1 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah pokok yang sangat sering dihadapi oleh negara-negara seperti halnya Indonesia. Persoalan yang paling mendasar dan menjadi impian bagi pekerja adalah terciptanya suasana kerja yang harmonis, dinamis, demokratis, dan berkeadilan, namun amatlah disayangkan hal tersebut masih jauh dari harapan pekerja. Persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah masalah nasional yang sangat kompleks. Pemerintah selama ini memandang masalah ketenagakerjaan hanya pada bagaimana menangani masalah angkatan kerja yang semakin membludak namun kesempatan kerja yang tersedia tetap saja masih sangat terbatas.
Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan, serta
perbaikan kesejahteraan buruh menjadi diabaikan, yang dirasa belum mampu menampung dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para buruh atau pekerja. Pengusaha dan pekerja mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menyikapi hubungan kerja yang harmonis, dinamis, demokratis dan berkeadilan. Bagi pengusaha yang terpenting adalah terciptanya efisiensi di segala bidang termasuk biaya tenaga kerja (Labours Cost) atau yang dikenal dalam hukum ekonominya bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi pekerja bagaimana kesejahteraan pekerja 1
2 dapat terjamin melalui kenaikan gaji, insentip, bonus dan lain sebagainya tanpa memperhatikan kondisi perusahaan. Kedua cara pandang ini pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, yang tentunya para pekerja selalu berada pada pihak yang lemah dan selalu kalah, dalam rangka mengatur ide menciptakan hubungan kerja yang baik ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Maret 2003 dengan resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-Uundang ini jauh lebih sempurna jika di bandingkan dengan Undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan hubungan industrial, namun adanya pengaturan secara rigid akan hak dan kewajiban ini selain menjamin kepastian hukum ternyata juga membawa kekhawatiran di kalangan pengusaha. Pengusaha sangat keberatan dengan pengaturan ini karena akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain karena adanya pekerjaan yang harus dilakukan dimana ada unsur perintah, upah dan waktu. Hubungan kerja ini terjadi antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja yang sifatnya individual. Para pekerja/buruh mempunyai hak untuk membentuk suatu organisasi pekerja bagi kepentingan para pekerja/buruh tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
3 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara itu Pengusaha adalah : 1. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 2. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 3. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. Antara pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi di sisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaan. Apabila dalam perusahaan tersebut tidak memiliki Serikat Pekerja, maka hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja diatur dalam peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini dibuat oleh pengusaha dan harus didaftarkan serta disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perjanjian kerja menurut Prof. Imam Supomo (dalam Lalu Husni), adalah suatu perjanjian, dimana pihak satu (buruh) menggikatkan diri untuk bekerja
4 dengan menerima upah pada pihak lain (majikan) yang mengikat dirinya untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah1. Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pemberi kerja yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya pekerja demi mengurangi komponen gaji bagi pekerja. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Masalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dilapangan istilah PKWT ini lebih di kenal dengan sistem kontrak. Mengenai PKWT dalam Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 diatur dalam pasal 56 – 60, selain itu diatur juga dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. Kep.100/men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Kedua aturan ini disebutkan PKWT hanya bisa dilakukan untuk ; pekerjan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT hanya bisa di perpanjang selama satu tahun dan jika menyimpang dari ketentuan ini demi hukum PKWT menjadi perjanjian kerja waktu
1
Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 40
5 tak tertentu (PKWTT) yang berarti karyawan tetap. Ketentuan ini di tentang oleh pengusaha, pengusaha menginginkan semua jenis pekerjaan dapat dilakukan PKWT tidak sebatas jenis pekerjaan yang disebutkan diatas dan perpanjangannya pun tidak ada batasannya, sementara pekerja ingin kepastian dengan pembatasan masa kontrak dan secepatnya diangkat menjadi karyawan tetap, jika semua pekerja dilakukan sistem kontrak permasalahan bagi perusahaan akan muncul dengan sendirinya karena sulit mendapatkan pekerja yang memiliki loyalitas tinggi, yang bisa mengabdikan diri sepanjang hidupnya untuk perusahaan, walaupun ketentuan mengenai PKWT ini belum diubah dan masih berlaku, kenyataannya pengusaha sudah lebih dahulu melanggar ketentuan ini. Hampir
semua
pengusaha
yang
memperkerjakan
banyak
pekerja
menggugunakan sistem kontrak untuk pekerjaan yang tetap, yang tidak tergantung dengan musim, cuaca, tak ada batas waktu, dan tidak berhubungan dengan produk baru. Sebagai contoh hampir semua perusahaan hotel nasional menggunakan sistem kontrak untuk para pekerjanya. Jelas-jelas ini melanggar aturan dan sistem PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu terjadi karena perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu terdapat hakhak pekerja dan perlindungan tenaga kerja, hak dan perlindungan tenaga kerja diperlukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (2) UndangUndang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
6 memungkinkan PKWT dengan tidak berdasarkan jenis, sifat atau kegiatan yang bersifat sementara dapat dilaksanakan. Perjanjian kerja mempunyai manfaat yang besar bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini hendaknya harus disadari karena perjanjian kerja yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja, jaminan kepastian hak dan kewajiban baik bagi perusahaan maupun bagi para pekerjanya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yaitu di “Hotel Horison Jimbaran” kenyataaan yang ditemui berbeda dengan apa yang ada pada perjanjian yang telah dibuat atau disepakati antara pekerja dengan perusahaan. Adanya pelanggaran peraturan, yang kerap dilakukan oleh para pekerja, dimana munculnya ketidak disiplin dalam mengemban tanggung jawab kerja, seperti datang ke tempat kerja tidak tepat waktu, kurang menjaga kebersihan pada area kerja dan hal-hal lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pelanggaran yang kerap terjadi, dapat dikatakan telah melanggar peraturan perusahaan, serta standar operasional atau Standard Operating Prosedur (SOP) yang telah dibuat perusaahaan terhadap pekerjanya. Di dalam Standard Operating Prosedur (SOP) telah dituliskan dan diatur apa saja kewajiban pekerja dalam melaksanakan tugas yang diberi oleh perusahaan. Merujuk pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Oleh Tenaga Kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran”.
7 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 1
Bagaimana pelaksanaan kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran?
2
Apa akibat hukum dari pelanggaran kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Berdasarkan judul penelitian yang diajukan, yakni “Pelaksanaan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran, maka ruang lingkup pembahasan dalam hal ini disesuaikan dengan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Hotel Horison Jimbaran. Untuk permasalahan yang kedua ini akan membahas mengenai bagaimana konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian waktu tertentu di Hotel Horison Jimbaran, yang nantinya akan berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan KUHPerdata, sehingga akan terlihat jelas kesesuaian atau ketidak sesuaian.
8 1.4 Orisinalitas Penelitian Dalam merancang dan membuat penelitian, salah satu kriteria bahwa penelitian tersebut berkualitas adalah orisinalitasnya, dalam arti penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh orang lain. Hal-hal penting yang harus diungkapkan adalah mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang topik atau tema penelitian yang akan dilaksanakan. Dari sejumlah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, selanjutnya dibandingkan dengan topik penelitian kita, terutama dalam hal metodologi penelitian. Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian di bidang hukum perdata. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban oleh Tenaga Kerja dalam Perjanjian Waktu tertentu Di Hotel Horison Jimbaran”, yang akan dijadikan suatu pembanding untuk menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel. 1.1 Perbedaan Penelitian yang Sejenis No 1
Nama Judul Peneliti Skripsi Falentino Penetapan Tapongagoy Sistem Perjanjian kerja Waktu Tertentu di Indonesia
Tempat Tahun Rumusah Penelitian Penelitian Masalah Sulawesi 2013 1. Bagaimana Utara bentuk dan isi perjanjian kerja waktu tertentu dalam penerepannya? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut
9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
1.5 Tujuan Penelitian 1.5.1 Tujuan Umum Adapun tujuan umum yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran. 3. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban oleh tenagan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran dengan Undang-Undang ketenagakerjaan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
1.5.2 Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus yang ingin disampaikan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian waktu kerja tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran. 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran.
10 1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Teoritis Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang teori-teori yang telah ada dan memberikan suatu wawasan dan pandangan baru secara ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum. 2. Dapat dijadikan bahan penelitian awal bagi para peneliti di lingkungan lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana dan sebagai bahan referensi kepustakaan. 1.6.2
Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:
1. Sebagai pedoman dalam pembuatan karya-karya tulis baik itu pembuatan makalah maupun penelitian hukum lainnya. 2. Memberikan pengalaman belajar dan penelitian bagi mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui jalannya praktek hukum dimasyarakat.
1.7 Landasan Teoritis Lahirnya hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja didasari oleh suatu perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undangan Nomor. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
11 Fungsi hukum ketenagakerjaan pada dasarnya yaitu mengatur hubungan yang serasi antara semua pihak yang berhubungan dengan proses produksi barang maupun jasa, dan mengatur perlindungan tenaga kerja yang bersifat memaksa. Di dalam dunia ketenagakerjaan, juga dikenal adanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak). Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Prof. Subekti, mengungkapkan bahwa suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janjijanji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis2. Rutten mengemukakan dalam bukunya Purwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitasformalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi. Perjanjian melakukan jasa diatur dalam pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “selainnya perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa
2
Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, h.1.
12 yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan” Dari ketentuan tersebut, perjanjian melakukan jasa diatur ketentuanketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan oleh para pihak. Bila para pihak tidak memperjanjikan, maka pelaksanaan perjanjian itu dilakukan menurut kebiasaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan dalam ketentuan-ketentuan khusus untuk itu jika ada peraturan khusus yang mengaturnya. Bila tidak ada yang mengaturnya, maka hak dan kewajiban para pihak ditentukan sendiri oleh para pihak dalam syarat perjanjian yang dibuat. Jika dalam syarat perjanjian tidak dicantumkan maka hal tersebut ditentukan menurut kebiasaan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang menerapkan system kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian tenaga kerja tersebut diangkat menjadi tenaga kerja tetap perusahaan3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai
3
Soedjono Dirjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persaada, Jakarta, h.154.
13 dengan Pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan di kutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal dimaksud sebagai berikut : Pasal 88 ayat (1) : Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2). Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. (3). Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. Upah Minimum 2. Upah kerja lembur 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 5. pekerjaannya, 6. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 7. Bentuk dan cara pembayaran upah 8. Denda dan potongan upah 9. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 10. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 11. Upah untuk pembayaran pesangon, dan 12. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
14 Batasan mengenai pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004, yang dimaksud dengan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah: Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, dengan demikian yang dinamakan sifat perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagai berikut; a. Pekerja yang sekali selesai atau sifatnya sementara Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk pekerja yang didasarkan atas selesainya pekerja tertentu untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun. b. Diperkirakan penyelesaianya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun. Pola hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk pekerja yang dipekirakan penyelesaianya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tiga (tahun). Dalam hal perkerjaan tertentu yang diperjanjikan berakhir maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum. c. Bersifat musiman Pekerja yang bersifat musiman adalah pekerja yang pelaksanaanya tergantung pada musim atau cuaca. PKWT yang dilakukan untuk pekerja yang musiman hanya dapt dilakukan satu jenis pekerjaan waktu tertentu. d. Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Pola hubungan kerja dengan perjanjian
15 kerja waktu tertentu dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Untuk ini perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dilakukan perubahan. Setiap perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal perjanjian kerja ini dibuat secara tertulis, harus
dilaksanakan sesuai dengan
perundang undangan yang berlaku. Syarat-syaratnya adalah: (1) Kesepakatan kedua belah pihak; (2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan
dengan
ketertiban
umum,
kesusilaan,
dan
peraturan
perundangundangan yang berlaku. Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang diperjanjiakn dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat-syarat tersebut sebenarnya sebagai isi adari perjanjian kerja, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syaratsyarat yang dimuat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu isinya tidak boleh
16 rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam peraturan perusahaan yang bersangkutan. Apabila dalam perjanjain kerja untuk waktu tertentu yang isinya lebih rendah dari Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama, maka yang berlaku adalah isi dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama mempunyai kedudukan tertinggi dalam perusahaan. Oleh karena itu, ini berarti bahwa perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama, demikian pula Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh diganti dengan Peraturan Perusahaan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatur syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagai berikut : a. Dibuat secara tertulis Dalam pasal Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta haruis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Oleh karena itu bila dibuat secara lisan, atau bukan dalam bahasa Indonesia danukan dalam huruf latin, maka kesepakatan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum. Konsekuensinya pekerja tersebut haruslah dianggap sebagai pekerja tetap. b. Tidak boleh ada masa percobaan Pada pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila dalam
17 kesepakatan kerja tersebut disyaratkan masa percobaan kerja, maka perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut batal demi hukum. Telah diketahui bahwa hubungan kerja di Indonesia ini dilandasi oleh falsafah pancasila, berjalan azas kekeluargaan dan gotong royong, buruh dan majikan merupakan partner dalam memproduksi barang dan jasa, berakrinya perjanjian kerja waktu tertentu sebagai berikut. 1. Batal demi hukum Perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir demi hukum karena disyaratkannya masa percobaan kerja Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 58, atau dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Hubungan kerja putus oleh pengusaha Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut; (a) melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; (b) memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; (c) mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; (d) melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; (e) menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sepekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; (f) membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentanagn dengan peraturan perundangundangan; (g) dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan
18 dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; (h) dengan ceroboh atau sengaja membiarakan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; (i) membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; (j) melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
1.8 Metode Penelitian 1.8.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih diarahkan kepada kenyataan di lapangan.4 Disini saya melakukan penelitian di Hotel Horison Jimbaran. 1.8.2
Jenis Pendekatan Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan
adalah metode pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan, kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara
4
h.175.
Zainuddin Ali. H, 2014, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
19 sistematis, pada pelaksanaan kewajiban oleh tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Hotel Horison Jimbaran5.
1.8.3 Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut sebagai berikut: 1) Data Primer Data primer dalam penelitian ini diambil dari Kaedah Dasar (UUD Negara 1945) hingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang dan peraturan tersebut berkaitan dengan penulisan. 2) Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli hukum yang termuat dalam media massa. 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan di atas, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian Kepustakaan Data kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari
5
Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.20.
20 peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 2) Penelitian Lapangan Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak). Penelitian lapangan disini dilakukan melalui teknik twawancara secara langsung. Teknik wawancara adalah cara pengumpulan data byang dilakukan dengan menagjukan tanya jawab mengenai masalah tertentu yang terkait dengan penelitian dalam bentuk komunikasi secara lisan dan bertatap muka langsung dengan nara sumber.
1.8.5
Teknik Analisis Data Teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah
analisis deskriptif, dimana teknik ini dilakukan untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka keseluruhan data yang terkumpul baik itu berupa data kepustakaan maupun data di lapangan yang selanjutnya diolah. Keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubugan dengan permasalahan yang dibahas.
