BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, merupakan salah satu target dari pembangunan ekonomi yang yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, berbagai kebijakan diambil dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Dalam pandangan ekonom neoklasik, usaha pencapaian pertumbuhan ekonomi menitikberatkan pada faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.Sebagaimana disebutkan dalam Todaro dan Smith (2011:170), komponen pertumbuhan ekonomi yang paling penting terdiri atas akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi.Kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun mikro, dipengaruhi pula oleh aspek kelembagaan (institutional) dan lingkungan.Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kelembagaan suatu negara adalah tingkat korupsi artinya tingkat korupsi diyakini dapat memengaruhi kinerja ekonomi dalam suatu negara. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi dan merupakan salah satu bentuk pencurian.Lembaga Transparansi Internasional(2010 dalam Kuncoro, 2013: 253) menyebutkan
1
bahwakorupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, dan pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri atau memperkaya pihak-pihak yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaaan publik yang dipercayakan. Tingkat korupsi di Indonesia sendiri terhitung pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diterbitkan lembaga Transparency International nilai Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2014 sebesar 34, mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi permasalahan korupsi yang buruk. Tahun 2000 nilai CPI Indonesia justru hanya sebesar 17, menunjukkan tingkat korupsi yang sangat buruk dan sangat parah. Seiring dengan gencarnya
usaha
pemberantasan
korupsi,
diantaranya
melalui
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri pada tahun 2003 nilai CPI Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan nilai CPI Indonesia terlihat cukup lambat. Selama satu dasawarsa, kondisi korupsi Indonesia masih buruk dan nilai CPI Indonesia pada tahun 2014 berada pada peringkat 107 dari 175 negara, masih di bawah rata-rata CPI negara ASEAN sebesar 39 dan di bawah rata-rata CPI Negara Asia Pasifik sebesar 43(TI, 2015). Sementara itu, kinerja perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2014 cenderung fluktuatif. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,35 persen pada tahun 2007, kemudian cenderung melambat dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,02 persen.
2
7.00%
34
35
6.00%
28
28
24 4.00% 17
19
19
19
25
23
22
3.00%
30
30 32 32
26
5.00%
2.00%
40
20
20
15 10
GDP Growth
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0 2002
0.00% 2001
5 2000
1.00%
CPI
Sumber: Transparency International dan World Bank, 2015 (diolah) Gambar 1.1 Perkembangan Corruption Perception Index (CPI) dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2000-2014
Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa korupsi berdampak buruk terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Adenike (2013), Dridi (2013), Ghalwash (2014) dan Shera, dkk (2014), serta penelitian lainnya menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian hasil penelitian empiris lain menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Pellegrini dan Gerlagh (2004), menunjukkan bahwa korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung.Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Huang (2015) hubungan kausalitas antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di 12 Negara Asia Pasifik tidak signifikan.Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Barreto (2001) justru menunjukkan bahwa korupsi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.Hasil empiris dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda.
3
Sementara itu, tujuan pembangunan suatu negara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi.Paradigma baru dalam pembangunan berfokus pula pada pembangunan manusia (human development). Manusia tidak lagi dipandang sebagai input dalam proses produksi untuk mengejar pertumbuhan, namun manusia juga dipandang sebagai tujuan dari pembangunan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan manusia adalah Human Development Index(HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).IPM digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2015). Namun usaha peningkatan pembangunan manusia seringnya terkalahkan dengan usaha mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pandangan ini beralasan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dampaknya otomatis akan merembes ke bawah (trickle down effect),termasuk menetes ke pembangunan manusia. Padahal upaya pembangunan manusia sendiri diyakini tidaklah bertentangan atau mengurangi usaha dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, bahkan upaya pembangunan manusia justru dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesehatan yang prima akan lebih meningkatkan efisiensi kerja sehingga produktivitas pun akan meningkat.Pengaruh positif pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi secara empiris dibuktikan pula melalui beberapa penelitian diantaranya yang dilakukan oleh Eigbiremolen dan Anaduaka (2014) dan Daghighiasli, Mohammadi, dan Shahbazi (2014).
4
Jika melihat perkembangan p bangan nilai HDI Indonesia dapat dikatakan bahwa usaha pembangunan manusia menunjukkan hasil yang positif.T positif.Tahun 1990 nilai HDI Indonesia masih sebesar 0,528 dan masuk dalam kategori negara dengan pembangunan manusia rendah, namun tahun 2010 nilai HDI Indonesia Indon meningkat menjadi 0,679dan dan tahun 2013 menjadi 0,684 0 dan masuk ke dalam kategori k negara dengan pembangunan manusia menengah. 0.8 0.7
0.609
0.6 0.5
0.654
0.671
0.678
0 0.681
0.684
0.64
2005
2008
2010
2011
2012
2013
528 0.528 0.471
0.4 0.3 0.2 0.1 0 1980
1990
2000
Sumber: UNDP, 2014( diolah) Gambar 1.2 Perkembangan Human H Development Index (HDI)Indonesia Indonesia 1980-2013 1980
Faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pengeluaran pemerintah.Menurut pemerintah.Menurut Keynes peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional ((Mankiw, ( 2009: 273). Adapun Adam Smith membatasi peran pemerintah pemerintah dalam perekonomian dan berkeyakinan bahwa pasar yang akan menciptakan keseimbangan dalam perekonomian (Kuncoro, 2010: 260). Hasil temuan empiris dari beberapa penelitian yang menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan me hasil yang berbeda.Penelitian Penelitian yang dilakukan Alexiou (2009), Patricia dan Izuchukwu (2013), dan Sabir et al. (2015)
5
menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Gisore et al.. (2014) menyebutkan bahwa pengeluaran pengeluaran pemerintah terutama di bidang pendidikan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Dalam konteks daerah di Indonesia, pada periode 2006-2014 2014 pengeluaran pemerintah daerah (Pemda) terus mengalami peningkatan.Tahun ahun 2006 nilai belanja pemerintah daerah baik provinsi pro maupun kabupaten/kota mencapai 251,84 triliun rupiah kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 442,48 triliun rupiah, dan pada tahun 20144 nilai belanja pemerintah daerah meningkat 2,4 kali lipat dibandingkan pada tahun 2006 sehingga mencapai 855,99 triliun rupiah. 855.99
900 800
717 717.06
700
618.9
600
518.45
500 400 300
251.84
54 317.54
366.83
405.43
442.48
200 100 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber: BPS RI,2015 ,2015 (diolah) Gambar 1.3 Perkembangan Nilai Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia 2006-2014 2006 (dalam triliun rupiah)
Melihat fakta bahwa data IPK dan IPM Indonesia, serta pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia mengalami peningkatan, peningkatan namun pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan cenderung mengalami penurunan, makapenul penulis is tertarik untuk meneliti pengaruh korupsi, korupsi pembangunan
6
manusia, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Penelitian tersebut dilakukandengan mengambil judul “Pengaruh Korupsi, Pembangunan Manusia, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia”. 1.2 Keaslian Penelitian Berbeda
dengan
penelitian
yang
dilakukan
di
beberapa
negara
lainnya,penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh korupsi, pembangunan
manusia,
dan
pengeluaran
pemerintah
daerah
terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan data panel dari 35kota besar yang ada di Indonesia pada tahun 2008 dan tahun 2010. 1.3 Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adanya fakta bahwa nilai IPK Indonesia, HDI, dan pengeluaran pemerintah daerah setiap tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuatif bahkan beberapa tahun terakhir justru mengalami perlambatan.Selain itu, beberapa penelitian empiris sebelumnya dan berbagai teori ekonomi menunjukkan bahwa tingkat korupsi, pembangunan manusia, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi. 1.4 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut.
7
1. Berapa besar pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap PDRB per kapita di 35 kota besar di Indonesia? 2. Berapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB per kapita di 35 kota besar di Indonesia? 3. Berapa besar pengaruh belanja pemerintah daerahterhadap PDRB per kapita di 35 kota besar di Indonesia? 1.5 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1. pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap PDRB per kapita di 35 kota besar di Indonesia; 2. pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB per kapita di 35 kota besar di Indonesia; 3. pengaruhbelanja pemerintah daerah terhadap PDRB per kapita di 35 kota besar di Indonesia. 1.6 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 1.
Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan terkait pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengeluaran pemerintah daerah di masa yang akan datang.
8
2.
Bagi Dunia Pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai bahan referensi serta data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya.
1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab yang kemudian dirinci ke dalam beberapa subbab. Bab I Pendahuluan yang terbagi ke dalam beberapa subbab yaitu latar belakang dilakukannya penelitian, keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II Landasan Teori yang terbagi ke dalam beberapa subbab yaitu teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, model penelitian, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari beberapa subbab yaitu desain penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data. Bab IV Analisis yang terbagi ke dalam beberapa subbab berupa deskripsi data, uji instrumen, uji hipotesis dan pembahasan. Bab V Simpulan dan Saran terbagi ke dalam beberapa subbab yaitu simpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran.
9
