BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, peindustrian, investasi, dan lain-lain (Agoes, 2013). Ketentuan dari ikatan profesi misalnya Standar Akuntansi Keuangan. Internal audit yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan keuangan tetapi sudah meluas ke bidang lainnya seperti audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit sosial, dan lain-lain. Bahkan mulai tahun 2000-an kegiatan internal audit sudah mencakup konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi (Agoes, 2013). Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI
1
adalah pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2012). Agar dapat meningkatkan kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan peran tersebut dengan baik, auditor internal memerlukan suatu kode etik dan standar yang seragam dan konsisten yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal, serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004). Auditor harus bersikap bebas (independent) untuk me-review dan menilai kebijaksanaan, rencana-rencana, dan prosedur serta catatan-catatan yang ada, sehingga auditor yang melakukan penilaian dan review harus terbebas dari pekerjaan rutin dalam organisasi perusahaan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka (Kaunang, 2013). Salah satu masalah internal perusahaan yang perlu diperhatikan adalah tenaga kerja manusia yang berhubungan erat dengan biaya tenaga kerja, yaitu gaji. Gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar
2
suatu perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya (Ruky, 2006). Sasaran menyeluruh
penggajian ialah untuk mengembangkan
sekumpulan prosedur. Memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan dan memotivasi staf berkaliber yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji (Amstrong, Michael and Murlis, 1995). Maka dari itu perusahaan memerlukan siklus penggajian dan kepegawaian (payroll and personnel cycle) meliputi penggunaan, tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai. Perusahaan harus seimbang tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi (Arens, and Lobbecke, 2008). Siklus ini menjadi penting dengan beberapa alasan. Pertama, gaji, upah dan pajak penghasilan pegawai, dan beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Kedua, beban tenaga kerja (labor) merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan dalam perusahaan manufaktur dan konstruksi, yang bahwa klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak pantas dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material. Terakhir, penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah besar sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau pencurian melalui fraud (Arens, and Lobbecke, 2008). Tindakan yang dapat menimbulkan kegagalan atau fraud, bila perusahaan memutuskan untuk melakukan perbaikan atau peninjauan ulang dan penataan kembali kebijakan dan sistem imbalan untuk karyawan
3
perusahaan, perusahaan tentunya harus meneliti dahulu yang mana dari keluhan-keluhan yang dimuat pada permulaan bagian ini yang paling banyak diajukan karyawan dan pekerja (Ruky, 2006). Bila yang paling banyak dikeluhkan adalah masalah besarnya (“tidak cukup”) atau “kalah dari perusahaan lain” (“tidak kompetitif”), tentunya perusahaan tidak perlu merombak semua kebijakan dasar dan struktur yang sudah ada. Hal yang pasti bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya, suatu perusahaan sangat memerlukan adanya internal audit departemen yang efektif, terutama di perusahaan menengah dan besar termasuk BUMN. Apalagi dengan akan diberlakukannya perdagangan bebas di antara negara-negara di seluruh dunia yang tidak lagi memperbolehkan adanya proteksi, maka setiap perusahaan jika ingin bertahan di dunia bisnis, harus berusaha meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya (Agoes, 2013). Pengendalian meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan manajemen akan dapat dicapai. Auditor mungkin akan sulit untuk dapat memahami secara keseluruhan sistem operasi yang bekerja, apalagi untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasi tersebut. Satu hal yang dapat dilakukan oleh auditor dan memang ini merupakan kemampuan auditor adalah melakukan penelitian awal atas sistem pengendalian (test of control). Ini merupakan kunci utama bagi auditor dalam memahami sistem operasi
4
yang secara teknis berada diluar bidang atau pengetahuan yang dikuasainya (Tugiman, 2002). Melalui test of control, auditor ingin memastikan apakah aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dan apakah tujuan organisasi secara keseluruhan yang telah direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Tugiman, 2002). Setiap perusahaan pasti memiliki alat tukar transaksi yang berlaku resmi di negara dimana perusahaan tersebut berlokasi, maupun yang berlaku secara internasional. Tanpa memiliki alat tukar transaksi, perusahaan tidak akan mampu beroperasi demi menjalankan usahanya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai (Rudianto, 2012). Contoh kasus dalam masalah penggajian adalah sebagai berikut : Rumah Sakit “WISMA HUSADA” yang baru setahun dibuka dan beroperasi di daerah Bandung Utara. RS ini mempunyai jumlah kamar perawatan kelas VIP hampir 50 buah yang dipusatkan pada lantai 4 dan 5. Kualitas bangunan, peralatan, dan fasilitas general check-up-nya termasuk kelas eksekutif. Pengelolaan rumah sakit ini berada di tangan sebuah Direksi yang diangkat oleh Yayasan dan terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Direktur Medis/Operasional, dan seorang Direktur Administrasi dan Keuangan. Selain mereka, ada juga Tenaga paramedik (perawat, tenaga laboratorium, rontgent, apotik, dll.), karyawan administrasi dan keuangan, dan karyawan bagian teknik, semua adalah karyawan tetap. Pekerjaan pelayanan internal lain seperti cleaning services, kantin, keamanan, dan laundry di-outsourced.
5
Walaupun sejak dibuka RS ini kelihatannya cukup populer, tetapi ternyata mempunyai masalah cukup serius dalam bidang sumber daya manusianya. Tenaga paramedis yang telah direkrut banyak yang “hengkang” kembali dan ternyata sukar sekali mencari gantinya. Demikian pula sebagian dokter junior menyatakan tidak berminat menjadi pegawai tetap dan memilih untuk menjadi karyawan kontrak saja. Secara informal, Direktur RS mendapat informasi bahwa tenaga-tenaga profesional tersebut merasa tidak puas dengan kebijakan dan sistem imbalan RS ini. Direktur Utama memutuskan untuk meneliti apa yang salah dengan kebijakan dan sistem imbalan RS itu. Keputusan ini juga didukung oleh dua Direktur lain (Ruky, 2006). Selain itu terdapat pula kasus mengenai masalah penggajian yang terdapat di PT. Merpati Nusantara Airlines. PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) sudah beberapa kali menunda pembayaran gaji karyawannya. Alasannya, mereka tengah mengalami kesulitan keuangan. Menurut surat edaran Merpati yang diperoleh wartawan pada Selasa, 28 Januari 2014, terjadi dua kali penundaan pembayaran gaji karyawan. Dalam surat edaran No. SE/DF/55/XII/2013 tentang pembayaran uang makan transportasi (UMTL), jam terbang bulan november 2013, dan sisa THR 2013, disebutkan bahwa Merpati belum bisa membayar UMTL uang jam terbang dan uang THR 2013. “Tiga bulan belakangan ini beban kewajiban pembayaran, khususnya biaya mandatory yang sangat menentukan kelangsungan operasional perusahaan, bahkan sudah dalam kondisi kritis, sementara perolehan pendapatan perusahaan belum mampu mengimbangi seluruh
6
kebutuhan biaya operasional yang sebagaimana diharapkan, “kata Direktur Administrasi dan Keuangan Merpati, Daulat Musa, dalam surat edaran ini. Manajemen BUMN trasportasi ini meminta maaf kepada karyawannya karena tidak bisa membayar gaji karena keterbatasan dana. Perusahaan pelat merah ini disebut merogoh kocek puluhan miliar rupiah dalam membayar gaji karyawannya per bulan (VIVAnews.com). Berdasarkan hasil penelitian menurut Iriyadi (2004) menunjukan perusahaan telah memiliki pelaksana audit internal yang dilakukan oleh pengawas intern yang bertanggung jawab kepada direktur utama yang salah satu fungsinya adalah memeriksa dan mengevaluasi sistem pengendalian penggajian. Pengawas
intern
yang dimiliki
perusahaan mempunyai
kedudukan yang independen terhadap bagian yang diperiksanya. Hal ini terlihat dengan tidak terlibatnya pengawas intern terhadap salah satu fungsi yang ada pada PT. Organ Jaya. Selain itu berdasarkan penelitian dari Wibowo (2012) menunjukan bahwa sistem penggajian terkomputerisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi penggajian karena data kehadiran langsung tersimpan ke dalam basis data, perhitungan presensi dan perhitungan gaji akan dilakukan dengan cepat oleh program aplikasi, dan data hasil perhitungan presensi dapat langsung digunakan untuk dasar perhitungan gaji tanpa perlu diinput ulang. Sistem penggajian terkomputerisasi dapat membantu meningkatkan pengendalian internal karena mendorong pegawai untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan. Selain itu, sistem ini juga membantu
7
mengurangi resiko human error dalam proses perhitungan presensi dan perhitungan gaji. Sistem ini juga menghasilkan laporan dengan format yang konsisten sehingga mendukung proses otorisasi penggajian yang konsisten. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ”PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM
MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN
INTERNAL SISTEM PENGGAJIAN”.
1.2 Identifikasi Masalah Mengacu kepada hal-hal diatas yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada pada penelitian ini kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah audit internal dalam pengendalian internal sistem penggajian telah memadai? 2. Apakah pengendalian internal sistem penggajjian yang telah diterapkan oleh perusahaan telah efektif? 3. Bagaimana peranan audit internal dalam pengendalian internal sistem panggajian?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan gambaran mengenai peranan audit internal yang bertugas
8
sebagai alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektifitas pengendalian internal sistem penggajian pada PT. INTI Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai mengenai: 1. Memadai atau tidaknya audit internal dalam meningkatkan efektifitas pengendalian internal sistem penggajian. 2. Efektif atau tidaknya penerapan pengendalian internal sistem penggajian yang telah ditetapkan perusahaan. 3. Peranan audit internal sebagai alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal sistem penggajian.
1.4 Kegunaan Penelitian Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 1. Bagi Penulis a. Melatih penulis dalam membuat karya ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah. b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai peranan audit internal dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal sistem penggajian yang dilakukan oleh perusahaan. c. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
9
2. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi tentang: a. Upaya pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal sistem penggajian. b. Bagaimana menerapkan pemerikasaan intern yang baik sebagai suatu bagian yang independen dalam perusahaan. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai
meningkatkan
efektivitas
pengendalian
internal
sistem
penggajian pada perusahaan. 4. Bagi Pihak Lainnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Sumber data penelitian ini diperoleh langsung dari PT. INTI Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dimulai bulan September 2014 sampai dengan Juli 2015.
10
