BAB I PENDAHULUAN. penting dalam dunia usaha serta dalam memajukan perekonomian bangsa

1

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pasar Modal merupakan institusi ekonomi yang memainkan peranan

penting dalam dunia usaha serta dalam memajukan perekonomian bangsa. Diberbagai negara, keberadaan pasar modal merupakan hal yang sangat fundamental dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pasar modal memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi 1, selain itu pasar modal juga berfungsi sebagai sarana penghimpun danadana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif sebagai upaya pemerataan pendapatan, serta menjadi sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. 2 Mengutip sebagian dari pendapat Presiden Soeharto pada peresmian pengaktifan kembali pasar modal di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1997 yang dapat dijadikan sebagai landasan idiil dalam memahami konsepsi maupun tujuan pasar modal di Indonesia. Kutipannya adalah sebagai berikut : 3 “ Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan-perusahaan akan memperoleh tambahan modal langsung dari masyarakat pembeli saham. Ini berarti membuka kesempatan lebih luas bagi tumbuhnya dunia usaha dan industri-industri baru. Dengan cara ini maka kita mulai melangkah maju dalam usaha kita untuk membangun ekonomi kekeluargaan yang

1

Aristides Katoppo, Pasar Modal Indonesia: Retropeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997), hlm.96. 2 Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm.2. 3 Sebagian Kutipan Pidato Presiden Soeharto dalam (anonim), Pasar Modal Indonesia (Jakarta: BO Economica Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia-PT. (Persero) Danareksa,tth),hlm: 34-35.

Universitas Sumatera Utara

2

diisyaratkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Isyarat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan landasan falsafah bangsa dalam rangka mencapai kemakmuran melalui pembangunan nasional serta memberikan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu wadah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tersebut adalah melalui industri pasar modal. Industri pasar modal sangat memberikan keuntungan, tidak hanya kepada investor tetapi juga pemerintah dengan terciptanya lapangan kerja baru 4 serta mendorong laju pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor penting yang harus ada dalam tubuh pasar modal antara lain adanya keterbukaan dan ketersediaan informasi perusahaan, adanya otoritas yang kuat serta regulasi yang cukup. 5 Ketiga faktor tersebut akan mendukung dalam pembentukan pasar modal yang sehat, transparan dan efisien. Selain ketiga faktor tersebut diatas, untuk menciptakan pasar modal yang ideal, kata kunci utama adalah penerapan secara nyata prinsip keterbukaan dan konsep kepercayaan (trust) di kalangan pelaku pasar. 6 Jika faktor-faktor tersebut tidak dimiliki oleh pasar modal, maka akan memicu berbagai tindak kejahatan ataupun pelanggaran yang sangat merugikan bagi para investor serta berbagai pihak lain yang ikut serta dalam industri pasar modal.

4

Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Pasar Modal ( Jakarta : Rineka Cipta,1995),hlm.

31. 5

Azril Sitompul (et.al), Insider Trading: Kejahatan Di Pasar Modal, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm.1. 6 Ira Hapsari, Tinjauan Hukum dalam Penanganan Insider Trading di Amerika Serikat Studi Kasus : SEC Vs Rajaratnam, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm.2.


3

Kejahatan pasar modal atau yang lebih sering disebut sebagai capital market crime dan pelanggaran yang terjadi di pasar modal dapat diasumsikan karena beberapa alasan, yaitu kesalahan para pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas, dan profesionalisme peraturan. Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi. Selain itu, menimbulkan pula kegiatan-kegiatan ilegal yang menjurus pada kejahatan yang sekarang ini lebih populer dengan sebutan kejahatan pasar modal. 7 Salah satu bentuk tindak kejahatan dalam pasar modal yang terkenal adalah insider trading atau perdagangan orang dalam. Praktik insider trading menjadi salah satu sebab mengapa para investor kehilangan kepercayaan (trust) terhadap industri pasar modal yang akhirnya berdampak pada keberlangsungan industri pasar modal itu sendiri terutama di Indonesia. Insider trading atau jual-beli efek perusahaan publik oleh orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam, adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik dari segi etika bisnis maupun dari segi hukum. Larangan ini didasarkan kepada prinsip bahwa pada dasarnya, kedudukan sebagai orang dalam menimbulkan kewajiban untuk selalu mendahulukan kepentingan perusahaan, yang mana hal tersebut secara tidak langsung merupakan kepentingan seluruh pemegang saham, oleh karena itu, jika terdapat informasi yang sifatnya material maka

terdapat

mengungkapkannya

kewajiban

bagi

kepada

umum

perusahaan sesuai

publik

dengan

untuk

ketentuan

segera mengenai

7

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hlm. 125.


4

keterbukaan yang berlaku. 8 Jika prinsip tersebut dilanggar maka terjadilah apa yang disebut dengan insider trading. Secara teknis pelaku insider trading dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position, dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) atau di kenal dengan Tippees. 9 Pihak yang termasuk golongan pertama adalah komisaris, direktur, atau pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, atau pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. 10 Sedangkan pihak yang termasuk golongan kedua adalah orang luar (outsiders) yang menerima informasi material dari orang dalam (insider). Di Indonesia, larangan Insider Trading telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal : 11

8

Asril Sitompul, Pasar Modal : Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.136. 9 M.Irsan Nasaruddin (et. al), Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.268. 10 Ibid. 11 Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) selanjutnya disebut UUPM.


5

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek : a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, juga membuat larangan mempengaruhi orang lain untuk melakukan transaksi atau memberikan tip kepada pihak lain. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan : 12 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : a. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek dimaksud; atau b. Memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur ketentuan mengenai siapa-siapa yang dikenakan larangan yang sama dengan larangan bagi insider. Pasal 97 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan: 13 a.

b.

12 13

Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 96 UUPM. Pasal 97 UUPM.


6

Walaupun peraturan insider trading diatas telah mengatur larangan insider trading dan ketentuan yang berkenaan dengan insider atau penerima informasi, namun dapat disadari bahwa, berdasarkan pernyataan beberapa pasal diatas, Undang- Undang Pasar Modal Indonesia masih belum cukup secara menyeluruh dalam mengatasi praktik insider trading. Mengingat kategori pengaturan insider yang dianut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia masih terlalu tradisional, hanya berdasarkan pada konsep fiduciary duty saja. Secara tradisional, komisaris, direktur, pemegang saham utama dan pegawai perusahaan termasuk sebagai insider (traditional insiders). Komisaris dan direktur dikategorikan sebagai insider didasarkan pada pertimbangan, bahwa mereka termasuk orang yang wajib memegang fiduciary obligation dalam hal loyalitasnya kepada perusahaan. Di pihak lain mereka termasuk orang-orang yang dapat mengendalikan serta mengetahui kegiatan atau operasi perusahaan setiap hari. Sehingga mereka memiliki informasi perusahaan yang paling sensitif. Contoh kategori traditional insider lain adalah pemegang saham utama, didasarkan pada ketentuan hukum perusahaan yang menetapkan suatu fiduciary obligations dari loyalitas terhadap siapa-siapa yang memiliki pengawas atau pengendali aktivitas perusahaan berdasarkan saham di perusahaan yang mereka miliki, walaupun mereka tidak menduduki jabatan direktur atau officer. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki fiduciary duty. Disamping itu, contoh kategori traditional insider lain adalah para karyawan emiten atau perusahaan publik yang memiliki tugas dan kewajiban menjaga loyalitas (duty of loyality), termasuk tanggung jawab mereka untuk tidak


7

memanfaatkan keuntungan dari informasi rahasia yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaanya di perusahaan. Contoh kategori-kategori insider tersebut merupakan contoh klasik dari seseorang yang mempunyai fiduciary duty atau yang disebut dengan traditional insiders yang secara umum dianut oleh Undang – Undang Pasar Modal Indonesia. Berdasarkan konsep traditional insider ini, seorang yang tidak mempunyai fiduciary duty, tetapi ia melakukan perdagangan saham berdasarkan informasi non publik, tidak dianggap melakukan insider trading, akibatnya apa yang diinginkan peraturan insider trading sebagai perlindungan investor tidak tercapai secara maksimal. 14 Disamping itu, peraturan insider trading tersebut tidak secara menyeluruh menerapkan teori penyalahgunaan (misappropreation theory), sebagaimana telah diterapkan dalam Pasar Modal Amerika Serikat sehingga kurang maksimal menjaring pelaku-pelaku insider trading. Kekurangan peraturan insider trading dalam Undang- Undang Pasar Modal Indonesia berkaitan dengan tidak cukupnya ketentuan kategori insider diluar kategori traditional insider, seperti ketentuan yang menentukan “penerima informasi” (tippee) sebagai insider dan ketidakcukupan pengaturan ketentuan “ pihak lain yang menerima informasi tidak langsung dari insider, tetapi informasi dari tippee yang lain” (secondary tippee) sebagai kategori insider. Ketidakukupan pengaturan- pengaturan tersebut menandakan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dalam mengatur kategori insider masih menganut konsep fiduciary duty secara umum serta belum secara maksimal mengatur rambu-rambu insider 14

M.Irsan Nasaruddin (et. al), Op.Cit, hlm.263.


8

trading. Keadaan pengaturan tersebut membuktikan Undang- Undang Pasar Modal Indonesia belum menerapkan pertanggungjawaban hukum insider sesuai dengan pendekatan misappropreation theory . 15 Misappropreation theory adalah teori mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat, maka dianggap sama telah melakukan insider trading. 16Jadi, menurut misappropreation theory, seseorang yang menggunakan informasi yang belum tersedia untuk publik milik orang lain dalam perdagangan saham dianggap telah melakukan insider trading. Seseorang tersebut adalah misappropriator sama dengan pihak yang melakukan pelanggaran dari suatu fiduciary duty atau pihak yang mempunyai hubungan trust dan confidence dengan emiten atau pemegang saham. 17 Penerapan misappropreation theory telah membuat konsep insider menjadi sangat komprehensif karena setiap orang yang menggunakan inside information atau informasi yang belum tersedia untuk publik melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan sebagai insider. Walaupun orang yang melakukan perdagangan itu tidak mempunyai fiduciary duty dengan perusahaan. Konsep kategori insider dalam misappropreation theory berasal dari putusan pengadilan dalam United States v.Newman, 664 F.2nd 12 (2nd, 1981). 18 Deskripsi singkat dari kasus ini bahwa Newman melanggar Rule

15

Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana,2001), hlm.257. 16 Najib A. Giysmar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.42. 17 Bismar Nasution, Loc.Cit. 18 Ibid.


9

10b-5 19 Securities Exchange Act 1934, yang pada intinya adalah informasi nonpublic diambil oleh orang lain dan disalahgunakan dalam perdagangan saham. 20 Fakta dari konsep penerapan misappropreation theory ini dapat juga dilihat dari kasus Carpenter v. United States. Dalam kasus Carpenter ini terdakwa R.Foster Winans sebagai reporter The Wall Street Journal menulis dalam “Heard on the Street Column”, yang merupakan kolom hasil penilaian dan analisis tentang kondisi perusahaan tertentu yang listing di bursa efek dan kolom ini dapat mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang dinilai. Praktek Winans ini oleh SEC dituduh insider dalam praktik insider trading berdasarkan tuduhan bahwa Winans menyalahgunakan informasi milik Wall Street Journal untuk kepentingan pribadinya. Pengadilan, dengan dasar misappropreation theory menetapkan Winans melanggar ketentuan insider trading. 21 Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam menangani kasus-kasus insider trading tersebut, maka munculnya konsep misappropreation theory yang diterapkan oleh hakim-hakim Amerika Serikat dirasakan sebagai penyelamat industri Pasar Modal Amerika Serikat. Oleh karenanya, Amerika Serikat dewasa ini, sering menerapkan konsep misappropreation theory dalam menangani kasuskasus insider trading.

Sementara di Indonesia,

kebutuhan untuk mengatasi

praktik insider trading belum dapat dilaksanakan secara efisien berdasarkan 19

Rule 10b-5 dikeluarkan sesuai dengan pemberian kewenangan kepada SEC oleh lembaga legislatif berdasarkan Section 10(b) Securities Exchange Act 1934. Dengan ketentuan ini, Kongres bermaksud untuk mencegah praktik yang tidak jujur dan untuk menjamin kewajaran dalam transaksi efek secara umum, apakah dilakukan secara langsung face-to-face, over the counter, ataupun di bursa efek dan pada kenyataanya transaksi ini semuanya dilakukan di bursa. 20 Azril Sitompul (et.al), Op.Cit., hlm.52. 21 Ibid,hlm.53.


10

Peraturan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yang masih menganut teori klasik insider trading, oleh karenanya perlulah diadakan perubahan hukum. Perkembangan penentuan insider dari konsep tradisional insider kepada pelaku insider yang lebih kompleks berdasarkan misappropreation theory perlu dikaji dan dipertimbangkan untuk mengisi ketidakcukupan peraturan kategori insider di pasar modal Indonesia. Mengingat tanpa peran dan penerapan misappropreation theory secara menyeluruh dapat menimbulkan masalah dalam menentukan kategori insider dan sekaligus menjadi hambatan dalam mengatasi praktik insider trading dalam pasar modal Indonesia. Terlebih lagi, dengan beralihnya fungsi pengawasan serta penegakan hukum yang sebelumnya menjadi kewenangan Bapepam, kini telah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka cita-cita perubahan dan pembaharuan hukum khususnya dibidang pasar modal menjadi agenda utama untuk dilaksanakan mengingat akibat dari pengalihan ini, banyak hal-hal substansi dalam Undang-Undang Pasar Modal yang perlu diadakan perubahan dan penyesuaian. Diharapkan, dalam pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal nantinya dapat menerapkan serta mengaplikasikan konsep misappropreation theory ini agar Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dapat secara mumpuni dan secara luas menjangkau praktik-praktik atau pelanggaran hukum di bidang industri pasar modal Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakan peninjauan secara yuridis mengenai Peran Teori Penyalahgunaan (Misappropreation Theory) dalam mengatasi Praktik Insider Trading yang terjadi dalam pasar modal


11

Indonesia. Diharapkan, dengan adanya penulisan ini, penanganan kasus-kasus insider trading yang saat ini belum terjangkau secara komprehensif oleh UndangUndang Pasar Modal Indonesia dapat menjumpai titik terang. Demi tercapainya industri pasar modal Indonesia yang sehat, efisien 22 dan transparan. B.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah pengaturan insider trading di Indonesia?

2.

Bagaimanakah mekanisme pengawasan serta penegakan hukum atas praktik insider trading dalam pasar modal Indonesia ?

3.

Bagaimanakah fungsi atas penerapan misappropreation theory dalam mengatasi praktik insider trading dalam pasar modal Indonesia?

C.

Tujuan dan Manfaat Pensulisan 1.

Tujuan Penulisan Adapun tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah untuk

memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sebagai tambahan pengetahuan. Namun berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

22

Efisien di pasar modal yang dimaksud harus mencakup tiga pengertian efisien, pengertian pertama ialah bahwa harga yang terjadi di dalam pasar modal telah sepenuhnya mencerminkan semua informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan perusahaan secara cepat dan tepat. Pengertian kedua ialah bahwa alokasi sumber daya modal yang terjadi di pasar modal adalah optimal, tidak salah arah. Pengertian ketiga adalah bahwa biaya pengoperasian pasar modal tidak mahal.


12

a.

Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai pengaturan insider trading di Indonesia.

b.

Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas praktik insider trading di pasar modal Indonesia.

c.

Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai fungsi atas penerapan misappropreation theory

dalam

menyelesaikan praktik insider trading di pasar modal Indonesia. 2.

Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan ini adalah : a.

Secara Teoritis, penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan di bidang pasar modal khususnya mengenai penanganan praktik insider trading berdasarkan pendekatan misappropreation theory dalam rangka pemeliharaan Industri pasar modal Indonesia yang sehat, efisien dan transparan. Bebas dari tindakan kejahatan yang merugikan para pihak yang ikut serta dalam industri pasar modal.

b.

Secara Praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara yuridis mengenai bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia serta bagaimana seharusnya penanganan praktik-praktik insider trading yang terjadi di Indonesia

diselesaikan

berdasarkan

pendekatan


13

misappropreation theory serta menelaah lebih lanjut kelemahankelemahan yang dimiliki Peraturan Pasar Modal Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus insider trading yang bisa dijangkau apabila diterapkan konsep misappropreation theory. D.

Keaslian Penulisan Bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran

Teori Penyalahgunaan (Misappopreation Theory) Sebagai Upaya Preventif Bagi Praktik Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia” yang diangkat dalam skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini memiliki keterkaitan sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah dibahas oleh Elva Anggreini P dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Teori Penyalahgunaan dalam Praktek Insider Trading dalam Pasar Modal Indonesia (Studi Terhadap Penjualan Saham PT.Bank BCA. Tbk)”. Perbedaan

pembahasan

terletak

pada

peran

general

dari

teori

penyalahgunaan (misappropreation theory) sebagai bentuk tindakan preventif bagi praktik insider trading yang penanganannya belum secara konprehensif diregulasi oleh Peraturan Pasar Modal Indonesia, juga sekaligus sebagai tindakan represif yang perwujudannya sedang diupayakan dalam perumusan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal sebagai akibat reformasi bidang pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penulisan skripsi ini dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah insider trading dan misappropreation theory, kasus-


14

kasus insider trading yang dijadikan sebagai bahan ulasan, peraturan perundangundangan yang berkaitan, baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan, media cetak maupun media elektronik. Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini, belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dikemudian hari. E.

Tinjauan Kepustakaan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia memberikan batasan pasar modal

dalam Pasal 1 angka 13 yakni kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 23 Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. 24 Sementara itu, Undang- Undang Pasar Modal Indonesia tidak memberikan batasan insider trading secara tegas. Undang- Undang Pasar Modal hanya memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang, antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan

23 24

Pasal 1 angka 13 UUPM. M.Irsan Nasaruddin (et. al), Op.Cit., hlm.13.


15

transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. 25 Sedangkan pengertian insider trading menurut Black’s Law Dictionary adalah: “ Buying and selling corporate shares by officers, directors, and stockholders who own more than 10% of stock of a corporation listed on a national exchange. Such transactions must be reported monthly Securities and Exchange Commision”. 26 Maksudnya kurang lebih adalah pembelian dan penjualan saham perusahaan oleh karyawan, direktur, dan pemegang saham yang kepemilikannya lebih dari 10% dari perusahaan yng terdaftar pada bursa nasional. Dengan demikian transaksi harus dilaporkan tiap bulannya kepada Securities Exchange Comission (SEC). Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan (dalam arti luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam (inside information) yang penting dan belum dibuka untuk umum. 27 Pelaku insider trading dapat dikategorikan sebagai tippe, pengertian dari tippe adalah penerima informasi pertama dari insider sedangkan secondary tippe adalah pihak lain yang menerima informasi tidak langsung dari insider melainkan dari tippe lain. 25

Pasal 95 UUPM. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (Fifth edition, West Publishing Company, St.Paul, Minn, 1979),hlm. 715-716. 27 Ibid,hlm. 108. 26


16

Fakta material sebagai faktor penting yang menjadi sebab terjadi atau tidak terjadinya praktik insider trading adalah fakta yang menurut pengamatan yang wajar dan objektif dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan. Suatu fakta adalah material menurut Rule 10b-5 jika “ terdapat kecenderungan bahwa pemegang saham yang mengerti akan mempertimbangkan bahwa informasi tersebut penting dalam memutuskan tindakan yang akan dilakukannya”. 28 Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Sebagai contoh, Informasi atau Fakta Material adalah antara lain informasi mengenai : a.

Penggabungan

usaha

(merger),

pengambilalihan

(acquisition),

peleburan usaha ( consolidation) atau pembentukan usaha patungan; b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividen); c.

Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;

d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; e.

Produk atau penemuan baru yang berarti;

f.

Perubahan tahun buku perusahaan;dan

g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. 29

28

Asril Sitompul, Pasar Modal : Penawaran Umum dan Permasalahannya, Op.Cit.,hlm.146. 29 Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPM.


17

Prinsip Keterbukaan adalah Pedoman Umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek di maksud dan atau harga dan efek tersebut. 30 Prinsip Keterbukaan meliputi dua fase, yaitu masa sebelum listing dan masa sesudah listing. Fase sebelum listing ini dimulai pada saat perusahaan ingin melakukan go public, dan proses go public itu sendiri sudah mengharuskan emiten terbuka.

Keterbukaan

masa

sebelum

listing

umumnya

tercermin

dari

prospektusnya. 31 Keterbukaan pada masa setelah listing tercermin dalam laporan berkala yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik kepada Bapepam sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Praktik insider trading yang terjadi di industri pasar modal sangat lah efektif untuk diatasi apabila dianalisis penyelesaiannya berdasarkan pendektan dari Teori Penyalahgunaan (misappropreation theory). Misappropreation theory adalah teori yang mengajarkan bahwa orang luar perusahaan yang melakukan transaksi secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat (undisclosed information), maka dianggap sama dengan telah melakukan insider trading. 32

30

Pasal 1 angka 25 UUPM. Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hlm.98 32 Hj.Yulfasni, Op.Cit.,hlm. 112. 31


18

F.

Metode Penulisan Didalam suatu penulisan skripsi, posisi metodelogi sangatlah penting

sebagai suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan dalam penulisan. 1. Jenis Penelitian Penyusunan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif bersifat kepustakaan yakni disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pasar modal sebagai lembaga dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli saham serta yang berkaitan dengan praktik insider trading. 2. Jenis Data Bahan atau jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer berupa peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Selain itu bahan hukum sekunder seperti literatur yang diperoleh dari perpustakaan seperti bahan bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah insider trading dan misappropreation theory. Serta


19

kamus-kamus hukum dan ensiklopedia yang dipergunakan sebagai bahan hukum tersier yang mendukung data primer maupun sekunder. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. 4. Teknik Analisis Data Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.33 Oleh karenanya analisis yang dilakukan seputar permasalahan praktik insider trading yang terjadi , dan bagaimana penyelesaianya berdasarkan konsep misappropreation theory. G.

Sistematika Penulisan Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan penulisan yang

berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Teori Penyalahgunaan (Misappropreation Theory) Sebagai Upaya Preventif Bagi Praktik Insider 33

Ira Hapsari, Op.Cit, hlm.12.


20

Trading dalam Pasar Modal Indonesia “ penulis membagi penelitian ini dalam 5 BAB yaitu : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari penjelasan tentang latar belakang pemilihan judul, dan permasalahan serta ruang lingkup dan pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Penjelasan itu juga meliputi tujuan penulisan, kerangka konsepsional serta metode penulisan yang dipergunakan.

BAB II

PRAKTIK INSIDER TRADING DI PASAR MODAL Bab ini akan membahas tentang penjabaran umum mengenai praktik insider trading. Termasuk didalamnya, mengenai urgensi prinsip keterbukaan di pasar modal, pengertian insider trading, unsur-unsur insider trading, pengecualian terhadap insider trading, pro kontra insider trading, dampak insider trading bagi industri pasar modal, serta pengaturan insider trading di Indonesia.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN PASAR MODAL SERTA PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTIK INSIDER TRADING DI INDONESIA Bab

ini

membahas

tentang

penjabaran

mengenai

pengawasan pasar modal oleh otoritas pasar modal serta penegakan hukum atas praktik insider trading di Indonesia BAB IV

MISAPPROPREATION THEORY DALAM MENGATASI PRAKTIK INSIDER TRADING


21

Bab ini berisikan penjabaran mengenai misappropreation theory dalam mengatasi praktek insider trading. Termasuk di

dalamnya

pembahasan

mengenai

pengertian

misappropreation theory serta penerapan misappropreation theory dalam kasus-kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat, juga fungsi dari penerapan misappropreation theory dalam mengatasi praktik insider trading. BAB V

PENUTUP Bab ini merupakan penutup berisi Kesimpulan dan Saran dari Penulisan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. penting dalam dunia usaha serta dalam memajukan perekonomian bangsa

Recommend Documents