1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuagan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihakpihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). 1 Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam bidang perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan
mekanisme
sistem
pembayaran
bagi
semua
sektor
perekonomian.2 Indonesia telah mengenal sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya pada saat zaman penjajahan Belanda dengan adanya Vereenidge Oost – Indische Compagnie (VOC). VOC memperkenalkan perangkat sistem keuangan dan pembayaran dalam usaha berdagang. Perusahaan pertama yang menjalankan fungsi sebagai bank di Indonesia adalah De Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) yang secara resminya adalah sebuah perusahaan dagang. Kemudian terbentuklah sebuah perusahaan yang benar-
1
Muhamad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1. 2 Ibid.
2
benar menjalankan usaha sebagai bank yaitu N.V. De Javasche Bank.3 N.V. De Javasche Bank ini kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah RI dan menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968. N.V menupakan singkatan Naamloze Vennootschap yang sekarang disebut perseroan terbatas.4 Selain itu ada juga De Algemene Volkscredietbank (sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia), dan De Postpaarbank (sekarang Bank Tabungan Negara). Ketiga bank ini merupakan bank yang di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu. Disamping ketiga bank di atas, terdapat bank-bank lainnya yang tanpa campur tangan pemerintah. Ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina. Kemudian terbentuk bank lainnya di daerah republik dan federal.5 Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula bermunculan bank-bank lainnya dan bank pembangunan daeerah. Bank pembangunan terdiri dari bank pembangunan pemerintah, bank pembangunan daerah, dan bank pembangunan swasta.6 Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) merupakan bank pembangunan pemerintah (saat ini telah menjadi Bank Mandiri setelah tahun 1999 bersama Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia digabungkan) 7.
3
Ibid, hlm. 46. Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, dkk, 2005, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4. 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Anonim. “Bank Pembangunan Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Pembangunan_ Indonesia, diakses pada tanggal 21 Januari 2016, pukul 21.32. 4
3
Di daerah-daerah tingkat I (provinsi) terdapat Bank Pembangunan Daerah. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Tujuan pendirian bank pembanguan daerah adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.8 Semakin berkembangnya zaman banyak bank pembangunan daerah yang mengubah bentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas. Hal ini banyak dilakukan karena bentuk hukum perseroan terbatas dirasa memudahkan bank untuk menambah modalnya. Modal bank dengan bentuk badan hukum PT terbagi dalam saham-saham sebagai bentuk penyertaan modal yang dimiliki oleh beberapa pihak. Sedangkan bank umum dalam bentuk PD permodalannya sangat bergantung kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada daerah tingkat I, sehingga akan sulit mendapatkan sumber permodalan lain jika kas daerah sedang mengalami kesulitan.9 Selain permasalahan permodalan, tujuan perubahan bentuk badan hukum yaitu untuk meningkatkan fungsi dan peranan bank untuk memperluas jangkauan operasionalnya, dan meningkatkan daya saing bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi. Salah
8
Lihat bagian menimbang Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 9 Anonim. “Badan Hukum, Kerahasiaan dan Sumber-Sumber Dana Bank”, http://monumenkata. blogspot.co.id/2014/08/badan-hukum-kerahasiaan-dan-sumber.html, diakses pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 22.00.
4
satu bank pembangunan daerah yang melakukan perubahan bentuk badan hukumnya adalah Bank Jateng. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) melalui Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengubah bentuk badan hukumnya yang semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan bentuk badan hukum Bank Jateng dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas maka mucul pula perubahan-perubahan lainnya seperti hubungan antara perusahaan yang telah terjalin dengan pihak ketiga. Masalah tersebut akan menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam suatu penelitian hukum dengan judul “Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah).”
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah proses perubahan bentuk badan hukum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)?
5
2. Bagaimanakah akibat hukum pada pihak ketiga akibat atas proses perubahan bentuk badan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah : 1. Tujuan Subjektif Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan peneliti gunakan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan objektif a.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara dan proses perubahan bentuk badan hukum, khususnya perubahan bentuk badan hukum yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang pada awalnya berbentuk perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
b.
Untuk mengetahui apa saja akibat hukum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah setelah terjadinya perubahan
6
bentuk badan hukum yang pada awalnya berbentuk perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
D. Keaslian Penelitian Hasil penelitian milik peneliti yang berjudul Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) belum pernah dilakukan
sebelumnya.
Slama
peneliti
melakukan
penelusuran
di
perpustakaan dan internet, peneliti tidak menemukan penelitian yang judulnya dan isinya sama persis dengan penelitian ini. Penelitian mengenai perubahan bentuk badan hukum sudah pernah diteliti dan dibahas sebelumnya yaitu : 1.
Skripsi
“Peralihan
Status
Badan
Hukum
pada
PT.
Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY)” oleh Sinung Driyo Subanar pada tahun 2014. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penulisan hukum milik Sinung Driyo Subanar mengkaji tentang peralihan status badan hukum dan tempat penelitiannya berbeda. Perbedaan daerah atau tempat penelitian membedakan pula proses dan cara-caranya karena peraturan daerah provinsi masing-masing provinsi berbeda. Yang membedakan lagi adalah bahwa skripsi milik Sinung Driyo Subanar juga mengkaji keterlibatan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga
7
pengawas terhadap proses peralihan status badan hukum. Sedangkan penelitian peneliti tidak mengikutsertakan OJK karena pada saat terjadinya perubahan bentuk badan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, OJK belum terbentuk. 2.
10
Penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis tentang Kemungkinan Perubahan Status Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas” oleh Haslinda tahun 2011. Yang dikaji dari penulisan hukum Haslinda adalah mengenai proses perubahan dan kendalakendala yang dialami baik sebelum atau sesudah perubahan bentuk badan hukum dan instansi atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap proses perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulisan hukum yang dilakukan oleh Haslinda, S.H., meneliti perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah (BPD) secara umum dan meneliti mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. BPD DKI Jakarta, sedangkan penelitian ini meneliti perubahan bentuk badan hukum dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang proses perubahan bentuk
10
Sinung Driyo Subanar, 2011, Peralihan Status Badan Hukum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY), Skripsi Departemen Hukum Dagang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
8
dan akibat hukum yang timbul akibat adanya perubahan bentuk badan hukum ini.11 Secara teoritis antara penulisan hukum ini dengan hasil penelitian dalam penulisan di atas memiliki kesamaan yaitu membahas perubahan bentuk badan hukum. Namun secara praktis, objek penelitian yang dibahas dalam penulisan ini berbeda. Maka dapat disimpulkan penelitian ini bukan merupakan penelitian yang berbeda dari kedua penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Namun apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari peneliti. Peneliti akan mencantumkan setiap sumber yang peneliti kutip dengan cara meletakkan sumber tersebut di catatan kaki penelitian ini.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a.
Bagi peneliti hasil dari penelitian ini digunakan untuk penulisan hukum sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
11
Haslinda, 2011, Analisis Yuridis tentang Kemungkinan Perubahan Status Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9
b.
Bagi peneliti untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai ilmu hukum terutama badan hukum dan perbankan.
c.
Bagi ilmu pengetahuan penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai perubahan bentuk badan hukum, badan hukum, dan perbankan.
d.
Bagi masyarakat agar menambah informasi dan pengetahuan terkait badan hukum dan perbankan.
2. Manfaat Praktis a. Bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk dijadikan sebagai acuan dan diterapkan dalam kehidupannya. b. Bagi semua pihak, baik pelaku, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam dunia perbankan dan badan hukum lainnya agar penelitian ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
