1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini Indonesia akan menghadapi
ASEAN Free Trade Area atau
(AFTA) yang akan aktif pada tahun 20151. Masyarakat dikawasan ASEAN khususnya di Indonesia mau tidak mau akan menghadapi situasi baru dalam dunia bisnis internasional. Organisasi AFTA ini memberikan kemudahan tersendiri bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan perdagangan di kawasan ASEAN. Dengan masuknya pelaku bisnis internasional ke Indonesia secara bebas akan berimplikasi menimbulkan berbagai hubungan hukum baru misalnya mengenai perjanjian atau kontrak kerja antara subjek hukum perdata internasional dengan para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Hubugan relasi atau kontrak kerja tersebut dapat menyebabkan sebuah perbedaan-perbedaan tersendiri diantara para pelaku usaha (para pihak). Tidak jarang perbedaan tersebut bermuara pada sebuah sengketa yang terjadi diantara para pihak. Keegoisan serta keinginan untuk mempertahankan argumen masing-masing menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa diantara para pihak2. Tidak jarang sengketa yang timbul diantara para pihak tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian bisnis nasional maupun internasional. Adanya persengketaan yang disebabkan oleh para pihak tersebut mau tidak mau harus diselesaikan secara cepat dan prosedur yang sederhana. Hal tersebut
1
himamanuni, Tantangan dan Keuntungan AFTA 2015 Untuk Indonesia, http://himamanuni.wordpress.com/2014, diakses tanggal 15 September 2014. 2 Cicut sutriasno, 2011, Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hal. 2.
2
dimaksudkan agar para pelaku usaha terhindar dari kerugian yang lebih besar akibat dari lamanya penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa satu-satunya lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang pada saat ini masih dipercaya sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata termasuk di bidang perdagangan adalah Badan Peradilan Umum. Dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Yang dimana Pengadilan tersebut dalam memeriksa dan memutus
suatu perkara harus
berdasarkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Banyaknya perkara yang masuk ke Badan Peradilan Umum menyebabkan Pengadilan kesulitan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan oleh Mahkamah Agung. Adanya upaya hukum banding, kasasi serta
peninjauan kembali mengakibatkan waktu penyelesaian setiap
perkara menjadi terlalu lama, sehingga menyebabkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan tidak dapat terlaksana. Keadaan Peradilan di Indonesia yang belum mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan mengakibatkan para pelaku usaha yang sedang bersengketa dominan memilih penyelesaian sengketa melalui jalan non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Para pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa melalui perjanjian-perjanjian seperti negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrasi dan lain sebagainya 3.
3
Ibid., hal 3.
3
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar Pengadilan Negeri yaitu melalui arbitrase atau alternetif penyelesaian sengketa. Dari sinilah dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah dikehendaki oleh Pemerintah Indonesia. Regulasi yang kongkrit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase berasal dari kata (Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi tentang arbitrase dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini. Perbedaan terminologi tersebut sebenarnya memiliki inti yang sama yaitu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang diputus oleh Arbiter. Menurut R.Subekti arbitrase adalah penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang Arbiter atau beberapa Arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk atau akan mentaati keputusan yang diberikan oleh Arbiter atau para Arbiter yang mereka pilih atau mereka tunjuk 4 Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dikalangan para pelaku bisnis nasional maupun internasional pada akhir-akhir ini dianggap sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sangat efektif. Hal tersebut diakibatkan karena arbitrase memiliki beberapa kelebihan-kelebihan tersendiri dibandingkan dengan
4
R.Subekti, 1987, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, hal. 1.
4
penyelesaian sengketa melelui Lembaga Pengadilan. Menurut Huala Adolf kelebihan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase adalah sebagai berikut5 : 1. Berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. 2. Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih Arbiter yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian maupun dari segi pengetahuan pada suatu bidang tertentu dan. 3. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama forum yang diminati. Dari kelebihan-kelebihan arbitrase yang diungkap diatas bukan berarti bahwa arbitrase tidak memiliki kelemahan atau kekurangan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ada beberapa faktor yang menyatakan bahwa arbitrase memiliki kelemahan atau kekurangan diantaranya adalah6 : 1.
Tidak mudah untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa mereka pada forum arbitrase. harus terdapat kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Dalam menentukan kesepakatan tersebut sering terjadi konflik kepentingan mengenai pilihan hukum pilihan forum yang berlaku atas perjanjian tersebut.
2.
Dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menjadi persoalan yang rumit. Hal tersebut dikarenakan
5
Huala Adolf, 2008, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Cetakan ke II, Rafika Aditama, Bandung, hal 14. 6 Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT.Citra Aditia Bakti, Bandung, hal 94.
5
masing-masing negara memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. 3.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak memakan biaya sedikit. Hal tersebut dikarenakan biaya arbiter yang ditunjuk dapat memakan biaya yang cukup banyak mengingat para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka ahli dibidangnya masing- masing.
4.
Arbitrase dapat pula berlangsung lama dan membawa biaya yang tinggi terutama dalam hal arbitrase dilakukan diluar negeri.
Dalam dunia bisnis internasional keberadan arbitrase internasional tidak terlepas dari konvensi-konvensi internasional yang diselenggarakan oleh Liga Bangsa Bangsa (LBB). Keberadaan LBB tersebut telah memberikan sumbangan berupa wadah serta langkah kerja sama antar negara dalam bidang hukum privat. Salah satu produk dari LBB yang sangat penting adalah terbentuknya dua konvensi inernasional dalam bidang arbitrase internasional. Konvensi tersebut adalah The Protocol on Arbitration Clauses (Protokol tentang Klausula Arbitrase) dan The Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards (Konvensi tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing) yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 26 September 1927 yang terkenal dengan Konvensi Jenewa 19277. Pada masa setelah Perang Dunia Ke II perkembangan dunia bisnis internasional mulai berkembang pesat. Hal tersebut berimplikasi ternahap Konvensi Jenewa 1927 yang dianggap sudah terlalu banyak kekurangan atau bahkan kegagalan. Sehingga timbul kesadaran masyarakat internasional untuk
7
Huala Aldoft, 1991, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hal 26.
6
mengubah dan memperbaiki ketentuan internasional tersebut8. Berdasarkan inisiatif dan usulan The International Chamber of Commerce (ICC) kepada PBB maka pada tanggal 10 Juni 1958 disahkan The Recognition and Enforsement of Foreign Arbitral Award (Konvensi New York 1958) yaitu Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pada masa selanjutnya yaitu tahun 1965 dibentuk
Convention on the
Stettement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other State (ICSID). Atau sering disebut konvensi Bank Dunia yang di tandatangani di Wasington DC pada tanggal 18 Maret 19659. Dari sinilah bisa kita lihat bahwa konvensi-konvensi arbitrase internasional dapat dijadikan dasar sebagai pembentukan norma hukum arbitrase di seluruh dunia. tetapi sangat disayangkan bahwa
Indonesia hanya meratifikasi beberapa konvensi-konvensi arbitrase
internasional tersebut. Indonesia baru meratifikasi Convention on The Recognition and Enforsement of Foreign Arbitral Award (Konvensi New York 1958 ) pada tahun 1981. Melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Selanjutnya dikeluarkanlah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Menurut PERMA ini keputusan arbitrase internasional ialah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut hukum Republik Indonesia
8 9
Ibid., hal 28. Ibid., hal 33.
7
dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan KEPPRES Nomor 34 Tahun 1981. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelasaian Sengketa, telah dijelaskan mengenai putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrese atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelasaian Sengketa ini hanya mengatur tentang pengakuan putusan arbitrase internasional tidak mengatur secara spesifik terkait hal-hal lain seperti pembatalan putusan arbitrase internasional. Pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelasaian Sengketa telah menjelaskan bahwa terhadap putusan
arbitrase bersifat final and binding, tetapi di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelasaian Sengketa memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukkan pembatalan putusan arbitrase. Untuk peraturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional secara spesifik belum ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sehingga sering menimbulkan permasalahan-permasalahan tersendiri apabila para pihak ingin melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
8
Dalam hal ini selanjutnya peneliti akan membahas terkait dengan kasus pembatalan putusan arbitrase internasional antara PT. Sumber Subur Mas Melawan Tranpac Capital Pte.Ltd dan Tranpac Industrial Holdings Limitid. Kasus tersebut berawal dari tersendatnya PT.Sumber Subur Mas dalam melakukan pembayar kepada Transpac sebesar US$12.296.000. Kesulitan pembayaran tersebut diakibatkan karena adanya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada Tahun 1998. Dikarenakan krisis tersebut PT.Sumber Subur Mas meminta keringanan kepada Transpac dengan mengadakan kesepakatan ulang untuk menyelesaikan utang tersebut. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang pada tanggal 16 Oktober 2000. Setelah adanya perjanjian tersebut PT.Sumber Subur Mas membayar secara bertahap sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan menyerahkan dua bidang tanah dan bangunan, serta membayar lagi sebesar Rp 8.700.000.000,00 kepada Transpac Capital. Setelah pembayaran tersebut
PT.Sumber Subur Mas melakukan kelalaian
kembali dalam pembayaran lanjutan utangnya. Karena adanya kelalaian tersebut maka Transpac membawa permasalahan ini ke Singape International Arbitration Center (SIAC) yang berkedudukan di Singapura. Akta perjanjian antara PT.Sumber Subur Mas dengan Transpac pada tanggal 16 Oktober 2000 menyebutkan bahwa apabila terjadi kelalaian lagi maka akan kembali ke perjanjian awal. Dalam perjanjian awal disebutkan apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui SIAC
9
Putusan
dari SIAC memerintahkan kepada PT.Sumber Subur Mas untuk
melakukan pemembayaran sebesar US$12.2000.000. dan bunga sebesar 8% per tahun mulai dari pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PT.Sumber Subur Mas pada bulan Juni 2002 sampai dengan pelunasan pembayaran. Serta membayar biyaya perkara di arbitrasi sebesar US$302.801 dan US$18.000. PT.Sumber Subur Mas menilai bahwa putusan SIAC tersebut bertentangan dengan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2000. Salah satu poin dalam akta perjanjian tersebut menyebutkan, apabila terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak lain dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan dasar tersebut pada tanggal 2 Desember 2013 PT.Sumber Subur Mas mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis kasus tersebut. Sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan judul ”ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR :494/PDT.ARB/2011/PN.JKT.PST. TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ANTARA PT.SUMBER SUBUR MAS MELAWAN TRANSPAC CAPITAL PTE.LTD dan TRANSPAC INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITID”.
10
B. Rumusan Permasalahan 1. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan absolut maupun kewenangan relatif dalam membatalkan Putusan Arbitrase Internasional Antara PT.Sumber Subur Mas melawan Transpac Capital Pte.Ltd dan Transpac Industrial Holdings limited? 2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara antara PT.Sumber Subur Mas melawan Transpac Capital Pte,Ltd dan Transpac Industrial Holdings Limited?
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui kewenangan
absolut dan kewengan relatif
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pembatalan putusan Arbitrase Internasional Antara PT.Sumber Subur Mas melawan Transpac Capital Pte.Ltd dan Transpac Industrial Holdings Limited. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara antara PT.Sumber Subur Mas melawan Transpac Capital Pte.Ltd dan Transpac Industrial Holdings Limited.
11
D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak, antara lain : 1. Manfaat teoritis Penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran dalam ilmu Pengetahuan Hukum Bisnis pada umumnya serta penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
bagi
pengembangan studi, teori-teori serta menambah pengetahuan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada khususnya. 2.
Manfaat Praktik a. Bagi peneliti sendiri Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mengembangkan cakrawala berfikir peneliti dalam bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu. b. Bagi masyarakat pencari keadilan Penelitian ini diharapakan dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat pencari keadilan yang melakukan perjanjian dengan klasula penyelesaian sengketa melalui arbitrase . c. Institusi terkait
12
Penelitian
ini
diharapkan
dapat
dijadikan
masukan
dalam
penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa khususnya dalam bidang pembatalan putusan arbitrase internasional bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta penelitian ini diharapkan dapat berguana bagi para Advokat dan Hakim yang sedang menangani kasus pembatalan arbitrase internasional.
E. Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan10. Dalam hal ini penulis mengambil kasus Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh PT.Sumber Subur Mas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. E.I. Jenis Bahan Hukum Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum yaitu: 1. Bahan Hukum Primer . Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh dari Putusan Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
Nomor
:
494/PDT.ARB/2011/PN.JKT.PST. 2. Bahan Hukum Skunder Bahan hukum skunder ialah bahan hukum yang berupa : 10
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.102.
13
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konfensi New York Tahun 1956 serta peraturan hukum yang erat dengan pembatalan putusan arbitrase internasional, buku jurnal hasil penelitian dan hasil kegiatan ilmiah yang relefan sehingga mendukung bagi bahan hukum primer. 3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berupa kamus dan eksikopedia serta hasil wawancara dari ahli hukum internasional. E.II. Teknik Pengumpulan Bahan Teknik yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan bahan, peneliti menggunakan teknik Studi pustaka (library research) dan pencarian bahan hukum melalui browsing internet yang terkait dengan kumpulan subjek dan obyek penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.
F. Rencana Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran terhadap isi skripsi yang dibuat oleh peneliti, maka secara garis besar sistematika skripsi terdiri dari beberapa bab yaitu : BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini menyajikan dan menerangkan mengenai garis-garis besar permasalahan dari skipsi ini, harapanya akan mengetahui tentang permasalahan yang telah terjadi terkait pembatalan arbitrase internasional, yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tinjauan
14
permasalahan, manfaat penelitian, kegunaan,metode penulisan, sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan disajikan tentang kajian teoritis (pustaka) sebagai sumber didalam berfikir serta menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga mendapatkan analisis hukum yang tepat terhadap tema penelitian. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan disajikan tentang data yang telah dikumpulkan sebagai hasil yang telah dicapai dari suatu penelitian untuk dijadikan sumber utama dalam mengkaji dan melakukan pembahasan. Dalam pembahasan penulisan skripsi ini akan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan memaparkan data hasil penelitian dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat. BAB IV PENUTUP Pada bab ini, berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran tentang pembataan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
