BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Kemajuan teknologi telah membawa manusia pada era yang ditandai oleh perubahan lingkungan yang drastis dan cepat. Kualitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan proses adaptasi dan antisipasi pada perubahan tersebut. Terkait hal tersebut, maka pendidikan menjadi pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak dapat terlepas dari peran serta guru. Guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah hendaknya memiliki kompetensi yang handal. Dengan demikian, sekolah sebagai organisasi penyelenggara pendidikan formal memiliki kepentingan untuk mengelola para gurunya. Di sisi lain, perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik membawa dampak konsekuensi logis pada perubahan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Pada era pemerintahan yang saat ini menganut pola desentralisasi, sebagaian urusan pendidikan diserahkan pada daerah. Organisasi sekolah dituntut tanggung jawab yang lebih besar, yakni menyelenggarakan program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Pada Program MBS, sekolah diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola organisasinya. Perubahan kebijakan tersebut menjadi tantangan besar bagi para guru. Guru tidak lagi sekedar pengajar dan pendidik, namun lebih jauh lagi sebagai pengelola penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
1
Sebagai suatu organisasi, maka sekolah juga memiliki beberapa satuan kerja yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda. Namun dalam implementasinya, setiap satuan kerja tentu memiliki hubungan kerja, berupa koordinasi, subkoordinasi, konsultasi, ataupun sinergi (Sudarmanto, 2009). Dengan demikian, kerjasama antar anggota dalam suatu tim akan mempengaruhi keefektifan organisasi dalam mencapai tujuan.
Orang yang memiliki
kompetensi kerjasama tim akan cenderung berpikir positif kepada orang lain, tidak memaksakan pendapat, memberikan harapan positif, empatis atas hasil kerja orang lain, saling memberikan dukungan, serta saling memberikan motivasi dalam bekerja (Sudarmanto, 2009). Guru sebagai sumber daya manusia utama di organisasi sekolah juga dituntut untuk berperan penuh dalam usaha pencapaian tujuan organisasinya. Kemampuan interpersonal guru akan menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas utama maupun tugas lainnya. Dari berbagai tugas utama guru, sebagian besar merupakan tugas layanan yang langsung berhubungan dengan subyek didik/siswa. Kualitas dimensi pelayanan guru merupakan kinerja yang bergantung pada cara interaksi guru dengan siswa maupun dengan rekan guru lainnya. Suatu sikap kerja yang berorientasi pada pelayanan sangat diperlukan guru untuk keberhasilan tugasnya. Guru di sekolah tidak hanya melakukan tugas utama sebagai pendidik profesional. Berbagai pekerjaan yang tidak dituntut dalam standar, seringkali dilakukan guru, seperti membimbing teman sejawat, membantu rekan lain dalam menyelesaikan tugas, bekerja sama dalam sebuah tim kerja, ataupun mentoleransi berbagai kerugian dan gangguan
2
terkait dengan pekerjaannya. Bahkan keberhasilan membawakan peran tersebut dapat menjadi keunggulan guru dan sekolah. Dalam literatur manajemen, perilaku ini dikategorikan sebagai Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang diterjemahkan sebagai Perilaku Kewargaan Organisasional (Robbins dan Judge, 2008). Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah Perilaku Kewargaan Organisasional dengan sebutan PKO. Robbins dan Judge (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang sukses membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekedar tugas biasa mereka serta memberikan kinerja melebihi harapan. Selanjutnya Robbins dan Judge menunjukkan fakta bahwa organisasi yang mempunyai karyawan dengan PKO yang baik, akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada organisasi lain. Atmosfer iklim organisasi yang positif akan terakumulasi menjadi perilaku PKO.
Podsakoff
et.al.
(2000)
memperkirakan
beberapa
faktor
yang
menyebabkan PKO berpengaruh terhadap kesuksesan individu maupun organisasi, yakni: PKO akan meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi kebutuhan sumber daya yang semata-mata hanya untuk fungsi perawatan, mengkoordinasikan kegiatan dalam unit kerja maupun antar unit, memperkuat kemampuan organisasi untuk mempertahankan pegawai terbaik; meningkatkan stabilitas kinerja organisasi, dan memungkinkan organisasi beradaptasi secara lebih efektif terhadap perubahan lingkungan. Dari sejumlah penelitian tentang PKO, terungkap bahwa perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Organ dan Ryan (1995) dalam meta analisisnya menyampaikan bahwa pada berbagai penelitian tentang PKO,
3
ditemukan faktor yang mempengaruhi PKO meliputi kepuasan kerja, keadilan dan komitmen organisasi. Prihatsanti dan Dewi (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara iklim organisasi dengan PKO. Sedangkan Moorman (1991) mengemukakan bahwa Keadilan Prosedural Persepsian berpengaruh signifikan terhadap terhadap PKO. Karyawan yang meyakini bahwa supervisor menilai mereka secara adil, maka mereka akan menunjukkan PKO yang baik. Pada penelitian lanjutnya, Moorman et al. (1998) meneliti bahwa Dukungan Organisasional Persepsian menjadi pemediasi hubungan pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO. Katz (1964) (seperti yang dikutip dalam Bolimo et al., 2002) menyimpulkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi PKO, yakni budaya dan iklim organisasi; kepribadian dan suasana hati; persepsi terhadap dukungan organisasi; persepsi terhadap kualitas hubungan/interaksi atasan bawahan; masa kerja dan jenis kelamin. Organ (1988) menemukan bahwa ketika hubungan antara persepsi keadilan dengan PKO dikendalikan, maka kepuasan kerja tidak lagi berkaitan dengan PKO. Noruzy et al, (2011) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang positif Persepsian terhadap PKO.
variabel Keadilan Prosedural
Selanjutnya juga ditemukan bahwa Dukungan
Organisasional Persepsian menjadi variabel pemediasi hubungan antara keadilan prosedural dengan PKO. Penelitian Noruzy et al. ini dilakukan pada praktisi pendidikan di Universitas Teheran, Iran.
4
Penelitian yang dilakukan Koys (2001) yang dikutip dalam (Bolimo et al., 2002) menemukan bahwa PKO mempunyai pengaruh signifikan pada efektivitas organisasi. Pada lingkup pendidikan, guru pun perlu menunjukkan PKO untuk menunjang ketercapaian tugas utamanya. Sudjana (2002) seperti yang dikutip Widoyoko (2008) menyimpulkan bahwa 76,6 % hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kinerja guru. Sedangkan Widoyoko (2008) dalam penelitiannya menemukan 35,3 % motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kinerja guru. Namun hingga saat ini, kinerja guru masih banyak dikeluhkan oleh beberapa pihak. Pernyataan Presiden pada peringatan hari Guru Nasional 2011 dan HUT PGRI ke 66 di Sentul Internasional Convention Centre, Bogor pada tanggal 30 November 2011, “Saya masih menerima masukan dari kelompok masyarakat bahwa sebagian dari saudara kita itu [guru] kinerjanya belum banyak berubah” (Republika, 2011). Demikian halnya dengan kondisi di SMA Negeri 1 Slogohimo di Kabupaten Wonogiri. Sekolah tersebut saat ini memiliki 52 orang guru, terdiri dari 29 orang guru PNS dan 23 orang guru bukan PNS. Dari 29 orang guru PNS, 18 orang diantaranya telah menerima tunjangan profesi. Dari hasil wawancara dengan beberapa guru di sekolah tersebut pada Sabtu 9 Maret 2013, diketahui bahwa sebagian guru menyatakan senang bekerja dalam tim. Berbagai kesulitan dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama dan saling membantu antar guru. Namun sebagian lagi merasa senang jika cukup melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan, bahkan penambahan pekerjaan di luar standar merupakan beban berat. Fenomena tersebut ditandai keengganan membantu
5
kesulitan rekan guru lainnya, keengganan bekerja dalam suatu tim kerja, tidak aktif mengikuti kegiatan ekstra di luar tugas pokok mengajar, rendahnya toleransi terhadap gangguan, bahkan terjadi beberapa keterlambatan guru mengajar di kelas, maupun ketidakhadiran guru. Kondisi tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMAN 1 Slogohimo pada Sabtu 9 Maret 2013 diduga karena beberapa faktor, yaitu: a) Belum meratanya tunjangan profesi guru. Proses pengajuan untuk memperoleh predikat guru profesional yang dirasakan kurang adil, peraturan yang tidak jelas, serta tidak dikomunikasikan dengan guru. Penentu kebijakan penentuan guru profesional adalah pada Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan guru hanya mendapat informasi sepihak tanpa penjelasan. b) Beberapa guru yang belum menerima tunjangan profesi menilai bahwa guru yang telah menerima tunjangan ternyata tidak menunjukkan peningkatan kinerja. Tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai lomba kreatif guru, keengganan melakukan penelitian tindakan kelas, maupun pengembangan keprofesiannya. Hal ini menyebabkan guru yang belum menerima tunjangan, semakin enggan untuk meningkatkan kinerja, dengan berdalih guru yang menerima tunjangan pun juga tidak dituntut untuk meningkatkan kinerja. c) Penentuan kebijakan berbagai program sekolah hanya melibatkan pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebakan ketika program tersebut diimplementasikan, tidak mendapat dukungan secara menyeluruh dari para guru. Keengganan beberapa guru yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan menyebabkan demotivasi.
6
d) Faktor “like-dislike”. Perbedaan perlakuan yang diterima guru dalam pendistribusian
pekerjaan
karena
faktor
“like-dislike”
menyebabkan
demotivasi guru. Kecenderungan membentuk tim kerja yang tidak merata pada guru akan ditanggapi negatif oleh para guru. Dari berbagai faktor tersebut, nampak bahwa faktor keadilan menjadi pemicu pada perilaku menyimpang. Dalam penelitiannya (Hoy dan Tarter, 2004) menyimpulkan bahwa faktor kepercayaan pimpinan dan kolega memberikan pengaruh 90% dari keadilan organisasi di sekolah. Oleh karenanya, penulis memasukkan variabel keadilan sebagai variabel independen yang mempengaruhi PKO. Dalam penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian lanjutan, untuk menguji pengaruh langsung Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo. Disamping
itu,
penulis
juga
memasukkan
variabel
Dukungan
Organisasional Persepsian sebagai efek mediasi pada pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO. Asumsi dipilihnya variabel Dukungan Organisasional Persepsian sebagai efek pemediasi, berkaitan dengan meta analisis yang dilakukan Eisenberger dan Rhoades (2002) yang mengindikasikan 3 kategori utama dari perlakuan yang dipersepsikan oleh karyawan yang berhubungan dengan Dukungan Organisasional Persepsian adalah keadilan, dukungan atasan dan penghargaan organisasi. Faktor Dukungan Organisasional Persepsian diperkirakan menjadi efek pemediasi dalam pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO.
7
Penelitian pengaruh keadilan organisasi terhadap PKO yang dilakukan Moorman (1991) menyimpulkan pengaruh positif keadilan organisasi terhadap PKO. Selanjutnya juga disarankan perlunya penelitian lanjut untuk menguji pengaruh tersebut dengan mempertimbangkan variabel lain, maupun penelitian sejenis pada sektor pendidikan, kesehatan, ataupun manufaktur guna menambah khasanah literatur (Moorman, 1991). 1.2. Rumusan Masalah Kinerja guru menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Usaha peningkatan kinerja guru dilakukan melalui berbagai cara. Guru yang memiliki kinerja baik akan menunjukkan perilaku kewargaan yang baik pula. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru dengan pemberian tunjangan profesi guru. Namun pemberian tunjangan profesi pada guru ternyata tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat yakni peningkatan kinerja guru yang berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan. Hasil pengamatan di SMA Negeri 1 Slogohimo menunjukkan bahwa belum meratanya pemberian tunjangan profesi guru juga berdampak psikologis pada beberapa guru yakni kecemburuan yang selanjutnya menurunkan sikap dan perilaku guru. Jika guru mempersepsikan ketidakadilan, maka perilaku kewargaan yang baik tidak akan diperlihatkan guru tersebut. Hal ini akan menurunkan kinerja guru yang selanjutnya upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berhasil (Sudjana dalam Widoyoko, 2008). Dukungan
pentingnya PKO pada guru juga diberikan Prihatsanti dan
Dewi (2010) yang meneliti adanya hubungan yang signifikan antara iklim
8
organisasi dengan PKO.
Iklim organisasi dijabarkan menjadi lima dimensi
menurut Toulson dan Smith seperti yang dikutip Prihatsanti dan Dewi (2010) adalah responsibility (tanggungjawab), identity (identitas), warmth (kehangatan), support (dukungan) dan conflict (konflik). Dengan demikian, Prihatsanti juga mendukung bahwa support (dukungan) merupakan salah satu dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam mempengaruhi PKO. Penelitian tentang Keadilan Prosedural telah banyak dilakukan di lingkungan bisnis maupun isntansi pemerintah, namun belum banyak dilakukan di sekolah. Hal tersebut
sejalan dengan pernyataan berikut, “Topik
organizational justice bukan istilah hal baru bidang adminstrasi “ (Beugre, 1988; Cobb et al,1995; Cohen dan Greenberg,1982; Greenberg,1990; 1996 dan Lind, 2000 seperti yang dikutip dalam Hoy dan Tarter, 2004). Bahkan dalam pendapat yang dikemukakan Wayne dan Tarter (2004), keadilan organisasional merupakan konsep yang disia-siakan di administrasi pendidikan. Hal yang sama ditemui pada penelitian kewargaan bagi pendidik di Indonesia yang masih sedikit dilakukan. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian para guru di sekolah terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri dengan dimediasi Dukungan Organisasional Persepsian. 1.3. Pertanyaan Penelitian Berikut yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini: a.
Apakah terdapat pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri?
9
b.
Apakah terdapat pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap Dukungan Organisasional Persepsian di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri?
c.
Apakah terdapat pengaruh Dukungan Organisasional Persepsian terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri?
d.
Apakah terdapat pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri yang dimediasi oleh Dukungan Organisasional Persepsian?
1.4.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: a.
Menguji pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
b.
Menguji pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap Dukungan Organisasional Persepsian di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
c.
Menguji pengaruh Dukungan Organisasional Persepsian terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
d.
Menguji pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian terhadap PKO di SMA Negeri 1 Slogohimo Kabupaten Wonogiri yang dimediasi oleh Dukungan Organisasional Persepsian.
1.5. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:
10
a. Memberikan kontribusi akademis mengenai pengaruh Keadilan Prosedural Persepsian dan Dukungan Organisasional Persepsian terhadap PKO di SMA. b. Memberikan kontribusi bagi pimpinan di sekolah dalam penentuan kebijakan di sekolah dengan mempertimbangkan PKO. c. Memberikan masukan maupun rujukan bagi peneliti lain. 1.6. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan beberapa batasan, sebagai berikut: a. Penelitian ini ditujukan pada guru SMA Negeri 1 Slogohimo di Kabupaten Wonogiri. b. Penelitian ini difokuskan pada analisis Keadilan Prosedural Persepsian, Dukungan Organisasional Persepsian dan PKO dilihat dari perspektif guru. 1.7. Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini menggunakan dasar buku pedoman penulisan tesis dari Program Studi Magister Manajemen, FEB, Universitas Gadjah Mada. Tesis ini terdiri 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: a. Bab I merupakan pendahuluan yang akan membahas fenomena empiris yang menjadi latar belakang masalah. Selanjutnya bab tersebut akan menguraikan perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
b. Bab II berupa landasan teori yang berisi tentang tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian, tinjauan penelitian terdahulu yang
terkait, kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.
11
c. Bab III tentang metode penelitian, menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi desain penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data dan metode analisa data.
d. Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan hasil deskripsi pengolahan data, pengujian hipotesis, serta pembahasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan penelitian.
e. Bab V berisi simpulan penelitian, saran bagi peneliti selanjutnya serta keterbatasan penelitian.
12
