BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sedemikian pesat telah
memaksa organisasi ataupun perusahaan untuk membangun berbagai fasilitas teknologi sistem informasi sebagai tulang punggung utama dalam mengembangkan sebuah sistem informasi organisasi atau perusahaan yang handal dan berkualitas. Penggunaan teknologi sistem informasi diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan informasi yang tepat, cepat dan akurat sudah menjadi kebutuhan suatu organisasi di era globalisasi saat ini. Informasi menjadi sumber daya yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja baik di perusahaan maupun di kantor pemerintah. Untuk menyediakan informasi yang tepat, cepat dan akurat di butuhkan suatu sistem informasi yang handal. Bagi para eksekutif di suatu perusahaan ataupun di pemerintahan diperlukan suatu sistem informasi yang mampu menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat serta mudah digunakan. Sistem Informasi Eksekutif (EIS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk dipergunakan secara langsung oleh para eksekutif tanpa bantuan perantara. Sistem Informasi Eksekutif bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang cepat dan mudah dari berbagai sumber, dari dalam (internal)
1
2
atau luar (eksternal) bagi organisasi. Sistem Informasi Eksekutif mudah disesuaikan dengan pengguna dan dapat dicocokkan dengan kebutuhan dan minat dari eksekutif yang menggunakannya. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Pertanian, Badan Bimas Ketahanan Pangan sebagai salah satu organisasi pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan ini menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan ketersediaan dan produksi pangan; 2. Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan distribusi dan harga pangan; 3. Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; 4. Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat; 5. Pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengembangan kewaspadaan pangan; dan 6. Pelaksanaan administrasi Badan. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut maka Badan Bimas Ketahanan Pangan dituntut untuk dapat menyediakan akses informasi yang cepat dan mudah dari berbagai sumber. Selain itu perlu juga penyajian data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para eksekutif di Badan Bimas Ketahanan Pangan guna mendukung
3
kemampuan untuk mengambil kebijakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Badan Bimas Ketahanan Pangan didukung oleh enam Eselon II, yaitu : Sekretariat Badan; Pusat Pengembangan Ketersediaan Pangan; Pusat Pengembangan Distribusi Pangan; Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan; Pusat Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat; dan Pusat Kewaspadaan Pangan. Keenam eselon II tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terintegrasi satu sama lain sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil merupakan suatu rangkaian rencana yang sinergis. Upaya mewujudkan ketahanan pangan akan dapat dicapai melalui program penanggulangan sekaligus dengan peningkatan peran dari institusi terkait dan menggalang respon masyarakat. Upaya ini merupakan tantangan yang cukup berat dalam kaitan situasi pangan yang semakin tidak menguntungkan. Dalam rangka melancarkan usaha yang lebih optimal diperlukan berbagai dukungan termasuk diantaranya pengembangan Sistem Informasi Kerawanan Pangan. Pengembangan sistem Informasi Kerawanan Pangan dapat direalisasikan melalui dukungan data dan Informasi Kerawanan Pangan yang akurat. Untuk dapat berjalannya sistem Informasi Kerawanan Pangan secara optimal memerlukan jaringan kerjasama dalam rangka penataan sistem Informasi Kerawanan Pangan nasional yang melibatkan seluruh unit kerja ketahanan pangan dari berbagai wilayah propinsi, kabupaten/kota, sebagai implementasi jaringan Informasi Kerawanan Pangan yang terintegrasi secara nasional. Jaringan Informasi Kerawanan Pangan nasional tersebut merupakan inti dari pengembangan sistem Informasi Kerawanan Pangan mulai dari
4
tingkat wilayah kabupaten/kota, propinsi sampai dengan nasional dalam rangka penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan akan informasi yang akurat, benar dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen diperlukan adanya teknologi sistem informasi eksekutif yang ditunjang oleh perangkat lunak yang memadai.
1.2
Rumusan Permasalahan Salah satu masalah utama dalam pengelolaan program pangan di Badan Bimas
Ketahanan Pangan adalah belum tersedianya data dan informasi mengenai ketahanan pangan secara akurat dan teratur. Sedangkan data merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah sistem informasi bagi pengambil keputusan/eksekutif. Oleh sebab itu diperlukan fasilitasi penyediaan data dan informasi bagi para pengambil kebijakan di Badan Bimas Ketahanan Pangan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik serta sasaran program yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat tersebut menjadi sangat penting karena ketersediaan dan produksi pangan, distribusi dan harga serta pemberdayaan masyarakat menjadi hal utama dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu sistem yang secara cepat dan akurat dapat digunakan oleh para eksekutif di Badan Bimas Ketahanan Pangan. Sedangkan kondisi yang terjadi selama ini belum mendukung bagi terciptanya kondisi ideal tersebut.
5
Pada saat ini Badan Bimas Ketahanan Pangan belum mempunyai tools/sistem yang dapat membantu eksekutif dalam memanfaatkan data dan informasi yang dapat digunakan secara cepat, mudah, dan akurat dalam membantu pengambilan keputusan/ kebijakan. Oleh sebab itu masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : • Informasi/laporan apa yang sering dibutuhkan oleh eksekutif di Badan Bimas Ketahanan Pangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. • Sistem Informasi Eksekutif seperti apa yang dapat membantu eksekutif Badan Bimas Ketahanan Pangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan secara cepat dan tepat.
1.3
Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Tujuan penelitian ini adalah : •
Menyediakan rancangan Sistem Informasi Eksekutif bagi Badan Bimas Ketahanan Pangan untuk mendukung merumuskan kebijakan;
•
Menyediakan acuan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif bagi Badan Bimas Ketahanan Pangan;
•
Membantu eksekutif dalam mengelola organisasi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan kinerja organisasi.
•
Membantu eksekutif dalam melakukan identifikasi masalah secara cepat sehingga permasalahan dapat segera teratasi;
6 •
Meningkatkan kesadaran para pengumpul data untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi.
1.3.2 Manfaat Manfaat dari pengembangan sistem informasi eksekutif ini adalah : •
Membantu Badan Bimas Ketahanan Pangan dalam mengarahkan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan dalam rangka mencegah terjadinya kerawanan pangan;
•
Sebagai acuan untuk pengembangan Sistem Informasi Eksekutif di Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian
•
Memudahkan eksekutif di Badan Bimas Ketahanan Pangan dalam memanfaatkan data dan informasi yang ada untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat.
•
Mendorong pihak-pihak terkait dalam melakukan penyediaan data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
1.4
Ruang Lingkup Ruang lingkup dari penelitian mengenai pengembangan sistem informasi
eksekutif adalah sebagai berikut : •
Penelitian dilakukan di Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
7 •
Penilitian dibatasi pada cakupan ketahanan pangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan Indonesia.
•
Memahami sistem yang ada guna dilakukan pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.
•
Cakupan lainnya berupa identifikasi kebutuhan informasi/laporan bagi eksekutif di Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian yang lingkup bahasan hanya pada informasi yang critical bagi eksekutif Badan Bimas Ketahanan Pangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan.
•
Perancangan (prototype) sistem Sistem Informasi Eksekutif bagi eksekutif pengambil kebijakan di Badan Bimas Ketahanan Pangan.
•
Tidak tercakup dalam penelitian ini mengenai metodologi pengumpulan data untuk keperluan sistem.
•
1.5
Tidak dilakukan analisis kebutuhan biaya untuk pengembangan sistem.
Sistematika Penulisan Pada penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab penulisan, yaitu :
1. PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan terhadap masalah, tujuan dan manfaat penelitian bagi organisasi, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan tesis.
8
2. LANDASAN TEORI Pada bab landasan teori disampaikan teori-teori pendukung bagi pembahasan mengenai sistem informasi eksekutif yang meliputi pengertian teknologi informasi, proses kerja eksekutif dan karakteristik Sistem Informasi Eksekutif. 3. METODOLOGI Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode analisis yang digunakan dalam merancang sistem informasi eksekutif di Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Bab hasil dan pembahasan menguraikan hasil analisis dan perancangan sistem berdasarkan teori dan analisis tersebut. 5. KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang diajukan untuk pengembangan sistem selanjutnya.
