BAB I PENDAHULUAN. manusia. Potensi ruang angkasa untuk kehidupan manusia mulai dikembangkan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Ruang angkasa merupakan sebuah tempat baru bagi manusia, sebelumnya ruang angkasa merupakan wilayah yang asing dan tidak tersentuh oleh peradaban manusia. Potensi ruang angkasa untuk kehidupan manusia mulai dikembangkan dan dimanfaatkan secara besar – besaran sejak Amerika dan Uni Soviet berlomba – lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa. Mulai saat itu penelitian tentang ruang angkasa dilakukan secara serius dan berhasil membawa

Neil

Armstrong,

manuisa

pertama

menginjakkan

kaki

di

bulan.Peristiwa tersebut menjadi langkah awal manuisa menjelajahi luasnya ruang angkasa. Selain ruang angkasa, wilayah lautan juga merupakan daerah yang tidak secara keseluruhan tersentuh oleh manusia. Namun, lautan memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, mulai dari kegiatan perikanan sampai pelayaran dilakukan di daerah lautan. Wilayah lautan mempunyai arti berupa wilayah yang tidak semua negara bisa memilikinya, melainkan hanya dimiliki oleh negara – negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut. 1 Saat ini pesatnya kemajuan teknologi yang dewasa ini sangat menakjubkan, namun membawa persoalan – persoalan baru bagi hukum internasional adalah dimungkinkannya

1

Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Bandung : Nusaamedia, 2007 hlm. 103

1

Universitas Sumatera Utara

2

eksplorasi dan eksploitasi yang besar – besaran terhadap sumber daya alam di lautan dan ruang angkasa. Persoalan timbul di daerah - daerah eksploitasi dan eksplorasi yang tidak adanya kedaulatan negara apapun di daerah tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan polemik baru bagi hukum internasional. Hal inilah yang melahirkan konsep warisan bersama umat manusia atau warisan bersama kemanusiaan (common heritage of mankind). Sebelum konsep ini lahir, ada dua teori tentang penguasaan sumber daya alam, yaitu res nullius dan res communis.2 Res nullius beranggapan bahwa sumber daya pada dasarnya tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga

dapat

dimiliki

oleh

semua

orang

melalui

penemuan

yang

efektif.3Sebaliknya, res communis menghendaki kepemilikan bersama yang mengecualikan kepemilikan individu ( sepihak ). Res communis mengijinkan kebebasan akses termasuk ekplorasi dan eksploitasi, sedangkan konsep warisan bersama umat manusia mengatur secara ketat eksplorasi dan eksploitasi, membuat mekanisme pengelolaan serta menggunakan kriteria keadilan distribusi manfaat dari aktivitas tersebut.4 Konsep warisan bersama umat manusia berbeda dengan kedua teori tersebut. Karena konotasi “ warisan “ berkaitan dengan aspek temporal perlindungan bersama terhadap wilayah yang tidak menjadi yurisdiksi dari suatu negara. Warisan bersama merupakan bentuk kepercayaan yang bertujuan bagi kedamaian, pemanfaatan melalui konservasi, pengelolaan yang baik dan 2

http://hukumlingkunganinternasional.blogspot.co.id/2014/05/prinsip-prinsip-hukumlingkungan.html, Diakses : 28 Oktober 2016 3 Loc. Cit 4 Loc. Cit

Universitas Sumatera Utara

3

pewarisan bagi generasi mendatang.Kemanfaatan bersama dibagi melalui pembagian pendapatan yang merata dan juga dalam bentuk pembagian ilmu pengetahuan ilmiah. Konsep warisan bersama menciptakan pertanggungjawaban bersama (common responbility). Tanggung jawab bersama merupakan kewajiban yang ditanggung oleh dua atau lebih negara untuk melindungi kekayaan lingkungan (environmental resources), mengambil tindakan yang sesuai dengan karakteristik dan alam, lokasi fisik maupun kemanfaatan sejarah dari kekayaan lingkungan tersebut.Kekayaan alam sebagai kekayaan lingkungan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara, atau kekayaan yang dibagi bersama, atau subjek dari kepentingan hukum bersama, atau merupakan tidak dimiliki oleh negara manapun.Pertanggungjawaban bersama dapat diterapkan terhadap kekayaan yang tidak dimiliki oleh siapapun atau kekayaan yang berada dalam wilayah yurisdiksi eksklusif suatu negara. Berhubung pertanggungjawaban bersama terhadap warisan bersama umat manusia adalah manusia itu sendiri, maka warisan bersama yang ada saat ini merupakan milik bersama seluruh umat manusia. Sehingga setiap orang atau negara mempunyai hak untuk melarang setiap kegiatan atau pemanfaatan yang akan berdampak buruk terhadap warisan bersama tersebut. Dalam menjaga warisan bersama ini, masyarakat dunia telah membentuk suatu lembaga yang bersifat internasional dan universal untuk mengurus berbagai kepentingan internasional terhadap warisan bersama ini.

Universitas Sumatera Utara

4

Salah satu badan internasional yang bersifat universal adalah PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang bertujuan untuk menegakkan perdamaian dunia.Dalam

mencapai

tujuannya

itu

PBB

memiliki

badan

khusus

(specializedagencies), yang dibentuk dengan perjanjian internasional dan mempunyai tanggung jawab internasional yang luas dan terumus dalam dokumen dasarnya. Seperti dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kultural, kesehatan serta bidang lain yang bertalian. Badan – badan khusus yang dimiliki PBB inilah yang akan berperan dalam perlindungan, pemanfaatan, serta penyelesaian konflik atas warisan bersama umat manusia. Saat ini tercatat banyak sekali warisan bersama umat manusia di berbagai negara dan daerah tanpa kedaulatan negara manapun, namun banyak juga yang terancam rusak bahkan sudah rusak ataupun telah hilang dikarenakan kurangnya perawatan dan perhatian khusus dari masyarakat internasional atau disebabkan karena peperangan baik itu merupakan warisan kategori alam, cagar alam, atau situs.5 Untuk mendapatkan perhatian khusus dari dunia, perlu adanya pengakuan internasional terhadap warisan bersama tersebut.Warisan bersama yang telah mendapatkan pengakuan, sebagian besar mendapatkan perbaikan dalam pengelolaan dan konservasi, sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga. Dengan tetap terus terjaganya warisan bersama umat manusia ini, maka dapat tetap diwariskan kepada generasi yang akan datang dalam pemanfaatannya demi kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Perlindungan sangat diperlukan dalam menjaga warisan bersama tersebut, baik itu merupakan perlindungan dari 5

Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, Jakarta : Djambatan, 1991 hlm. 48

Universitas Sumatera Utara

5

masyarakat internasional ataupun dari negara – negara yang keberadaan warisan tersebut ada didalam wilayah yurisdiksinya. Dengan melihat pentingnya perlindungan dan kelestarian warisan bersama umat manusia tersebut dalam bentuk konservasi, maka penulis tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul : KONSEP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana ruang lingkup warisan bersama umat manusia berdasarkan hukum internasional ? 2. Bagaimana pengaturan hukum nasional terhadap warisan bersama umat manusia di Indonesia ? 3. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap warisan bersama umat manusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Konsep Warisan Bersama Umat Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional.Khususnya untuk pemahaman penulis pribadi dan umumnya warga

Universitas Sumatera Utara

6

negara Indonesia yang harus dilestarikan dan tetap dipertahankan agar tetap ada sampai ke generasi seterusnya.

2. Manfaat Penulisan a. Manfaat Praktis 1) Penulisan ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak berkaitan dengan konsep warisan bersama umat manusia yang diperbincangkan belakang ini; 2) Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan dibahas yaitu mengenai konsep warisan bersama umat manusia dalam perspektif hukum internasional. b. Manfaat Teoritis 1)

Ilmu pengetahuan, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran

bagi

pengembangan

ilmu

pengetahuan

khususnya ilmu hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran konsep warisan bersama umat manusia dalam perspektif hukum internasional. 2)

Pembentuk Undang – Undang, memberikan masukan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warisan bersama umat manusia di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan

Universitas Sumatera Utara

7

Penulisan karya ilmiah haruslah merupakan suatu hal yang berasal dari alam pemikiran yang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki penulis, tidak merupakan hal yang telah ditulis terlebih dahulu oleh orang lain atau yang bisa disebut plagiat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keaslian penulisan ini dapat dibuktikan karena sebelum penulisan ini berlangsung penulis telah melakukan pengecekan terhadap judul ini terlebih dahulu ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara apakah mengenai judul ini telah dibahas sebelumnya atau tidak, dari hasil penelusuran tersebut diatas, maka dengan demikian penulisan ini adalah asli serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

E. Tinjauan Pustaka Dalam melakukan sebuah penulisan maka dibutuhkan suatu tinjauan kepustakaan, yang bertujuan sebagai bahan pemikiran penulis mengenai hal – hal apa saja yang nantinya akan menjadi bahasan terhadap penulisan ilmiah ini, dan merupakan pembimbing dan petunjuk apabila penulis memerlukan teori – teori dari para ahli mengenai objek yang sedang diteliti penulis yang nantinya akan diambil menjadi sebuah kutipan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah. Tinjauan kepustakaan dalam penulisan ini menggunakan Library Research, yaitu mempelajari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari buku – buku yang menulis tentang konsep warisan bersama umat manusia baik karangan

Universitas Sumatera Utara

8

dalam negeri maupun luar negeri dan peraturan – peraturan yang mengaturnya secara internasional maupun secara nasional. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah hal atau perbuatan yang bertujuan untuk memperlindungi yang menyebabkan seseorang atau sesuatu ditempatkan dibawah sesuatu.6 Warisan bersama umat manusia ( juga disebut warisan bersama kemanusiaan atau prinsip warisan bersama ) adalah sebuah prinsip dari hukum internasional yang menyatakan bahwa luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia sehingga harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Bulan dan seluruh benda di angkasa harus bebas dieksplorasi negara manapun tanpa diskriminasi.Orbit bumi juga tidak boleh dipergunakan untuk menempatkan senjata nuklir.7Dalam perkembangannya, tidak hanya ruang angkasa saja yang menjadi bagian dari warisan bersama. Berbagai kekayaan alampun dijadikan warisan bersama dalam bentuk dan nama yang berbeda. Seperti lingkungan laut, burung unggas, warisan alam dan budaya, konservasi binatang buas, kekayaan dasar laut, dasar samudra serta tanah dibawahnya, kekayaan tanaman genetik, perubahan iklim bumi dan efeknya, dan keanekaragaman hayati.8 Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu; misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa. 6

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2000 hlm. 674 7 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Warisan_bersama_umat_manusia, Diakses : 28 Oktober 2016 8 Loc. Cit

Universitas Sumatera Utara

9

Eksploitasi adalah pemungutan atau pengambilan suatu sumber daya alam yang ada untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau bahkan oleh banyak orang yang mana terutama dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan namun terkadang dalam jumlah yang berlebihan sehingga cenderung merugikan.Biasanya kegiatan eksploitasi dilakukan dengan tanpa didasari rasa kepedulian terhadap adanya sumber daya alam yang harus dijaga.Sehingga banyak dari kelompok tertentu melakukan eksploitasi dengan berlebihan dan secara tidak wajar. Ketika sumber daya alam digunakan secara berlebihan maka besar kemungkinan sumber daya tersebut akan habis dan punah sehingga kebanyakan efek yang ditimbulkan dari eksploitasi lebih mengarah pada sisi negatif. Konservasi dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Apabila merujuk pada pengertian tersebut, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut : a) Konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. b) Konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu yang optimal secara sosial.

Universitas Sumatera Utara

10

c) Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan, dan latihan. d) Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi yang akan datang.9 Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek – subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.10Sengketa internasional antar negara – negara biasanya berupa wilayah territorial

dan

dapat

menyebabkan

atau

menghasilkan

konflik

internasional.Wilayah konflik dapat juga diartikan suatu wilayah atau tempat atau lokasi yang sedang terjadi perselisihan antar kelompok internal dari suatu negara atau antar negara yang berdekatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perlindungan terhadap warisan bersama umat manusia merupakan perlindungan terhadap warisan bersama untuk generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap warisan bersama diatur dalam beberapa konvensi internasional dan diterapkan atau dilaksanakan oleh organisasi internasional yang

9

https://elisa1.ugm.ac.id/files/t3rhermawan/yVIwmqRI/PENGERTIAN%2520KONSER VASI.doc&sa, Diakses : 28 Oktober 2016 10 https://pkntrisna.wordpress.com/2010/06/16/pengertian-sengketa-internasional/, Diakses : 28 Oktober 2016

Universitas Sumatera Utara

11

menanganinya.Salah satu konvensi internasional tersebut adalah Konvensi Den Haag tahun 1954.

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, karena penelitiannya dilakukan atas norma – norma hukum yang berlaku, baik norma hukum yang berasal dari hukum nasional maupun norma hukum yang berasal dari hukum internasional. 2. Metode Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari : 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat termasuk dalam sumber hukum internasional sesuai pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dalam tulisan ini mencakup : perjanjian/konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa – bangsa yang beradab, dan putusan pengadilan internasional maupun doktrin. Selain sumber – sumber hukum internasional, penulisan skripsi ini juga mempergunakan peraturan perundang – undangan yang terdapat di Indonesia. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni : buku hukum, termasuk skripsi, thesis, disertasi hukum dan jurnal hukum, serta kamus hukum.

Universitas Sumatera Utara

12

3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup : a.

Bahan – bahan yang memberikan petunjuk – petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

b.

Bahan – bahan primer, sekunder, dan tertier ( penunjang ) diluar bidang hukum.

3. Analisis Data Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis.Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu : a.

Memilih ketentuan – ketentuan yang berisi kaidah – kaidah hukum yang mengatur masalah perlindungan warisan bersama umat manusia;

b.

Data yang berupa sumber hukum internasional dan hukum nasional ini dianalisis secara induktif kualitatif.

4. Teknik Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan terhadap data yang berhasil dikumpulkan dengan mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif maupun secara induktif. Pada proses deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui ( diyakini ) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.11

11

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 11

Universitas Sumatera Utara

13

Sedangkan pada proses induktif, proses berawal dari proposisi – proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.12 Penarikan kesimpulan terhadap data yang berasil dikumpulkan dilakukan dengan mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif maupun secara induktif, sehingga akan dapat diperoleh jawaban terhadap permasalahan – permasalahan yang telah disusun.

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman dalam upaya mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, maka pembahasan akan diuraikan secara garis besar melalui sistematika penulisan. Tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemikiran dalam menguraikan lebih lanjut mengenai inti permasalahan yang akan dicari jawabannya. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar dari 5 (lima) bab yang terdapat didalam skripsi. Setiap bab terdiri dari beberapa sub – bab yang akan mendukung keutuhan pembahasan setiap bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisi pengatar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan

12

Ibid., hlm 10

Universitas Sumatera Utara

14

kepustakaan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi. BAB II

: RUANG LINGKUP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Bab ini menguraikan tentang pengertian warisan bersama umat manusia, sejarah warisan bersama tersebut, serta ruang lingkup warisan bersama umat manusia berdasarkan hukum internasional.

BAB III

: PENGATURAN HUKUM WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA DI INDONESIA Bab ini akan membahas mengenai warisan bersama umat manusia yang ada di Indonesia, pengaruh konsep warisan bersama umat manusia terhadap Indonesia, dan pengaturan hukum nasional terhadap warisan bersama umat manusia.

BAB IV

: PENGATURAN HUKUM TERHADAP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Bab ini membahas mengenai bentuk, sejarah, peran PBB, UNESCO dalam melakukan perawatan dan perlindungan terhadap warisan

bersama

umat

manusia

serta

pengaturan

hukum

internasional terhadap warisan bersama umat manusia.

Universitas Sumatera Utara