan rahasia dagang, yaitu: a.
Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain.
b.
Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, dan mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Untuk pembuktian mengenai “dengan sengaja” dapat dilakukan dengan berbagai macam
17
cara, dengan mempertimbangkan akan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. c.
Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang berbunyi: “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berbeda dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang yang secara tegas menyatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya. Dari Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang, tindak pidana
yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya satu perkara pidana baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan 9. 9
Ibid hlm. 94-97.
18
E. Metode Penelitian 1.
Objek Penelitian a) Langkah
menjaga
kerahasiaan
proses
glazur
genteng
sebagai
perlindungan rahasia dagang pada perusahaan ”SKD” Sokka di Kabupaten Kebumen. b) Akibat hukum atas kebocoran informasi glazur genteng terhadap perlindungan rahasia dagang. 2.
Subjek Penelitian Subjek penelitian yang penulis teliti adalah Haji Imam Soekadi pemilik perusahaan Genteng “SKD” Sokka di Kebumen dan Mr. X sebagai mantan karyawan perusahaan “SKD” yang telah mendirikan tempat pelayanan jasa glazur genteng sendiri.
3.
Sumber Data a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari para pihak yang berhubungan atau terkait dengan masalah rahasia dagang. b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari: 1). Literatur. 2). Jurnal Hukum. 3). Makalah-makalah. c). Dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.
4.
Teknik Pengumpulan Data a) Interview yaitu mengadakan wawancara secara langsung kepada Narasumber atau para pihak yang terkait dengan penelitian ini.
19
b) Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur, makalah-makalah,
buku-buku,
serta
dokumen-dokumen
yang
berhubungan dengan penelitian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual kususnya rahasia dagang. 5.
Metode Pendekatan Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis yang berarti menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.
6.
Analisa Data Analisa Data Kualitatif yaitu untuk mengolah dan menganalisa data dari penelitian, literatur atau kepustakaan dalam penyelesaian masalah sekaligus untuk menguji permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan penelitian tentang rahasia dagang yang dilakukan oleh penulis.
F. Kerangka Skripsi BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi. BAB II HUKUM RAHASIA DAGANG Bab ini menguraikan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang, Rahasia Dagang dalam TRIPs-WTO, Pemilik dan Pemegang Rahasia Dagang, Masa Berlaku Rahasia Dagang, Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang,
20
Pelanggaran dan Ganti Rugi Rahasia Dagang, serta Tuntutan Pidana dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang. BAB III LANGKAH MENJAGA KERAHASIAAN PROSES GLAZUR GENTENG SEBAGAI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA PERUSAHAAN
SKD
SOKKA
ATAS
KEBOCORAN
INFORMASI
RAHASIA DAGANG GLAZUR GENTENG A. Langkah menjaga kerahasiaan proses glazur genteng sebagai perlindungan rahasia dagang pada perusahaan ”SKD” Sokka di Kabupaten Kebumen. B. Akibat
hukum
atas
kebocoran
informasi
glazur
genteng
terhadap
perlindungan rahasia dagang BAB IV PENUTUP Menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran. DAFTAR PUSTAKA Berisikan tentang Literatur-literatur yang digunakan menjadi bahan acuan dalam Penulisan Skripsi tersebut. LAMPIRAN
