BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya PADa era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Secara formal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kePADa Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara otonomi daerah
diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kePADa daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation of authority. Dengan demikian, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu, semua beralih kePADa penerima delegasi. Berbeda ketika pelimpahan wewenang secara mandatum, pemberi mandat atau mandator tidak kehilangan kewenangan dimaksud. Mandataris bertindak untuk dan atas nama
mandator. Sebagai konsekuensinya bahwasanya pemerintah pusat kehilangan kewenangan dimaksud. Semua beralih menjadi tanggungjawab daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut Suwandi (2005), filosofi dari otonomi daerah adalah (i) eksistensi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis; (ii) setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi; (iii) kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik; (iv) pelayanan pubik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan. Desentralisasi merupakan alat mencapai tujuan pemberian pelayanan publik yang lebih baik sehingga rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta
daerah yang mandiri akan tercipta dan diharapkan akan meningkatkan
pengembangan kreativitas pemda, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Dengan diberlakukannya otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan mengenai pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, sentralisasi lebih menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintah lokal sedangkan desentralisasi lebih menekanan PADa nilai-nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggraan pemerintah lokal.
Desentralisasi memberikan kesempatan kePADa daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi (Pakpahan, 2006) pembiayaan mandiri, dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah Konsekuensi atas diberlakukannya otonomi daerah menyebabkan sumbersumber keuangan telah bergeser ke daerah, sumber penerimaan daerah menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 5 di bagi menjadi 2 yaitu pembiayaan dan pendapatan. Pembiayaan yang dimaksud bersumber dari: a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah b. Penerimaan Pinjaman Daerah c. Dana Cadangan Daerah d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sumber penerimaan daerah yang kedua berasal dari pendapatan yang dimaksud berasal dari: a. Dana perimbangan b.
Pendapatan Asli Daerah
c. Lain-lain Pendapatan. Dana perimbangan yaitu dana yang dialokasikan kePADa daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara. Dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terdiri atas: 1. Dana Bagi Hasil (DBH), 2. Dana Alokasi Umum (DAU), 3. Dana Alokasi Khusus (DAU) dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kewenangannya dan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Sumber penerimaan daerah
yang kedua yaitu pendapatan asli daerah
(PAD). Pendaptan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sumber pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis , yaitu : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan aset yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan terhadap publik sehingga akan tercipta masyarkat yang sejahtera.Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. .
Kemampuan keuangan suatu daerah biasanya diukur dari proporsi PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maksudnya ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan kemampuan ekonomi yang baik, namun jika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka bisa dikatakan daerah tersebut belum mampu memaksimlkan kemampuan daerahnya yang berimplikasi akan menimbulkan masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut, oleh sebab itu maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliknya. Dan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui komponenkomponen penyusunnya. Kabupaten Purworejo terletak di provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia yang menyimpan banyak potensi wisata di sektor pantai, selain sebagai tempat pariwisata, daerah pesisir Purworejo juga dijadikan sebagai area tambak udang. Berdasarkan pengamatan penulis di Purworejo terdapat banyak industri sekala kecil sampai menengah,hal itu dibuktikan dengan banyaknya ruko dan tempat industri kreatif yang berjejer di sepanjang jalan di Kabupaten Purworejo, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pendapatan Asli Daaerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara mengukur tingkat kontribusinya. Penulis memfokuskan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah karena kedua komponen
tersebutlah yang paling bisa dilihat penerimaannya dari Kabupaten Purworejo, selain itu dialihkannya pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah juga menjadi pertimbangan sendiri penulis untuk meneliti tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 1.2.
Rumusan Masalah 1.
Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapaatan asli daerah kabupaten purworejo?
2. Bagaimana kontribusi retrbusi daerah terhadap pendapatan ali daerah di kabupaten purworejo? 1.3.
Tujuan Penulisan
1. Mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. 2. Mengetahui tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo 1.4.
Manfaat Penulisan
1. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dijadikan masukan, dibidang pendapatan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah dapat maksimal. 2. Bagi Universitas dapat dijadikan arsip sebagai referensi untuk informasi penelitian berikutnya dan dapat dikembangkan dengan penelitian yang lebih sempurna.
3. Bagi Penulis penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman mengenai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. 1.5.
Kerangka Penulisan Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis
besar alur logika berjalanya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.1 Kerangka Penulisan.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) : - Pendapatan pajak daerahTahun 2010- 2014 -Pendapatan retribusi daerah tahun 2010-2014 - Laporan Keuangan khususnya laporan pendapatan daerah.
Analisis
Kesimpulan
Penulis melakukan penelitian di Pemda Purworeejo khususnya di DPPKAD Kabupaten Purworejo. Adapun data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah adalah laporan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Penulis menganalisis laporan dan data-data keuangan di DPPKAD kabupaten Purworejo selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 – 2014.
