BAB I PENDAHULUAN. membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat,

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pemberdayaan masyarakat secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang

membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat

atau

yang

menghambat

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas,

saling

mengawasi,

merencanakan

kegiatan,

dan

lain-lain

(Awandana,

http://id.shvoong.com/social-sciences/1867898-konsepsi-pemberdayaan-masyarakat/

,

Februari 15, 2009 ). Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu

Universitas Sumatera Utara

keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat). Menurut Payne (dalam Rukminto. 2008: 77-78), yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya, ditujukan guna: ”To help clients gain power of decisions and action over their own lives by reducin the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.” (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah disinggung diatas, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang dapat diberdayakan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pemberdayaan UKM. Berbicara masalah menggerakkan ekonomi rakyat sesungguhnya tidak terlepas dari pembicaraan terhadap usaha memberdayakan UMKM. Kementerian Negara Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki hampir 50 juta unit UMKM. Dapat diperkirakan bahwa ada sekitar 99% lebih dari total unit usaha yang ada.


Dari seluruh UMKM yang ada tersebut, yang paling banyak adalah usaha mikro dengan jumlah 47.702.310 atau sekitar 95% lebih (Raja. 2010: 9-10). Hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran, baik pada tingkat lokal pun nasional, produk-produk UMKM setidaknya telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional karena tidak sedikit produk-produk UMKM itu mampu menembus pasar internasional. Konkretnya, kehadiran UMKM telah membantu program pemerintah untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan mampu meningkatkan PDB secara signifikan. Selain berpotensi meciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan PDB, UMKM juga dapat memiliki sumbangan kepada devisa nagara dengan nilai ekspor yang cukup tinggi. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi: (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal


yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Menurut BPS tahun 2003, dari 212.003.000 orang, 27.836.000 orang bekerja pada sektor formal sedangkan sisanya mencapai 40.700.000 orang bekerja pada sektor informal. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 mendorong mendirikan usaha di bidang informal. Usaha kecil pada 2005 yang berjumlah 43 juta, termasuk usaha mikro (data dari Depkop. UMKM), pada 2007 sudah mencapai 49,7 juta. Dari jumlah itu, 47,7 juta adalah usaha mikro atau usaha informal. Sedangkan yang 2 juta adalah usaha kecil, sedangkan usaha menengah pada 2007 sebanyak 120 ribu dan usaha besar ada 4.527. Gambaran ini menegaskan bahwa pemberdayaan terhadap UMKM sangat penting dan strategis untuk diterapkan (Prastowo. 2010: 115-116). Berdasarkan Data BPS tahun 2005, kondisi UKM periode 2001 sampai 2004 menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto rata-rata mencapai 56,04 persen. Secara sektoral aktivitas UKM ini mendominasi sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran. Sektorsektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.


Tabel. 1.1 Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar Terhadap PDB Tahun 2001 s.d. 2004 (dalam persentase) Rata-Rata 2001 – 2004 No

Lapangan Usaha

1

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi

2 3 4 5 6 7

Kecil

Menengah

Besar

Jumlah

85.89

9.05

5.06

100

7.42

3.09

89.49

100

14.95

12.8

72.25

100

0.54 43.57

7.34 22.61

92.12 33.82

100 100

75.19

21.06

3.75

100

35.35

26.4

38.25

100

Sumber: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005, Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah(Wijono,

http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian\wiloejo-1.pdf).

Di Kabupaten Karo sendiri, pembangunan ekonomi melalui pembangkitan sektor riil tetap menjadi prioritas utama arah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka untuk memperluas kesempatan dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu indikator ekonomi makro sebagai ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari angka PDRB perkapita. Menurut BPS Kab. Karo, pada tahun 2006, PDRB perkapita Kab Karo tercatat sebesar Rp 11.615.076 juta, maka pada tahun 2007 telah mencapai Rp. 12.759.624 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 9.85%. Pada tahun 2008 PDRB perkapita Kab. Karo mampu menempati peringkat ke-9 diantara Kab/Kota di Sumatera Utara dengan nilai Rp 12, 76 juta perkapita pertahun. Dengan adanya pembangkitan ekonomi melalui sektor riil ataupun UMKM tersebut, maka akan mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Kab. Karo sendiri.


Karena dapat dilihat, menurut data dari BPS Kab. Karo, jumlah penduduk Kab. Karo dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah tenaga kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pada tahun 2007, menurut hasil Sakernas 2007 tercatat sekitar 81,30% penduduk 15 tahun ke atas di Kab. Karo yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja yang dimaksud disini adalah penduduk 15 tahun keatas yang siap terjun ke dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun sebagai pencari kerja. Dari hasil Sakernas tersebut juga diperoleh angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Karo yang pada tasshun 2007 tercatat sebesar 6,64%. Penduduk Kab. Karo yang bekerja di sektor pertanian mendominasi struktur lapangan usaha yang ada, yaitu sekitar 70,92%. Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan menempati urutan kedua yaitu sekitar 12,35%, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor jasa berada di posisi ketiga yaitu sekitar 7,34%. Selebihnya sekitar 7,34%

lainnya

bekerja

pada

sektor

industri,

listrik,

gas,

dan

air

minum,

kontruksi/bangunan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan lainnya. Melihat uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul studi ”Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan menengah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Karo (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo).”

1.2

Rumusan Masalah Untuk dapat memudahkan penelitian ini nantinya dan supaya peneliti dapat

terarah dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Masalah merupakan bagian pokok dari suatu


kegiatan penelitian dimana penulis mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang halhal yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. (Arikunto, 2002:47). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah ”Seberapa Besarkah Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kab. Karo.”

1.3

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberdayaan UKM terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kab.Karo.

2.

Untuk melihat hubungan antara pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kab.Karo.

1.4

Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.

Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai peranan pemberdayaan UKM dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

2.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: a. Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat karangan ilmiah.


b. Sebagai perbandingan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.

1.5

Kerangka Teori Teori merupakan serangkaian asumsi, konsepsi, konstruksi, defenisi, dan

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep (Singarimbun, 1989:37). Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2000:92). Sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapt membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Kerangka teori ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti.

1.5.1 Pemberdayaan 1.5.1. 1 Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai


subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Menurut Pranaka (dalam Sedarmayanti. 2003:113) menyatakan bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Asumsi dasar yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah: 1)

Bahwa masyarakat perlu didorong untuk mencapai perubahan yang lebih baik.

2)

Bahwa masyarakat memilki potensi dalam mengembangkan dirinya, dan secara praktis mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapinya.

3)

Pemberdayaan masyarakat sebagai resep yang cukup mujarab dalam mengobati keterbelakangan.

4)

Dengan pembangunan berbasis komunitas, akan lebih efisien dan efektif untuk mencapai pembangunan seperti yang diharapkan.

5)

Menemukan

nilai-nilai

yang

terkandung

dalam konsep

masyarakat

penberdayaan (Indratno,

http://www.google.com/search?q=peranan+pemberdayaan+usaha+kecil+dan+menengah+ dalam+meningkatkan+pembangunan+ekonomi+masyarakat&hl=en&biw=1280&bih=64 7&prmd=ivns&ei=mOm1Td6ML4fNrQfth4XXDQ&start=20&sa=N).


1.5.1.2 Proses Pemberdayaan Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu proses dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Namun, ada pula yang melihat pemberdayaan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (on going process). Menurut Hogan (dalam Rukminto. 2008: 84), proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relative terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (empowering is not an end state, but a process that all human experience). Hogan menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu: 1.

menghadirkan

kembali

pengalaman

yang

memberdayakan

(recall

depowering/empowering experience); 2.

mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (discuss reasons for depowerment/empowerment);

3.

mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (identify one problem or project);

4.

mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (identify useful power bases);

5.

mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (develop and implement action plans).


Dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat ini, tentunya tidak terlepas dari peran pelaku pemberdayaan, baik oleh pemerintah maupun oleh nonpemerintah. Pelaku pemberdayaan ini nantinya yang akan bekerja sebagai community worker ataupun enabler. Menurut Ife (Rukminto.2008:89), sebagai community worker, Ife melihat ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah kepada keterampilan seseorang sebagai community worker sebagai pemberdaya masyarakat. Keempat peran dan keterampilan tersebut adalah: 1)

Peran dan keterampilan fasilitatif (facilitative roles and skills);

2)

Peran dan keterampilan edukasional (educational roles and skills);

3)

Peran dan keterampilan perwakilan (representational roles and skills);

4)

Peran dan keterampilan teknis (technical roles and skills).

1.5.2 Usaha kecil dan Menengah 1.5.2.1.Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini. 1.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik


langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 adalah: 1.

Usaha Kecil adalah yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.

2.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang dikembangkan dengan perhitungan aset (diluar tanah dan bangunan) mulai dari 200 juta sampai kurang dari 600 juta denga jumlah tenaga kerja mulai dari 20 orang sampai dengan 99 orang.

1.5.2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pada pasal 6 dijelaskan kriteriakriteria yang tepat mengenai UMKM. 1.

Kriteria Usaha Mikro, ada dua kriteria usaha ini yakni:


a.

memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.

Kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha ini meliputi: a.

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3.

Kriteria Usaha Menengah. Ada dua kriteria Usaha Menengah, yaitu: a.

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b.

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1.5.2.3 Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah Secara umum UKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001, adapun bidang/jenis usaha terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah:


1.

Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan, dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.

2.

Industri penyempurnaan benang dari serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.

3.

Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATB atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.

4.

5.

Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan: a.

Bahan bangunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arap, sabut.

b.

Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.

Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.

6.

Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop.

7.

Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir, maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.

8.

Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.

9.

Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.


10.

Perdagangan dengan skala kecil dan informasi.

1.5.3.4 Masalah-Masalah yang Dihadapi Usaha Kecil dan Menengah Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi: A.

Faktor Internal

1.

Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan

suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain


kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

2.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha

keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3.

Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai

jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

4.

Mentalitas Pengusaha UKM Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai

UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang


dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.

5.

Kurangnya Transparansi Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap

generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

B.

Faktor Eksternal

1.

Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun

selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusahapengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.


Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3.

Pungutan Liar Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi

salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4.

Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan


sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5.

Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC

Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

6.

Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai

produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

7.

Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat

dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.


8.

Terbatasnya Akses Informasi Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap

informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. Sesungguhnya

pemerintah telah

banyak

mengeluarkan kebijakan

untuk

pemberdayaan UKM, terutama lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UKM bahkan dilakukan sejak 1974. Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyediakan kredit investasi dan modal kerja permanen, dengan masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi. (http://diskop.padang.go.id/artikel-tentangusaha-kecil-dan-menengah/)

1.5.2.5 Indikator Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah Adapun yang menjadi indikator yang mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: 1.

Pertumbuhan Nilai atau Volume Output. Laju pertumbuhan nilai/volume output tidak hanya menunjukkan tingkat kemampuan produksi dari sebuah perusahaan tetapi juga mencerminkan adanya


permintaan pasar terhadap produk tersebut, yang berarti produk tersebut mempunyai daya saing. 2.

Pangsa di dalam PDB. Semakin tinggi pangsa PDB dari UKM mencerminkan semakin berdaya saing UKM tersebut.

3.

Pangsa Pasar Pangsa pasar juga merupakan salah satu indikator dari daya saing produk. Hipotesanya, semakin besar pangsa output dari UKM di dalam total output dari suatu sektor, ceteris paribus, semua output di sektor tersebut disuplai ke pasar domestik, semakin besar pangsa pasar domestik dari UKM.

4.

Nilai Omset Dasar pemikirannya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan yang nilai omsetnya terus meningkat setiap tahun, yang artinya ada permintaan pasar, adalah perusahaan yang berdaya saing tinggi.

5.

Profit Dasar pemikiran dari pemakaian profit (nilai atau laju pertumbuhannya rata-rata per tahun) sebagai salah satu indikator daya saing perusahaan adalah sederhana sebagai berikut. Perusahaan yang setiap tahun bisa mendapatkan keuntungan atau yang keuntungannya setiap tahun bisa meningkat adalah perusahaan yang berdaya saing.

6.

Tingkat Pendidikan rata-rata Pekerja dan Pengusaha. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata pekerja di suatu perusahaan semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut. Untuk UKM, terutama UK, pendidikan


pengusaha juga sangat penting (berbeda dengan UB), karena di UK pada umumnya pengusaha/pemilik usaha terlibat dalam hampir semua kegiatan bisnis di dalam perusahaan. 7.

Pengeluaran R&D Pengeluaran untuk membiayai kegiatan R&D bisa dilihat sebagai suatu persentase dari jumlah omset. Semakin tinggi rasio tersebut, yang berarti perusahaan bersangkutan aktif melakukan inovasi, semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut.

8.

Jumlah Sertifika dan Paten Sebagai indikator alternatif terhadap indikator ketujuh tersebut, adalah jumlah sertifikat standarisasi (ISO) dan jumlah paten yang dibeli. Semakin banyak jumlahnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan berarti semakin tinggi daya saing dari perusahaan tersebut.

9.

Produk terstandarisasi. Saat ini dalam era perdagangan bebas produk yang terstandarisasi semakin penting, atau dapat dikatakan menjadi suatu keharusan. Standarisasi produk menjadi penentu kualitas dari suatu produk. Dalam isu ini, ironis sekali bahwa, di satu sisi, disadari bahwa kualitas sangat penting untuk bisa unggul di pasar dunia, sedangkan, di sisi lain, Indonesia sampai saat ini masih punya masalah serius untuk memenuhi persyaratan tersebut. Hingga Agustus 2007, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3.200 standar nasional industri (SNI), tetapi baru 215 SNI produk yang diwajibkan.

10.

Teknologi yang digunakan


Teknologi yang digunakan dalam produk yang dihasilkan dan/atau dalam proses produksi (atau metode produksi yang diterapkan). Setiap jenis produk memiliki teknologi paling akhir (cutting edge). Berarti setiap perusahaan yang menguasai teknologi paling akhir di bidangnya memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak mengikuti progres teknologi. 11.

Produktivitas atau Efisiensi. Indikator ini bisa dijabarkan dalam berbagai rasio. Untuk produktivitas, bisa parsial, misalnya, produktivitas tenaga kerja atau produktivitas modal, atau bisa total dari semua input yang digunakan (yang dikenal dengan sebutan total factor productivity). Sedangkan untuk efisiensi, antara lain, biaya tenaga kerja/unit produk, biaya tenaga kerja/jam, biaya tenaga kerja/pekerja, atau rasio total biaya terhadap total omset.

12.

Investasi Nilai investasi atau laju pertumbuhannya rata-rata per tahun mencerminkan banyak hal, mulai dari perkembangan kapasitas produksi hingga kegiatan inovasi. Walaupun yang terakhir ini belum tentu, tetapi yang jelas investasi di dalam sebuah perusahaan biasanya terkait erat dengan pengembangan kapasitas produksi yang antara lain dengan melakukan pembelian mesin-mesin baru.

13.

Nilai Mesin dan Peralatan Produksi Indikator ini mencerminkan dua hal, yakni tingkat mekanisasi (atau modernisasi dalam proses produksi) dan jenis teknologi yang digunakan. Hipotesanya adalah: semakin tinggi nilai suatu mesin mencerminkan semakin canggih teknologi yang


terkandung di dalam mesin tersebut. Indikator ini bisa dalam bentuk rasio dari jumlah biaya pembelian mesin terhadap total biaya produksi. 14.

Biaya Pemasaran Biaya pemasaran juga dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur daya saing dari sebuah perusahaan. Dasar pemikirannya sebagai berikut. Suatu produk yang bernilai tinggi (sebut saja, mobil BMW) adalah produk yang didasarkan pada promosi yang besar atau agresif (mulai dari reklame di tv hingga pameran mobil setiap tahun). Di sisi lain, untuk suatu produk yang

ara potensial memiliki

permintaan pasar yang besar, perusahaan yang membuatnya tidak akan pelit dalam pengeluaran untuk kebutuhan promosi atas produk tersebut. Fakta menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional dengan berbagai produknya yang menguasai pasar dunia memiliki kegiatan promosi yang sangat besar dan kompleks.

1.5.3 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan itu maka pemberdayaan UMKM sangatlah penting untuk dilaksanakan. Dilihat dari pengertian pemberdayaan, maka pemberdayaan UKM adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh UKM itu sendiri. Jadi pendekatan pemberdayaan UKM titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya UKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan UKM yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu


bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan UKM secara umum. Sebagaimana proses pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan UKM juga tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UKM sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upayaupaya yang membuat pelaku-pelaku UKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau nonpemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UKM tersebut, pemberdayaan UKM sebagai suatu proses dapat terus berlangsung. Prinsip pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: a.

Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b.

Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

c.

Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d.

Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

e.

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

1.5.3.1. Kebijakan tentang Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah Dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi oleh UKM diperlukan peranan dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, seperti


pegadaian, koperasi, modal ventura, dan lainnya dalam penyediaan permodalan bagi UKM. Dalam situasi demikian, pemerintah memiliki peranan yang besar untuk mendorong sector perbankan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung para pelaku UKM. Dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM, khususnya dalam pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakatan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: 1. Pendanaan; Dukungan pemerintah atas UMKM lewat kebijakannya dipertegas lagi dalam pasal 8, yakni bahwa aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk: a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Sarana dan prasarana


Dukungan pemerintah atas UMKM lewat kebijakannya dipertegas lagi dalam pasal 9, Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil. 3. Informasi usaha Dukungan pemerintah atas UMKM dalam pasal 10, aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha. 4. Kemitraan Dukungan pemerintah atas UMKM dalam pasal 11, aspek kemitraan sebagaimana dimkasud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;


b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar; c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. mendorong

terbentuknya

struktur

pasar

yang

menjamin

tumbuhnya

persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 5. Perizinan usaha Aspek perizinan usaha dalam pasal 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 6. Kesempatan berusaha Aspek kesempatan berusaha dalam pasal 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:


a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail. c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 7. Promosi dagang Aspek promosi dagang dalam pasal 14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:


a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. 8. Dukungan kelembagaan. Aspek dukungan kelembagaan dalam pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tujuan adanya pemberdayaan UMKM ini adalah: 1.

Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

2.

Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan


3.

Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

1.5.4. Pembangunan Ekonomi Pembangunan dinyatakan sebagai sebuah konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Menurut pendapat Baratha (dalam Susetyo. 2006: 17) dinyatakan bahwa pembangunan adalah suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan pada normanorma tertentu. Perubahan-perubahan direncanakan melalui pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya ini disebut sebagai ’pembangunan’. Pembangunan dengan demikian adalah proses pembahuruan yang kontinyu atau terus-menerus dari satu keadaan tertentu kepada satu keadaan lain yang lebih baik (Bintoro dalam Susetyo. 2006: 18). Sedangkan, pembangunan ekonomi berarti proses perubahan dari suatu tipe perekonomian menjadi tipe lain yang lebih maju. (Hirscham dalam Siagian. 1989:23). Menurut Meier dan Baldwin (dalam Siagian. 1989: 24) mengatakan pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana pendapatan nasional riel suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai


aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno. 2006: 10). Menurut Meier dan Baldwin (dalam Suryana. 2000: 3), ”Economics development is a process whereby an economiy’s real national income increase on a long period of time. And if the rate of development is greather than rate of population growth, then the capital real income will increase.” Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi diatas mengandung tiga (3) unsur, yaitu: 1.

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.

2.

Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.

3.

Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: 1.

Dengan adanya pembangunan ekonomi kekayaan dari masyarakat akan bertambah.

2.

Dengan adanya pembangunan ekonomi kesempatan untuk mengadakan pilihan semakin luas.

3.

Dengan adanya pembangunan ekonomi akan memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam, dan akan dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk mengadakan tindakan tertentu.


4.

Dengan adanya pembangunan ekonomi juga dapat diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas.

5.

Dengan adanya pembangunan ekonomi, idealnya akan dapat mengurangi jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

6.

Dengan adanya pembangunan ekonomi akan memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat kemanusiaan oleh karena makin banyaknya sarana yang tersedia.

1.5.5 Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pemberdayaan UMKM diharapkan lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan manpu menstabilkan nilai rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM diharapkan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-performing loannya yang relatif sangat rendah. Pemberdayaan UMKM juga meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat

lainnya

(http://www.depkop.go.id/phocadownload/renstra/2004


2009/renstra_2004_2009_03_bab_02.pdf, Peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional).

1.5.6 Pengaruh

Pemberdayaan

UKM

terhadap

Pembangunan

Ekonomi

Masyarakat Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan padanan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang-perorang (Sumodiningrat. 1999:67). Ekonomi rakyat pun didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic needs), yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan ekonomi rakyat harus menjadi agenda utama pembangunan nasional pada tahun-tahun mendatang. Maksudnya, agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung cepat, kita harus mengupayakan langkah-langkah nyata (Sumodiningrat. 1999: 69). Berbicara mengenai ekonomi rakyat nampaknya tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang UMKM, karena sampai dengan akhir tahun 2006, Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa 48, 528 juta (99,99%) unit usaha yang ada di Indonesia adalah mereka yang tergolong dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat identik

dengan

memberdayakan

UMKM

(Suarja.

http://www.bacaanonline.com/kebijakan-pemberdayaan-ukm-dan-koperasi-gunamenggerakkan-ekonomi).


Pemberdayaan ekonomi rakyat atau pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan model pembangunan ekonomi yang menekankan pada kekuatan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pembangunan ekonomi yang berorientasi kerakyatan merupakan upaya melibatkan rakyat dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas, daya beli, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang dikelola oleh rakyat. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa pada saat kondisi perekonomian nasional sedang carut marut, aktivitas sektor usaha kecil dan menengah, sektor usaha informal yang sebelumnya merupakan sektor usaha yang terabaikan dan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah ternyata tetap survive (mampu bertahan) bahkan ada yang mampu berkembang ketika menghadapi krisis ekonomi. Dengan alasan tersebut beberapa kalangan menilai bahwa sektor UKM adalah sektor usaha yang mampu menyelamatkan Indonesia dari situasi perekonomian yang semakin parah, bahkan ada yang mengatakan bahwa sektor UKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga keberadaan UKM dipandang berperan penting dalam struktur ekonomi suatu negara. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor usaha yang bersifat padat karya, sekaligus sebagai sektor yang memberikan solusi terhadap permasalahan realiatas soaial ekonomi, dimana sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha yang memiliki nuansa kesederhanaan dan dapat dikerjakan oleh masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan kekurangan modal untuk mengelola lapangan usaha yang bersifat


formal dan padat modal. Bagi masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, maka UKM adalah solusinya. Fakta secara empiris menunjukan bahwa, dalam tatanan kehidupan perekonomian Nasional, UKM merupakan sarana dalam pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Ketika terjadi PHK besar-besaran pada sektor usaha besar sebagai akibat krisis melanda Negeri ini, UKM sebagai salah satu sektor usaha yang paling banyak menampung tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. Menurut Taufiq (2004), dari jumlah UKM yang mencapai 42 juta lebih unit yang tersebar diberbagai sektor, dimana lebih dari 99% angkatan kerja tergantung kepadanya (Bisnis Jabar, http://bisnisjabar.com/berita/meningkatkan-daya-saing-ukm-melalui-sistem-kluster.html).

1.6 Kerangka Berpikir 1. Definisi Konsep 2. Definisi Operasional : Terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) 3. Hipotesis 4. Uji Hipotesis : menggunakan uji-F dan uji-t. Uji hipotesis akan disajikan pada BAB V, yaitu BAB analisa data 5. Analisa data : menggunakan Regresi Linier Berganda (multiple Regression Analysist), dengan rumus : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + e


1.7 Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono. 2004: 306). Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah: Ha

: Terdapat pengaruh pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kab. Karo.

Ho

: Tidak terdapat pengaruh pemberdayaan Usaha Kecil dan Menenggah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Karo.

1.8 Defenisi Konsep Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis mengemukakan defenisi dari beberapa konsep yang digunakan, yaitu: 1.

Pemberdayaan adalah proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya.

2.

Usaha Kecil usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang dengan jumlah tenaga kerja 5 s/d 9 orang dan hasil penjualan pertahun paling banyak hingga 2.5000.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).


3.

Usaha Menengah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang dan hasil penjualan tahunannya paling besar hingga > 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

4.

Pemberdayaan

Usaha

Kecil

dan

Menengah

adalah

upaya

untuk

mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh UKM itu sendiri. 5.

Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah UKM mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

6.

Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam meningkatkan

produktifitas,

daya

beli,

membuka

lapangan

kerja

dan

menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang dikelola oleh rakyat.

1.9 Definisi Operasional Menurut pendapat Singarimbun, defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel melalui indikatorindikatornya (Singarimbun. 1989: 46). Adapun definisi operasional penelitian ini menurut adalah sebagai berikut: 1

Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah, yang diukur berdasarkan:


a. Pendanaan 1

Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

b. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sarana dan prasarana 1. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha kecil dan menengah. 2. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha kecil dan menengah. c. Informasi usaha 1. mengadakan

dan

menyebarluaskan

informasi

mengenai

pasar,

sumber

pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu. 2. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha. d. Kemitraan 1. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. e. Perizinan usaha 1. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha. 2. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.


f. Kesempatan berusaha 1. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. 2. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Kecil dan Menengah. g. Dukungan kelembagaan Mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008).

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi masyarakat yang diukur berdasarkan: a.

adanya perkembangan pendidikan

b.

perkembangan teknologi

c.

peningkatan dalam kesehatan

d.

peningkatan dalam pendapatan

e.

tersedianya lapangan pekerjaan (Sukirno. 2006:10).


1.10

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil

penelitian ini secara singkat dapat diketahui sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka berpikir, hipotesa, definisi konsep, definisi operasional dan sistematika penulisan. BAB II : METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik penentuan skor, dan teknik analisa data. BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini memuat gambaran umum atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, kedudukan, tugas dan fungsi. BAB IV : PENYAJIAN DATA Bab ini memuat penyajian data yang diperoleh selama penelitian di lapangan atau berupa dokumen-dokumen yang akan diteliti. BAB V : ANALISA DATA Bab ini memuat pembahasan dari data-data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan korelasi hubungan antar variabel. BAB VI : PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat,

Recommend Documents