BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
yang
akhirnya
merugikan
kader-kader
penerus
bangsa.Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta
1
2
sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.1 Dari hasil pengamatan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Yang dimaksud dengan mengadili adalah:2 “Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang PENGADILAN dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa”. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:3 1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan. 2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
1
Artikel tentang Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia, http://dunianarkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-diindonesia.html, diakses tanggal 16 Oktober 2013 pukul 19.00 WIB. 2 Hartono Hadisoeprapto. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 127 3 Ibid.halaman 128
3
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana. Di sisi lain, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum pada Pasal 56 KUHAP yaitu4: (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan secara cuma-cuma. Namun berkaitan dengan hak terdakwa yang tercantum pada Pasal 56 KUHAP tersebut, dalam praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diberikan pendampingan penasihat hukum oleh para pejabat penegak hukum. Hal
ini
seperti
terjadi
dalam
kasus
Putusan
HakimNo:
125/Pid.SUS/2013/PN.PL.R dengan terdakwa Matrumbi Bin Matlilin yang diancam hukuman lima tahun tanpa didampingi penasihat hukum, tetapi prosesnya masih berjalan hingga hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Mengacu pada permasalahan tersebut dapat dilihat apakah putusan hakim terhadap Matrumbi Bin Matlilin sudah memenuhi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan. Oleh karena latar belakang diatas tersebut sekiranya penulis tertarik dengan
judulAnalisis
Yuridis
Putusan
Hakim
No:
125/Pid.Sus/2013/Pn.Pl.R Tentang Tindak Pidana Narkotika terhadap Terdakwa Matrumbi Bin Matlilin yang diadili di pengadilan Palangka Raya 4
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)
4
B. Rumusan Masalah Berdasarkan kasus yang penulis angkat tersebut, maka setelah mempelajari kasus tersebut penulis mengemukakan suatu permasalahan yaitu : 1. ApakahPutusan HakimNomor: 125/Pid.SUS/2013/PN.PL.Ryang memutus pidana terdakwa Matrumbi Bin Matlilin telah memenuhi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Matrumbi Bin Matlilin pelaku tindak pidana narkotika?
C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
PutusanHakim
Nomor:
125/Pid.SUS/2013/PN.PL.R yang memutus pidana terdakwa Matrumbi Bin Matlilin telah memenuhi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan. 2. Mengetahui
dan menganalisis
dasar
pertimbangan
hakim
dalam
menjatuhkan putusan pidana terhadap Matrumbi Bin Matlilin pelaku tindak pidana narkotika.
D. Kegunaan Penelitian 1. Secara Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan sumbangan pemikiran
untuk
perkembangan
khususnya ilmu hukum.
pemikiran
ilmu
pengetahuan,
5
b. Mengetahui
lebih
dalam
terhadap
Putusan
HakimNomor:
125/Pid.SUS/2013/PN.PL.Rtentang tindak pidana narkotika. 2. Secara Praktis a. Bagi Peneliti Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 dalam bidang ilmu hukum, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, kekuasaan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pidana. b. Bagi masyarakat Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana,terkait dengan Putusan Hakim Nomor: 125/Pid.SUS/2013/PN.PL.R tentang tindak pidana narkotika. c. Bagi Akademis Untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait PutusanHakim Nomor: 125/Pid.SUS/2013/PN.PL.Rtentang tindak pidana narkotika.
E. Metode Penelitian Dalam penulisan hukum ini, pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Artinya adalah dalam melakukan analisis
terhadap
kasus
pidananarkotika
ini
penulis
menggunakan
putusanhakim dan ketentuan perundang-undangan sebagai sumber acuan utama.Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
6
1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analisis yuridis normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum berupa kepastian hukum dan keadilan sebagai dasar pertimbangan dalam PutusanHakim Nomor:125/Pid.SUS/2013/PN.PL.R tentang tindak pidana narkotika terhadap terdakwa Matrumbi Bin Matlilin. 2. Jenis Bahan Hukum a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yakni bahan hukum utama yang dikaji dalam skripsi ini adalah Putusan Hakim Nomor: 125/Pid.SUS/2013/PN.PL.R tentang tindak pidana narkotika terhadap terdakwa Matrumbi Bin Matlilin dan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP, dan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mencakup dasardasar teoritis atau doktrinyang relevanyang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, yaitu berbagai literatur hukum, jurnal, dan berbagai artikel hukum dari internet. c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yakni bahan rujukan atau pedoman yang berasal dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, media cetak berupa koran, majalah, dan lain sebagainya.
7
3. Teknik pengumpulan bahan hukum: bahan yang dikumpulkan dengan cara penulisan penelusuran dan studi dokumen. a. Studi dokumen Studi dokumen adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis, sehingga penggumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan melalui studi terhadap dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulisyang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor: 125/Pid.SUS/2013/PN.PL.Rtentang tindak pidana narkotika terhadap terdakwa Matrumbi Bin Matlilin. b. Studi kepustakaan Studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturanperaturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik, yang
berkaitan
dengan aspek kepastian hukum dan aspek keadilan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim khususnya yang ada dalam Putusan Hakim Nomor: 125/Pid.SUS/2013/PN.PL.Rtentang tindak pidana narkotika terhadap terdakwa Matrumbi Bin Matlilin.
8
4. Analisa bahan hukum Analisa bahan hukumyaitu tahap yang penting dalam menentukan suatu penulisan. Analisa terhadap bahan hukum maksudnya adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini berdasarkan bahan yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penulisan yang bersifat kualitatif5. Analisa bahan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan content analysis
(analisa
isi)
yaitu
terhadap
Putusan
Hakim
Nomor:
125/Pid.SUS/2013/PN.PL.Rtentang tindak pidana narkotika terhadap terdakwa Matrumbi Bin Matlilin, dilakukan analisa dengan menggunakan berbagai undang-undang (KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berbagai doktrin, dan teori-teori. Setelah itu dilakukan analisa kesesuaian dengan menyesuaikan antara yang sebenarnya dengan yang seharusnya.
F. Sistematika Penulisan Bab I
: PENDAHULUAN Didalam bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,metode penelitian, dan sistematika penulisan.
5
Muhammad Muhdar.Metode Penelitian Hukum.http://www.slideshare.net/parkrurozi/bahankuliah-mph, diakses tanggal 16 Oktober 2013, pukul 19.30 WIB.
9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA Didalam bab ini akan di uraikan tentang pengertian putusan hakim, jenis-jenis
putusan
hakim,sistematika
putusan
hakim,
dasar
pertimbangan hakim, pembuktian, pengertian tindak pidana, unsurunsur tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dakwaan, penuntutan, pengertian narkotika, dan tindak pidana narkotika Bab III : PEMBAHASAN Didalam bab ini akan di uraikan tentang pembahasan dari permasalahan didalam skripsi ini. Dalam bab ini, penulis menuangkan bahan-bahan yang didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, dengan tujuan untuk mendukung analisa terhadap permasalahan. Bab IV : PENUTUP Isi bab ini adalah bab terakhir yang biasa bertitel “penutup” dalam bab ini terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Apa yang disimpulkan peneliti, pada dasarnyaadalah analisis pada Bab III, kesimpulan harus sesuai dengan permasalahannya sebab kesimpulan ini dapat disebut “Ringkasan Jawaban” atas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibahas sebelumnya dalam Bab II dan dibahas dalam Bab III. Selain kesimpulan “inti” dimungkinkan penulis dapat menambah kesimpulan lain. Tentu saja bila hal tersebut dianggap
10
penting.
Kemudian
dari
kesimpulan-kesimpulan
tersebut
dimungkinkan pula “timbul” hal-hal yang perlu disarankan, sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah penulisan Bab IV selesai. Selanjutnya, pada halaman berikutnya dibuat daftar pustaka yang dibuat sumber rujukan penulis, berikut lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dilampirkan.
